MoneyTalk.id – Peristiwa pengusiran terhadap tiga pejabat kabinet Republik Indonesia dalam sebuah forum diskusi di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung ricuh dinilai sebagai fenomena yang perlu dicermati secara serius dalam kehidupan demokrasi nasional.

Praktisi Media Massa, Wakil Direktur Center for Advancement of Journalism (CAJ) PWI Pusat, sekaligus Executive Director HIAWATHA Institut, Benz Jono Hartono, menilai insiden tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai kericuhan biasa, melainkan sebagai gejala politik yang mencerminkan semakin lebarnya jarak antara pemerintah dan kelompok masyarakat kritis, khususnya kalangan mahasiswa.

“Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, kejadian tersebut sesungguhnya menggambarkan adanya persoalan yang lebih besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia, yaitu semakin lebarnya jarak antara penguasa dan kelompok masyarakat kritis, khususnya kalangan mahasiswa,” kata Benz dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, sejak era pergerakan nasional hingga Reformasi 1998, mahasiswa selalu menempatkan diri sebagai kekuatan moral atau moral force yang berfungsi mengawasi jalannya kekuasaan. Kampus tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga ruang kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat.

Benz mengingatkan bahwa dalam sejarah Indonesia, suara mahasiswa kerap menjadi alarm ketika negara dinilai berjalan ke arah yang keliru. Mahasiswa pernah menjadi bagian penting dalam dinamika perubahan politik nasional, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi 1998.

Karena itu, ketika mahasiswa menunjukkan sikap penolakan terhadap kehadiran pejabat negara di kampus, menurutnya hal tersebut tidak dapat semata-mata dipahami sebagai tindakan emosional, melainkan perlu dibaca sebagai gejala politik yang lebih luas.

Meski demikian, Benz menegaskan bahwa demokrasi juga membutuhkan ruang dialog yang sehat. Kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan idealnya menjadi arena pertarungan gagasan, bukan sekadar pertarungan teriakan.

“Ketika forum diskusi gagal berlangsung karena salah satu pihak tidak diberi kesempatan menyampaikan pandangannya, maka yang hilang bukan hanya kesempatan berbicara, melainkan juga kesempatan menguji argumentasi secara ilmiah,” ujarnya.

Ia menambahkan, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk mengkritik, menolak, bahkan memprotes kebijakan pemerintah. Namun, kritik yang paling kuat adalah kritik yang mampu mengalahkan argumentasi lawan melalui data, analisis, dan pemikiran yang lebih unggul.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta tidak mengabaikan pesan yang terkandung di balik peristiwa tersebut. Pengusiran pejabat negara di lingkungan kampus, menurut Benz, dapat dibaca sebagai indikasi menurunnya tingkat kepercayaan sebagian kalangan akademik terhadap pemerintah.

Ketidakpuasan terhadap berbagai isu seperti kebijakan ekonomi, penegakan hukum, demokrasi, pemberantasan korupsi, maupun persoalan sosial lainnya dinilai berpotensi menjadi faktor yang memicu resistensi tersebut.

“Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali pemerintah gagal mendengar suara kritis dari kampus, maka ketegangan sosial akan terus membesar. Sebaliknya, ketika penguasa bersedia membuka ruang dialog yang jujur dan setara, maka konflik dapat berubah menjadi energi perbaikan bagi bangsa,” katanya.

Benz berharap peristiwa ricuh di UGM tidak berhenti sebagai berita sensasional yang hanya menjadi perdebatan di media sosial. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh pihak.

Mahasiswa, lanjutnya, perlu memastikan semangat kritik tetap berada dalam koridor intelektual dan demokratis. Sementara pemerintah juga harus berani melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan publik.

“Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari konflik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengubah konflik menjadi dialog, mengubah perbedaan menjadi gagasan, dan mengubah kemarahan menjadi jalan menuju perbaikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila kampus dan pemerintah sama-sama kehilangan kemampuan untuk berdialog, maka yang tersisa hanyalah kecurigaan.

“Dan ketika kecurigaan telah menggantikan dialog, maka demokrasi sesungguhnya sedang menghadapi ujian yang sangat serius,” pungkasnya.