MoneyTalk,Jakarta – Aktivis senior Muhammad Jumhur Hidayat menilai Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan mazhab ekonomi baru yang berbeda dari rezim sebelumnya. Dalam podcast Forum Keadilan TV Minggu (21/09), Jumhur menyebut Prabowo memilih jalan lebih Pancasila, lebih konstitusional, dan lebih sosialistik, bukan neolib ala Mafia Berkeley.
“Prabowo tidak suka neolib, tapi juga tidak etatis. Dia mengambil jalan tengah, itulah sosialismenya Indonesia: ekonomi berdikari berbasis rakyat sendiri,” ujar Jumhur.
Kenapa Insinyur Jadi Menkeu?
Jumhur membantah anggapan bahwa insinyur tak pantas jadi Menteri Keuangan. “Ekonom besar dunia banyak yang berlatar matematika dan fisika. Justru orang IPA itu berpikir logis, semua variabel dihitung. Cocok dengan gaya Prabowo yang militer, logis, enggak muter-muter,” katanya, menyinggung Purbaya sebagai Menkeu pilihan Prabowo.
Ekonomi Sirkular Domestik: Kunci Kemandirian!
Menurut Jumhur, konsep utama Prabowo adalah circular domestic economy alias ekonomi sirkular domestik: Produsen dari rakyat, konsumen dari rakyat. Bahan baku, modal, dan pasar sebisa mungkin dari dalam negeri.
“Kalau petani punya daya beli, otomatis industri tumbuh. Jadi, harga beras harus wajar, nilai tukar petani harus naik. Dari situ uang beredar, daya beli meningkat, industri jalan. Itu keadilan ekonomi!” tegasnya.
Ia juga mendukung program makan bergizi gratis dan kenaikan upah buruh 6,5% yang disebutnya menyalurkan ratusan triliun langsung ke dapur rakyat.
Hilirisasi & Industri Desa: Bukan Sekadar Tambang
Jumhur menyoroti pentingnya hilirisasi. “Hilirisasi itu sebenarnya industri. Jangan cuma ekspor nikel mentah, harus jadi stainless, jadi motor. Di desa pun singkong bisa jadi tape, etanol, energi. Itu industri juga!” katanya.
Ia menyebut program Koperasi Merah Putih di tingkat desa sebagai motor industri pedesaan.
Bahaya NEET & Rumput Kering
Meski optimis, Jumhur memperingatkan bahaya besar: 10 juta kelas menengah rawan jatuh miskin. 9,8 juta Gen Z jadi NEET (tidak sekolah, tidak kerja, tidak pelatihan).
“Mereka ini seperti rumput kering, bisa dipakai untuk apa saja. Bisa diprovokasi ke ideologi A, B, atau C. Kalau enggak ada solusi, bisa meledak jadi kerusuhan,” ujarnya.
Jumhur mengaku tidak ikut demo besar 25–28 Agustus lalu karena tidak jelas tuntutan dan penanggung jawabnya.
“Kalau demo besar, kita pastikan tidak anarkis. Tapi yang kemarin? Hanya ratusan orang, langsung rusuh. Kalau 10 ribu orang, bisa kebakar mobil semua!” katanya.
Ia menegaskan saat ini masih ada ruang dialog dengan DPR terkait isu outsourcing dan buruh. “Demo itu jalan terakhir kalau perundingan buntu.”
Jumhur mengaku sempat menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo soal kondisi bangsa.
“Saya bilang, tugas Bapak berat. Pak Prabowo jawab, ‘Saya maunya presiden ketujuh, bukan kedelapan. Tapi Tuhan mentakdirkan jadi presiden kedelapan. Jadi ya berat, harus cuci piring.’” ungkap Jumhur.
