MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan Polda Metro Jaya dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta.
Menurut Uchok, berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen anggaran dan realisasi program Polda Metro Jaya, tidak ditemukan nomenklatur maupun pos anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan pengamanan demonstrasi mahasiswa.
“Anggaran untuk pengamanan unjuk rasa nol besar. Karena itu Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri harus menjelaskan dari mana anggaran tersebut berasal,” kata Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Uchok menjelaskan, pengerahan personel kepolisian dari markas hingga lokasi aksi membutuhkan dukungan logistik yang tentunya memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu, menurutnya, penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut harus dapat dijelaskan secara transparan kepada publik.
“Untuk menggeser pasukan dari kantor kepolisian sampai titik unjuk rasa itu butuh logistik atau anggaran. Kalau pasukan bergerak tanpa logistik, ini namanya bohong,” ujarnya.
CBA mencatat, dari 38 perangkat organisasi yang berada di bawah Polda Metro Jaya, tidak ditemukan satu pun pos anggaran yang secara eksplisit dialokasikan untuk pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di Jakarta.
Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun CBA, hingga 16 Juni 2026 Polda Metro Jaya telah merealisasikan sekitar 422 program kegiatan yang bersumber dari APBN dengan total anggaran mencapai Rp415,5 miliar.
“Dari anggaran sekitar Rp415,5 miliar ini, tidak ada satu pun untuk pengamanan unjuk rasa,” tegas Uchok.
Atas dasar itu, CBA meminta Kapolda Metro Jaya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber pembiayaan yang digunakan dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa.
Menurut Uchok, keterbukaan informasi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sekaligus menghindari munculnya dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.
“Agar kepolisian dilihat publik sebagai polisi profesional dan tidak dituduh memakai dana ilegal, sebaiknya Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri memberikan keterangan dari mana anggaran untuk pengamanan unjuk rasa tersebut berasal,” pungkasnya.
