Blog - Laman 15 dari 630 -

KPK Dalami Aliran Uang, FORMASI: Bukti Cukup, Nusron Wahid Harus Jadi Tersangka

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membawa penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin dekat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

KPK memastikan telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan Nusron dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI). Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng mendesak KPK tidak berhenti pada pemeriksaan Nusron sebagai saksi apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah kepada keterlibatannya.

Jalih meminta KPK menelusuri secara menyeluruh aliran uang, hubungan para tersangka dengan Nusron, serta keterangan mengenai dugaan uang yang diperuntukkan bagi Menteri ATR/BPN tersebut.

“Kalau dalam pemeriksaan dan pendalaman alat bukti ditemukan bahwa ada uang yang memang diperuntukkan kepada Nusron Wahid, maka KPK harus berani menaikkan status hukumnya sesuai dengan alat bukti yang ditemukan. Jangan berhenti hanya pada anak buah,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Menurut Jalih, pemeriksaan Nusron menjadi momentum penting untuk membuka konstruksi perkara secara lebih utuh. Apalagi, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus yang bermula dari OTT pada 14 September 2026.

Empat di antaranya, menurut KPK, diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK juga sebelumnya mengungkap adanya dugaan skema pengumpulan uang melalui orang-orang kepercayaan Nusron. Dalam salah satu perkara, uang Rp2,1 miliar yang berkaitan dengan pengurusan HGB PT Bela Parahyangan disebut mengalir sebesar Rp1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto, yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

Selain itu, KPK mendalami dugaan setoran Rp10 miliar kepada Arif Sugiyanto pada 7 September 2026. KPK menyatakan asal dan peruntukan uang tersebut masih ditelusuri.

Jalih menilai rangkaian fakta tersebut harus dibongkar sampai ke titik paling atas.

“Pertanyaannya sederhana, uang itu dikumpulkan untuk siapa, atas perintah siapa, siapa yang mengetahui, siapa yang menerima dan siapa yang menikmati. Semua harus dibuka oleh KPK,” tegasnya.

Nama Nusron memang menjadi sorotan setelah OTT KPK menyasar lingkungan ATR/BPN pada 14 September 2026. Ketika itu, keberadaan Nusron sempat menjadi perhatian karena ia tidak terlihat dalam sejumlah agenda publik dan absen dari rapat bersama DPR.

Namun, Nusron kemudian muncul ke publik pada 18 September 2026 dan menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

Nusron juga membantah anggapan bahwa dirinya menghilang setelah OTT. Dalam pemberitaan yang mengutip pernyataannya, Nusron mempertanyakan anggapan tersebut dan menyatakan dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/BPN.

Bagi Jalih, persoalan keberadaan Nusron setelah OTT bukan inti perkara. Yang jauh lebih penting adalah apakah ada hubungan hukum antara dirinya dengan aliran uang dan tindakan para tersangka.

“Kalau memang tidak ada kaitan, tentu pemeriksaan KPK akan menjelaskannya. Tetapi kalau dari pemeriksaan muncul alat bukti yang menunjukkan adanya perintah, penerimaan atau aliran uang kepada Nusron, maka tidak boleh ada perlakuan khusus,” ujar Jalih.

Ia menegaskan bahwa desakan FORMASI bukan berarti menyatakan Nusron telah bersalah. Menurutnya, status tersangka harus ditentukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang dimiliki penyidik KPK.

KPK sebelumnya menyebut empat dari delapan tersangka dalam perkara tersebut merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid berdasarkan keterangan dan barang bukti yang telah diperoleh penyidik.

Delapan tersangka tersebut terkait dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor serta penerimaan lain yang berkaitan dengan mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan.

KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di lingkungan ATR/BPN dan sejumlah lokasi lain untuk mengumpulkan dokumen serta barang bukti elektronik. Ruang kerja Nusron saat penggeledahan awal di Kementerian ATR/BPN tidak termasuk ruangan yang diperiksa. KPK menyatakan hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan atau tindakan penyidikan lain sesuai kebutuhan perkara.

Jalih menilai penyidikan harus diarahkan untuk mengungkap seluruh rantai perkara, bukan hanya pihak yang tertangkap dalam OTT.

“OTT itu pintu masuk. Setelah pintu terbuka, KPK harus membongkar seluruh jaringan dan aliran uangnya. Kalau alat bukti mengarah kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, harus diproses sesuai hukum,” katanya.

Ia meminta publik tidak hanya melihat siapa yang ditangkap, tetapi juga mengikuti perkembangan pemeriksaan terhadap pihak yang berada di sekitar pusat pengambilan keputusan.

Jalih kembali menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti yang ditemukan.

“Kalau setelah diperiksa ternyata tidak ada bukti keterlibatan Nusron, tentu itu harus dihormati. Tetapi kalau justru ditemukan bukti yang cukup, KPK jangan ragu menetapkan tersangka,” ujarnya.

Desakan tersebut semakin mengemuka setelah KPK secara resmi memanggil Nusron Wahid sebagai saksi. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan surat pemanggilan telah dikirimkan pada pekan sebelumnya dan Nusron diharapkan memenuhi panggilan tersebut.

Bagi FORMASI, pemeriksaan tersebut harus menjadi kesempatan bagi KPK untuk menguji seluruh informasi mengenai dugaan aliran uang yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar Nusron.

“Kami mendesak KPK bekerja berdasarkan bukti. Jangan karena seseorang pejabat, pemeriksaannya berhenti. Sebaliknya, jangan pula seseorang dijadikan tersangka tanpa bukti yang cukup. Kalau alat bukti mengarah kepada Nusron, tetapkan sesuai hukum,” pungkas Jalih Pitoeng.

Bola Kini di Tangan Sang Anak Raja Presiden Prabowo Subianto

Bola Kini di Tangan Sang Anak Raja

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Terima kasih, Paman MK. Setidaknya, kini publik mendapatkan satu titik terang dari polemik panjang yang selama ini telah menguras energi bangsa.

Putusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih. Persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden bukan lagi isu yang dapat dengan mudah disapu ke bawah karpet.

Kini, bola berada di tangan “sang anak raja.”

Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat menentukan: masihkah ada rasa malu? Masihkah ada keberanian untuk berkata jujur? Dan masihkah ada sikap kesatria untuk mengambil keputusan yang bermartabat?

Jabatan publik bukan warisan keluarga. Kekuasaan bukan hak turun-temurun. Terlebih jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang menyangkut kehormatan konstitusi sekaligus kepercayaan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia.

Karena itu, ketika muncul persoalan serius mengenai persyaratan pencalonan, sesungguhnya yang sedang ditunggu publik bukan lagi perdebatan hukum yang tidak berujung. Rakyat sedang menunggu sikap moral.

Seorang pemimpin tidak hanya diuji ketika berada di atas panggung, mendapat sorotan kamera, dan menerima tepuk tangan. Seorang pemimpin justru diuji ketika berada dalam situasi sulit, ketika harus mengambil keputusan yang mungkin menyakitkan bagi dirinya sendiri, bahkan bagi keluarganya.

Di situlah letak ujian sebenarnya bagi sang anak raja.

Sebagai seorang anak, tentu ada kecintaan dan loyalitas kepada keluarga. Itu manusiawi. Namun sebagai pejabat publik, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Ia bukan hanya bertanggung jawab kepada keluarga, melainkan juga kepada konstitusi, negara, dan rakyat Indonesia.

Kini seolah ada dua jalan yang terbentang.

Pertama, memilih menyelamatkan nama baik keluarga dengan berkata jujur, mengakui keadaan apa adanya, lalu mengambil langkah politik yang bermartabat.

Kedua, mempertahankan kekuasaan dengan segala cara dan membiarkan persoalan ini terus membesar. Jika pilihan kedua yang diambil, bukan hanya dirinya yang akan terus dipertanyakan. Kehormatan keluarga dan kredibilitas institusi negara pun berpotensi terseret dalam pusaran persoalan tersebut.

Di titik inilah perlu dipahami bahwa mundur bukan berarti kalah.

Dalam demokrasi yang sehat, keberanian untuk mundur ketika terdapat persoalan serius justru dapat menjadi bentuk kemenangan moral yang paling tinggi.

Rakyat Indonesia tidak membutuhkan pejabat yang merasa kebal terhadap kritik. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani berdiri di hadapan publik dan berkata:

“Saya bertanggung jawab.”

Maka hari ini publik sedang menunggu. Bukan manuver politik. Bukan saling lempar tanggung jawab. Bukan pula pembenaran tanpa akhir.

Yang ditunggu adalah sikap gentleman. Apakah sang anak raja akan memilih jalan kejujuran demi menyelamatkan martabat dirinya dan keluarganya? Ataukah ia akan terus bertahan dan membiarkan sejarah mencatat bahwa kekuasaan ternyata lebih penting daripada kehormatan?

Pada akhirnya, pilihan itu berada di tangannya.

Memilih kejujuran untuk menyelamatkan martabat keluarga, atau terus bertahan hingga persoalan ini semakin dalam dan panjang.

Sejarah sedang menunggu jawabannya. Termasuk menunggu kejujuran sang ayahanda.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

Prof Hendri Subiakto: Putusan MK Cacatkan Legitimasi Moral Gibran, Bola Politik Kini di Tangan Prabowo Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Prof Hendri Subiakto: Putusan MK Cacatkan Legitimasi Moral Gibran, Bola Politik Kini di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Hendri Subiakto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak menggoyang kekuasaan secara langsung, tetapi meninggalkan persoalan serius terhadap legitimasi moral dan etika hukum Wakil Presiden RI tersebut.

Dalam keterangannya pada 6 Oktober 2026, Prof. Hendri mengatakan, berdasarkan putusan MK, Gibran dinilai tidak memiliki ijazah yang setara dengan SLTA. Namun, persoalan tersebut tidak serta-merta berujung pada diskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden karena hal itu bukan kewenangan MK.

“Menurut Putusan MK, Gibran terbukti tidak memiliki ijazah setara SLTA, tapi dalam amar putusannya MA menolak permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran karena bukan kewenangannya,” ujar Hendri.

Dengan demikian, menurut dia, Gibran tetap akan menjabat sebagai Wakil Presiden, tetapi menghadapi persoalan legitimasi yang berpotensi melekat secara politik.

“Jadi Gibran akan terus jadi Wapres, namun dalam kondisi sudah cacat secara legitimasi moral dan etika hukum. Hal itu akan jadi persoalan politik yang melekat pada Gibran,” katanya.

Hendri menilai putusan tersebut tidak secara langsung mengubah struktur kekuasaan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dampaknya dapat berkembang menjadi persoalan persepsi publik dan narasi politik dalam jangka panjang.

“Putusan ini tidak menggoyang kekuasaan secara langsung, tetapi menciptakan luka legitimasi yang panjang dan dapat menjadi persoalan secara politis. Gibran dan pemerintahan tetap aman secara hukum, namun dampaknya lebih ke ranah persepsi publik dan narasi politik ketimbang perubahan struktural yang segera,” jelasnya.

Berpotensi Masuk Ranah DPR dan MPR

Lebih jauh, Prof. Hendri melihat putusan MK membuka kemungkinan persoalan tersebut berlanjut melalui lembaga negara lain yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi.

Menurutnya, ketika MK menyerahkan persoalan kepada “lembaga terkait yang berwenang” sesuai UUD 1945, secara teoretis terbuka ruang bagi DPR dan MPR untuk mengambil langkah politik-konstitusional.

“Potensi lanjutan dari putusan MK ini ada di lembaga lain. MK secara eksplisit menyerahkan persoalan ini ke ‘lembaga terkait yang berwenang’ sesuai UUD 1945,” kata Hendri.

“Secara teoretis, ini membuka ruang bagi DPR dan MPR, untuk melakukan proses impeachment jika ada dugaan pelanggaran berat menurut kekuatan politik yang menguasahi parlemen,” lanjutnya.

Namun, Hendri menegaskan bahwa kelanjutan proses tersebut sangat ditentukan oleh konfigurasi dan kehendak politik pemerintah bersama partai-partai koalisi.

“Diteruskan atau tidaknya proses itu sangat tergantung dari kehendak politik Pemerintahan Prabowo bersama para ketua partai koalisi,” ujarnya.

Ia bahkan menilai pusat keputusan politik kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang disebutnya semakin memainkan peran sentral dalam menentukan arah politik dan hukum nasional.

“Bolanya ada di pak Prabowo sekarang, yang sudah makin menunjukkan peran sentralnya sebagai satu satunya penguasa yang menentukan dan mengendalikan kontrol dan kekuasaan terhadap arah jalannya politik dan hukum di negeri ini,” tutur Hendri.

Pemberitaan ini merupakan penyampaian pandangan Prof. Hendri Subiakto mengenai putusan MK dan implikasi politiknya. Media memberikan ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Gde Siriana: Prabowo Mulai Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi, Polemik Gibran Jadi Ujian Pakar oligarki Dr. M. Gde Siriana Yusuf

Gde Siriana: Prabowo Mulai Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi, Polemik Gibran Jadi Ujian

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai memiliki dimensi politik yang lebih luas. Pakar oligarki Dr. M. Gde Siriana Yusuf melihat perkara tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan, tetapi juga dapat bersinggungan dengan dinamika hubungan kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Gde Siriana, setiap pergantian rezim pada akhirnya akan diikuti proses pembentukan kekuatan politik baru. Ia menilai pemerintahan baru biasanya akan berusaha membangun ruang politiknya sendiri dan tidak terus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan sebelumnya.

“Yang sedang disidangkan di MK itu bukan hanya soal keabsahan dari ijazah Gibran semata,” kata Gde Siriana di Podcast Obor Rakyat Reborn, Selasa (6/10/2026).

Ia menjelaskan, secara politik, pemerintahan baru cepat atau lambat akan berupaya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan lama.

“Setiap rezim baru, cepat atau lambat dia akan berupaya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan yang lama dan dia akan membentuk kekuatannya sendiri,” ujarnya.

Dalam pembacaannya, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan bagi Jokowi apabila Prabowo semakin membangun basis kekuasaan sendiri.

Gde Siriana bahkan mengaitkan dinamika tersebut dengan proses pergantian Kapolri. Ia menduga pergantian pucuk pimpinan Polri dapat dibaca sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan menjelang dinamika politik berikutnya.

“Prabowo itu berupaya untuk melepaskan diri dari Jokowi, salah satunya dengan tidak melakukan intervensi apapun di dalam proses di MK,” katanya.

Pergantian Kapolri memang telah terjadi. DPR menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat paripurna 1 Oktober 2026. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi.

Dalam perspektifnya, Gde Siriana mengatakan pergantian Kapolri secara taktis dapat dikaitkan dengan upaya memastikan kondisi politik dan keamanan tetap terkendali ketika putusan MK nantinya muncul.

“Secara taktis, pergantian Kapolri ini juga bertujuan untuk mengamankan putusan MK nanti,” katanya.

Di sisi lain, dalam proses resmi pergantian Kapolri, DPR menyebut Suyudi membawa visi “Polisi Bersama Masyarakat” serta sejumlah agenda pembenahan institusi, antara lain penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, dan akuntabilitas anggaran.

Gde Siriana kemudian melihat persoalan yang mungkin muncul apabila gugatan yang berkaitan dengan kedudukan Gibran berujung pada konsekuensi politik.

Menurut dia, perdebatan tidak akan berhenti pada pertanyaan apakah Gibran tetap menjabat atau tidak.

“Perdebatan yang akan muncul bukan hanya perdebatan Gibran dicopot, tetapi juga menyangkut siapa yang menggantikan Gibran,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut analisisnya, persoalan hukum yang berlangsung di MK berpotensi memiliki konsekuensi politik yang lebih luas apabila menghasilkan keputusan yang memengaruhi status Gibran.

Karena itu, Gde Siriana membaca dinamika tersebut sebagai bagian dari pertarungan dan penataan ulang kekuatan politik setelah berakhirnya pemerintahan Jokowi.

Ia menilai perhatian publik terhadap perkara tersebut tidak hanya tertuju kepada aspek hukum formal, tetapi juga kepada bagaimana kekuatan-kekuatan politik di sekitar pemerintahan Prabowo merespons setiap kemungkinan yang muncul.

Pada saat yang sama, proses pergantian Kapolri telah berjalan melalui mekanisme kelembagaan DPR. Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi sebelum pengesahan dalam rapat paripurna.

Putusan MK, Politikus Demokrat: MPR Bisa Makzulkan Gibran

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali membuka perdebatan mengenai mekanisme pemberhentian Wakil Presiden di tengah masa jabatan.

Politikus Partai Demokrat Rommi Irawan menilai, setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat, terdapat ruang konstitusional untuk membicarakan kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan.

MK dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Rommi mempertanyakan anggapan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu paket sehingga apabila salah satu diberhentikan, maka yang lainnya otomatis ikut lengser.

“Presiden Soeharto lengser, Gus Dur juga lengser. Kenapa kalau Wakil Presiden dilarang lengser? Kalau alasannya karena Presiden dan Wakil Presiden satu paket, pertanyaannya, ketika Presiden dilengserkan, kenapa Wakil Presiden Pak Habibie dan Wakil Presiden Megawati tidak ikut lengser? Padahal mereka juga satu paket,” kata Rommi di akun X (Twitter), Rabu (7/10/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan mekanisme konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan pemahaman bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan.

UUD 1945 memang menyebut Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan. Namun, Pasal 7A juga secara eksplisit mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Frasa “dan/atau” tersebut menjadi salah satu dasar konstitusional bahwa mekanisme pemberhentian dapat ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, atau keduanya, tergantung perkara dan pembuktian yang ada.

Namun, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan begitu saja oleh MPR. Mekanismenya harus melalui tahapan konstitusional.

Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diajukan DPR kepada MPR setelah DPR terlebih dahulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau mengenai tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, apabila persoalan syarat pendidikan Gibran hendak dijadikan dasar pemberhentian, isu utamanya bukan sekadar apakah MK menemukan atau tidak menemukan dokumen ijazah dalam perkara PHPU tersebut.

Putusan MK 6 Oktober 2026 justru menyatakan perkara yang diajukan tidak dapat berujung pada pembatalan atau diskualifikasi Gibran karena statusnya sebagai calon wakil presiden telah berakhir ketika ia dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. MK juga menyatakan persoalan keterpenuhan syarat calon merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan menilai syarat calon presiden dan wakil presiden.

Karena itu, pernyataan bahwa MPR “bisa memakzulkan Gibran” harus dipahami sebagai kemungkinan melalui prosedur Pasal 7A dan 7B UUD 1945, bukan berarti MPR dapat langsung memberhentikan Wakil Presiden hanya berdasarkan putusan MK dalam perkara PHPU tersebut.

Sekretariat Jenderal MPR sebelumnya juga menjelaskan bahwa proses pemakzulan tidak dilakukan secara langsung oleh MPR. Proses dimulai dari DPR, kemudian diperiksa MK, dan apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, barulah MPR mengambil keputusan melalui sidang paripurna.

Perdebatan mengenai posisi Wakil Presiden juga berkaitan dengan pengalaman sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ketika Presiden Soeharto berhenti pada 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian menggantikan posisi Presiden. Demikian pula setelah Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan pada 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian naik menjadi Presiden.

Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa pergantian Presiden tidak secara otomatis berarti jabatan Wakil Presiden ikut berakhir. Begitu pula secara tekstual, UUD 1945 menggunakan rumusan “Presiden dan/atau Wakil Presiden” dalam Pasal 7A.

Di sisi lain, kasus Gibran memiliki persoalan hukum yang berbeda. MK telah menemukan fakta persidangan mengenai tidak ditemukannya dokumen ijazah atau diploma yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan minimal SMA, tetapi MK tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden melalui perkara yang diajukan.

Karena itu, apabila isu tersebut hendak dibawa ke proses pemberhentian, diperlukan langkah politik dan hukum melalui DPR serta pemeriksaan MK sesuai mekanisme konstitusi.

Perdebatan selanjutnya bukan lagi semata-mata mengenai apakah Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu paket, melainkan bagaimana konstitusi mengatur kemungkinan pemberhentian salah satu dari keduanya dalam masa jabatan.

Mahfud MD Bongkar Jokowi-Iriana dan Gibran Pernah Temui Prabowo Cegah Listyo Sigit Diganti Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Mahfud MD Bongkar Jokowi-Iriana dan Gibran Pernah Temui Prabowo Cegah Listyo Sigit Diganti

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap cerita di balik pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berlangsung secara tiba-tiba. Mahfud menyebut, sebelum akhirnya Listyo Sigit digantikan, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah beberapa kali memiliki rencana untuk mengganti Kapolri.

Dalam keterangannya di Podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (7/20/3026), Mahfud menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama istrinya, Iriana, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mahfud, terdapat beberapa momentum ketika pergantian Kapolri sebelumnya disebut batal atau tertunda.

Mahfud mengungkapkan, salah satu momentum terjadi menjelang HUT TNI pada 5 Oktober 2025. Saat itu, menurut informasi yang diterimanya, sudah ada rencana pergantian Kapolri.

Namun rencana tersebut kemudian tidak terlaksana.

“Menjelang HUT TNI 5 Oktober tahun 2025 sudah ada rencana ganti Kapolri, tapi tiba-tiba nggak jadi,” kata Mahfud dalam keterangannya.

Mahfud kemudian menyebut adanya kunjungan Joko Widodo dan Iriana ke Hambalang pada 4 Oktober 2025.

“Tanggal 4 sore Pak Jokowi dan Bu Iriana ke Hambalang. Pak Jokowi datang sama Iriana ke Hambalang untuk mencegah itu,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menyebut adanya momentum lain ketika pergantian Kapolri kembali menjadi pembahasan, yakni menjelang penyerahan hasil kerja tim reformasi kepolisian.

Menurut Mahfud, pada momentum tersebut kembali muncul upaya agar Listyo Sigit tidak diganti. Ia menyebut Gibran juga pernah menemui Presiden Prabowo dalam rangkaian peristiwa tersebut.

“Lalu yang kedua ketika Pak Kapolri mau diganti waktu itu menjelang penyerahan tim reformasi Komisi Reformasi itu, lalu katanya Gibran menemui Presiden,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, keputusan mengganti Listyo Sigit akhirnya benar-benar dilakukan secara mendadak. Bahkan, menurut dia, Listyo masih mengikuti agenda bersama Presiden Prabowo pada pagi hari sebelum kemudian mendapat pemberitahuan mengenai pergantian dirinya.

“Kita kaget. Pak Listyo pagi masih baik-baik dengan Presiden di Lubang Buaya. Terus siangnya, sekitar jam 09.00, tiba-tiba dia diberitahu kalau ada pergantian,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, pemberitahuan yang mendadak tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya upaya-upaya yang dapat menghambat keputusan pergantian Kapolri.

Ia juga menyebut nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam proses tersebut.

“Kalau diberitahu sebelumnya ada yang mengganjal lagi dan yang mengamankan nampaknya Dasco,” kata Mahfud.

Mahfud menilai Dasco memiliki peran efektif dalam memastikan keputusan pergantian Kapolri dapat berjalan.

Dalam pembicaraan mengenai pergantian Kapolri, Mahfud juga menyinggung nama Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurut Mahfud, Suyudi sebelumnya termasuk dalam skema yang disiapkan oleh Listyo Sigit. Namun, dalam perkembangannya, Suyudi disebut tidak lagi masuk dalam daftar prioritas Listyo.

“Ini semula juga termasuk di dalam skema yang disiapkan, salah satu yang disiapkan oleh Pak Listyo Sigit. Tapi konon ini dianggap terlalu aktif, tidak lagi banyak koordinasi, dianggap mencari jalan sendiri sehingga tidak masuk lagi dari daftar prioritas Kapolri,” ungkap Mahfud.

Meski demikian, menurut Mahfud, Presiden Prabowo mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan figur yang akan memimpin Polri.

Mahfud menilai Suyudi memiliki peluang untuk membangun kepemimpinan yang berbeda dari era sebelumnya.

“Menurut saya Suyudi bisa melepaskan diri nanti dari identitas Polri yang sudah terlanjur disebut bagian dari kelompok Listyo,” kata Mahfud.

Mahfud juga mengingatkan agar kepemimpinan baru di Polri tidak mengulangi pola yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Ia menyinggung tudingan mengenai kebiasaan menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak berada dalam kelompok atau struktur kepemimpinan tertentu.

“Saya ingatkan jangan melakukan hal yang sama seperti yang dikeluhkan oleh banyak orang telah dilakukan oleh Pak Listyo. Yaitu menyingkirkan orang-orang baik,” ujar Mahfud.

Menurut dia, pergantian pucuk pimpinan tidak semestinya diikuti dengan pembersihan secara membabi buta terhadap pejabat atau anggota yang sebelumnya berada dalam struktur kepemimpinan lama.

“Jangan sampai membuang orang-orang yang hebat hanya karena dulu secara struktural ikut Pak Listyo, kebijakan Pak Listyo,” tegasnya.

Mahfud menjelaskan, struktur organisasi Polri dan TNI sangat hierarkis. Karena itu, seorang bawahan pada dasarnya mengikuti garis komando atasannya.

“Di Polri dan TNI itu sangat hierarkis. Kalau atasannya paling atas, yang bawahnya nggak berkutik. Kalau mau berkutik dibuang,” katanya.

Mahfud juga mengaitkan pergantian Kapolri dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menurutnya, pergantian tersebut tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi kepolisian yang sedang menjadi perhatian publik.

“Pergantian Kapolri yang begitu cepat sebetulnya sudah dirancang sebelumnya oleh satu lembaga yang dibentuk oleh Presiden, yaitu Komisi Percepatan Reformasi Polri,” ujar Mahfud.

Ia menilai komisi tersebut mendapatkan beban besar karena diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini melekat pada institusi kepolisian.

Selamat Atas Perjuangan Prof. Denny Indrayana Pakar hukum tata negara Denny Indrayana

Selamat Atas Perjuangan Prof. Denny Indrayana

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Jika dicermati jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini, Selasa (6/10/2026), Hakim MK Arsul Sani awalnya menjelaskan certificate of attendance, yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran yang telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Hakim MK yang sangat berpengalaman dalam menangani perkara hukum ini, menyebut tidak ada dokumen yang bisa menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA atau yang setara dengan SMA atau yang sederajat di luar negeri.

“Sementara itu certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,”. Kata Arsul.

“Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri, yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan tamat paling rendah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliya, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat,”. Kata Arsul.

Sedangkan kalau kita cermati lagi dalam pertimbangan MK malam ini, MK telah memberikan landasan moral dan kebenaran materiil-formil, bahwa Gibran tidak memiliki ijasah setingkat SMA, dan KPU lalai di dalam melakukan verifikasi faktual. Dengan demikian posisi Gibran sebagai CAWAPRES saat itu, adalah CAWAPRES KEKUASAAN akibat pengaruh Bapaknya yang menjabat sebagai Presiden RI ke 7.

Fakta persidangan MK tersebut menjadi legitimasi moral dan landasan hukum bagi rakyat untuk melakukan gerakan deligitimasi, dengan mosi tidak percaya terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak mempunyai ijazah, dan berbohong pada jutaan rakyat di seluruh penjuru negeri. Perlu dimengerti, bahwa tingkatan paling tinggi suatu keputusan adalah hilangnya legitimasi rakyat terhadap WAPRES yang TIDAK PUNYA IJAZAH, jadi bukan pada keputusan MK, atau lembaga tinggi negara lainnya.

Oleh karena itu, di hari-hari ke depan kita akan melihat rontoknya legitimasi Gibran akibat pernyataan MK, bahwa yang bersangkutan ternyata TIDAK mempunyai IJAZAH. Ini lebih ngeri dampaknya secara politik, apalagi kalau dikaitkan dengan kepercayaan publik !

Akhirul kalam, saya ucapkan Selamat untuk Prof. Denny Indrayana dkk. Karena berkat kegigihan dan perjuangan hukum Prof. Denny Indrayana dkk., Prof. Denny Indraya dkk. ternyata dapat membuktikan dalam persidangan di MK, bahwa Gibran benar-benar tidak memiliki ijazah setara SMA atau yang sederajat.

Atas dasar fakta di persidangan bahwa Gibran tidak memiliki Ijazah setingkat SMA/SMK inilah, Gibran berarti sama halnya dengan tidak memenuhi syarat minimum pendidikan sebagai Wapres. Kendatipun demikian, bahwa sesungguhnya yang dapat menetapkan sah atau tidaknya ketidakterpenuhan persyaratan Wapres bukanlah MK. Oleh karena itu selanjutnya MK sebenarnya dapat meneruskan temuannya ini kepada DPR.

Jika nantinya DPR sudah mendapatkan dasar kuat temuan MK, bahwa Gibran tidak memiliki Ijazah SMA atau yang setara dengannya, DPR seharusnya dapat melakukan Sidang MPR untuk memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan selanjutnya MPR memilih satu dari dua calon Wapres yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden.

Bravo Prof. Denny Indrayana dkk. !. Rakyat pencari keadilan di negeri ini tentunya sangat bangga dan berterimakasih pada Prof. Denny Indrayana dkk !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Analis Politik.

MANDIRI OTW BANGKRUT? AMPB Ancam Gelar Demo 4 Bulan Full di Depan Kantor Bank Mandiri Pati

Hedi Batubara 6 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Pati – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi selama 4 bulan penuh di depan Kantor Bank Mandiri Cabang Pati. Aksi tersebut dipicu oleh kekhawatiran mereka terkait tata kelola dan dugaan indikasi masalah keuangan di tubuh Bank Mandiri.

Dalam poster aksi yang beredar, AMPB menyuarakan isu provokatif “Mandiri OTW Bangkrut?” sebagai bentuk kritik dan tuntutan agar pihak Bank Mandiri Pati lebih transparan kepada publik.

Koordinator aksi AMPB dalam orasinya menyebut aksi ini adalah bentuk kontrol sosial masyarakat. Mereka menuntut adanya penjelasan terbuka terkait pelayanan dan pengelolaan keuangan di Bank Mandiri Cabang Pati yang dinilai janggal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank Mandiri Cabang Pati belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi tersebut.

Dukungan dari Pengamat: CBA Sebut Aksi AMPB Sah Sebagai Kontrol Publik

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi turut mengomentari dan menyatakan dukungannya terhadap gerakan yang dilakukan AMPB.

Uchok menilai, aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang, terutama jika berkaitan dengan lembaga keuangan milik negara seperti Bank Mandiri.

“Saya mendukung penuh gerakan AMPB. Bank Mandiri itu adalah bank BUMN, milik rakyat. Jadi wajar jika masyarakat Pati meminta transparansi dan akuntabilitas. Kalau ada indikasi pelayanan yang buruk atau pengelolaan yang tidak beres, masyarakat berhak untuk bersuara dan mengawalnya,” ujar Uchok saat dihubungi, Minggu (5/10/2026).

Menurut Uchok, isu “bangkrut” yang dilontarkan AMPB tidak boleh dilihat secara harfiah, melainkan sebagai alarm dan warning bagi manajemen Bank Mandiri agar tidak main-main dalam mengelola uang rakyat.

“Jangan sampai isu itu benar-benar terjadi karena kredit macet atau tata kelola yang buruk. Justru demo 4 bulan ini harus dijadikan momentum oleh Kantor Pusat Bank Mandiri di Jakarta untuk turun langsung melakukan audit internal di Cabang Pati. Buka datanya secara transparan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat,” tegasnya.

Uchok juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut memantau situasi ini dan memastikan hak-hak nasabah di Pati tetap terjamin.

“Kita kawal bersama. Gerakan AMPB ini positif untuk menjaga agar bank plat merah tetap sehat dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

Suyudi Jadi Kapolri, Guru Besar UNAS: Prabowo Tak Mau Pertahankan Legacy Listyo Sigit Guru Besar Universitas Nasional (UNAS) Yuddy Chrisnandi

Suyudi Jadi Kapolri, Guru Besar UNAS: Prabowo Tak Mau Pertahankan Legacy Listyo Sigit

Hedi Batubara 6 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto dinilai bukan sekadar pergantian rutin. Guru Besar Universitas Nasional (UNAS) Yuddy Chrisnandi melihat keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai bagian dari proses regenerasi sekaligus upaya mencari sosok yang dinilai paling tepat untuk memimpin Korps Bhayangkara.

Yuddy mengatakan, sebelum Suyudi dipilih, terdapat sejumlah nama jenderal bintang tiga yang telah masuk dalam proses pertimbangan. Menurutnya, Suyudi memang termasuk salah satu nama yang pernah diajukan pada masa Kapolri sebelumnya, tetapi bukan kandidat yang menjadi prioritas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Ada nama bintang tiga lainnya yang diajukan oleh Kapolri sebelumnya. Memang ada nama Pak Suyudi, tetapi bukan prioritas bagi Kapolri Sigit,” kata Yuddy Chrisnandi di Podcast Forum Keadilan Madilog, Selasa (6/10/2026).

Menurut Yuddy, keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo setelah mendapatkan masukan dari berbagai unsur pemerintahan dan politik. Ia menyebut Presiden dibantu sejumlah orang kepercayaan di lingkaran pemerintahan dan lembaga negara untuk mengolah informasi mengenai sosok yang dianggap paling tepat memimpin Polri.

“Presiden dibantu oleh orang-orang kepercayaan di lembaga legislatif, unsur pimpinan DPR, Menko Polkam, Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara, terus mengolah informasi siapa orang yang terbaik untuk regenerasi kepemimpinan Polri,” ujarnya.

Yuddy menilai cepatnya proses pergantian Kapolri menunjukkan bahwa keputusan Presiden sudah melalui pertimbangan yang cukup matang sebelum diumumkan ke publik.

Ia bahkan menyebut Suyudi sendiri sempat terkejut ketika mengetahui dirinya ditunjuk sebagai calon Kapolri.

“Komjen Suyudi juga surprise. Itu baru dia ketahui kurang lebih malam pergantian. Ini arahan Presiden,” kata Yuddy.

Secara faktual, Presiden Prabowo mengirim Surat Presiden Nomor R57/Surpres/09/2026 kepada DPR pada 30 September 2026. Dalam surat tersebut, Suyudi diajukan sebagai calon tunggal Kapolri. Komisi III DPR kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi dan menyetujuinya secara aklamasi sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Pada 1 Oktober 2026, Prabowo resmi melantik Suyudi sebagai Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 96/POLRI Tahun 2026. Pada saat yang sama, Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri berdasarkan Keppres Nomor 97/POLRI Tahun 2026.

Suyudi kemudian menerima Panji-panji Polri Tribrata dari Listyo Sigit dalam upacara serah terima di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, pada 2 Oktober 2026. Momentum itu menandai beralihnya kepemimpinan Polri dari Sigit kepada Suyudi.

Yuddy juga menilai keputusan Prabowo memilih Suyudi tidak bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan kepemimpinan lama.

Menurut dia, ada persepsi di tengah masyarakat bahwa Listyo Sigit merupakan bagian dari legacy pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, Prabowo disebut mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan pemimpin baru Polri.

“Bukannya Pak Prabowo mempertahankan Sigit yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan legacy Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo ingin mencari seorang sosok Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang lebih baik dari yang ada sekarang,” ujar Yuddy.

Pernyataan tersebut muncul di tengah berakhirnya masa kepemimpinan Sigit sebagai Kapolri. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan pemberhentian Sigit dilakukan karena dinilai sudah waktunya, dan DPR kemudian menyetujui Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

Pilihan terhadap Suyudi juga memiliki dasar rekam jejak yang cukup panjang di lingkungan Polri.

Suyudi merupakan lulusan Akpol 1994 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Ia pernah menjabat Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor, serta menduduki sejumlah posisi di Bareskrim Polri.

Kariernya kemudian meningkat menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2023–2024, Kapolda Banten pada 2024–2025, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025 hingga ditunjuk menjadi Kapolri.

Saat memimpin BNN, Suyudi antara lain menangani pengungkapan jaringan narkotika internasional dengan barang bukti sekitar dua ton sabu yang disebut bernilai sekitar Rp5 triliun.

Rekam jejak tersebut membuat Suyudi memiliki pengalaman di bidang reserse, kewilayahan, pemberantasan narkotika, hingga manajemen lembaga penegak hukum.

Salah satu hal yang menjadi perhatian setelah pergantian Kapolri adalah langkah cepat Suyudi melakukan penyegaran organisasi.

Sehari setelah resmi menjadi Kapolri, Polri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang mengatur mutasi dan rotasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah.

Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru. Mutasi juga mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 posisi Kapolda.

Sejumlah posisi strategis ikut berubah. Komjen Asep Edi Suheri dipindahkan menjadi Irwasum Polri, sementara posisi Kapolda Metro Jaya dipercayakan kepada Irjen Dadang Hartanto.

Selain itu, Dedy Kusuma Bakti ditugaskan sebagai Kabaintelkam, Asep Safrudin sebagai Kabareskrim, Hery Herjawan sebagai Kabaharkam, Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat, serta Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri.

Polri menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran dan regenerasi. Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu bahkan menyebut percepatan mutasi diperlukan untuk merespons dinamika yang berkembang di masyarakat.

Kecepatan pergantian tersebut kemudian dianalogikan Yuddy dengan strategi Blitzkrieg Jerman pada Perang Dunia II.

Menurutnya, analogi tersebut menggambarkan bagaimana keputusan strategis dilakukan secara cepat sehingga tidak memberikan banyak ruang bagi pihak-pihak yang mungkin ingin menghambat proses.

“Pergantian Kapolri yang dilakukan dalam waktu sangat cepat itu mengingatkan kita pada strategi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, Blitzkrieg, cepat begitu. Artinya tidak sempat terjadi, dalam tanda kutip, perlawanan dari pihak-pihak yang ingin menghambat itu,” ujar Yuddy.

Meski demikian, analogi tersebut merupakan penilaian Yuddy dan bukan keterangan resmi pemerintah mengenai alasan kecepatan pergantian Kapolri.

Secara kelembagaan, proses pergantian tetap melalui tahapan konstitusional. Presiden mengirim Surpres kepada DPR, Komisi III melakukan fit and proper test, DPR memberikan persetujuan dalam rapat paripurna, kemudian Presiden melantik Kapolri baru.

Dengan demikian, tantangan terbesar Suyudi bukan lagi soal bagaimana ia memperoleh jabatan Kapolri, melainkan bagaimana membuktikan bahwa pilihan Presiden Prabowo tersebut mampu membawa perubahan di tubuh Polri.

Langkah awal sudah terlihat melalui perombakan besar terhadap jajaran perwira. Namun, mutasi dan promosi 88 personel tersebut akan diuji melalui kinerja para pejabat baru dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, menjaga keamanan, serta membangun kepercayaan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan mendukung mutasi tersebut dan menilai langkah Suyudi diharapkan dapat memperkuat serta mengoptimalkan kinerja Polri ke depan.

Dengan perubahan pucuk pimpinan dan pergeseran sejumlah posisi strategis, Polri kini memasuki fase baru. Jika pembacaan Yuddy Chrisnandi tepat, pergantian Sigit ke Suyudi bukan hanya pergantian figur, tetapi juga upaya Prabowo membangun konfigurasi kepemimpinan Polri yang lebih sesuai dengan arah pemerintahannya.

Menguji Etika Politik Membandingkan Kepekaan Moral Christian Wulff dengan Polemik Ijazah di Indonesia IMG-20261006-WA0067

Menguji Etika Politik Membandingkan Kepekaan Moral Christian Wulff dengan Polemik Ijazah di Indonesia

Hedi Batubara 6 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Dalam lanskap kepemimpinan politik, krisis kepercayaan publik (public trust) adalah ujian sesungguhnya bagi integritas seorang pimpinan negara. Ketika legitimasi seorang pejabat diterpa keraguan masif, respon yang dipilih tidak hanya mencerminkan watak pribadi sang pejabat, tetapi juga menunjukkan tingkat kedewasaan budaya politik di negara tersebut.

Dua peristiwa dari dunia yang berbeda—pengunduran diri Presiden Jerman Christian Wulff pada tahun 2012 dan polemik keabsahan kualifikasi pendidikan/ijazah Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka—menyediakan studi komparatif yang sangat tajam. Perbandingan ini menggarisbawahi jurang pemisah antara budaya kepemimpinan yang berakar pada etika moral dengan praktik kepemimpinan yang berlindung penuh di balik benteng legalitas formal.

Kasus Christian Wulff: Mengorbankan Jabatan Demi Kredibilitas Negara

Pada awal 2012, Presiden Federal Jerman Christian Wulff diterpa isu gratifikasi terkait pinjaman pribadi dan fasilitas penginapan. Di tengah gelombang kritik publik dan dibukanya penyelidikan resmi oleh kejaksaan, Wulff tidak menunggu hingga pengadilan menjatuhkan vonis bersalah. Pada 17 Februari 2012, ia milih mengundurkan diri sebagai presiden.

Pernyataan Wulff saat mundur membentangkan batas yang sangat tegas antara keabsahan hukum dan legitimasi etis: “Perkembangan dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa kepercayaan publik dan efektivitas saya telah terganggu secara permanen… Saya mengundurkan diri untuk membuka jalan bagi penetapan pengganti secara cepat.”

Alasan Wulff bukan karena ia mengaku bersalah atas tindak pidana—bahkan pada tahun 2014, Landgericht Hannover (Pengadilan Negeri Hannover) membebaskan Wulff secara murni dari seluruh tuduhan korupsi. Wulff mundur semata-mata karena ia menyadari bahwa tanpa kepercayaan publik yang utuh, seorang pejabat publik tidak lagi memiliki landasan moral untuk memimpin. Bagi tradisi politik Jerman, martabat lembaga kepresidenan jauh lebih penting ketimbang kedudukan individu yang mengampunya.

Polemik Kualifikasi Pendidikan di Indonesia: Legalisme Formal vs Sikap Minim Klarifikasi

Di Indonesia, kontroversi yang menyelimuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait riwayat pendidikan dan keabsahan kualifikasi ijazahnya menyita perhatian publik serta bergulir ke meja hijau. Publik mempertanyakan kejelasan jenjang penyetaraan pendidikan luar negeri dan keterisian syarat administratif pencalonan.

Namun, bagaimana isu ini direspons di panggung politik nasional?

1. Berlindung di Balik Prosedur Administrasi: Respon dominan dari pejabat dan pendukung adalah menekankan bahwa seluruh berkas secara administratif telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fokus utamanya berhenti pada argumen “sudah memenuhi syarat teknis KPU”.

2. Meremehkan Skeptisisme Publik: Isu yang menjadi perhatian masyarakat sering kali ditanggapi secara santai atau dianggap sekadar rumor politik belakangan, tanpa adanya upaya transparansi radioaktif (radically transparent clarification) yang sistematis dari sang pejabat untuk memulihkan public trust.

3. Mengandalkan Putusan Hukum Formal sebagai Perisai: Beban pembuktian dilimpahkan sepenuhnya kepada jalur sengketa di Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Negeri. Selama belum ada keputusan pengadilan yang membatalkan jabatannya, kewajiban etis untuk memuaskan rasa ingin tahu dan keraguan rakyat dianggap tidak mendesak.

Berikut perbandingan kedua kasus ini untuk menunjukkan perbedaan mendasar dalam melihat hakekat kekuasaan:

Perbedaan Paradigma: Tanggung Jawab Moral vs Defensivitas Legal

Ketika dua kasus ini disandingkan, terlihat kontras yang sangat mendalam dalam melihat hakikat kekuasaan dan cara merespons keraguan publik. Perbedaan ini mencakup empat dimensi utama etika dan politik yang membedakan antara kepemimpinan berlandaskan etika moral dengan praktik politik berakar legalisme sempit.

Pertama, jika dilihat dari pusat sasarannya, kasus Presiden Christian Wulff menempatkan integritas lembaga negara di atas segala-galanya. Kehormatan dan martabat lembaga kepresidenan dijaga sedemikian rupa agar tidak tercoreng oleh kontroversi pribadi sang pejabat. Sebaliknya, dalam polemik kualifikasi ijazah pejabat publik di Indonesia, fokus utamanya justru bergeser pada upaya bertahan pada jabatan. Pejabat yang bersangkutan dan lingkarannya cenderung berupaya mempertahankan keabsahan kedudukan pribadi selama aturan formal masih mengizinkan.

Kedua, mengenai ukuran utama legitimasi kepemimpinan. Di Jerman, ukuran tertinggi terletak pada public trust atau kepercayaan publik. Begitu publik mulai menyimpan keraguan, legitimasi moral seorang pejabat dianggap telah runtuh, terlepas dari apakah proses hukum pidana sedang berjalan atau belum. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, ukuran utama yang dipakai adalah keabsahan formal atau legal validity. Selama verifikasi KPU tidak menolak dan pengadilan belum membatalkan jabatannya, kepemimpinan dianggap tetap sah dan tidak bermasalah.

Ketiga, terkait prinsip pertanggungjawaban. Wulff mengambil sikap proaktif dan sukarela dengan memilih mengundurkan diri sebelum proses hukum membuktikan apakah ia bersalah atau tidak. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian politik dan menjaga ketenangan publik. Sebaliknya, respons yang jamak terlihat dalam polemik pejabat di Indonesia cenderung defensif dan pasif. Pejabat akan terus bertahan menduduki posisinya hingga ada putusan hukum final yang berkekuatan hukum tetap yang secara paksa melengserkannya.

Keempat, dalam hal pandangan terhadap hukum. Tradisi etika politik Jerman memandang bahwa hukum hanyalah batas minimum, sementara standar etika berada jauh di atas hukum pidana. Seseorang bisa saja tidak melanggar hukum, tetapi secara etis sudah tidak pantas memimpin. Sebaliknya, dalam kasus di Indonesia, hukum dan syarat-syarat administratif sering kali dianggap sebagai satu-satunya ukuran kebenaran. Jika seluruh syarat administratif telah terpenuhi, rasa keadilan dan keraguan moral yang dirasakan publik dianggap tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.

Pesan Moral untuk Kepemimpinan Publik Indonesia

Sikap Christian Wulff yang terbukti bersih di pengadilan tetapi tetap memilih mundur di panggung politik menyumbangkan pelajaran moral berharga bagi seluruh pejabat publik di Indonesia:

1. Jabatan Publik Bukan Milik Pribadi

Ketika seseorang memangku jabatan tinggi negara, setiap dokumen, riwayat, dan tindakannya adalah milik publik. Keraguan rakyat tidak boleh dijawab dengan sikap meremehkan, melainkan dengan keterbukaan tanpa cela.

2. Legalitas Formal Tidak Otomatis Melahirkan Legitimasi Moral

Seorang pejabat mungkin menang secara prosedur hukum atau lolos verifikasi administrasi KPU. Namun, jika sebagian besar rakyat tetap menyimpan prasangka dan keraguan atas kejujuran dokumennya, kepemimpinannya akan selalu cacat secara moral.

3. Keberanian Seorang Negarawan

Negarawan sejati tidak diuji dari seberapa gigih ia mempertahankan jabatannya di tengah kontroversi, melainkan dari sejauh mana ia rela mengorbankan posisinya demi menjaga kehormatan tata kelola berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN
Kasus Wulff di Jerman dan polemik ijazah di Indonesia memberikan kontras yang amat jelas. Jerman menunjukkan bahwa martabat manusia dan martabat negara dijaga oleh pejabat yang tahu kapan harus mundur demi etika. Sementara di Indonesia, kecenderungan berpolitiknya masih didominasi oleh legalisme sempit yang mengabaikan rasa keadilan dan kepercayaan publik.
Jika Indonesia ingin melangkah menjadi bangsa yang beradab dan matang secara demokrasi, para pejabat publiknya harus mulai berani meneladani standar etika publik universal: bahwa kepemimpinan tanpa public trust hanyalah kekuasaan tanpa jiwa.

Penulis : Adhie M Massardi, Juru bicara Presiden RI ke-4

KPK Dalami Aliran Uang, FORMASI: Bukti Cukup, Nusron Wahid Harus Jadi Tersangka

Bola Kini di Tangan Sang Anak Raja

Prof Hendri Subiakto: Putusan MK Cacatkan Legitimasi Moral Gibran, Bola Politik Kini di Tangan Prabowo

Gde Siriana: Prabowo Mulai Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi, Polemik Gibran Jadi Ujian

Putusan MK, Politikus Demokrat: MPR Bisa Makzulkan Gibran

Mahfud MD Bongkar Jokowi-Iriana dan Gibran Pernah Temui Prabowo Cegah Listyo Sigit Diganti

Selamat Atas Perjuangan Prof. Denny Indrayana

MANDIRI OTW BANGKRUT? AMPB Ancam Gelar Demo 4 Bulan Full di Depan Kantor Bank Mandiri Pati

Suyudi Jadi Kapolri, Guru Besar UNAS: Prabowo Tak Mau Pertahankan Legacy Listyo Sigit

Menguji Etika Politik Membandingkan Kepekaan Moral Christian Wulff dengan Polemik Ijazah di Indonesia

Baca Juga Berita Ini

Kredit Macet Puluhan Miliar Rupiah Menyelimuti Bank Ganesha

Ketika Hutan Dibakar demi Sawit: Orangutan Terusir, Alam Menanggung Derita

Jokowi dan Ijazah Tak Dihadirkan di Persidangan, Beathor Suryadi: Roy Suryo Cs Harus Dibebaskan

WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare