22 Oktober 2026

Blog

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan pegiat media sosial Dimar Sasongko menyoroti pernyataan sejumlah politisi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak alergi terhadap kritik. Sorotan tersebut disampaikan melalui unggahannya di platform X pada 15 Juni 2026.

Dalam unggahan itu, Dimar mengaitkan pernyataan tersebut dengan aksi mahasiswa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada 12 Juni 2026.

Menurut Dimar, aksi mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat aparat gabungan TNI dan Polri. Ia menyebut terjadi saling dorong antara massa dan aparat, serta adanya pembatasan pergerakan peserta aksi sejak siang hingga malam hari.

“Bahkan sempat dihalang saat mau salat Jumat,” tulis Dimar dalam unggahannya.

Dimar juga menyoroti terbitnya Surat Kementerian Pertahanan Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS tertanggal 11 Juni 2026 yang memerintahkan sekitar 500 aparatur sipil negara (ASN) dari 42 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) untuk mengikuti Apel Siaga di lingkungan Kementerian Pertahanan pada 12 Juni 2026.

Menurutnya, waktu pelaksanaan apel yang bertepatan dengan aksi mahasiswa memunculkan pertanyaan publik, meskipun pihak Kementerian Pertahanan telah menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan demonstrasi yang berlangsung pada hari yang sama.

“Surat tanggal 11 Juni, apel 12 Juni, demo 12 Juni, itu bukan kebetulan yang mudah dijelaskan,” tulisnya.

Dalam unggahannya, Dimar juga mengutip pandangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menilai pelaksanaan apel siaga Komcad di tengah situasi demonstrasi damai merupakan langkah yang patut dipertanyakan.

Menurut kelompok masyarakat sipil tersebut, ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), khususnya Pasal 63, mengatur bahwa mobilisasi Komponen Cadangan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat militer atau perang dengan persetujuan DPR.

“Indonesia sedang dalam kondisi darurat apa, tepatnya?” tulis Dimar mempertanyakan.

Selain menyinggung isu pengamanan aksi mahasiswa, Dimar juga mengangkat persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti status hukum Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026.

Dalam unggahannya, Dimar menyebut dugaan kasus tersebut berkaitan dengan praktik mark-up pengadaan dan jual-beli izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada yayasan yang tidak memenuhi kualifikasi.

Ia juga mengingatkan bahwa Transparency International Indonesia sebelumnya telah menyampaikan peringatan mengenai potensi risiko korupsi sistemik dalam pelaksanaan program MBG sejak Juni 2025.

Di bagian akhir unggahannya, Dimar menyinggung frekuensi kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis sepanjang tahun 2026 yang menurutnya telah berlangsung tiga kali, yakni pada Januari, April, dan Mei.

Menurut Dimar, kondisi tersebut kontras dengan berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diminta untuk bersabar menunggu perbaikan kondisi ekonomi.

“Sabar menunggu apa? Presiden yang terbuka terhadap kritik, atau surat Kemhan yang terbuka tepat sehari sebelum demo?” tulis Dimar.

Unggahan tersebut memicu beragam tanggapan dari warganet dan menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai ruang kritik, kebebasan berekspresi, serta respons pemerintah terhadap aksi-aksi penyampaian pendapat di muka umum.

MoneyTalk.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah menyoroti tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah beredar unggahan yang membahas hasil pemantauan dan evaluasi KPK terhadap sejumlah aspek pengadaan di daerah tersebut.

Unggahan yang beredar di platform X dan dipublikasikan oleh akun Lambe SahamJJA pada 15 Juni 2026 menyebutkan bahwa KPK menyoroti sejumlah hal terkait tata kelola pengadaan di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Dalam unggahan tersebut disebutkan adanya dugaan indikasi monopoli proyek melalui pengondisian pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selain itu, KPK juga disebut menaruh perhatian terhadap penggunaan metode e-purchasing yang dinilai memiliki risiko korupsi tinggi apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.

Unggahan itu juga menyinggung Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2025 yang disebut menjadi salah satu dasar pendalaman KPK terkait dugaan monopoli dan pengondisian proyek. KPK dikabarkan akan menelaah lebih lanjut berbagai temuan yang muncul dalam proses evaluasi tersebut.

Selain itu, proses tender yang berlangsung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) juga disebut menjadi perhatian. Dalam unggahan tersebut dinyatakan bahwa KPK telah membahas sejumlah persoalan terkait mekanisme pengadaan dan memberikan sejumlah kesimpulan yang akan ditindaklanjuti dalam waktu tiga bulan ke depan.

Unggahan tersebut juga mengaitkan sorotan KPK dengan rekam jejak kasus pengadaan di Maluku Utara pada periode pemerintahan sebelumnya. Disebutkan bahwa pernah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat pengadaan sehingga persoalan tata kelola proyek dinilai bukan isu baru di provinsi tersebut.

Meski demikian, informasi yang beredar menegaskan bahwa langkah KPK saat ini masih berada pada tahap pencegahan dan pemantauan melalui evaluasi tata kelola. Belum terdapat informasi mengenai penyelidikan, penyidikan, maupun penetapan tersangka dalam perkara yang dikaitkan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terkait informasi yang beredar di media sosial tersebut. Sementara itu, publik dan warganet terus mengikuti perkembangan hasil evaluasi KPK terhadap tata kelola pengadaan di daerah tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat sekaligus Ketua Umum Ternak Mulyono (Termul), Firdaus Oiwobo, melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, ke Polres Tangerang Selatan pada 15/6/2026.

Firdaus menuding Tiyo telah menghina Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, ia juga menilai Tiyo telah menyebarkan fitnah dan melakukan penghasutan terkait program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Firdaus, laporan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Yang bersangkutan kami laporkan karena diduga telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG serta menghina Presiden dan Wakil Presiden,” kata Firdaus dalam keterangannya.

Firdaus menyebut laporannya mengacu pada Pasal 263 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP. Namun, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Ia berharap aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan dari Tiyo Ardianto terkait laporan yang diajukan Firdaus Oiwobo. Pihak kepolisian juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menilai anggaran makan minum Humas Polda Metro Jaya sebesar Rp360 Juta tahun 2026 dianggap pemborosan tanpa ada rincian agar dapat diketahui masyarakat.

Apa iya biaya sebesar itu lanjut Uchok tidak berlebihan mengingat dana tersebut ada anggaran Polda Metro Jaya yang diambil dari APBN dengan nilai fantastis sebesar Rp3, 66 Triliun yang dimiliki Polda Metro Jaya.

“Anggaran yang dimiliki Humas Polda Metro Jaya, saya kira terlalu mubazir dan mengada ada,” kata Uchok, Selasa (16/06/2026) saat dihubungi melalui hubungan telpon.

Yang jadi pertanyaan, tegas Uchok, anggaran begitu besar digunakan dalam kegiatan apa aja, kok bisa anggaran khusus makan minum hingga ratusan juta.

Bila dilihat dilapangan tegasnya, hanya terlihat saat Humas Polda Metro Jaya menggelar Press Conference, karena jelas terdapat roti dan air minum mineral yang dibagikan kepada wartawan yang hadir.

“Coba deh kita lihat paling makan minum diperuntukkan bagi wartawan hadir saat diundan Jumpa Pers, selain itu apa. Inikan jadi pertanyaan besar,” tegas Uchok.

Disinilah saya menilai, ujar Uchok penggunaan anggaran yang tidak transparan dan akuntabel.

“Perlu dilakukan audit terhadap semua anggaran di Humas. Jangan sampai anggaran dari APBN tidak digunakan sebagaimana mestinya,’ ungkapnya.

Uchok juga meminta agar Humas Polda Metro Jaya mau menjelaskan kepada publik terkait penggunaan anggaran agar tidak merugikan negara, mengingat kondisi ekonomi bangsa saat ini.

MoneyTalk.id,Jakarta. Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggeruduk acara diskusi yang dihadiri sejumlah pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sleman, DIY, Senin (16/6/2026) malam.

Dilihat dari cuplikan video yang beredar di media sosial, acara diskusi ‘Kopdar Bareng Mas Dar’ ini diisi oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Acara itu bertemakan ‘Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia’.

Diskusi mulanya berjalan kondusif. Ketiga narasumber telah menyampaikan pendapatnya di atas panggung.

Namun, saat Budiman berbicara soal eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang menemukan alat pelacak di mobil, mahasiswa mulai menyalakan bunyi sirine dari pengeras suara. Budiman lantas menghentikan ucapannya, sementara para narasumber lainnya langsung melihat ke arah sumber suara tersebut.

Beberapa mahasiswa lantas masuk ke area diskusi dan naik ke atas panggung sambil meneriakkan “revolusi”. Mahasiswa juga meneriakkan “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”.

Para mahasiswa itu juga membentangkan spanduk bernada penolakan acara diskusi, mulai dari “UGM Menolak Pengkhianat Reformasi” hingga “UGM Menolak Penjilat Rezim”. Tak butuh waktu lama, panggung seketika dipenuhi oleh mahasiswa.

Petugas keamanan kampus dan pemandu acara meminta mahasiswa untuk turun dari panggung agar situasi kembali kondusif. Namun, mahasiswa menolaknya.

Dari bawah panggung, sempat terjadi pelemparan gelas air mineral hingga membuat para pejabat itu dievakuasi dari area diskusi. Sejak itu, Budiman tidak tampak lagi dari pantauan mahasiswa.

Para mahasiswa lantas mencari Budiman karena dianggap sebagai “pengkhianat reformasi”. Sementara puluhan hingga ratusan mahasiswa lain mengadang mobil tumpangan para pejabat di pintu timur keluar GIK.

“Budiman, mana Budiman!” teriak para mahasiswa.

“Katanya mau diskusi,” pekik mahasiswa lainnya.

“Kalau Budiman dan Sudaryono tidak mau keluar, kita enggak akan pergi!” seru mahasiswa lainnya.

Sementara itu, Nusron dan Sudaryono berusaha menuju mobilnya dengan pengawalan. Tapi, sebelum sampai pintu keluar, para mahasiswa berhasil membuat keduanya untuk duduk bersila di aspal dan berdialog bersama.

Setelah saling teriak mereda, salah seorang mahasiswa bertanya kepada Nusron soal ratusan ribu hektare lahan di Papua yang dialihfungsikan sehingga masyarakat tergusur. Ia menagih tanggungjawab Nusron sebagai menteri ATR/BPN.

“Ratusan ribu hektare habis. Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan?” kata mahasiswa.

Nusron justru mengajak mahasiswa ke Papua untuk melihat kondisi di lapangan. Jawaban itu pun tak memuaskan mahasiswa, bahkan malah menyulut tensi mahasiswa.

“Sekarang gini, Mas, kalau Anda mengatakan saya menggusur Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana (Papua),” ujar Nusron.

Tak lama kemudian, Nusron dan Sudaryono bangkit dari duduknya dan menuju arah Bundaran UGM.

Para mahasiswa mencoba menghalau dengan water barrier. Namun, rombongan Nusron dan Sudaryono dengan pengawalannya tetap tembus.

Nusron dan Sudaryono pun berhasil meninggalkan lokasi dengan menumpang mobil patwal. Para mahasiswa sempat mengejar hingga ke arah barat bundaran UGM.

Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa, mengatakan para pejabat negara yang menjadi narasumber diskusi ini tidak layak membicarakan Pancasila selama pemerintah masih membungkam suara kritis rakyat.

“Selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat,” kata Mesa kepada wartawan.

Sementara itu, Mesa menyebut Budiman Sudjatmiko sebagai simbol pengkhianat. Menurutnya, Budiman yang dulunya menentang ketidakadilan di rezim Soeharto, sekarang justru mengkhianati perjuangan rakyat.

“Persetan bicara bahwa pengentasan kemiskinan itu baik ketika orang-orang miskin justru dibunuh secara struktur, orang-orang miskin dibunuh secara ekonomi, dan orang-orang miskin justru dianggap dan diakui ketika per harinya hanya memiliki Rp 20 ribu. Di atas dari itu, mereka tidak diakui sebagai orang miskin,” tuturnya.

MoneyTalk.id,Bali — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan krisis geopolitik yang tengah melanda berbagai kawasan dunia, termasuk eskalasi konflik Iran-Israel yang memicu ketidakpastian ekonomi dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata Bali. Konflik Iran-Israel yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir telah mendorong kenaikan harga energi dunia, memicu volatilitas pasar keuangan global, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi internasional. Di Indonesia, tekanan tersebut turut berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat bergerak hingga mencapai Rp 18.000 per dolar AS.

Namun, Bali tetap menunjukkan daya tahan yang kuat sebagai destinasi wisata internasional unggulan Indonesia. Arus kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat dan aktivitas ekonomi pariwisata bergerak stabil di tengah berbagai tekanan eksternal yang sedang mengguncang perekonomian dunia.

“Situasi geopolitik dunia memang menimbulkan kekhawatiran terhadap berbagai sektor ekonomi. Namun hingga saat ini Bali menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Wisatawan mancanegara tetap datang dalam jumlah besar karena daya tarik Bali sudah menjadi bagian dari destinasi wisata dunia yang sulit tergantikan,” ujar Bamsoet di Bali, Senin (15/6/26).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, industri pariwisata Bali selama bertahun-tahun telah teruji menghadapi berbagai tantangan dunia. Mulai dari krisis keuangan internasional, pandemi Covid-19, konflik geopolitik, hingga gejolak ekonomi dunia. Pengalaman tersebut membuat para pelaku industri wisata di Bali lebih adaptif dalam menyusun strategi pemasaran, diversifikasi pasar wisatawan, serta meningkatkan kualitas layanan agar tetap kompetitif di tingkat internasional.

“Kita bisa melihat bagaimana pelaku usaha pariwisata Bali bergerak cepat membaca perubahan pasar. Ketika satu pasar mengalami perlambatan, mereka mampu mengalihkan fokus ke pasar lain yang sedang tumbuh. Fleksibilitas inilah yang membuat industri pariwisata Bali tetap tangguh dalam menghadapi berbagai krisis,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, di sisi lain pelemahan rupiah juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan devisa pariwisata. Setiap dolar yang dibelanjakan wisatawan asing di Bali menghasilkan nilai tukar yang lebih tinggi dalam rupiah. Kondisi tersebut memberikan manfaat bagi pelaku usaha perhotelan, restoran, transportasi wisata, pelaku UMKM, industri kreatif, hingga para pekerja yang menggantungkan pendapatannya pada sektor pariwisata.

“Selama inflasi dalam negeri tetap terjaga dan stabilitas keamanan nasional dapat dipertahankan, pelemahan rupiah justru dapat menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia di pasar internasional. Yang terpenting adalah menjaga kualitas layanan dan kenyamanan wisatawan,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus memanfaatkan momentum tingginya kunjungan wisatawan asing dengan memperkuat promosi internasional, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata, memperluas konektivitas penerbangan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan budaya Bali tetap terjaga. Langkah tersebut penting agar pertumbuhan pariwisata tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Krisis geopolitik dunia akan selalu datang dan pergi. Namun selama Indonesia mampu menjaga stabilitas nasional, keamanan destinasi wisata, kualitas pelayanan, serta daya tarik budaya yang khas, Bali akan tetap menjadi daya tarik wisata dunia. Bahkan di tengah ketidakpastian global, Bali justru memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk.id – Pusaran kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin memanas setelah beredar informasi di platform media sosial mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Sony Sonjaya yang menyebut sejumlah nama tokoh publik.

Informasi tersebut diunggah oleh akun Maria A Alkaff pada Minggu (15/6/2026) dan ramai diperbincangkan warganet.

Dalam informasi yang beredar disebutkan bahwa nama Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, serta Patris Rumbayan yang santer disebut sebagai ibunda Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, tercantum dalam BAP Sony Sonjaya.

Sony Sonjaya yang merupakan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) disebut memasukkan sejumlah nama setelah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony menyatakan siap membuka seluruh informasi yang dimilikinya kepada Kejaksaan Agung guna membantu pengungkapan kasus dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG.

Menurut keterangan yang beredar, terdapat lebih dari 20 nama yang disebut memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan tata kelola program tersebut.

Berdasarkan dokumen daftar nama yang beredar di kalangan media, nama Felly Estelita Runtuwene dan Patris Rumbayan memang tercantum dalam BAP. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai bentuk keterlibatan maupun peran spesifik dari masing-masing pihak yang namanya disebut.

Penyidik Kejaksaan Agung saat ini masih mendalami keterangan Sony Sonjaya. Proses penanganan perkara disebut masih berada dalam tahap penyelidikan sehingga seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Tim kuasa hukum Sony menegaskan kliennya siap memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan penyidik. Menurut mereka, Sony berkomitmen membantu mengurai dugaan penyimpangan anggaran dalam program yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Felly Estelita Runtuwene maupun Patris Rumbayan terkait penyebutan nama mereka dalam informasi yang beredar. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya fakta hukum yang berkekuatan tetap.

MoneyTalk.id – Perdebatan antara Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sekaligus mantan aktivis 1998, Budiman Sudjatmiko, dengan mahasiswa dalam sebuah forum di Semarang terus menjadi perbincangan publik.

Sorotan terbaru datang dari Dimar Sasongko yang mengunggah kritik tajam melalui platform media sosial pada Senin (15/6/2026). Dalam unggahannya, Dimar membandingkan posisi Budiman saat menjadi aktivis pergerakan mahasiswa pada era Orde Baru dengan perannya saat ini sebagai pejabat negara.

“Budiman Sudjatmiko, 1998: ditangkap, divonis 13 tahun penjara karena melawan Orde Baru. Ikon gerakan mahasiswa,” tulis Dimar.

Menurut Dimar, pada forum yang berlangsung 12 Juni 2026 di Semarang, Budiman hadir sebagai pejabat negara untuk menjelaskan berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, seorang mahasiswa yang mengaku pernah ditahan selama tiga bulan pasca aksi May Day menyampaikan kritik langsung kepada Budiman.

Mahasiswa tersebut menuduh Budiman bersikap munafik dan mempertanyakan sejumlah persoalan agraria serta konflik sosial yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai, di antaranya kasus petani Pundenrejo dan Dago Elos.

Dalam unggahan tersebut, Dimar menilai pertanyaan-pertanyaan substantif yang disampaikan mahasiswa tidak memperoleh jawaban langsung dari Budiman. Mahasiswa itu kemudian memilih meninggalkan forum atau walk out.

Setelah mahasiswa tersebut keluar dari ruangan, Budiman disebut memberikan tanggapan kepada peserta yang masih berada di forum.

“Inilah yang disebut victim mentality. Apa kontribusinya bagi membangun peradaban?” demikian pernyataan yang dikutip dalam unggahan Dimar.

Pernyataan itu kemudian menjadi bagian yang paling banyak mendapat perhatian publik di media sosial. Dimar menilai situasi tersebut menghadirkan ironi sejarah mengingat Budiman sendiri pernah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan pada era Orde Baru.

“Tahun 1998, lu juga cuma mahasiswa yang ditangkap negara. Waktu itu, pejabat Orba juga pasti bilang hal yang sama tentang lu,” tulisnya.

Dimar kemudian menutup kritiknya dengan pertanyaan reflektif yang banyak dibagikan ulang oleh warganet.

“Dulu sistem yang harus dijinakkan aktivis. Sekarang, siapa yang sudah dijinakkan siapa?” katanya.

Peristiwa debat antara Budiman Sudjatmiko dan mahasiswa tersebut sebelumnya viral setelah rekaman video forum beredar luas di berbagai platform media sosial. Sejumlah pihak menilai insiden itu mencerminkan semakin menguatnya kritik kalangan mahasiswa terhadap pemerintah, sementara pihak lain melihatnya sebagai bagian dari dinamika dialog dalam ruang demokrasi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Budiman Sudjatmiko terkait kritik yang disampaikan Dimar Sasongko melalui media sosial tersebut.

MoneyTalk.id – Pengamat kebangsaan Sutoyo Abadi menilai gelombang kritik dan perlawanan yang muncul dari kalangan mahasiswa merupakan dinamika yang tidak dapat dipandang remeh oleh kekuasaan. Menurutnya, semakin besar tekanan yang diterima suatu gerakan, semakin menunjukkan bahwa gerakan tersebut memiliki arti dan pengaruh yang signifikan.

Dalam rilis yang diterima pada Senin (15/6/2026), Sutoyo menyinggung perjuangan Tiyo Ardianto dan rekan-rekan mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia mengutip petuah ahli strategi perang Tiongkok, Sun Tzu, yang menyatakan, “Jangan terlalu yakin bahwa musuh tidak akan datang, lebih baik bersiap-siap menyambutnya.”

Menurut Sutoyo, keberadaan lawan justru dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kualitas perjuangan seseorang maupun kelompok. Lawan yang tangguh, katanya, mampu membangkitkan kemampuan terbaik yang dimiliki seseorang.

“Semakin besar lawan akan semakin besar pula nilai perjuangannya, sekalipun seandainya harus mengalami kekalahan,” ujarnya.

Ia menilai serangan yang diarahkan kepada aktivis mahasiswa menunjukkan bahwa mereka telah dianggap penting dan layak diperhitungkan. Karena itu, momentum tersebut harus dijadikan sarana pembuktian diri sekaligus membangkitkan semangat perjuangan.

Sutoyo juga mengingatkan bahwa kekuasaan yang merasa terdesak biasanya akan bereaksi lebih agresif, bahkan menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan posisinya. Dalam kondisi demikian, menurutnya, kewaspadaan harus terus dijaga.

Ia mengingatkan bahwa tawaran perdamaian atau kompromi dari pihak yang sedang terdesak tidak selalu lahir dari niat baik. Dalam pandangannya, langkah tersebut bisa saja menjadi bagian dari strategi untuk meredam dan melemahkan gerakan yang sedang berkembang.

“Hanya mesti hati-hati dan waspada. Pada saat bersamaan sering ditawarkan perdamaian dan kompromi sebagai strategi penyesatan, seolah-olah akan memberi banyak ruang, padahal hasrat mereka tak terbatas dan pada akhirnya akan melucuti lawannya. Sangat rawan kalau perdamaian disertai amunisi angpau,” tegasnya.

Karena itu, Sutoyo secara khusus mengajak Tiyo dan mahasiswa lainnya untuk tetap konsisten memperjuangkan tuntutan yang mereka yakini mewakili kepentingan rakyat.

“Dalam kondisi seperti ini Tiyo dan kawan-kawan mahasiswa lainnya harus mengeraskan diri. Tidak ada peluang kompromi sebelum aspirasinya direspons dan diwujudkan untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya,” katanya.

Menurutnya, kekuasaan yang selama ini merasa nyaman dan menganggap dirinya selalu benar akan mengalami kegagapan ketika menghadapi perlawanan yang muncul secara tiba-tiba dari kalangan mahasiswa dan rakyat.

Sutoyo kemudian mengutip pernyataan ahli strategi Tiongkok lainnya, Zhuge Liang atau Chuko Liang, yang menggambarkan situasi kekuasaan yang kehilangan kewaspadaan sebagai “burung pipit bersarang dalam tenda, atau seperti ikan berenang dalam wajan, mereka tidak akan bertahan lama.”

Lebih lanjut, ia menilai sejarah menunjukkan bahwa rezim yang semakin tiran ketika menghadapi kritik dan perlawanan cenderung melihat semua pihak sebagai musuh. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuat penguasa kehilangan kepekaan terhadap realitas dan akhirnya dikuasai oleh ketakutan serta emosinya sendiri.

Dalam konteks perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan, Sutoyo berpandangan bahwa konflik tertentu justru dapat memiliki efek terapeutik atau menyembuhkan. Ia menilai konfrontasi menjadi pilihan ketika ruang kritik telah tertutup.

“Satu-satunya cara untuk menerobos rezim yang sudah menolak kritik adalah konfrontasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sikap terlalu mudah mencari jalan damai dalam menghadapi ketidakadilan justru berpotensi memperpanjang persoalan. Menurutnya, berbagai bentuk kedzaliman, ketidakadilan, dan ancaman terhadap keselamatan negara harus dihadapi secara tegas.

Menutup pernyataannya, Sutoyo menegaskan bahwa dalam menghadapi pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai lawan politik yang nyata, diperlukan ketegasan sikap.

“Jangan naif terhadap musuh tertentu. Tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada jalan tengah,” tegasnya.

Ia juga mengutip pemikiran filsuf politik Jerman Carl Schmitt yang menyatakan bahwa kemampuan membedakan kawan dan lawan merupakan salah satu unsur penting dalam politik.

“Pemikiran politik dan naluri politik terbuka sendiri secara teori maupun praktis dalam kemampuan membedakan kawan dengan lawan. Poin-poin tinggi politik adalah sekaligus momen ketika musuh dalam kejelasan konkret dikenali sebagai musuh,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Berbagai kalangan menilai tren positif tersebut tidak terlepas dari langkah koordinasi intensif antara pemerintah, Bank Indonesia, DPR, pelaku industri keuangan, serta BUMN yang difasilitasi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam sejumlah pemberitaan, Dasco menyebut penguatan rupiah dan IHSG menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap pemerintah mulai kembali menguat. Ia juga mengungkapkan adanya berbagai strategi ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Data pasar menunjukkan rupiah yang sebelumnya sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS mulai mengalami penguatan, sementara IHSG juga mencatat kenaikan signifikan setelah berbagai langkah stabilisasi dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Sejumlah ekonom menilai perbaikan sentimen tersebut didorong oleh sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin solid.

Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo menilai membaiknya kondisi pasar keuangan merupakan buah dari komunikasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan negara.

Menurut mantan Waketum DPP KNPI tersebut, inisiatif yang dilakukan Sufmi Dasco dalam mempertemukan berbagai stakeholder ekonomi patut diapresiasi.

“Penguatan rupiah dan kenaikan IHSG tidak terjadi begitu saja. Pasar membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan lahir dari komunikasi, koordinasi, serta kepastian arah kebijakan. Kami melihat langkah yang diinisiasi Pak Sufmi Dasco dengan mempertemukan pemerintah, Bank Indonesia, sektor perbankan, Danantara, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya telah memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar,” ujar Anshar Ilo, Minggu (14/06).

Ia menuturkan, kepercayaan investor merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung. Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah, DPR, Bank Indonesia, dan dunia usaha terus diperkuat.

“Pasar pada dasarnya merespons kepercayaan. Ketika pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas ekonomi, pelaku pasar akan merespons secara positif. Kita melihat rupiah mulai menguat dan IHSG kembali bergairah. Ini harus dijaga sebagai momentum untuk memperkuat optimisme nasional,” lanjut eks aktivis HMI ini.

Anshar juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat iklim investasi. Menurutnya, stabilitas ekonomi yang terjaga akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya daya saing Indonesia di tingkat global.

“Logis 08 berpandangan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, DPR, Bank Indonesia, serta pelaku usaha merupakan kunci menjaga kepercayaan pasar. Apa yang terjadi saat ini harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutup Anshar.