MoneyTalk, Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) telah mengambil langkah drastis.
KemenkopUKM membubarkan sebanyak 82.000 koperasi bermasalah sepanjang periode 2014 hingga 2019. Langkah ini didasari oleh evaluasi dan penilaian terkait status serta aktivitas koperasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sistem perkoperasian dan mengeliminasi koperasi-koperasi yang tidak produktif atau bahkan merugikan masyarakat.
Menurut Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM, Ahmad Zabadi pada saat konferensi pers pada Kamis (10/10), koperasi aktif yang terdaftar pada tahun 2014 tercatat sebanyak 209.000 unit. Namun, seiring waktu, beberapa koperasi tidak menunjukkan perkembangan dan bahkan terindikasi tidak aktif atau tidak berbadan hukum yang sah. Oleh karena itu, melalui evaluasi yang ketat, KemenkopUKM memutuskan untuk menutup koperasi-koperasi tersebut. Hingga 2019, jumlah koperasi yang masih aktif berkurang menjadi 127.000, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan lagi menjadi 130.119 unit koperasi aktif.
Ahmad Zabadi menjelaskan, pembubaran koperasi ini dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan verifikasi yang jelas. Koperasi-koperasi yang dibubarkan merupakan koperasi mati yang tidak memiliki badan hukum yang jelas atau tidak pernah diverifikasi aktivitasnya.
Mengeliminasi Koperasi Tidak Aktif atau Bermasalah. Koperasi yang dibubarkan didominasi oleh koperasi yang sudah tidak beroperasi dalam jangka waktu lama. Beberapa koperasi bahkan tidak memiliki legalitas yang memadai, sehingga keberadaannya diragukan dan berpotensi merugikan masyarakat yang menjadi anggotanya.
Memperkuat Ekosistem Koperasi di Indonesia. Dengan mengurangi jumlah koperasi yang bermasalah, KemenkopUKM berharap dapat memperkuat sistem perkoperasian di Indonesia. Hal ini penting mengingat koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, seharusnya mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggotanya.
Mendorong Koperasi Berkualitas. KemenkopUKM berkomitmen untuk mendorong kualitas koperasi di Indonesia. Koperasi yang berkualitas memiliki manajemen yang baik, berdaya saing, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Proses pembubaran koperasi dilakukan dengan beberapa tahap
Verifikasi Legalitas dan Aktivitas. KemenkopUKM melakukan pengecekan menyeluruh terhadap badan hukum, aktivitas operasional, serta laporan keuangan koperasi. Koperasi yang tidak memenuhi kriteria dasar ini kemudian masuk ke dalam daftar pembubaran.
Evaluasi Keanggotaan: Beberapa koperasi yang dibubarkan ternyata tidak memiliki keanggotaan aktif atau bahkan tidak mampu menunjukkan data anggotanya. Koperasi yang seharusnya menjadi milik bersama sering kali berubah menjadi badan usaha pribadi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Proses Hukum: KemenkopUKM juga melibatkan pihak berwenang dalam proses pembubaran, terutama untuk koperasi yang terkait dengan tindakan kriminal, seperti penipuan atau penyalahgunaan dana anggota.
Sejauh ini, pembubaran puluhan ribu koperasi tersebut tidak menimbulkan protes berarti dari masyarakat. Hal ini menandakan bahwa koperasi yang dibubarkan benar-benar sudah tidak aktif atau tidak dirasakan lagi manfaatnya oleh anggotanya. Namun, langkah ini tetap membawa beberapa dampak yang perlu dicermati,
Mengurangi Koperasi Bermasalah, KemenkopUKM mampu mengurangi koperasi yang tidak produktif, dan memberikan ruang bagi koperasi baru yang lebih berdaya saing. Di sisi lain, koperasi yang masih aktif diharapkan semakin termotivasi untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
Potensi Pengangguran. Di daerah tertentu, terutama di wilayah pedesaan, koperasi sering kali menjadi tempat masyarakat menggantungkan hidup. Pembubaran koperasi dapat menimbulkan masalah sosial jika tidak disertai dengan kebijakan lanjutan yang memberi alternatif pekerjaan atau kegiatan ekonomi bagi masyarakat.
Peluang Perbaikan dan Pendampingan. Pembubaran koperasi bermasalah seharusnya dibarengi dengan upaya pemerintah dalam menyediakan pendampingan bagi koperasi aktif agar mereka dapat berkembang lebih baik. Ini termasuk pelatihan manajemen koperasi, perencanaan keuangan, serta akses ke pasar.
Pembubaran koperasi bermasalah ini menunjukkan komitmen KemenkopUKM untuk membenahi sistem perkoperasian di Indonesia. KemenkopUKM terus mendorong agar koperasi berperan sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang efektif, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital saat ini. Ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan, di antaranya:
Digitalisasi Koperasi. Dengan kemajuan teknologi, koperasi diharapkan mampu beradaptasi. Digitalisasi koperasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan koperasi bagi anggota serta mempermudah pencatatan keuangan.
Peningkatan Sumber Daya Manusia. Kualitas pengelola koperasi harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang relevan, seperti manajemen bisnis, akuntansi, dan teknologi informasi.
Kemitraan dengan Pemerintah dan Swasta. KemenkopUKM diharapkan terus menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan serta pasar bagi koperasi.
Regulasi yang Mendukung. Penguatan regulasi yang mengatur koperasi menjadi penting agar koperasi memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat memberikan perlindungan bagi anggotanya.
Langkah KemenkopUKM dalam membubarkan koperasi bermasalah merupakan upaya untuk menata kembali ekosistem koperasi di Indonesia. Dengan menekan jumlah koperasi tidak aktif, KemenkopUKM berupaya mewujudkan koperasi yang benar-benar berfungsi sebagai alat perekonomian rakyat.
Diharapkan ke depan, koperasi yang masih aktif dapat semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.(c@kra)