22 Oktober 2026

Blog

CBA Desak Kejari Kota Bekasi Selidiki Pengadaan Timbangan Duduk di DLH, Nilainya Capai Ratusan Juta Rupiah Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman

CBA Desak Kejari Kota Bekasi Selidiki Pengadaan Timbangan Duduk di DLH, Nilainya Capai Ratusan Juta Rupiah

Hedi Batubara 18 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi segera membuka penyelidikan terhadap pengadaan timbangan duduk di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi yang dianggarkan pada tahun 2025 dan 2026.

Menurut Jajang, pengadaan tersebut perlu ditelusuri karena terdapat sejumlah kejanggalan pada harga satuan timbangan yang dibeli menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Berdasarkan data yang kami telusuri, pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp181 juta untuk pengadaan timbangan duduk. Sementara pada tahun 2026 kembali dianggarkan sebesar Rp170 juta,” kata Jajang dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan karena harga rata-rata per unit timbangan yang tercantum dalam dokumen anggaran dinilai relatif tinggi dibandingkan harga pasar yang umum ditemukan.

Pada tahun 2025, lanjutnya, terdapat timbangan duduk dengan harga sekitar Rp5.407.000 per unit dan ada pula yang mencapai Rp6.000.000 per unit. Bahkan pada tahun 2026 harga rata-rata per unit disebut meningkat menjadi sekitar Rp6.800.000.

“Perbedaan harga tersebut patut menjadi perhatian. Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri spesifikasi barang yang dibeli, apakah memang memiliki teknologi khusus atau terdapat faktor lain yang menyebabkan harganya jauh di atas rata-rata harga pasar,” ujarnya.

Jajang menambahkan, berdasarkan penelusuran CBA terhadap berbagai produk timbangan duduk yang beredar di pasaran, harga alat tersebut sangat beragam tergantung kapasitas dan jenisnya, baik manual maupun digital.

“Secara umum harga timbangan duduk berkisar mulai Rp135 ribu hingga lebih dari Rp2 juta. Karena itu kami mempertanyakan timbangan seperti apa yang dibeli oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sehingga harga per unitnya bisa mencapai lebih dari Rp5 juta bahkan mendekati Rp7 juta,” katanya.

Menurutnya, transparansi menjadi hal yang penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran daerah tersebut.

Jajang bahkan menyindir tingginya harga pengadaan itu dengan menyebut timbangan duduk tersebut seolah bukan lagi sekadar alat ukur berat barang.

“Dari harga yang tercantum dalam anggaran, timbangan duduk ini seperti memiliki nilai yang luar biasa. Publik tentu bertanya-tanya, apakah timbangannya terbuat dari emas atau memiliki fitur khusus yang belum diketahui masyarakat luas,” ucapnya.

Meski demikian, CBA menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan profesional oleh aparat penegak hukum.

Karena itu, pihaknya mendesak Kejari Kota Bekasi segera memanggil pejabat terkait di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi guna memberikan penjelasan mengenai kebutuhan, spesifikasi, metode pengadaan, hingga dasar penentuan harga barang tersebut.

“Kejari Kota Bekasi perlu turun tangan untuk memastikan apakah harga yang muncul dalam dokumen anggaran memang sesuai dengan spesifikasi barang yang dibeli atau justru terdapat potensi pemborosan bahkan penyimpangan anggaran,” tegas Jajang.

Ia menilai, pengadaan barang pemerintah harus selalu mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat wajib dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Kalau memang harga tersebut sesuai dengan kualitas dan spesifikasi barang, tentu harus dijelaskan kepada publik. Namun apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka harus ada langkah hukum yang tegas agar menjadi pelajaran bagi semua pihak,” ujarnya.

CBA berharap penyelidikan yang dilakukan nantinya mampu memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat mengenai polemik pengadaan timbangan duduk tersebut.

“Semoga penyelidikan Kejari dapat mengungkap apakah selisih harga tersebut murni karena faktor kualitas dan spesifikasi barang, atau justru terdapat angka-angka yang dibengkokkan sehingga terlihat berat di atas kertas namun ringan dalam pertanggungjawaban. Itu yang harus dibuka secara terang kepada publik,” pungkas Jajang Nurjaman.

CBA Sebut Kebijakan Bahlil Berpotensi Ganggu Pasokan Batu Bara PLN Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

CBA Sebut Kebijakan Bahlil Berpotensi Ganggu Pasokan Batu Bara PLN

Hedi Batubara 18 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik penyebab gangguan listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa memunculkan perdebatan baru terkait kebijakan sektor pertambangan dan energi nasional. Di tengah bantahan pemerintah bahwa pemadaman tidak terkait pasokan batu bara, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, justru menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpotensi menimbulkan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PLN.

Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui Juru Bicara Dwi Anggia menegaskan bahwa gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik.

 

Namun, Uchok Sky meminta agar persoalan pemadaman listrik tidak serta-merta dibebankan kepada PLN. Menurutnya, akar persoalan justru perlu dilihat dari kebijakan sektor batu bara yang diterapkan pemerintah.

“Gangguan pemadaman listrik jangan dikambinghitamkan kepada PLN. Tetapi harus dilihat juga dampak kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengubah masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan mineral dan batu bara dari tiga tahun menjadi satu tahun,” kata Uchok dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Selain perubahan kebijakan RKAB, Uchok juga menyoroti rencana pemangkasan produksi batu bara nasional yang disebut turun sekitar 30 persen menjadi 600 juta ton pada 2026. Menurutnya, penurunan produksi tersebut berpotensi memengaruhi alokasi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri.

Ia menjelaskan, apabila menggunakan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen dari total produksi, maka dari target produksi 600 juta ton hanya tersedia sekitar 150 juta ton untuk kebutuhan domestik.

“Batu bara sebanyak 150 juta ton ini harus dibagi-bagi antara perusahaan swasta dan PLN. Sementara kebutuhan batu bara PLN untuk pembangkit listrik diperkirakan mencapai sekitar 160 juta ton,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Uchok menilai terdapat potensi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan apabila produksi nasional benar-benar berada pada level 600 juta ton.

“Artinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan PLN. Kondisi ini membenarkan kekhawatiran yang berkembang di masyarakat terkait potensi gangguan pasokan listrik jika pasokan batu bara untuk pembangkit tidak terjamin,” katanya.

Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa gangguan listrik yang terjadi saat ini tidak berkaitan dengan pasokan energi primer. Kementerian ESDM memastikan stok batu bara untuk pembangkit listrik nasional masih dalam kondisi aman dan operasional sistem kelistrikan tetap terjaga.

Perdebatan ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara sektor pertambangan dan ketenagalistrikan. Di satu sisi pemerintah berupaya mengendalikan produksi sumber daya alam dan memperbaiki tata kelola pertambangan, namun di sisi lain kebutuhan energi nasional yang terus meningkat menuntut kepastian pasokan bahan bakar bagi pembangkit listrik.

Ke depan, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara target produksi batu bara, kewajiban pasokan dalam negeri, dan kebutuhan sektor kelistrikan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat mengenai potensi gangguan pasokan listrik nasional.

KPK Hentikan Sementara Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG di BGN, Hormati Proses Hukum Kejagung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 1

KPK Hentikan Sementara Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG di BGN, Hormati Proses Hukum Kejagung

Hedi Batubara 18 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Rabu (17/6/2026 mengatakan keputusan tersebut diambil karena Kejaksaan Agung (Kejagung) telah lebih dahulu melakukan proses penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.

“Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara waktu tidak perlu melakukan aktivitas lagi karena saat itu tahapan kami masih penyelidikan,” ujar Setyo Budiyanto di kawasan Senayan, Jakarta,

Setyo menegaskan KPK menghormati dan mempercayai proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung.

“Kami percaya bahwa aparat penegak hukum melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Kita bisa melihat transparansinya, segala sesuatunya sudah dipublikasikan dan itu bagian dari keterbukaan dalam proses penegakan hukum,” katanya.

Menurutnya, KPK akan terus memantau perkembangan perkara tersebut dan membuka peluang koordinasi dengan Kejagung apabila diperlukan.

“Proses penyidikan sudah berjalan. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara nanti kami lihat saja. Kalau memang perlu dikoordinasikan, ya dikoordinasikan,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta Sony Sanjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Kejagung mengungkapkan, salah satu modus yang diduga dilakukan para tersangka adalah menunjuk sejumlah yayasan yang tidak memenuhi persyaratan dan terafiliasi dengan mereka untuk menjadi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari penunjukan tersebut, para tersangka diduga memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu.

Selain itu, penyidik juga menduga terjadi praktik mark up atau penggelembungan harga dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, KPK sebelumnya mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi MBG di BGN. Hal tersebut disampaikan KPK pada 8 Juni 2026, bertepatan dengan pengumuman penahanan mantan pimpinan BGN oleh Kejaksaan Agung.

Perlawanan Gen Z. Tirani Pasti Tumbang Firman Tendry Masengi

Perlawanan Gen Z. Tirani Pasti Tumbang

Hedi Batubara 18 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Di lorong sempit kehidupan sehari-hari, krisis tidak lagi bersembunyi dalam statistik, melainkan menubuh dalam realitas yang kasar dan tak terbantahkan. Meja makan keluarga menjadi saksi paling jujur dari kegagalan negara: harga melambung, pekerjaan menghilang, dan Pajak menjelma sebagai instrumen ekstraksi yang kian brutal.

Dalam kerangka ekonomi politik klasik, situasi ini mencerminkan transformasi negara dari entitas distributif menjadi mesin ekstraktif—sebuah pergeseran dari kontrak sosial menuju dominasi fiskal yang timpang. Di ruang-ruang domestik yang sesak oleh kecemasan,

Generasi Z tumbuh bukan sebagai pewaris kemakmuran, tetapi sebagai saksi hidup dari sistem yang membusuk dari dalam.

Mereka melihat orang tua mereka bekerja tanpa jeda, namun tetap terperosok dalam ketidakcukupan. Pajak yang dipungut atas nama negara tidak kembali sebagai jaminan kesejahteraan, melainkan menguap dalam pusaran korupsi, patronase politik, dan kebijakan yang kehilangan rasionalitas publik.

Dalam perspektif teori negara modern, kondisi ini menandakan runtuhnya legitimasi normatif sekaligus performatif: negara tidak hanya gagal secara moral, tetapi juga gagal secara fungsional. Ketika redistribusi berhenti dan ekstraksi dipaksakan, maka negara kehilangan justifikasi eksistensialnya.

Fenomena ini bukan lokal, melainkan global. Gelombang pemberontakan Generasi Z menunjukkan pola struktural yang konsisten: tekanan ekonomi, ketimpangan akut, dan delegitimasi institusi melahirkan ledakan sosial yang tak terelakkan. Apa yang disebut banyak analis sebagai transformasi generasi krisis bukan sekadar perubahan demografis, melainkan pergeseran epistemik—cara generasi ini memahami kekuasaan telah berubah secara fundamental. Mereka tidak lagi melihat negara sebagai otoritas yang sah, tetapi sebagai struktur yang harus diuji, bahkan dilawan.

Sri Lanka menjadi contoh paling brutal dari bagaimana krisis ekonomi berubah menjadi revolusi sosial. Ketika inflasi melonjak ekstrem, rantai pasok runtuh, dan kehidupan sehari-hari terhenti, rakyat tidak lagi menuntut reformasi gradual. Mereka menuntut pengakhiran kekuasaan. Gerakan massa yang didorong generasi muda berhasil meruntuhkan simbol-simbol negara, memaksa elit melarikan diri, dan membuka fakta paling telanjang dalam politik: bahwa kekuasaan hanya bertahan sejauh ia dipercaya.

Nepal memperlihatkan eskalasi yang lebih eksplosif. Ketika negara berupaya mengendalikan ruang digital, generasi yang lahir dalam ekosistem informasi bebas merespons dengan perlawanan total. Kerugian ekonomi yang masif dan kehancuran simbol kekuasaan menunjukkan bahwa ketika represi bertemu kesadaran kolektif, hasilnya bukan stabilitas, melainkan percepatan disintegrasi politik.

Pada situasi ini, pemberontakan bukan deviasi, melainkan koreksi sistemik terhadap negara yang kehilangan legitimasi.

Di Eropa Timur seperti Bulgaria, siklus protes anti-korupsi yang berulang menegaskan tesis yang sama: ketidakpercayaan publik yang terakumulasi akan melumpuhkan kekuasaan dari dalam.

Laporan-laporan ekonomi global menyoroti bahwa generasi muda kini bukan hanya faktor sosial, tetapi variabel struktural yang mampu mengganggu stabilitas pasar dan politik sekaligus. Ini adalah era di mana kemarahan bukan lagi spontanitas, melainkan energi terorganisir yang diperkuat oleh konektivitas digital.

Dalam kerangka sosiologis, Generasi Z adalah produk dari krisis berlapis: krisis kesehatan global, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis legitimasi institusional. Mereka tumbuh tanpa ilusi terhadap negara karena sejak awal mereka menyaksikan kegagalannya. Ketika kontrak sosial tidak lagi ditepati, maka yang terjadi adalah apa yang oleh banyak pemikir disebut sebagai erosi legitimasi—sebuah kondisi di mana kekuasaan tetap berdiri secara formal, tetapi kosong secara substansial.

Kembali ke ruang domestik, akar dari seluruh dinamika ini tetap sederhana namun brutal: keluarga yang tercekik. Pajak yang membebani orang tua bukan sekadar angka fiskal, tetapi pengalaman eksistensial yang diwariskan. Generasi Z tidak membaca ketidakadilan sebagai teori; mereka menghirupnya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyaksikan bahwa kerja keras tidak lagi menjamin mobilitas sosial. Mereka memahami bahwa sistem ini bukan sekadar gagal, tetapi cenderung mempertahankan kegagalan itu sendiri.

Dalam kondisi seperti ini, perlawanan menjadi keniscayaan logis. Ketika institusi politik kehilangan kredibilitas, aparat kehilangan legitimasi moral, dan negara kehilangan fungsi distributifnya, maka ruang kosong itu akan diisi oleh gerakan sosial.

Generasi Z berada di titik paling siap untuk mengambil peran tersebut, bukan karena ideologi semata, tetapi karena tekanan realitas yang tak lagi bisa dinegosiasikan.

Sejarah menunjukkan pola yang konsisten: kekuasaan yang bertahan di atas ketidakadilan akan runtuh oleh akumulasi tekanan yang diabaikannya sendiri. Apa yang terjadi di berbagai negara hanyalah manifestasi awal dari perubahan yang lebih luas. Ini bukan sekadar siklus politik, melainkan pergeseran struktural dalam hubungan antara negara dan warga.

Negara yang terus memeras akan berhadapan dengan generasi yang tidak lagi takut. Ketika rasa takut menghilang, maka seluruh arsitektur kekuasaan kehilangan fondasi psikologisnya.

Pada titik itu, kejatuhan bukan lagi kemungkinan, melainkan konsekuensi historis yang tak terhindarkan—hasil akhir dari sistem yang terlalu lama mengabaikan batas kesabaran rakyatnya sendiri.

Penulis : Firman Tendry, Advocate dan Aktivis

Catatan: Artikel ini disarikan dari dialog dengan Gen Z dan Gen Alpha di Dukuh Atas, Sambil Menggugat Patung Jenderal Soedirman.

Praktisi Media Benz Jono Hartono Soroti “Lingkaran Setan Kekuasaan” di Sekitar Prabowo Subianto Praktisi Media Benz Jono Hartono Soroti “Lingkaran Setan Kekuasaan” di Sekitar Prabowo Subianto

Praktisi Media Benz Jono Hartono Soroti “Lingkaran Setan Kekuasaan” di Sekitar Prabowo Subianto

Hedi Batubara 18 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Praktisi media massa sekaligus Wakil Direktur Center for Analysis and Journalism (CAJ) PWI Pusat dan Executive Director HIAWATHA Institute, Benz Jono Hartono, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

Melalui rilis yang diterima pada Kamis (18/6/2026), Benz menilai tantangan terbesar seorang pemimpin tidak selalu datang dari oposisi atau tekanan eksternal, melainkan dari lingkungan kekuasaan yang berada paling dekat dengannya.

Dalam tulisannya yang berjudul “Prabowo Subianto dan Lingkaran Setan di Sekitarnya”, Benz menjelaskan bahwa setiap pemimpin selalu dikelilingi oleh lingkaran kekuasaan yang terdiri dari para penasihat, elite politik, oligarki ekonomi, birokrasi, hingga kelompok pemburu keuntungan yang hidup dari kedekatan dengan penguasa.

“Sejarah mencatat bahwa tidak sedikit pemimpin yang pada awalnya datang dengan semangat perubahan, tetapi kemudian tersandera oleh lingkungan yang mengelilinginya,” tulis Benz.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap melahirkan apa yang disebut sebagai “lingkaran setan kekuasaan”, yakni situasi ketika seorang pemimpin semakin sulit membedakan kritik yang tulus dengan pujian yang menyesatkan.

Dalam kondisi seperti itu, informasi yang diterima pemimpin sering kali telah melalui penyaringan sesuai kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan merupakan hasil kompromi dari berbagai tekanan yang bekerja di belakang layar.

Benz menilai saat ini banyak kalangan pengamat melihat Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, Prabowo membawa narasi keberlanjutan pembangunan, stabilitas nasional, dan penguatan kedaulatan negara. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan publik mengenai sejauh mana kendali penuh berada di tangan presiden dalam menentukan arah pemerintahan.

Ia kemudian menguraikan empat lingkaran utama yang dinilai berpotensi mempengaruhi jalannya kekuasaan.

Pertama adalah oligarki ekonomi, yaitu kelompok pemilik modal besar yang memiliki akses luas terhadap sumber daya dan kemampuan mempengaruhi kebijakan publik.

“Kepentingan ekonomi segelintir orang bisa menjadi lebih dominan dibanding kepentingan jutaan rakyat,” ujarnya.

Lingkaran kedua adalah elite politik dan partai-partai pendukung yang masing-masing memiliki agenda serta kepentingan kekuasaan tersendiri. Menurut Benz, terlalu banyak kepentingan politik yang harus diakomodasi dapat menguras energi pemerintahan untuk menjaga keseimbangan koalisi dibanding menyelesaikan persoalan rakyat.

Lingkaran ketiga adalah birokrasi dan kelompok teknokrat yang menguasai informasi serta pelaksanaan kebijakan. Ia menilai visi besar seorang presiden tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan birokrasi yang profesional dan bersih.

Sementara lingkaran keempat adalah para penjilat kekuasaan yang dinilai selalu hadir dalam setiap rezim. Kelompok ini disebut lebih memilih membangun citra dan pujian dibanding menyampaikan realitas yang sebenarnya terjadi.

“Ketika kritik dianggap ancaman dan pujian dianggap kebenaran, maka proses pengambilan keputusan menjadi kehilangan koreksi,” tulisnya.

Benz mengingatkan bahwa banyak kekuasaan dalam sejarah justru runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan akibat persoalan yang tumbuh di lingkungan terdekat penguasa sendiri.

Karena itu, ia menilai tantangan sesungguhnya bagi Prabowo adalah keberanian untuk membersihkan lingkaran kekuasaan dari pemburu rente, makelar kebijakan, dan kelompok yang menjadikan negara sebagai alat memperkaya diri.

Menurutnya, rakyat pada akhirnya akan menilai seorang presiden berdasarkan keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan umum, bukan dari banyaknya pidato maupun pencitraan politik.

“Pertanyaannya adalah, mampukah ia memutus rantai lingkaran setan yang selama ini mengelilingi kekuasaan di Indonesia?” tulis Benz.

Ia menegaskan, apabila mampu keluar dari jebakan oligarki dan kepentingan elite, Prabowo dapat dikenang sebagai pemimpin yang berhasil melakukan perubahan. Sebaliknya, jika tidak, sejarah berpotensi mencatat pergantian pemimpin hanya sebagai pergantian wajah, sementara pola kekuasaan lama tetap bertahan.

“Sebab dalam politik, sering kali musuh terbesar seorang pemimpin bukanlah lawan yang berdiri di hadapannya, melainkan orang-orang yang berdiri paling dekat dengannya,” pungkasnya.

Sutoyo Abadi: Presiden Akan Tetap Dalam Genggaman Oligarki Jika Tidak Kembali ke UUD 1945 Asli Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi

Sutoyo Abadi: Presiden Akan Tetap Dalam Genggaman Oligarki Jika Tidak Kembali ke UUD 1945 Asli

Hedi Batubara 18 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan kebangsaan Sutoyo Abadi menilai bahwa seorang presiden berpotensi berada dalam genggaman oligarki apabila sistem politik yang berjalan tidak mampu membebaskannya dari ketergantungan terhadap kekuatan modal dan elite politik yang menopang kemenangan dalam pemilu.

Dalam rilis yang diterima, Kamis (18/6/2026), Sutoyo Abadi menyampaikan pandangannya dalam tulisan berjudul “Presiden Dalam Genggaman Oligarki”.

Menurutnya, seorang presiden bisa memenangkan pemilu melalui berbagai rekayasa politik yang didukung survei, teknologi informasi, hingga kecerdasan buatan (AI), sehingga pada akhirnya memperoleh legitimasi kemenangan secara prosedural.

“Seorang presiden bisa memenangkan pemilu dari hasil rekayasa survei, dipandu IT berbasis AI dalam hitungan detik sangat mudah merubah suara unggul untuk menandai legitimasi kemenangannya. Dampak ikutannya presiden akan terkooptasi,” ujar Sutoyo.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi elektoral memberikan legitimasi prosedural seolah-olah berasal dari suara mayoritas rakyat. Namun dalam praktiknya, presiden yang terpilih justru dikepung oleh oligarki, elite partai politik, dan kelompok buzzer yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan pendukung kekuasaan.

“Dari sinilah mandat rakyat dinegosiasikan sebagai jasa pemilik rekayasa dan atau modal kemenangannya. Oligarki sangat lentur beradaptasi dengan kekuasaan,” katanya.

Sutoyo menilai seorang presiden yang ingin mandiri akan menghadapi berbagai keterbatasan politik. Di satu sisi harus berbagi kekuasaan dengan partai-partai yang berada di parlemen, sementara di sisi lain agenda perubahan harus tetap mempertimbangkan keseimbangan dengan elite lama.

“Presiden ingin mandiri tetapi harus bagi-bagi kekuasaan dengan partai-partai, agenda perubahan harus ada keseimbangan dengan elit lama. Terlalu akomodatif diserap status quo, terlalu konfrontatif beresiko kehilangan stabilitas,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa upaya keluar dari tekanan oligarki tidak cukup hanya mengandalkan keberanian pribadi seorang presiden, melainkan harus ditopang oleh penguatan legitimasi politik yang bersumber dari rakyat.

“Mungkin presiden ingin keluar dari tekanan oligarki. Tidak akan bisa kalau hanya mengandalkan keberanian personal, ia harus memperkuat basis legitimasinya,” tegasnya.

Sutoyo kemudian mengaitkan persoalan legitimasi dengan konsep yang dikemukakan filsuf Jerman, Jurgen Habermas. Menurutnya, legitimasi yang bersifat alami lahir dari rasionalitas, keterbukaan, dan kemampuan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara jujur kepada publik.

“Jurgen Habermas menyebut legitimasi lahir dari rasionalitas, ketika kebijakan bisa dijelaskan secara terbuka dan setiap keputusan dipertanggungjawabkan secara jujur,” katanya.

Karena itu, transparansi, keadilan, dan kejujuran menurutnya harus menjadi sumber daya politik utama, bukan sekadar nilai etika.

“Presiden yang konsisten harus adil, bisa bicara jujur kepada rakyatnya. Bukan dan tidak terus bersembunyi dalam ruang gelap tawar-menawar di belakang layar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sutoyo menilai legitimasi prosedural saja tidak cukup. Ia mendorong penguatan fondasi konstitusi serta menghidupkan kembali lembaga pengawasan negara sebagai syarat mutlak untuk mengurangi ketergantungan kekuasaan terhadap patronase politik.

“Legitimasi prosedural saja tidak akan cukup, fondasi konstitusi harus diperkuat. Singkirkan kekuatan patronase yang membelenggu menjadi ketergantungan karena jasa saat pilpres sebagai modal kemenangan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa alasan tersebut menjadi dasar mengapa dirinya terus mendorong negara kembali kepada UUD 1945 asli.

“Itulah yang tiada henti-hentinya negara diminta segera kembali ke UUD 45 asli. Tanpa itu setiap presiden akan tersekap dan tersandera oleh kekuatan kapitalis sebagai sponsor, harus kompromi dengan oligarki hitam,” ujarnya.

Selain itu, Sutoyo juga mengkritisi pola pembentukan koalisi pemerintahan yang menurutnya masih didominasi politik bagi-bagi jabatan. Ia mengusulkan peningkatan standar meritokrasi dan perekrutan kabinet yang berbasis profesionalisme.

“Eksistensi koalisi harus diperbaiki dengan menaikkan standar meritokrasi, bukan politik bagi-bagi jabatan. Kabinet harus direkrut teknokrat profesional, bukan asal-asalan bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

Menurutnya, oligarki pada dasarnya tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melainkan pada konsentrasi sumber daya dan penciptaan ketergantungan politik.

“Tidak ada kamusnya oligarki orientasi pada kesejahteraan rakyat. Oligarki kuat karena konsentrasi pada sumber daya, orientasi politiknya membuat ketergantungan politik kekuasaan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa politik bukanlah panggung balas dendam, melainkan seni mengelola berbagai kemungkinan. Karena itu perubahan harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan resistensi yang berlebihan.

“Pemutusan total akan memicu resistensi tersembunyi. Mungkin dibutuhkan reposisi perlahan menggeser pusat gravitasi kekuasaan tanpa membuat guncangan drastis,” katanya.

Sutoyo menambahkan bahwa sejarah menunjukkan pemimpin yang membangun institusi akan lebih tahan menghadapi tekanan dibanding mereka yang hanya mengandalkan popularitas atau pidato-pidato verbal.

Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa pembebasan presiden dari tekanan oligarki bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan sistem politik secara keseluruhan.

“Mandat rakyat selalu akan berhadapan dengan kalkulasi elite. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah presiden berani, tetapi apakah sistem memungkinkan keberanian itu bertahan,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tanpa kembali kepada UUD 1945 asli, presiden siapa pun akan tetap berada dalam cengkeraman oligarki.

“Tanpa kembali pada UUD 45 asli, presiden akan tetap dalam genggaman dan milik oligarki. Presiden siapapun dia akan terus berdiri dan berada antara tekanan rakyat dan harapan mereka dengan bandar kekuasaan yang telah membiayai jalan menuju tampuk kekuasaan,” pungkasnya.

Bloomberg Soroti Lingkaran Prabowo, Investor Dinilai Resah Hadapi Ketidakpastian Kebijakan IMG_20260618_174701

Bloomberg Soroti Lingkaran Prabowo, Investor Dinilai Resah Hadapi Ketidakpastian Kebijakan

Hedi Batubara 18 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Media ekonomi internasional Bloomberg menyoroti dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memunculkan kekhawatiran di kalangan investor. Dalam laporan berjudul “How President Prabowo’s Inner Circle Is Unnerving Investors”, Rabu (16/6/2026) Bloomberg mengulas sejumlah faktor yang dianggap memengaruhi persepsi pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Menurut Bloomberg, salah satu perhatian utama investor adalah tekanan terhadap pasar keuangan yang sempat terjadi ketika nilai tukar rupiah melemah tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut mendorong Bank Indonesia mengambil langkah stabilisasi melalui intervensi pasar dan kebijakan moneter guna menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Bloomberg mencatat, pelemahan rupiah menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan biaya impor, menambah tekanan terhadap inflasi, serta memperbesar beban pembayaran utang yang berdenominasi dolar AS. Situasi tersebut dinilai dapat memengaruhi arus investasi asing apabila tidak direspons dengan kebijakan yang meyakinkan pasar.

Selain faktor ekonomi makro, Bloomberg juga menyoroti perubahan dinamika di lingkaran dalam pemerintahan. Dalam laporannya disebutkan muncul kelompok yang disebut sebagai “Hambalang Boys”, yakni sejumlah figur muda yang disebut memiliki pengaruh besar dalam mengatur akses informasi dan komunikasi kepada Presiden.

Menurut laporan tersebut, perubahan pola komunikasi dan pengambilan keputusan di lingkungan Istana menjadi perhatian sebagian pelaku pasar. Bloomberg menyebut investor cenderung menginginkan proses pengambilan kebijakan yang transparan, terukur, dan melibatkan berbagai masukan dari kalangan teknokrat maupun pelaku ekonomi.

Bloomberg juga mengulas persepsi kalangan bisnis terhadap gaya pembuatan kebijakan pemerintahan saat ini. Beberapa pelaku usaha yang diwawancarai menilai terdapat kecenderungan perubahan kebijakan yang berlangsung cepat atau mengalami revisi setelah mendapat respons publik dan pasar.

Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha yang membutuhkan kepastian regulasi dalam menyusun rencana investasi jangka panjang. Investor pada umumnya lebih menyukai kebijakan yang konsisten dan memiliki arah implementasi yang jelas.

Di sisi lain, Bloomberg turut menyoroti posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan investor internasional. Dalam laporan itu beredar spekulasi mengenai kemungkinan perombakan kabinet sebagai bagian dari upaya memperkuat kredibilitas ekonomi pemerintah.

Beberapa nama seperti ekonom Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin disebut dalam berbagai spekulasi pasar sebagai figur yang dinilai memiliki reputasi kuat di mata investor. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait isu tersebut dari pemerintah.

Bloomberg juga membahas sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia. Kedua program tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun membutuhkan tata kelola yang kuat, transparansi, serta kapasitas manajerial yang memadai agar dapat berjalan efektif.

Menurut Bloomberg, investor pada dasarnya tidak selalu menolak program ambisius pemerintah. Namun yang paling dibutuhkan pasar adalah kepastian arah kebijakan, konsistensi pelaksanaan, dan komunikasi yang jelas dari pemerintah kepada publik maupun pelaku usaha.

Secara keseluruhan, laporan Bloomberg menilai tantangan utama pemerintahan Prabowo saat ini bukan hanya menjalankan berbagai program strategis, melainkan juga menjaga dan memperkuat kepercayaan pasar melalui tata kelola yang kredibel, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Ongen: PDIP Patut Dicurigai di Balik Gelombang Aksi Mahasiswa Screenshot_20260618-144230

Ongen: PDIP Patut Dicurigai di Balik Gelombang Aksi Mahasiswa

Hedi Batubara 18 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis 98 sekaligus pakar maritim, Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen, menilai publik patut mencermati berbagai dugaan keterkaitan politik yang muncul di balik sejumlah aksi mahasiswa yang belakangan mengemuka di berbagai daerah.

Menurut Ongen, informasi yang disampaikan Aliansi BEM Bersatu terkait mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, layak mendapat perhatian publik karena dinilai membuka ruang pertanyaan mengenai kemungkinan adanya jejaring politik yang ikut memengaruhi dinamika gerakan mahasiswa.

“Kalau berbagai informasi yang disampaikan BEM Bersatu itu benar dan dapat dibuktikan, maka publik wajar bertanya apakah gerakan mahasiswa murni gerakan independen atau ada kepentingan politik yang ikut bermain di belakang layar,” kata Ongen kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Ongen menegaskan dirinya tidak menuduh secara langsung adanya keterlibatan partai politik tertentu. Namun, ia menilai berbagai fakta dan dugaan yang beredar perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas di masyarakat.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah informasi yang disampaikan BEM Bersatu mengenai dugaan keterkaitan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh yang memiliki kedekatan dengan kubu politik pendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

BEM Bersatu sebelumnya mengungkap dugaan bahwa kendaraan Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo disebut terdaftar atas nama Siti Nuraeni yang disebut merupakan adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Nama Setyo Sularso kemudian dikaitkan dengan hubungan keluarga dengan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa yang diketahui pernah menjadi salah satu tokoh penting dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo.

Selain itu, muncul pula sorotan atas kehadiran politikus PDIP Andi Widjajanto di tengah massa aksi mahasiswa yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.

“Bila benar ada irisan antara sejumlah tokoh yang memiliki afiliasi politik dengan figur-figur yang aktif dalam aksi mahasiswa, tentu masyarakat berhak meminta penjelasan. Transparansi penting agar gerakan mahasiswa tidak kehilangan legitimasi moralnya,” ujar Ongen.

Menurutnya, gerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan moral bangsa yang berdiri independen dari kepentingan partai politik. Karena itu, setiap dugaan adanya penetrasi kepentingan politik ke dalam gerakan mahasiswa harus dijelaskan secara terbuka agar tidak merusak kepercayaan publik.

Selain menyoroti dugaan keterkaitan sejumlah tokoh dengan aksi mahasiswa, Ongen juga menilai terdapat pola yang menarik di media sosial. Ia mengamati sejumlah kader dan simpatisan PDIP aktif mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai platform digital.

Menurut Ongen, salah satu figur yang paling sering menjadi perhatian publik adalah politikus PDIP Guntur Romli yang kerap menyampaikan kritik keras terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

“Tidak ada yang salah dengan kritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tetapi ketika kritik dilakukan secara terus-menerus dengan narasi yang sama dan muncul bersamaan dengan berbagai aksi jalanan, tentu masyarakat akan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya,” kata Ongen.

Ia mengatakan publik akhirnya bertanya-tanya apakah berbagai kritik yang berkembang merupakan ekspresi politik biasa atau bagian dari strategi oposisi yang lebih besar.

“Yang perlu dijaga adalah jangan sampai ruang demokrasi digunakan untuk menciptakan persepsi seolah-olah negara sedang berada dalam kondisi krisis permanen,” ujarnya.

Ongen juga menyoroti dinamika politik yang terjadi di Kota Malang terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, munculnya penolakan atau kritik terhadap program tersebut oleh sejumlah pihak perlu dilihat secara objektif. Namun, ia menilai publik juga berhak mengetahui latar belakang politik para tokoh yang terlibat dalam perdebatan tersebut.

Ia menyinggung fakta bahwa Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, merupakan kader PDIP.

“Publik berhak mengetahui konteks politik dari setiap perdebatan kebijakan. Ketika ada penolakan terhadap program strategis pemerintah, masyarakat tentu akan melihat apakah ada dimensi politik di dalamnya atau murni soal substansi kebijakan,” ujar Ongen.

Lebih lanjut, Ongen menyoroti pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang membela aksi mahasiswa saat memberikan pidato dalam acara peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026).

Menurut Ongen, pernyataan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang turut memicu perhatian publik terhadap hubungan antara gerakan mahasiswa dan elite politik.

Meski demikian, Ongen mengingatkan bahwa mahasiswa tidak boleh dijadikan instrumen politik oleh kelompok mana pun. Ia menegaskan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa selalu dihormati karena keberaniannya menyuarakan kepentingan rakyat tanpa menjadi perpanjangan tangan kekuatan politik tertentu.

“Kalau mahasiswa mulai dipersepsikan sebagai alat partai, maka yang rugi bukan hanya mahasiswa, tetapi juga demokrasi Indonesia. Karena itu semua pihak harus menjaga independensi gerakan mahasiswa,” katanya.

Ongen berharap berbagai dugaan yang berkembang saat ini dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.

Menurutnya, transparansi merupakan cara terbaik untuk mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kalau memang tidak ada hubungan politik, jelaskan kepada publik. Kalau ada hubungan, juga harus jujur disampaikan. Yang terpenting adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, gerakan mahasiswa, dan institusi politik itu sendiri,” pungkas Ongen.

Islah Bahrawi Sebut Stigma “Penjilat” Melekat pada Budiman Sudjatmiko Islah Bahrawi

Islah Bahrawi Sebut Stigma “Penjilat” Melekat pada Budiman Sudjatmiko

Hedi Batubara 17 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis media sosial Islah Bahrawi melontarkan kritik keras terhadap Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, di tengah polemik yang berkembang pasca-insiden penolakan sejumlah mahasiswa terhadap diskusi yang menghadirkan Budiman dan beberapa pejabat pemerintah di lingkungan kampus.

Melalui pernyataannya di media sosial, Islah menilai citra Budiman di mata sebagian publik mengalami perubahan drastis. Menurutnya, stigma sebagai “penjilat” melekat karena Budiman yang dahulu dikenal sebagai pengkritik keras Prabowo Subianto kini justru menjadi salah satu tokoh yang kerap memberikan pujian kepada Presiden. Kritik serupa juga pernah muncul dari sejumlah mantan aktivis dan pengamat politik setelah Budiman menyatakan dukungan kepada Prabowo pada Pemilu 2024.

Islah menilai perubahan sikap politik merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, menurutnya, yang menjadi persoalan adalah ketika perubahan tersebut dianggap tidak disertai penjelasan yang memadai kepada publik, terutama kepada kelompok yang selama ini mengikuti perjalanan politik Budiman sejak era reformasi.

“Stigma itu muncul karena publik melihat kontras yang sangat tajam antara sikap Budiman di masa lalu dan posisinya saat ini,” demikian substansi kritik yang berkembang di ruang publik terhadap mantan Ketua PRD tersebut, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan Islah muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap Budiman setelah forum diskusi yang menghadirkan dirinya bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa. Aksi tersebut memicu perdebatan luas mengenai kebebasan akademik, ruang dialog di kampus, serta persepsi publik terhadap para pejabat yang hadir dalam forum tersebut.

Di sisi lain, pendukung Budiman menilai kritik yang diarahkan kepadanya berlebihan. Mereka berpendapat bahwa perubahan sikap politik merupakan dinamika yang lazim terjadi dalam perjalanan demokrasi. Budiman sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa dukungannya terhadap pemerintahan saat ini didasarkan pada keyakinannya terhadap program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang sedang dijalankan.

Perdebatan mengenai Budiman menunjukkan bagaimana rekam jejak politik seorang tokoh dapat terus menjadi bahan penilaian publik. Bagi sebagian kalangan, perubahan posisi politik adalah bentuk kedewasaan dan adaptasi terhadap realitas. Namun bagi kelompok lain, perubahan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi idealisme yang selama ini diperjuangkan.

Kontroversi yang berkembang di media sosial pun memperlihatkan bahwa figur Budiman Sudjatmiko masih menjadi salah satu tokoh yang mampu memancing perdebatan publik, terutama ketika dikaitkan dengan sejarah perjuangannya sebagai aktivis reformasi dan posisinya saat ini sebagai bagian dari pemerintahan.

Ditanya Soal Kekayaan, Kepala BGN Nanik S Deyang: Tanya ke Bang Dasco Nanik S, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)

Ditanya Soal Kekayaan, Kepala BGN Nanik S Deyang: Tanya ke Bang Dasco

Hedi Batubara 17 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menanggapi berbagai pertanyaan publik terkait kekayaan pribadinya dan tudingan miring yang belakangan dikaitkan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam sebuah podcast yang tayang di kanal Total Politik, Nanik menegaskan bahwa dirinya bukan sosok yang baru memperoleh kekayaan setelah menjabat di pemerintahan. Ia bahkan menyebut telah memiliki kondisi ekonomi yang mapan jauh sebelum bergabung dalam lingkaran perjuangan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya ikut Prabowo 14 tahun. Gue dari lahir kaya. Saya tidak miskin-miskin amat. Tanya Bang Dasco,” ujar Nanik.

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik, terutama karena Nanik justru meminta pihak yang mempertanyakan kekayaannya untuk mengonfirmasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Nanik menegaskan dirinya tidak pernah memiliki niat untuk memperkaya diri melalui jabatan yang kini diembannya. Menurutnya, berbagai tuduhan yang berkembang di ruang publik tidak memiliki dasar yang kuat dan lebih banyak dipengaruhi oleh opini yang beredar di media sosial.

Ia juga menyinggung proses hukum yang menjerat sejumlah mantan petinggi BGN. Menurut Nanik, langkah hukum tersebut merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang sebelumnya telah ramai dibicarakan masyarakat, termasuk di platform media sosial.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini menjadi perhatian publik karena menyangkut anggaran besar dan target penerima manfaat yang luas di seluruh Indonesia.

Baca Juga Berita Ini

Utang Rp2 Miliar Macet, Pinjol Boost Gugat Kebab Baba Rafi, Bagaimana Kondisi Keuangannya?

Utang Rp2 Miliar Macet, Pinjol Boost Gugat Kebab Baba Rafi, Bagaimana Kondisi Keuangannya?

Hedi Batubara 22 Oktober 2026
PT SSMS Utang ke Bank Rp6,4 Triliun, Aset Jadi Jaminan Kredit Rp5,2 Triliun, OJK Pernah Jatuhkan Sanksi

PT SSMS Utang ke Bank Rp6,4 Triliun, Aset Jadi Jaminan Kredit Rp5,2 Triliun, OJK Pernah Jatuhkan Sanksi

Hedi Batubara 22 Oktober 2026
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

3 Bulan Karhutla tak Teratasi, Jhon Sitorus: Raja Juli Harusnya Mundur 

Hedi Batubara 22 Oktober 2026
Uchok Sky Khadafi

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!

Hedi Batubara 21 Oktober 2026