22 Oktober 2026

Blog

Apresiasi Touring Perdana PERIKHSA Riders, Bamsoet Tekankan Tanggung Jawab Sosial dan Jangan Mudah Terprovokasi IMG-20260614-WA0115

Apresiasi Touring Perdana PERIKHSA Riders, Bamsoet Tekankan Tanggung Jawab Sosial dan Jangan Mudah Terprovokasi

Hedi Batubara 14 Juni 2026

MoneyTalk, Bali  – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyematkan ‘Wing Riders’ sekaligus mengapresiasi suksesnya touring perdana PERIKHSA Riders yang menempuh perjalanan dari Malang menuju Bali, dari tanggal 11-13 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti para anggota PERIKHSA Riders dari berbagai daerah tersebut menjadi bukti bahwa komunitas pemilik izin khusus senjata api bela diri dapat tampil sebagai teladan dalam membangun budaya disiplin serta keselamatan berkendara. Bamsoet juga mengingatkan, jangan mudah terprovokasi dengan situasi yang ada. Jaga persatuan dan kesatuan. Utamakan kepentingan ekonomi rakyat. Misalnya, di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata nasional, kegiatan touring yang mengedepankan etika dan keselamatan berkendara menjadi pesan penting bahwa jalan raya harus menjadi ruang bersama yang aman bagi semua pihak.

“Touring perdana PERIKHSA Riders dari Malang ke Bali membuktikan bahwa komunitas pemilik izin khusus senjata api bela diri dapat menjadi contoh dalam menjunjung tinggi disiplin, tanggung jawab, dan keselamatan berkendara. Semangat brotherhood yang telah dibangun dalam perjalanan ini harus terus ditumbuhkembangkan,” ujar Bamsoet saat gala dinner dan penyematan ‘Wing Riders’ PERIKHSA Riders di Black Stone Beach Bali, Sabtu malam (13/6/26).

Hadir antara lain Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy, Presiden PERIKHSA Riders Aldwin Rahadian, Presiden PERIKHSA 4×4 Malik Bawazier, Presiden PERIKHSA Cigar Charles Wicaksana, para anggota PERIKHSA Riders dan anggota Motor Besar Indonesia (MBI) Bali.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, pemilihan Bali sebagai destinasi touring memiliki makna strategis. Ditengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, Bali tetap menunjukkan performa kuat sebagai lokomotif pariwisata nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 6,95 juta orang atau meningkat hampir 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Ketika komunitas-komunitas otomotif nasional hadir dengan membawa pesan ketertiban, persaudaraan dan nasionalisme, maka secara tidak langsung kita ikut menjaga citra positif Indonesia sebagai negara yang aman dan berbudaya,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Ketua Dewan Pembina PERIKHSA Riders ini menilai touring PERIKHSA Riders sangat cocok dengan program pemerintah yang mendorong penguatan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Kehadiran komunitas otomotif dalam berbagai destinasi wisata turut memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha lokal, mulai dari hotel, restoran, bengkel, pusat oleh-oleh, hingga pelaku UMKM yang tersebar di sepanjang jalur perjalanan. Efek berganda semacam ini menjadi salah satu alasan mengapa komunitas otomotif semakin dipandang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional.

“Setiap perjalanan komunitas otomotif yang dikelola secara baik akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hotel terisi, rumah makan ramai, produk UMKM terjual, dan destinasi wisata semakin dikenal. Karena itu, touring yang tertib dan bertanggung jawab memiliki nilai sosial-ekonomi yang besar,” pungkas Bamsoet.

Ratusan Demonstran Bertahan di Thamrin, Aparat Masih Lakukan Penyekatan IMG-20260613-WA0140

Ratusan Demonstran Bertahan di Thamrin, Aparat Masih Lakukan Penyekatan

Hedi Batubara 13 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Massa demonstran yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, masih bertahan di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, hingga Jumat (12/6/2026) petang.

Sementara itu, aparat gabungan dari kepolisian dan TNI tetap bersiaga di lokasi dengan membentuk barikade guna mencegah massa bergerak menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi aksi terpantau relatif kondusif meski ketegangan sempat terjadi sebelumnya. Massa yang tertahan di sekitar Plaza UOB terlihat berkumpul dan bergantian menjaga barisan sambil menyanyikan sejumlah lagu nasional.

Sejumlah peserta aksi menyatakan tidak akan membubarkan diri sebelum pemerintah memberikan respons terhadap tuntutan yang mereka sampaikan. Mereka mendesak pemerintah untuk mengakui adanya kesalahan dalam sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam aksi tersebut, demonstran membawa lima tuntutan utama. Pertama, menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, massa juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Tuntutan lainnya adalah menghentikan praktik militerisme di ranah sipil serta meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan pengakuan atas kesalahan kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, massa berencana menggelar aksi di kawasan Bundaran HI yang menjadi salah satu titik strategis di pusat ibu kota. Namun aparat kepolisian tidak mengizinkan massa memasuki area tersebut dengan pertimbangan bahwa Bundaran HI merupakan pusat aktivitas yang berpotensi mengalami gangguan apabila digunakan sebagai lokasi demonstrasi.

Untuk mengantisipasi pergerakan massa, aparat melakukan penyekatan di Jalan MH Thamrin, sekitar satu kilometer sebelum Bundaran HI. Upaya penghadangan tersebut sempat memicu ketegangan berupa aksi saling dorong antara demonstran dan petugas.

Untuk mengantisipasi pergerakan massa, aparat melakukan penyekatan di Jalan MH Thamrin, sekitar satu kilometer sebelum Bundaran HI. Upaya penghadangan tersebut sempat memicu ketegangan berupa aksi saling dorong antara demonstran dan petugas.

Bahkan, dalam insiden tersebut dilaporkan terjadi pelemparan sejumlah benda ke arah aparat yang berjaga. Meski demikian, hingga Jumat petang situasi secara umum masih dapat dikendalikan dan aparat tetap melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.

Fahri Hamzah dan Feri Amsari Berdebat soal Reformasi Jilid II, Soroti Peran Aktivis di Lingkar Kekuasaan IMG-20260613-WA0040

Fahri Hamzah dan Feri Amsari Berdebat soal Reformasi Jilid II, Soroti Peran Aktivis di Lingkar Kekuasaan

Hedi Batubara 13 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Perdebatan mengenai wacana Reformasi Jilid II kembali mengemuka setelah diskusi antara Fahri Hamzah dan Feri Amsari dalam sebuah program televisi nasional pada 11/6/2026. Keduanya sama-sama dikenal sebagai aktivis reformasi 1998, namun kini berada pada posisi pandang yang berbeda dalam menilai kondisi demokrasi dan pemerintahan saat ini.

Dalam perdebatan tersebut, Fahri Hamzah yang saat ini berada di dalam lingkar pemerintahan menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki niat baik untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Menurutnya, kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, namun situasi saat ini tidak tepat disamakan dengan kondisi menjelang Reformasi 1998.

Fahri juga berpendapat bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini sudah memiliki perangkat yang relatif lengkap, sehingga berbagai persoalan seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang tersedia.

Di sisi lain, akademisi hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa niat baik pemimpin tidak cukup menjadi ukuran. Menurutnya, yang harus dinilai publik adalah kebijakan nyata yang diterapkan pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Feri menyoroti sejumlah perkembangan yang menurutnya patut menjadi perhatian, antara lain meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam ruang sipil serta menurunnya independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Perbedaan mendasar keduanya terlihat pada cara memandang kekuasaan dan mekanisme kontrol terhadap pemerintahan.

Fahri Hamzah menekankan pentingnya kepercayaan kepada presiden serta upaya melakukan perbaikan dari dalam sistem pemerintahan. Ia menilai keterlibatan dalam kekuasaan memungkinkan seseorang ikut memengaruhi arah kebijakan secara langsung.

Sebaliknya, Feri Amsari berpendapat bahwa ukuran utama harus tetap berdasarkan data, fakta lapangan, dan kondisi objektif yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, posisi di luar pemerintahan justru memberikan ruang yang lebih bebas untuk menyampaikan kritik tanpa terikat kepentingan kekuasaan.

Meski berbeda pandangan, keduanya memiliki kesamaan latar belakang sebagai aktivis Reformasi 1998 dan sama-sama menyatakan kecintaannya terhadap Indonesia. Namun perjalanan politik dan pilihan peran yang berbeda membuat keduanya kini berada pada sisi yang berseberangan dalam membaca kondisi demokrasi nasional.

Perdebatan tersebut memunculkan pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan publik: apakah seorang aktivis yang masuk ke dalam lingkar kekuasaan masih dapat mempertahankan sikap kritisnya, ataukah pada akhirnya akan lebih banyak berperan sebagai pembela kebijakan pemerintah?

Pertanyaan itu menjadi relevan mengingat sejarah reformasi Indonesia juga diwarnai oleh banyak aktivis yang kemudian memilih masuk ke pemerintahan, sementara sebagian lainnya tetap berada di luar kekuasaan untuk menjalankan fungsi kontrol dan kritik terhadap negara.

Catatan redaksi: Berita ini merupakan rangkuman pandangan yang disampaikan dalam Kompas TV bersama Rossi Simanjuntak dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap individu maupun lembaga tertentu. Pandangan yang disampaikan masing-masing narasumber menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

Cak Nun Kritik Keras Pemimpin yang Dinilai Mengabaikan Penderitaan Rakyat IMG-20260613-WA0041

Cak Nun Kritik Keras Pemimpin yang Dinilai Mengabaikan Penderitaan Rakyat

Hedi Batubara 13 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Budayawan dan cendekiawan Muslim Muhammad Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun melontarkan kritik tajam terhadap para pemimpin yang menurutnya tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah ceramah yang diunggah melalui akun YouTube Rudy Ashari dan kembali menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial.

Dalam ceramahnya, Cak Nun menggunakan gaya khas yang sarat satire, perumpamaan, serta sindiran sosial-politik. Ia mempertanyakan dasar moral dan pengalaman hidup para pemimpin yang dinilainya mengambil kebijakan tanpa memahami kesulitan yang dialami masyarakat kecil.

Cak Nun menyinggung tokoh Sengkuni dalam kisah pewayangan sebagai simbol kelicikan politik. Namun, melalui analogi tersebut, ia justru mempertanyakan mengapa sebagian pemimpin masa kini dapat bertindak lebih keras terhadap rakyat meski tidak memiliki latar belakang penderitaan yang berat.

Menurutnya, banyak pemimpin berasal dari kalangan yang relatif berkecukupan dan tidak pernah mengalami kesulitan hidup seperti yang dirasakan sebagian besar rakyat. Karena itu, ia mempertanyakan alasan yang membuat mereka tega mengambil kebijakan atau tindakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Cak Nun berulang kali menyoroti pentingnya empati, kepekaan sosial, serta kedekatan pemimpin dengan realitas kehidupan rakyat. Ia menegaskan bahwa jabatan publik seharusnya digunakan untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan sebaliknya.

Ceramah tersebut disampaikan dengan nada emosional dan penuh penekanan, namun tetap dibalut gaya retorika khas Cak Nun yang menggabungkan kritik, humor, sindiran, serta refleksi moral.

Berikut petikan ceramah Cak Nur

Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini yang mana yang gak sengkuni?

Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu?

Kamu pernah ndak makan?

Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu?

Apa alasan sejarahmu? Wong kamu yang gak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu gak pernah kredit seperti mereka.

Kamu lancar-lancar saja kok. I toh kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok.

Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu?

Lha ini Indonesia ini kamu itu menderita apa sehingga kamu kejam begitu rupa kepada rakyat

Kamu pernah menderita apa ? Kamu pernah miskin apa?

Karena kamu pernah puasa kepada rakyat? Kamu pernah tirakat apa? . Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa bayar miliaran kok

Jadi pejabat, apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu . Padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu

Hingga berita ini ditulis, tidak ada pihak tertentu yang secara spesifik disebut oleh Cak Nun dalam ceramah tersebut. Karena itu, pernyataannya dapat dipahami sebagai kritik umum terhadap praktik kepemimpinan yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat.

Video ceramah tersebut telah menarik perhatian warganet dan memunculkan beragam tanggapan. Sebagian menilai kritik Cak Nun sebagai pengingat moral bagi para pemegang kekuasaan agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk kritik sosial yang menjadi bagian dari tradisi intelektual dan budaya yang selama ini kerap disampaikan budayawan asal Jombang tersebut.

Siaga Bumi dan Kementerian LH Sepakat Galang “Pertaubatan Nasional Ekologis” untuk Atasi Krisis Lingkungan IMG-20260613-WA0042

Siaga Bumi dan Kementerian LH Sepakat Galang “Pertaubatan Nasional Ekologis” untuk Atasi Krisis Lingkungan

Hedi Batubara 13 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi) melakukan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya pendekatan budaya dan persuasi religius dalam menghadapi ancaman krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan.

Dalam audiensi itu, Menteri Lingkungan Hidup didampingi Sekretaris Kementerian, sejumlah deputi, dan staf khusus. Sementara rombongan Siaga Bumi dipimpin Ketua Dewan Pengarah, Prof. Dr. Din Syamsuddin.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Din Syamsuddin memaparkan perjalanan Siaga Bumi yang berdiri sejak 2015 sebagai gerakan moral umat beragama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, gerakan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas iman yang menghimpun berbagai unsur dalam Inter-Religious Council (IRC) Indonesia.

Keanggotaan IRC Indonesia mencakup Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), serta kalangan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan, termasuk Universitas Nasional.

Dalam pemaparannya, Prof. Din menjelaskan bahwa Siaga Bumi telah menjalankan berbagai program konkret, salah satunya gerakan Eco Rumah Ibadah. Program tersebut berfokus pada penghijauan dan pengelolaan lingkungan di sekitar rumah ibadah, pengelolaan air secara berkelanjutan, serta pengurangan dan pengelolaan sampah.

“Siaga Bumi telah bergerak melalui berbagai program konkret, salah satunya adalah gerakan Eco Rumah Ibadah. Program ini berfokus pada pengasrian fisik dan lingkungan di sekitar rumah-rumah ibadah, manajemen air yang berkelanjutan, serta manajemen sampah,” ujar Prof. Din Syamsuddin.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan kontribusi Siaga Bumi dalam membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat.

Menurut Jumhur, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini tengah menyiapkan agenda besar bertajuk “Pertaubatan Nasional Ekologis”. Program tersebut mencakup berbagai langkah strategis, mulai dari gerakan reforestasi melalui penanaman dua miliar pohon hingga pendataan dan pengawasan terhadap industri-industri yang dinilai berpotensi merusak lingkungan.

Jumhur menilai isu lingkungan memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda latar belakang.

“Semua pihak yang beragam—lintas agama, lintas negara, lintas profesi, dan lintas keahlian—kini dapat bersatu karena sama-sama merasa memiliki tanggung jawab moral pada isu lingkungan hidup. Kami di Kementerian LH sangat merasa perlu adanya rekayasa sosial dan persuasi religius untuk mempengaruhi sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga sepakat bahwa akar persoalan krisis ekologis tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan budaya dan pola hidup masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya pembudayaan baru yang dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, keteladanan, dan gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Siaga Bumi berkomitmen memperkuat kerja sama serta membangun sinergi nyata dalam upaya penyelamatan dan pemuliaan lingkungan hidup di Indonesia.

Aziz Yanuar: Islam Ajarkan Melawan Kezaliman, Jangan Pasrah Saat Hak Dirampas Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar

Aziz Yanuar: Islam Ajarkan Melawan Kezaliman, Jangan Pasrah Saat Hak Dirampas

Hedi Batubara 13 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, menegaskan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk membela diri, mempertahankan hak, dan menolak segala bentuk kezaliman.

Pernyataan tersebut disampaikan Aziz dengan mengutip sebuah hadis riwayat Muslim tentang seorang pria yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai sikap yang harus diambil ketika ada orang yang hendak merampas hartanya.

Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menjawab agar seseorang tidak menyerahkan hartanya kepada perampas. Ketika ditanya bagaimana jika perampas itu memerangi dirinya, Nabi memerintahkan untuk melawannya. Bahkan ketika ditanyakan kemungkinan terbunuh dalam perlawanan tersebut, Nabi menyebut orang yang terbunuh saat mempertahankan hartanya sebagai syahid.

“Rasulullah tidak bertanya apakah harta yang dirampas itu banyak atau sedikit. Beliau langsung memerintahkan untuk tidak menyerahkannya kepada perampas,” ujar Aziz dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Aziz, hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan sikap tunduk terhadap kezaliman atau membiarkan hak-hak seseorang dirampas begitu saja. Ia menilai ajaran Islam justru membangkitkan keberanian, kehormatan, dan harga diri umat dalam menghadapi ketidakadilan.

Aziz juga mengkritik pandangan yang menurutnya terlalu menekankan sikap pasrah tanpa perlawanan terhadap tindakan zalim. Ia berpendapat bahwa narasi yang hanya mengajak bersabar ketika hak dirampas tanpa upaya pembelaan tidak sejalan dengan semangat yang diajarkan dalam hadis tersebut.

“Islam mengajarkan bahwa kehormatan, keadilan, dan izzah harus dijaga. Umat tidak boleh membiarkan dirinya hidup di bawah kezaliman secara terus-menerus,” katanya.

Lebih lanjut, Aziz menegaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara kelembutan, kasih sayang, dan ketegasan. Menurutnya, masing-masing memiliki tempat yang tepat dalam kehidupan.

Ia mengutip sebuah prinsip yang menurutnya penting untuk dipahami umat, yakni bahwa kekuatan yang digunakan tidak pada tempatnya dapat berubah menjadi kezaliman, sedangkan kasih sayang yang ditempatkan secara keliru dapat berujung pada kehinaan.

“Islam mengajarkan bahwa kelembutan, kasih sayang, dan kekuatan ada pada tempatnya masing-masing. Kekuatan yang tidak pada tempatnya adalah kezaliman, sementara kasih sayang yang tidak pada tempatnya adalah kehinaan,” tegasnya.

Pernyataan Aziz tersebut menjadi bagian dari pandangannya mengenai pentingnya keberanian umat Islam dalam mempertahankan hak, kehormatan, dan menolak berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat.

Wamenaker Afriansyah Noor: Masa Depan Industri Tidak Lagi Bertanya “Apa Ijazahmu?” Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU

Wamenaker Afriansyah Noor: Masa Depan Industri Tidak Lagi Bertanya “Apa Ijazahmu?”

Hedi Batubara 13 Juni 2026

MoneyTalk, Bekasi – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, mengingatkan para lulusan perguruan tinggi bahwa masa depan dunia kerja di era transformasi digital tidak lagi hanya menilai seseorang berdasarkan gelar akademik, tetapi lebih menekankan pada kemampuan nyata, kompetensi, dan karakter yang dimiliki.

Pesan tersebut disampaikan Afriansyah Noor saat memberikan sambutan dan kuliah umum dalam Wisuda ke-47 Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) yang diselenggarakan di Gedung Suyati, Bekasi, dengan tema “Sarjana Cakap dan Karakter Unggul: Kunci Menghadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Digital.”

Di hadapan para wisudawan, orang tua, sivitas akademika, serta tamu undangan, Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara industri mencari dan menilai talenta. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi harus mampu menunjukkan kompetensi, keterampilan yang relevan, serta karakter yang kuat.

“Masa depan dunia kerja tidak lagi hanya bertanya ‘Apa ijazahmu?’, tetapi ‘Apa kompetensimu?’. Keahlian yang spesifik dan teruji menjadi paspor daya saing global,” tegas Afriansyah Noor, Sabtu (13/6/2026)

Menurutnya, transformasi teknologi memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi generasi muda Indonesia. Perusahaan masa kini semakin membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, kreatif, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki semangat untuk terus belajar sepanjang hayat.

Dalam paparannya, Afriansyah menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,68 persen.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif, antara lain kesenjangan keterampilan (skill gap), ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri (mismatch), serta disrupsi akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan yang berpotensi mengubah berbagai jenis pekerjaan di masa depan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan RI terus memperkuat sejumlah program strategis, seperti pengembangan pelatihan vokasi yang berbasis link and match dengan kebutuhan industri, pengembangan Talent & Innovation Hub sebagai ruang kolaborasi dalam pengembangan talenta dan inovasi, peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics, serta pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi dan generasi muda Indonesia memiliki akses terhadap pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini maupun masa depan.

Afriansyah juga mengajak para wisudawan UM Indonesia untuk menjadikan kelulusan bukan sebagai akhir dari proses belajar, melainkan awal untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi persaingan global.

“Perkembangan teknologi tidak dapat kita hentikan. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri menjadi manusia yang adaptif, memiliki karakter yang kuat, dan terus meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Pelaksanaan Wisuda ke-47 UM Indonesia menjadi momentum penting dalam mencetak generasi yang siap menghadapi perubahan zaman. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UM Indonesia berkomitmen untuk terus melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kompetensi, serta kemampuan untuk berkontribusi di tengah perkembangan dunia yang semakin dinamis.

Melalui penguatan kualitas pendidikan, kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri, UM Indonesia berupaya menjembatani kebutuhan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja agar para lulusan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

Wisuda bukan hanya menjadi seremoni akademik, melainkan titik awal pengabdian para lulusan kepada masyarakat. Dengan bekal ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, karakter yang unggul, serta kompetensi yang terus diasah, lulusan UM Indonesia diharapkan mampu menjadi agen perubahan, pencipta inovasi, dan pemimpin masa depan Indonesia.

Jaksapedia: Penyidikan Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Meluas hingga Sektor Perbankan IMG-20260612-WA0072

Jaksapedia: Penyidikan Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Meluas hingga Sektor Perbankan

Hedi Batubara 12 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Akun media sosial Jaksapedia mengunggah sebuah informasi terkait perkembangan penyidikan dugaan manipulasi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada Kamis (12/6/2026).

Dalam unggahannya, Jaksapedia menyebut bahwa Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan manipulasi ekspor CPO yang disebut melibatkan Grup Salim. Penyidikan disebut telah berkembang hingga menyentuh sektor perbankan, dengan seorang bankir dari Maybank Indonesia turut diperiksa oleh penyidik.

Menurut informasi yang dibagikan, fokus pendalaman penyidik mengarah pada dugaan praktik under-invoicing, yakni pencatatan nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan harga sebenarnya.

Praktik tersebut, apabila terbukti terjadi, berpotensi menyembunyikan keuntungan riil dari transaksi ekspor sehingga kewajiban yang harus disetorkan kepada negara menjadi lebih kecil dari semestinya.

Jaksapedia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap pihak perbankan dilakukan untuk menelusuri rekam jejak transaksi serta aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas ekspor tersebut.

Meski demikian, proses hukum saat ini disebut masih berada pada tahap pengumpulan keterangan dan pendalaman fakta. Belum ada dakwaan maupun penetapan kesalahan terhadap pihak bank ataupun perusahaan yang diperiksa dalam perkara tersebut.

Lebih lanjut, unggahan itu menilai bahwa apabila dugaan manipulasi nilai ekspor terbukti, dampaknya tidak hanya bersifat administratif. Potensi kerugian juga dapat dirasakan negara melalui berkurangnya penerimaan dari sektor ekspor yang seharusnya masuk ke kas negara.

Kasus ini menjadi perhatian karena industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia, sehingga dugaan penyimpangan dalam aktivitas ekspornya dinilai berpotensi memengaruhi penerimaan negara dalam jumlah signifikan.

Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung, pihak Maybank Indonesia, maupun pihak Grup Salim belum memberikan keterangan resmi terkait informasi yang beredar mengenai pemeriksaan dan dugaan manipulasi ekspor CPO tersebut.

Ekonom Senior AS Sebut MBG Picu Tekanan Anggaran dan Pelemahan Rupiah IMG-20260612-WA0084

Ekonom Senior AS Sebut MBG Picu Tekanan Anggaran dan Pelemahan Rupiah

Hedi Batubara 12 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Ekonom senior Amerika Serikat (AS) dan Guru Besar Universitas Johns Hopkins, Steve Hanke, kembali menyoroti kondisi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui pernyataannya di media sosial, Hanke menilai program makan bergizi gratis senilai sekitar US$15 miliar yang menjadi program unggulan Prabowo telah menimbulkan tekanan terhadap anggaran negara.

“Program makan sekolah gratis Presiden Indonesia Prabowo senilai US$15 miliar menyebabkan tekanan anggaran,” tulis Hanke, Jumat (12/6/2026).

Ia menambahkan bahwa persoalan program tersebut tidak hanya terkait pembiayaan, tetapi juga munculnya kasus keracunan makanan dan dugaan korupsi yang mencuat dalam pelaksanaannya.

“Jika itu belum cukup buruk, program tersebut juga menjadi sumber kasus keracunan makanan dan korupsi,” lanjutnya.

Menurut Hanke, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah mulai kehilangan kendali fiskal yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia.

“Prabowo sedang kehilangan kendali fiskal. Hal itu menciptakan masalah kepercayaan dan membuat rupiah terus terpuruk,” tegasnya.

Pernyataan Hanke muncul di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap kondisi fiskal Indonesia. Sejumlah laporan internasional menyebut program makan bergizi gratis menghadapi tantangan berupa pembengkakan biaya, kasus keracunan makanan, hingga penyelidikan dugaan korupsi terhadap sejumlah pejabat yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program tersebut dengan melakukan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat. Presiden Prabowo juga telah menegaskan tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam program unggulannya tersebut.

Pernyataan Steve Hanke diperkirakan akan kembali memicu perdebatan mengenai keberlanjutan fiskal program-program populis pemerintah serta dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

Hendrajit Lempar Pertanyaan Menohok: Reformasi Jilid II atau Daur Ulang Kegagalan? Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit Lempar Pertanyaan Menohok: Reformasi Jilid II atau Daur Ulang Kegagalan?

Hedi Batubara 12 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit mempertanyakan wacana Reformasi Jilid II yang belakangan kembali bergulir. Menurutnya, sebelum berbicara tentang reformasi lanjutan, perlu ada evaluasi mendasar terhadap arah dan hasil Reformasi 1998.

“Terus terang kalau belakangan ini bergulir wacana Reformasi Jilid II, saya jadi penasaran apa yang salah dari Reformasi Jilid I. Dan bagaimana membahasakannya secara sederhana sehingga orang awam nyambung,” kata Hendrajit, Jumat (12/6/2026).

Dalam pandangannya, para eksponen reformasi 1998 memang dapat diibaratkan sebagai Daud yang berhadapan dengan Goliat. Namun, persoalannya terletak pada siapa sebenarnya sosok Goliat yang saat itu dilawan.

Menurut Hendrajit, jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998 merupakan keniscayaan sejarah yang telah diperkirakan banyak kalangan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Karena itu, Soeharto yang berada di puncak kekuasaan dipandang sebagai satu-satunya pihak yang harus dijatuhkan.

“Tragedinya adalah, ada struktur kekuasaan tersembunyi dan tak kasat mata berupa konglomerasi multinasional yang didukung negara-negara besar yang diam-diam sedang menumbalkan Soeharto sebagai Goliat yang tampak muka dan harus dihantam,” ujarnya.

Ia menilai, ketika perhatian publik terfokus pada figur yang terlihat di panggung kekuasaan, terdapat kekuatan lain yang bekerja di balik layar dan luput dari perhatian.

“Sementara Goliat tampak belakang tak tampil di panggung. Tapi bermain secara aktif di koridor-koridor kanan dan kiri panggung,” katanya.

Hendrajit kemudian mengibaratkan bahwa setelah “Goliat yang tampak” berhasil dikalahkan, muncul kekuatan baru yang justru mengambil alih panggung dengan arsitektur kekuasaan, metode, dan teknologi yang berbeda.

Menurutnya, para pelaku reformasi saat itu mengira telah memenangkan sebuah revolusi. Namun dalam perkembangannya, agenda perubahan yang semula bersifat revolusioner bergeser menjadi reformasi yang justru mengubah arah perjuangan.

“Begitu Goliat tampak muka tumpas, Daud mengira yang bersorak dan mengelu-elukan kemenangan itu adalah musuh-musuh Goliat. Padahal yang mengelu-elukan kemenangan Daud atas Goliat itu ilusi,” katanya.

Ia berpendapat bahwa reformasi pada akhirnya gagal membangun persekutuan strategis antara negara dan kekuatan-kekuatan sosial yang selama Orde Baru berada di pinggiran kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Hendrajit, dalam skema yang ideal, negara semestinya menjadi mitra bagi unsur-unsur pembebasan nasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yakni pelemahan berbagai instrumen yang seharusnya dapat menjadi sarana pemberdayaan rakyat.

“Bahkan akhirnya, Daud yang menyangka Goliat sudah mati, dengan senang hati melumpuhkan sarana-sarana pembebasan rakyat yang ironisnya justru dengan menggunakan demokrasi,” ujarnya.

Atas dasar itu, Hendrajit mempertanyakan kembali munculnya wacana Reformasi Jilid II. Ia menilai para tokoh reformasi seharusnya lebih dulu melakukan introspeksi terhadap perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade terakhir.

“Kenapa yang semula mau menggulingkan Soeharto atas dasar skema revolusi kok berbelok jadi reformasi?” tanyanya.

Ia bahkan menyebut para pelaku reformasi perlu berani mengakui kemungkinan telah terjebak dalam skenario yang tidak mereka sadari.

“Akui saja dengan jiwa besar bahwa Daud telah masuk perangkap Operasi Bendera Palsu yang dilancarkan Goliat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Hendrajit melontarkan pertanyaan kritis mengenai arah Reformasi Jilid II yang kini mulai didengungkan sejumlah kalangan.

“Pertanyaan pentingnya, apakah Reformasi Jilid II untuk mengoreksi dan melakukan pertobatan atas kesalahan masa lalu? Atau justru ingin melanjutkan kembali skema Reformasi Jilid I yang sekarang lagi semrawut dan sekarat, malah mau dihidupkan kembali sehingga jadi segar bugar?” sindirnya.

Ia menegaskan, apabila tujuan utamanya adalah meluruskan arah perubahan dalam kerangka revolusi nasional, maka penggunaan istilah Reformasi Jilid II justru perlu dipertanyakan kembali.

“Kalau memang didasari gagasan untuk meluruskan reformasi dalam skema revolusi, apa maksudnya dengan menggunakan jargon Reformasi Jilid II?” tandasnya.

Baca Juga Berita Ini

Utang Rp2 Miliar Macet, Pinjol Boost Gugat Kebab Baba Rafi, Bagaimana Kondisi Keuangannya?

Utang Rp2 Miliar Macet, Pinjol Boost Gugat Kebab Baba Rafi, Bagaimana Kondisi Keuangannya?

Hedi Batubara 22 Oktober 2026
PT SSMS Utang ke Bank Rp6,4 Triliun, Aset Jadi Jaminan Kredit Rp5,2 Triliun, OJK Pernah Jatuhkan Sanksi

PT SSMS Utang ke Bank Rp6,4 Triliun, Aset Jadi Jaminan Kredit Rp5,2 Triliun, OJK Pernah Jatuhkan Sanksi

Hedi Batubara 22 Oktober 2026
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

3 Bulan Karhutla tak Teratasi, Jhon Sitorus: Raja Juli Harusnya Mundur 

Hedi Batubara 22 Oktober 2026
Uchok Sky Khadafi

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!

Hedi Batubara 21 Oktober 2026