MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti pola kekuasaan dalam menghadapi gelombang demonstrasi yang dinilainya terus berulang dari masa ke masa. Salah satu pola yang dikritiknya adalah strategi membenturkan kelompok demonstran dengan pihak-pihak yang dianggap sebagai pendukung penguasa.
Menurut Gigin, pola tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah politik dan kekuasaan di Indonesia. Bahkan, ia menilai strategi serupa telah dikenal sejak masa kolonial.
“Tak ada yang baru dari strategi membenturkan pendemo dengan pendukung penguasa. Pola ini sudah terjadi sejak zaman kolonial. Artinya, kolonialisme tidak pergi dari negeri ini,” kata Gigin Praginanto, Jumat (28/8/2026).
Pernyataan itu menjadi sorotan karena mengaitkan fenomena politik dan penanganan demonstrasi saat ini dengan warisan pola kekuasaan masa lalu. Dalam pandangan Gigin, perubahan zaman dan pergantian rezim tidak serta-merta menghapus cara-cara lama dalam merespons kritik dan gerakan masyarakat.
Ia juga menyinggung pengalaman pada masa Orde Baru. Menurutnya, setiap kali muncul demonstrasi atau gerakan protes dari masyarakat, pihak yang berkuasa kerap membangun narasi bahwa terdapat pihak tertentu yang “menunggangi” aksi tersebut.
“Zaman Orba, setiap ada demo pihak yang berkuasa selalu menuding ada yang menunggangi. Pola ini terus berulang sampai sekarang,” ujarnya.
Bagi Gigin, persoalan mendasar yang seharusnya mendapat perhatian justru bukan sekadar mencari siapa aktor di balik demonstrasi. Pemerintah dan pemegang kekuasaan, kata dia, perlu melihat akar persoalan yang mendorong masyarakat turun ke jalan.
Ia menyebut sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang menurutnya belum terselesaikan, mulai dari pengangguran, kemiskinan hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
“Karena masalah pokok tidak teratasi, yaitu pengangguran, kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
Menurut Gigin, selama persoalan-persoalan mendasar tersebut tidak ditangani secara serius, potensi munculnya aksi protes akan tetap terbuka. Demonstrasi, dalam konteks ini, dapat dipandang sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap persoalan yang mereka hadapi.
Karena itu, ia mengingatkan agar setiap kritik dan demonstrasi tidak serta-merta dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kekuasaan atau selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak tertentu. Yang lebih penting, menurutnya, adalah mendengarkan substansi tuntutan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang menjadi sumber kegelisahan masyarakat.
