MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Rais Faisal Ridho melontarkan kritik keras terhadap dugaan intervensi kekuasaan dalam dinamika pemilihan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Rais Faisal Ridho menyebut sejumlah nama yang menurutnya memiliki kedekatan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Salah satu nama yang disebutnya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Menurut Faisal, dugaan intervensi tidak hanya berlangsung pada perebutan posisi Ketua Umum PBNU, tetapi juga menyasar mekanisme penentuan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Ia mengklaim sejumlah kiai di Jawa Tengah mengaku mendapat tawaran uang sebesar Rp50 juta untuk mengatur proses penentuan AHWA.
“Kiai-kiai di Jawa Tengah mengaku diimingi-imingi uang Rp50 juta untuk mengatur penentuan AHWA. Perintah Istana,” kata Faisal di akun X (Twitter), Rabu (19/8/2026)
Faisal kemudian melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan saat ini.
“Rezim ini terlalu brengsek,” ujarnya.
AHWA merupakan mekanisme yang melibatkan ulama sepuh dalam proses pemilihan Rais Aam PBNU. Dalam mekanisme tersebut, sejumlah ulama dipilih untuk menjadi anggota AHWA dan kemudian bermusyawarah menentukan Rais Aam.
Posisi Rais Aam memiliki peran strategis dalam struktur kepemimpinan PBNU. Karena itu, menurut Faisal, proses penentuan AHWA menjadi bagian penting dalam dinamika menuju Muktamar NU.
Sebagai gambaran, mekanisme AHWA juga dikenal dalam organisasi keagamaan NU dan badan-badan di lingkungan NU. NU Online sebelumnya memberitakan penggunaan sistem AHWA dalam pemilihan kepemimpinan JATMAN Jawa Timur, dengan sembilan ulama yang bermusyawarah untuk menentukan rais dan mudir.
Dugaan adanya pemberian uang Rp50 juta dan klaim mengenai “perintah Istana” merupakan pernyataan Faisal yang belum dapat diverifikasi secara independen berdasarkan sumber terbuka yang ditemukan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Istana Kepresidenan, pihak yang disebut terkait, maupun panitia Muktamar PBNU yang membenarkan ataupun membantah tudingan tersebut.
Karena itu, dugaan tersebut perlu diklarifikasi dan dibuktikan agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Kontestasi kepemimpinan PBNU sendiri merupakan persoalan internal organisasi yang memiliki implikasi besar bagi arah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Transparansi, independensi ulama, serta proses musyawarah menjadi faktor penting agar hasil Muktamar mendapatkan legitimasi dari warga NU.
