21 Oktober 2026

Blog

Ekonom: Rupiah Bisa Kembali ke Rp18.000, Ada Risiko Pelarian Modal dan Beban Utang BI Ekonom Ferry Latuhihin

Ekonom: Rupiah Bisa Kembali ke Rp18.000, Ada Risiko Pelarian Modal dan Beban Utang BI

Hedi Batubara 13 September 2026

MoneyTalk,id.Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai belum tentu berlangsung dalam jangka panjang. Ekonom Ferry Latuhihin mengingatkan masih terdapat sejumlah faktor eksternal maupun internal yang dapat kembali menekan rupiah hingga berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

Ferry mengatakan, pertanyaan mengenai sampai kapan rupiah mampu bertahan menguat terus berdatangan kepadanya. Menurut dia, perlu dicermati apakah rupiah mampu menembus level Rp17.500 sesuai target dalam APBN 2027 atau justru kembali bergerak menuju Rp18.000.

“Banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya, sampai kapan ini rupiah bisa menguat? Apakah bisa ke Rp17.500 lagi bahkan lebih rendah lagi sesuai target APBN 2027 atau ini akan kembali tektok ke atas, ke Rp18.000,” ujar Ferry di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Minggu (13/9/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah potensi pelarian modal atau capital flight. Ferry menyebut fenomena tersebut tidak hanya dilakukan investor asing, tetapi juga dapat berasal dari warga negara Indonesia sendiri.

“Jadi bukan cuma asing saja yang keluar dari negeri ini, tapi uang daripada warga negara kita sendiri dilarikan ke luar negeri,” katanya.

Ferry juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai contingent liabilities atau kewajiban kontinjensi Bank Indonesia (BI). Ia mengaku khawatir terhadap komposisi cadangan devisa yang menurutnya memiliki porsi kewajiban yang cukup besar.

“Saya lebih khawatir lagi adalah posisi utang BI yang saya sebut namanya contingent liabilities. Dari cadangan devisa kita yang ada di BI, saya khawatir 40 persen ini adalah berupa utang,” ujarnya.

Ferry mengaitkan hal tersebut dengan transaksi swap. Menurut dia, kondisi tersebut perlu dicermati dalam melihat fundamental nilai tukar rupiah dan ketahanan cadangan devisa.

Ia juga mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ferry menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis memberikan dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja maupun pengentasan kemiskinan.

“Pertumbuhan yang tinggi itu tidak menghasilkan lapangan kerja, tidak mengentaskan kemiskinan sama sekali,” tegasnya.

Ferry kemudian menyinggung laporan Bank Dunia mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Ia menyebut angka yang mencapai 64,2 persen dari total penduduk Indonesia dan menggambarkan kondisi tersebut sebagai persoalan serius.

Namun, angka dan definisi kemiskinan yang dimaksud Ferry dalam pernyataannya perlu dibaca berdasarkan metodologi serta garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, karena ukuran kemiskinan internasional dapat berbeda dengan angka kemiskinan resmi pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Ferry menilai penguatan rupiah belakangan ini berkaitan dengan sejumlah perubahan dalam kebijakan dan kondisi pasar. Ia mencatat penguatan mulai terlihat sejak Perry Warjiyo tidak lagi menjabat sebagai Gubernur BI dan semakin menguat setelah Destry Damayanti dikukuhkan sebagai Gubernur BI.

“Begitu Ibu Destry diangkat menjadi gubernur BI yang baru, penguatan rupiah terhadap dolar itu semakin kencang,” kata Ferry.

Selain rupiah, menurut Ferry, pergerakan mata uang negara lain seperti yen juga menjadi bagian dari dinamika nilai tukar global yang perlu diperhatikan

Ia mengingatkan, kekuatan rupiah tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik. Pergerakan dolar AS, imbal hasil obligasi pemerintah AS atau yield US Treasury, harga minyak, serta berbagai kekuatan eksternal (external forces) dapat memengaruhi arah rupiah.

“Dolar itu masih tetap merupakan mata uang yang diidam-idamkan ketika yield obligasi Amerika itu tinggi,” ujarnya.

Karena itu, Ferry menilai penguatan rupiah saat ini masih perlu diuji keberlanjutannya. Pertanyaan utamanya bukan hanya seberapa kuat rupiah mampu menguat, tetapi apakah penguatan tersebut mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi atau lebih banyak dipengaruhi faktor sementara di pasar keuangan.

Jika tekanan eksternal kembali meningkat, sementara terjadi arus modal keluar dan terdapat persoalan pada fundamental ekonomi domestik, Ferry memperkirakan rupiah masih memiliki risiko kembali tertekan menuju level Rp18.000 per dolar AS.

Pengamat: Prabowo Bicara Ketahanan Nasional, Sinyal Indonesia Siapkan Diri Hadapi Perang Geopolitik Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah

Pengamat: Prabowo Bicara Ketahanan Nasional, Sinyal Indonesia Siapkan Diri Hadapi Perang Geopolitik

Hedi Batubara 13 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, yang menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian negara dinilai memiliki pesan geopolitik yang jauh lebih luas daripada sekadar ajakan memperkuat kerja sama ekonomi.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan Prabowo mengenai pentingnya negara memenuhi kebutuhan pangan, energi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat merupakan fondasi utama bagi sebuah negara untuk memiliki daya tawar dalam percaturan global.

Menurut Amir, ketika Prabowo menyatakan Indonesia tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu, pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran strategis bahwa ketergantungan ekonomi dapat berkembang menjadi ketergantungan politik dan bahkan memengaruhi kebijakan keamanan suatu negara.

“Kalau kita lihat dari perspektif intelijen dan geopolitik, pernyataan Prabowo itu sangat jelas. Kemandirian nasional bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kemampuan sebuah negara mengambil keputusan tanpa tekanan dari kekuatan eksternal,” kata Amir kepada wartawan, Minggu (13/9/2026).

Ia mengatakan, ketahanan pangan dan energi merupakan dua instrumen penting dalam menjaga kedaulatan. Negara yang masih sangat bergantung pada pasokan dari luar akan lebih mudah mengalami tekanan ketika terjadi konflik geopolitik, perang dagang, gangguan jalur distribusi, maupun krisis energi global.

“Pangan dan energi itu bukan lagi sekadar komoditas ekonomi. Dalam geopolitik modern, keduanya adalah instrumen kekuatan. Siapa yang menguasai pasokan, distribusi dan teknologi strategis, memiliki pengaruh terhadap negara lain,” ujarnya.

Amir menilai kehadiran Indonesia di BRICS juga harus dibaca sebagai bagian dari strategi memperluas ruang gerak diplomasi. Indonesia tidak harus memilih berada di bawah pengaruh satu blok kekuatan tertentu, tetapi membangun hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia berdasarkan kepentingan nasional.

Menurutnya, BRICS memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi perubahan konfigurasi kekuatan global.

“BRICS itu jangan dilihat hanya sebagai forum ekonomi. Di balik kerja sama ekonomi terdapat perubahan arsitektur kekuatan dunia. Indonesia harus cerdas memainkan posisi, jangan sampai menjadi objek permainan negara-negara besar,” katanya.

Amir menambahkan, dunia saat ini memasuki fase persaingan kekuatan yang semakin kompleks. Amerika Serikat, China, Rusia, India dan berbagai kekuatan regional memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti itu, negara dengan fondasi domestik yang kuat akan mempunyai pilihan kebijakan yang lebih luas.

Karena itu, menurut Amir, pesan Prabowo mengenai “kekuatan yang bermula dari dalam negeri bersama rakyat” memiliki arti strategis.

“Kalau kebutuhan dasar rakyat kuat, industri nasional kuat, pangan aman, energi tersedia dan sumber daya manusia berkualitas, maka negara memiliki ketahanan menghadapi tekanan dari luar. Ini yang disebut strategic resilience,” tuturnya.

Ia juga melihat penekanan Prabowo terhadap konektivitas sistem energi antarnegara BRICS sebagai langkah yang memiliki dimensi strategis. Integrasi energi dapat menciptakan jaringan kerja sama yang membuat negara anggota tidak mudah terguncang ketika terjadi krisis pasokan global.

Namun Amir mengingatkan, Indonesia harus berhati-hati agar kerja sama tersebut tidak berubah menjadi bentuk ketergantungan baru.

“Jangan sampai kita keluar dari satu ketergantungan kemudian masuk ke ketergantungan yang lain. Prinsipnya harus kepentingan nasional. Kerja sama boleh dengan siapa saja, tetapi kendali strategis harus tetap berada di tangan Indonesia,” tegasnya.

Lebih jauh, Amir menilai posisi Indonesia di BRICS dapat menjadi instrumen untuk menjalankan politik luar negeri yang lebih fleksibel. Indonesia dapat membangun kerja sama dengan berbagai negara tanpa kehilangan independensi dalam menentukan kebijakan nasional.

“Indonesia mempunyai modal geopolitik yang besar. Letaknya strategis, penduduknya besar, sumber daya alamnya besar dan berada di jalur perdagangan dunia. Modal ini harus diterjemahkan menjadi kekuatan politik dan ekonomi,” katanya.

Menurut Amir, tantangan terbesar Indonesia justru berada di dalam negeri. Ketahanan nasional tidak akan terbentuk apabila negara masih menghadapi persoalan serius dalam pangan, energi, industri, pendidikan, teknologi dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia menilai pesan Prabowo di KTT BRICS seharusnya diterjemahkan menjadi agenda pembangunan nasional yang konkret.

“BRICS akan memberikan manfaat apabila Indonesia datang dengan fondasi yang kuat. Jangan hanya menjadi pasar bagi negara lain. Indonesia harus menjadi produsen, memiliki teknologi, memiliki industri, menguasai rantai pasok dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri,” ungkapnya.

Amir menyimpulkan, pernyataan Prabowo di New Delhi menunjukkan bahwa Indonesia sedang berusaha membangun posisi sebagai negara yang memiliki strategic autonomy, yakni kemampuan menentukan kepentingan dan arah kebijakan sendiri di tengah kompetisi kekuatan besar.

“Pesan paling penting dari Prabowo adalah Indonesia ingin bersahabat dengan semua kekuatan, tetapi tidak ingin didikte oleh siapa pun. Itu pesan geopolitik yang sangat penting,” pungkas Amir.

Pelatihan Digital Marketing BPPMT Pekanbaru Berbuah, Tiga Kelompok Usaha Transmigran Punya Toko Online IMG-20260913-WA0042

Pelatihan Digital Marketing BPPMT Pekanbaru Berbuah, Tiga Kelompok Usaha Transmigran Punya Toko Online

Hedi Batubara 13 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Transformasi digital mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Produk-produk lokal yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan pemasaran secara konvensional kini mulai diperkenalkan ke pasar yang lebih luas melalui platform digital.

Upaya tersebut dilakukan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Pekanbaru melalui pelatihan dan pendampingan digital marketing bagi masyarakat di Kawasan Transmigrasi Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Pada 11–12 September 2026, tim BPPMT Pekanbaru turun langsung ke kawasan tersebut untuk melakukan pendampingan terhadap alumni pelatihan digital marketing. Pendampingan dilakukan para Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) BPPMT Pekanbaru dengan fokus memperkuat kemampuan masyarakat dalam memasarkan produk melalui ekosistem digital.

Sejumlah kemampuan teknis diberikan, mulai dari pengambilan foto produk, penyusunan materi promosi, hingga pembuatan konten video yang dapat digunakan untuk menarik calon konsumen melalui media sosial.

Hasilnya mulai terlihat. Tiga kelompok usaha alumni pelatihan kini telah memiliki toko online secara mandiri dan aktif memanfaatkan sejumlah platform media sosial seperti Instagram, Facebook, serta WhatsApp untuk mempromosikan dan menjual produk mereka.

Tidak berhenti di media sosial, ketiga kelompok usaha tersebut juga mulai memasarkan produknya melalui marketplace nasional. Langkah ini membuat produk masyarakat kawasan transmigrasi memiliki peluang untuk menjangkau konsumen di luar Pulau Rupat.

Aktivitas penjualan melalui pasar digital tersebut bahkan telah mulai memberikan hasil ekonomi bagi para pelaku usaha. Produk yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam menjangkau konsumen kini dapat ditawarkan kepada pasar yang jauh lebih luas.

“Melalui pendampingan ini, BPPMT Pekanbaru berharap produk lokal Kawasan Transmigrasi Pulau Rupat dapat menjangkau pasar lebih luas dan bisa naik kelas, serta masyarakat di kawasan tersebut semakin mandiri secara ekonomi,” ujar PSM BPPMT Pekanbaru, Japarudin Nasution.

Menurut Japarudin, pembangunan ekosistem digital melalui pelatihan dan pendampingan digital marketing memiliki posisi strategis dalam mendorong monetisasi produk lokal.

Dengan kemampuan pemasaran digital, masyarakat tidak hanya memproduksi barang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memperkenalkan, membangun merek, menawarkan, hingga menjual produknya kepada konsumen secara langsung.

“Digital marketing” juga membuka peluang agar produk lokal tidak berhenti berputar di pasar sekitar kawasan transmigrasi. Melalui marketplace, media sosial, dan berbagai kanal penjualan digital, produk masyarakat dapat diperkenalkan kepada konsumen dari berbagai daerah.

BPPMT Pekanbaru juga memberikan pendampingan dalam aspek digitalisasi dan e-commerce. Masyarakat dibimbing menggunakan marketplace online, media sosial, maupun website sebagai sarana memperluas jaringan pemasaran.

Selain pemasaran, perhatian juga diberikan terhadap aspek branding dan packaging. Pelaku usaha didampingi untuk menciptakan kemasan yang lebih modern, higienis, menarik, serta aman untuk proses pengiriman ke konsumen yang berada jauh dari kawasan produksi.

Penguatan kualitas produk juga menjadi bagian penting dari pendampingan. Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan standardisasi produk agar mampu memenuhi berbagai persyaratan dan sertifikasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pasar, termasuk sertifikasi halal.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat transmigrasi tidak berhenti pada peningkatan kemampuan produksi. BPPMT Pekanbaru mendorong terbentuknya rantai usaha yang lebih lengkap, mulai dari produksi, pengemasan, branding, pemasaran digital hingga penjualan.

Dengan ekosistem tersebut, produk lokal Pulau Rupat diharapkan tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga berkembang menjadi produk yang memiliki daya saing dan mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat.

KAMAKSI Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Suap Dirut Telkomsel Nugroho Direktur Utama Telkomsel Nugroho

KAMAKSI Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Suap Dirut Telkomsel Nugroho

Hedi Batubara 12 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum DPP Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski menyoroti mencuatnya dugaan suap yang dikaitkan dengan Direktur Utama Telkomsel Nugroho.

Joko meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan isu tersebut berhenti sebagai polemik di ruang publik. Menurutnya, setiap informasi mengenai dugaan praktik suap yang melibatkan pimpinan perusahaan strategis harus ditelusuri secara transparan dan profesional.

“Kalau memang ada laporan dan indikasi dugaan suap, jangan sampai publik hanya disuguhi kabar yang simpang siur. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas membuka duduk perkaranya secara terang,” kata Joko.

Pernyataan tersebut disampaikan KAMAKSI menyikapi pemberitaan mengenai dugaan suap Dirut Telkomsel yang disebut telah diadukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pemberitaan LampuMerah.co.id, dugaan tersebut turut dikaitkan dengan penelusuran mengenai PT Mestika Indonesia dan PT Kode Digital Nusantara. Artikel itu juga menyinggung nama Robert Walla serta struktur kepemilikan dan jejak digital sejumlah entitas. Namun, sejumlah hubungan yang disebut dalam pemberitaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

KAMAKSI: Jangan Ada Ruang Gelap dalam Tata Kelola BUMN

KAMAKSI menilai dugaan praktik suap, apabila terbukti, bukan sekadar persoalan individu. Kasus semacam itu dapat menyentuh persoalan tata kelola perusahaan, integritas manajemen, serta kepercayaan publik terhadap perusahaan negara dan anak usahanya.

Karena itu, KAMAKSI mendorong KPK maupun lembaga penegak hukum terkait untuk menelusuri seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.

“Yang harus dicari bukan hanya siapa yang menerima atau memberi. Kalau memang ada tindak pidana, harus dilihat siapa yang merancang, siapa yang menjadi perantara, aliran dananya ke mana, serta apa kepentingan di baliknya,” ujar Joko.

Menurut dia, pemeriksaan juga penting dilakukan terhadap hubungan bisnis dan perubahan struktur perusahaan yang disebut dalam pemberitaan apabila memang memiliki relevansi dengan perkara dugaan suap tersebut.

LampuMerah.co.id sebelumnya menyoroti adanya dugaan pergeseran bisnis dari PT Mestika Indonesia ke PT Kode Digital Nusantara. Media tersebut juga menyatakan bahwa dugaan pergeseran struktur digital, domain, dan kontrol administratif itu belum sepenuhnya terkonfirmasi secara resmi.

KAMAKSI Minta KPK Telusuri Jejak Digital dan Korporasi

Joko mengatakan perkembangan teknologi membuat penelusuran perkara korupsi tidak hanya bergantung pada dokumen transaksi konvensional. Jejak digital, hubungan badan usaha, kepemilikan manfaat (beneficial ownership), kontrak, serta aliran transaksi dapat menjadi bagian dari bahan penyelidikan apabila relevan dengan perkara.

“Kalau ada hubungan antar badan usaha yang dianggap mencurigakan, tentu harus diuji dengan data dan dokumen. Jangan berdasarkan asumsi, tetapi jangan pula diabaikan kalau memang ada indikasi,” katanya.

Dalam pemberitaan yang menjadi rujukan, nama Robert Walla disebut berkaitan dengan catatan registrasi domain PT Mestika Indonesia melalui PT Infinys System Indonesia. Namun, informasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan dengan dugaan suap Dirut Telkomsel.

Karena itu, KAMAKSI menegaskan tidak ingin melakukan vonis di ruang publik. Organisasi tersebut justru meminta aparat bekerja berdasarkan bukti dan memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila ditemukan perkembangan hukum yang signifikan.

KAMAKSI: Jangan Ada Tebang Pilih

KAMAKSI juga mengingatkan agar penanganan dugaan korupsi tidak mengenal intervensi maupun tebang pilih.

Menurut KAMAKSI, Telkomsel merupakan perusahaan strategis dengan jutaan pelanggan dan posisi penting dalam ekosistem telekomunikasi nasional. Karena itu, tata kelola dan integritas jajaran manajemennya harus menjadi perhatian.

“Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, siapapun orangnya harus diperiksa sesuai aturan. Jabatan tinggi tidak boleh menjadi tameng,” tegas Joko.

KAMAKSI, lanjut dia, akan memantau perkembangan persoalan tersebut dan mendorong lembaga penegak hukum memberikan kepastian mengenai status laporan dugaan suap yang mencuat.

KAMAKSI juga meminta Telkomsel memberikan penjelasan secara terbuka apabila terdapat informasi yang mengaitkan jajaran manajemennya dengan dugaan tindak pidana tersebut.

“Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas. Kalau tuduhan itu tidak benar, jelaskan dan buktikan. Kalau memang ada persoalan hukum, biarkan aparat mengusut sampai terang,” ujarnya.

KAMAKSI menilai transparansi menjadi penting agar isu dugaan suap tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan pihak-pihak yang sebenarnya tidak terkait.

Pada akhirnya, Joko menegaskan bahwa prinsip utama yang harus dikedepankan adalah *pembuktian berdasarkan hukum*. Dugaan tetap harus diposisikan sebagai dugaan sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Jangan ada penghakiman sebelum pembuktian. Tetapi jangan juga ada upaya menutup-nutupi kalau memang terdapat indikasi tindak pidana. KPK harus berani membuka perkara ini secara transparan ke publik,” pungkasnya.

Nasabah Lansia Lawan OCBC NISP, ASNI: Jangan Sampai yang Rajin Bayar Justru Dicap Macet Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) Lawan PT Bank OCBC NISP Tbk

Nasabah Lansia Lawan OCBC NISP, ASNI: Jangan Sampai yang Rajin Bayar Justru Dicap Macet

Hedi Batubara 12 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Sengketa hukum antara nasabah lanjut usia Ir. H. Syahwan, B.Sc., MMA, dengan PT Bank OCBC NISP Tbk mendapat perhatian Koordinator Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI), Pamit Andrianto.

Pamit menyoroti perkara yang menurutnya berkaitan dengan total nilai gugatan mencapai sekitar Rp4,6 miliar, yang terdiri atas kerugian materiil Rp1,6 miliar dan kerugian imateriil Rp3 miliar. Selain tuntutan ganti rugi, Syahwan juga meminta pemulihan nama baik serta pembatalan status kredit macet yang disematkan kepadanya.

Menurut Pamit, posisi Syahwan sebagai nasabah perlu mendapatkan perhatian karena selama bertahun-tahun memiliki rekam jejak pembayaran kredit yang dinilainya baik.

“Padahal Bapak Syahwan sebagai kredit nasabah PT Bank OCBC NISP Tbk terbilang bersih. Sejak November 2013, Syahwan mempercayakan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah seluas 257 meter persegi di kawasan Rangkah, Surabaya, sebagai agunan pinjaman,” ujar Pamit, Sabtu (12/9/2026).

Ia mengatakan, selama kurang lebih 11 tahun hubungan kredit tersebut berjalan, Syahwan disebut selalu memenuhi kewajiban cicilannya tepat waktu.

“Selama kurang lebih sebelas tahun berjalan, seluruh kewajiban cicilan selalu diselesaikan secara tepat waktu tanpa pernah ada catatan miring,” kata Pamit.

Selain substansi sengketa kredit, Pamit juga menyoroti struktur kepemilikan dan jajaran komisaris PT Bank OCBC NISP Tbk.

Berdasarkan catatan yang disampaikan ASNI, Pamit menyebut OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. memiliki 19.521.391.224 lembar saham atau sekitar 85,08 persen saham Bank OCBC NISP.

Pamit kemudian menyinggung sejumlah nama dalam jajaran komisaris bank yang menurutnya memiliki kewarganegaraan dan domisili di luar Indonesia.

“Komisaris Bank OCBC NISP Tbk adalah Nicholas Tan, Komisaris Independen, warga negara Singapura dan berdomisili di Singapore. Kemudian Komisaris Na Wu Beng juga warga negara Singapura dan berdomisili di Singapore,” tutur Pamit.

Ia juga menyebut nama Helen Wong yang menurutnya merupakan warga negara Tiongkok dan berdomisili di Singapura. Namun, Pamit menegaskan Helen Wong telah mengundurkan diri dari posisi komisaris Bank OCBC NISP sejak 31 Desember 2025.

“Terus lawan Bapak Syahwan, karena yang Bapak lawan adalah komisaris bank tersebut adalah orang warga negara Tiongkok dan warga negara Singapura,” ujar Pamit.

Pernyataan tersebut disampaikan Pamit dalam konteks kritik terhadap posisi Syahwan yang menurutnya menghadapi institusi perbankan dengan struktur kepemilikan dan manajemen yang memiliki keterkaitan internasional.

Namun, kewarganegaraan atau domisili seorang komisaris tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya persoalan hukum ataupun menentukan benar-salahnya sengketa antara bank dan nasabah. Pokok perkara tetap bergantung pada hubungan hukum, dokumen kredit, pembayaran, status agunan, serta keputusan dan proses hukum yang berjalan.

Pamit menyebut jajaran komisaris yang tercatat dalam informasi ASNI antara lain Pramukti Surjaudaja sebagai Presiden Komisaris, Helen Wong, Na Wu Beng, Jusuf Halim, Betti S. Alisjahbana, Nicholas Tan, serta Hartadi Agus Sarwono.

Sengketa tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut nasabah lanjut usia, status kredit macet, agunan berupa tanah, serta tuntutan ganti rugi dengan nilai miliaran rupiah.

Pamit meminta agar perkara Syahwan dilihat secara utuh dan tidak berhenti pada persoalan status kredit semata. Menurutnya, rekam jejak pembayaran selama bertahun-tahun dan dasar penetapan kredit macet harus diuji secara terbuka melalui proses hukum.

Sampai artikel ini dipublikasikan belum ada keterangan dari pihak OCBC NISP.

Amien Rais bukan Otak Pemakzulan Gus Dur, Adhie Massardi: Ada Peran Megawati  Kode Keras Prabowo untuk Megawati dan PDI Perjuangan

Amien Rais bukan Otak Pemakzulan Gus Dur, Adhie Massardi: Ada Peran Megawati 

Hedi Batubara 12 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Juru bicara era Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi, mengungkap adanya pertemuan para ketua umum partai politik di kediaman Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta, menjelang pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan.

Menurut Adhie, pertemuan tersebut menjadi salah satu fakta penting untuk melihat kembali rangkaian politik yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Gus Dur.

Adhie mengatakan, Megawati yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI mengundang para ketua partai politik ke kediamannya di Kebagusan. Para ketua partai disebut hadir dalam pertemuan tersebut.

“Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kemudian juga menjadi wakil presiden mengundang ketua-ketua partai ke rumahnya di Kebagusan. Semua ketua partai sudah hadir,” kata Adhie di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Sabtu (12/9/2026).

Ia menuturkan, pertemuan para ketua partai tersebut berlangsung pada 21 Juli 2001. Dua hari kemudian, tepatnya 23 Juli 2001, Gus Dur dilengserkan dari jabatan Presiden dan Megawati kemudian menggantikannya sebagai Presiden RI.

“Kalau tanya siapa inisiatifnya, tanggal 21 ada pertemuan ketua-ketua partai. Tanggal 23-nya kemudian Gus Dur dilengserkan, kemudian Megawati jadi presiden,” ujarnya.

Adhie menilai rangkaian peristiwa tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia mempertanyakan anggapan yang selama ini menempatkan Amien Rais sebagai tokoh utama atau otak di balik pemakzulan Gus Dur.

Menurut dia, anggapan tersebut tidak sesuai dengan fakta politik yang terjadi menjelang pergantian kekuasaan pada 2001.

“Jadi tidak benar Pak Amien Rais adalah otak dari pemakzulan Gus Dur. Secara fakta itu enggak mungkin,” tegasnya.

Adhie juga menyoroti posisi Megawati sebagai Wakil Presiden ketika konflik politik antara Gus Dur dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen semakin memanas.

Menurutnya, apabila seorang wakil presiden memiliki keinginan untuk menggantikan presiden, dinamika politik dapat terus berada dalam situasi panas.

“Kalau wakil presiden punya keinginan untuk menggantikan presiden, situasi pasti akan terus panas,” katanya.

Ia juga mengungkap bagaimana konflik politik tersebut kemudian berkembang di lapangan. Demonstrasi yang mendukung Gus Dur disebut mengalami penghadangan ketika situasi politik semakin memanas.

Adhie menilai dinamika di lapangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pertikaian politik yang berlangsung di tingkat elite.

Karena itu, ia mendorong agar sejarah pelengseran Gus Dur dibaca secara lebih kritis dan tidak hanya menyederhanakannya dengan menunjuk satu tokoh sebagai aktor utama.

Akbar Faizal Sentil Gibran: Datang ke Lokasi tak Selesaikan Masalah  Gibran Datang ke Lokasi tak Selesaikan Masalah

Akbar Faizal Sentil Gibran: Datang ke Lokasi tak Selesaikan Masalah 

Hedi Batubara 12 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan anggota DPR RI Akbar Faizal melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait cara pemerintah merespons persoalan yang dialami masyarakat.

Akbar menilai, kunjungan seorang wakil presiden ke lokasi yang sedang dilanda persoalan tidak akan banyak membantu apabila tidak disertai agenda konkret untuk mencari dan menyelesaikan akar masalah.

Hal itu disampaikan Akbar melalui akun media sosialnya saat mengomentari kunjungan Gibran ke lokasi yang tengah menghadapi persoalan.

“Kepada Sdr Wapres @gibran_tweet, berkunjung ke lokasi problem seperti dalam video ini sama sekali tak membantu. Ini gaya politiknya Bapakmu. Anda kan milenial. Masak gini?” kata Akbar, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Akbar, sebagai wakil presiden, Gibran seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, bukan berhenti pada kunjungan lapangan.

Ia bahkan memberikan sejumlah langkah yang menurutnya dapat dilakukan Gibran untuk menangani persoalan tersebut secara lebih sistematis.

“Kuajarkan caranya: Panggil Menteri @KementerianESDM, Kapolri, Menteri @KemenkeuRI dan K/L terkait,” ujarnya.

Akbar mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran perlu meminta penjelasan secara langsung mengenai penyebab persoalan yang terus berulang, hambatan penyelesaian, hingga pihak yang bertanggung jawab.

“Tanyakan, kenapa masalah ini berulang, apa jalan keluarnya, di mana hambatannya, siapa bertanggung jawab apa, mana skala prioritas, dan lain-lain,” katanya.

Setelah memperoleh penjelasan dari kementerian dan lembaga terkait, lanjut Akbar, pemerintah perlu menyusun skenario penanganan secara bertahap.

“Lalu, buat skenario jangka pendek sambil merancang skenario menengah panjang. Lalu laporkan ke Presiden. Kawal skenario dengan ketat,” tuturnya.

Akbar juga mendorong agar setiap skenario penanganan dievaluasi berdasarkan hasil di lapangan. Jika berhasil, pola tersebut dapat dijadikan standar penanganan ketika persoalan serupa kembali terjadi.

“Jika berhasil, jadikan skenario baku jika peristiwanya berulang. Jika gagal, cari cara baru,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat. Menurut dia, lambannya penanganan hanya akan membuat beban warga semakin berat.

“Reaksi yang cepat harus diutamakan sebab warga makin tersiksa,” ujar Akbar.

Tak berhenti di situ, Akbar meminta persoalan tersebut juga dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja para menteri dan pejabat terkait.

“Catatan: jadikan kejadian ini bahan untuk mengukur kinerja menteri. Usulkan ke Presiden untuk ganti menteri gombal,” katanya.

Akbar menilai pola kerja seperti itulah yang menurutnya lebih mencerminkan peran wakil presiden dalam membantu Presiden menyelesaikan persoalan rakyat.

“Begini cara Wapres yang bisa membantu,” tegasnya.

Ia kemudian menyindir kunjungan pejabat ke lokasi persoalan apabila tidak diikuti langkah penyelesaian yang jelas.

“Berkunjung tanpa agenda penyelesaian seperti ini hanya menyenangkan kelompok pendukung Anda yang tak sabar menunggu 2029,” kata Akbar.

Gus Lilur Soroti Polemik PBNU: Pilih Kiai yang Mumpuni, Jangan Ada Transaksi HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur

Gus Lilur Soroti Polemik PBNU: Pilih Kiai yang Mumpuni, Jangan Ada Transaksi

Hedi Batubara 12 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) atau PBNU kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan pesantren disebut merasa kecewa dan terluka apabila kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut tidak diisi oleh sosok kiai yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan agama yang mumpuni.

Hal itu disampaikan HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur di podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (12/9/2026).

Ia mengatakan, para pengasuh pondok pesantren NU di berbagai daerah tengah merasakan kegelisahan terhadap proses dan arah kepemimpinan NU.

“Pengasuh pondok pesantren NU di Indonesia, mereka berduka, mereka bersedih, mereka terluka. Kami tidak terima rumah kami, kiai kami diisi bukan kiai yang mumpuni,” kata Gus Lilur.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pergantian atau pemilihan figur pemimpin organisasi, tetapi berkaitan dengan kapasitas keilmuan agama yang menjadi fondasi NU.

“Karena roh Islam ini awam. Awam dalam ilmu agama. Ini yang parah,” ujarnya.

Gus Lilur kemudian mempertanyakan kepentingan sejumlah tokoh dalam proses yang menurutnya mengarah pada munculnya figur tertentu dalam kepemimpinan NU.

Ia secara khusus mempertanyakan kepentingan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Nusron Wahid dalam proses tersebut. Menurut Gus Lilur, terdapat kepentingan politik dan posisi yang perlu dicermati lebih jauh.

“Apa kepentingan Mas Ipul sama Mas Nusron untuk kemudian menjadikan Rais Aam PBNU tidak capable?” katanya.

Gus Lilur juga mengaitkan posisi politik Gus Ipul dan Nusron Wahid dengan dinamika internal NU. Ia menilai terdapat kepentingan masing-masing yang berpotensi memengaruhi proses penentuan kepemimpinan organisasi.

“Gus Ipul dia tidak akan jadi menteri lagi di kabinet. Nusron menjadi Menteri ATR/BPN, salah satu dasarnya adalah ya dia wakil ketua umum PBNU,” ujar Gus Lilur.

Lebih jauh, Gus Lilur bahkan menyebut adanya dugaan transaksi, upaya pemenangan, karantina hingga suap atau riswah dalam proses tersebut.

“Jadi sama-sama sedang memerlukan sesuatu itu memang ada transaksi, memang ada upaya-upaya pemenangan, ada karantina, ada suap, ada riswah,” katanya.

Gus Lilur menegaskan, berbagai dugaan tersebut menurutnya penting untuk diungkap secara terbuka agar tidak menjadi pola yang kembali terjadi dalam proses kepemimpinan NU berikutnya.

“Ini penting untuk diungkap agar ini jangan diulangi lagi,” tegasnya.

Meski melontarkan kritik keras, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak menempatkan Gus Ipul maupun Nusron sebagai musuh. Ia justru mengaku berkewajiban mengingatkan keduanya mengenai persoalan yang sedang menjadi perhatian kalangan pesantren.

“Saya wajib menyadarkan Ipul, wajib menyadarkan Nusron. Saya ini bukan musuh dia,” ujarnya.

Pada akhirnya, Gus Lilur menyampaikan harapan yang menurutnya sangat sederhana. Ia meminta agar kepemimpinan NU dikembalikan kepada prinsip utama, yakni memilih kiai yang memiliki kapasitas keilmuan dan kemampuan untuk memimpin.

“Harapan kami sederhana, Kang. Sangat sederhana. Pilihlah kiai mumpuni untuk memimpin NU,” pungkasnya.

Sutoyo Abadi Soroti Investasi Politik: Modal Besar Disebut Bisa Mengendalikan Kekuasaan Negara Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi

Sutoyo Abadi Soroti Investasi Politik: Modal Besar Disebut Bisa Mengendalikan Kekuasaan Negara

Hedi Batubara 12 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik Sutoyo Abadi menyoroti keras praktik investasi politik di Indonesia yang dinilainya dapat menjadi instrumen untuk membeli sekaligus mengendalikan kekuasaan negara.

Dalam rilis yang disampaikan pada Sabtu (12/9/2026), Sutoyo menyebut investasi politik sebagai salah satu bentuk investasi yang paling menguntungkan karena memiliki kemampuan memengaruhi arah kekuasaan.

“Fakta bisa terbaca dengan terang benderang, invest terbaik di Indonesia adalah investasi politik, investasi paling menguntungkan. Dengan modal cuan (kapital) yang besar bisa membeli dan mengendalikan kekuasaan negara,” kata Sutoyo.

Menurut dia, investasi politik dilakukan antara lain dengan membiayai pemilu atau pilpres serta memberikan dukungan kepada pejabat dan petinggi partai politik.

Ia kemudian menganalogikan strategi tersebut dengan mekanisme di bursa saham, yakni melalui diversifikasi portofolio untuk menyebar investasi ke berbagai sektor dan instrumen sehingga risiko tidak terkonsentrasi pada satu tempat.

“Artinya jangan taruh investasi di satu atau dua perusahaan saja. Tapi invest besar tersebar dalam saham yang peluang cuannya besar,” ujarnya.

Sutoyo menilai pemain dengan investasi politik besar pada akhirnya dapat memiliki posisi yang kuat dalam membentuk “pasar politik”.

“Pemain investasi besar, andalah yang membentuk pasar, bukan pasar yang membentuk pemilik saham investasi,” katanya.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan kompetisi politik yang menurutnya dapat direkayasa oleh pemilik modal besar.

“Bikin itu pasar politik atau bikinlah pilpres jadi-jadian, ciptakan kompetisi dan pasar jadi-jadian, toh semua instrumen politik negara sudah menjadi milik dan dalam kendalinya,” ujar Sutoyo.

Menurut dia, kondisi tersebut bahkan dapat memungkinkan pihak yang memiliki kekuatan modal politik menyusun skenario pemenangan pemilu hingga menentukan komposisi kabinet sesuai kepentingannya.

“Bisa menyelenggarakan Pilpres lengkap dengan paket siapa pemenangnya dan menyusun kabinet sesuai pilihan bonekanya,” katanya.

Soroti penguasaan sumber daya alam

Sutoyo juga mengaitkan investasi politik dengan penguasaan sumber daya alam, tanah, hingga wilayah pesisir dan laut.

Ia menyebut sumber modal bagi investasi politik dapat berasal dari penguasaan sumber daya ekonomi dalam skala besar.

“Sumber modal investasi politik dengan cuan besar, beli semua sumber daya alam, semua tanah, pantai dan lautan dan buat negara dalam negara,” kata Sutoyo.

Sutoyo juga menyebut sejumlah wilayah seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan Jawa dalam pernyataannya terkait penguasaan sumber daya alam dan tanah.

Ia selanjutnya menyoroti aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan yang menurutnya berpotensi mengancam lingkungan dan memperbesar konsentrasi penguasaan ekonomi.

“Sekarang sedang menjarah Papua, ribuan ekskavator dia datangkan dari China. Pembelian ekskavator terbesar dalam sejarah umat manusia,” ujarnya.

Sutoyo juga mengkritik aktivitas penebangan hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dalam skala luas.

“Tebang semua hutan. Keruk tanah dan semua sumber daya alamnya buat proyek kelapa sawit ratusan bahkan ribuan ribu hektar,” katanya.

Kekuasaan dan kepentingan investasi

Lebih jauh, Sutoyo mengatakan ketika kekuatan investasi politik dan ekonomi telah terakumulasi serta didukung kekuasaan yang besar, pihak yang menguasai modal tersebut berpotensi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap negara.

“Dalam adagium politik ketika saham atau investasi politik ekonomi sudah bisa dikuasai dengan kekuasaan tak terbatas maka merekalah yang akan mengatur, menguasai dan mengendalikan negara,” tuturnya.

Sutoyo bahkan menggambarkan pemerintahan dalam kondisi tersebut hanya menjalankan kepentingan pemilik modal politik.

“Presiden dengan kabinetnya tugasnya semakin ringan tinggal menerima fee, sebagai boneka hanya menjaga kekuasaan pemilik investasi politik penjajahan dan menjalankan perintahnya,” katanya.

Ia menilai masyarakat pada akhirnya tetap menghadapi berbagai persoalan sosial dan politik, sementara perhatian publik dapat terpecah pada beragam isu.

“Rakyat tetap sebagai budak penjajah, dengan penderitanya cukuplah dibuat sibuk urusan ijasah palsu, MBG, KMP, sesekali demo mendatangi MK, KPK, Mabes Polri, Polda dan Istana untuk melepas rasa jengkel, rasa penat dan kemarahannya,” ujar Sutoyo.

Sutoyo menutup pernyataannya dengan kritik keras terhadap apa yang disebutnya sebagai penguasa investasi politik di Indonesia.

“Sadis, ganas, bengis dan kejam penguasa investasi Politik sedang terjadi di Indonesia,” katanya.

Pernyataan mengenai investasi politik, penguasaan sumber daya alam, penyelenggaraan pemilu, serta tudingan adanya pengendalian kekuasaan tersebut merupakan pandangan dan kritik Sutoyo Abadi sebagaimana disampaikan dalam rilisnya. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut maupun terkait untuk memberikan klarifikasi, bantahan, atau tanggapan sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Douglas Macgregor: AS Kalah Perang Melawan Iran, Supremasi Amerika Mulai Berakhir Kolonel Douglas Macgregor

Douglas Macgregor: AS Kalah Perang Melawan Iran, Supremasi Amerika Mulai Berakhir

Hedi Batubara 12 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Kolonel Douglas Macgregor menilai Amerika Serikat (AS) telah kalah dalam perang melawan Iran dan menghadapi konsekuensi strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan di medan perang.

Dalam wawancara yang dirangkum dalam sejumlah pokok pandangan strategisnya, Macgregor menyatakan Iran telah mengambil inisiatif dengan menembus blokade, menyerang posisi Amerika, serta menunjukkan bahwa kekuatan militer AS tidak lagi mampu sepenuhnya menentukan jalannya peristiwa di kawasan Teluk Persia.

Macgregor menilai klaim AS mengenai kendali atas Selat Hormuz tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan. Menurut dia, Angkatan Laut AS gagal memberikan pengaruh yang menentukan, sementara kemampuan rudal Iran telah memaksa gugus tugas kapal induk Amerika untuk mundur.

“Amerika Serikat telah kalah perang melawan Iran,” kata Macgregor dalam wawancara tersebut.

Ia berpendapat penggunaan kapal tanker sebagai target menunjukkan Washington semakin terbatas dalam memiliki pilihan militer yang efektif untuk menghadapi Iran.

Menurut Macgregor, Amerika Serikat tidak akan mampu mengalahkan Iran hanya melalui pemboman infrastruktur sipil maupun penghancuran kapal.

“Iran telah menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan kerugian kepada musuh sambil tetap memegang inisiatif,” ujarnya.

Macgregor juga menilai Washington tidak memiliki jawaban efektif terhadap kemampuan rudal Iran maupun kemampuan negara tersebut dalam bidang intelijen, pengawasan, dan pengintaian.

Macgregor Soroti Batas Kekuatan Militer AS

Lebih jauh, Macgregor menyebut perang tersebut memperlihatkan apa yang dia nilai sebagai kelemahan mendasar kekuatan militer Amerika Serikat.

Menurutnya, pasukan Amerika tidak lagi dapat beroperasi secara bebas menghadapi lawan yang memiliki rudal modern, drone, serta kemampuan pengawasan berbasis ruang angkasa.

“Amerika Serikat dengan demikian telah mencapai batas kekuatan militernya di kawasan tersebut,” kata Macgregor.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda bahwa supremasi militer Amerika di kawasan Timur Tengah tidak lagi seperti sebelumnya.

Soroti “Proyek Israel Raya”

Dalam wawancara tersebut, Macgregor juga mengaitkan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan apa yang disebutnya sebagai “Proyek Israel Raya”.

Ia menilai dukungan tanpa syarat Amerika Serikat terhadap Israel telah membuat Washington semakin terikat pada tujuan strategis Israel.

Menurut Macgregor, proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan Gaza dan Tepi Barat, tetapi dalam pandangannya mencakup Lebanon, Yordania, Suriah, sebagian wilayah Mesir, Arab Saudi, Kuwait, hingga Irak.

Ia menilai Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan nasional yang tulus dalam memajukan agenda tersebut.

“Israel tidak akan mampu mempertahankan statusnya sebagai kekuatan regional yang dominan tanpa dukungan militer Amerika,” ujarnya.

Macgregor juga berpendapat Israel pada akhirnya harus beradaptasi dengan perubahan distribusi kekuatan internasional dan mengurangi ambisinya.

Jika pasukan Amerika Serikat meninggalkan Timur Tengah, menurut dia, keseimbangan kekuatan kawasan akan berubah secara signifikan.

“Masa depan kawasan ini pada akhirnya akan ditentukan oleh Iran dan Turki, bukan Washington atau Tel Aviv,” kata Macgregor.

Tatanan Regional Baru

Macgregor menilai negara-negara Timur Tengah mulai menyadari bahwa Amerika Serikat mungkin tidak lagi mampu memberikan perlindungan seperti sebelumnya.

Ia melihat hubungan pertahanan antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan sebagai bagian dari proses adaptasi menghadapi perubahan geopolitik kawasan.

Menurutnya, bahkan negara-negara yang secara historis berseberangan dengan Iran tidak menginginkan kehancuran Iran karena memahami bahwa mereka dapat menjadi sasaran berikutnya.

Di sisi lain, Macgregor menilai Tiongkok memiliki kapasitas finansial dan industri untuk membantu memulihkan infrastruktur yang rusak sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan.

Ia kemudian menghubungkan perubahan geopolitik tersebut dengan melemahnya tatanan lama yang dipimpin Amerika Serikat.

“Petrodolar melemah seiring dengan semakin banyaknya minyak yang dijual dalam mata uang selain dolar,” kata Macgregor.

Ia juga menyoroti persoalan utang nasional Amerika Serikat, inflasi, serta penurunan kekuatan ekonomi sebagai faktor yang menurutnya mempercepat perubahan tersebut.

Macgregor: Ukraina Berakhir sebagai Kekuatan Militer

Dalam wawancara yang sama, Macgregor juga memberikan penilaian keras mengenai perang Ukraina.

Ia berpendapat Ukraina telah berakhir sebagai kekuatan militer dan perang tersebut pada akhirnya akan berakhir dengan persyaratan yang ditentukan Rusia.

Menurut Macgregor, Ukraina menghadapi persoalan serius terkait kekurangan personel. Ia menilai upaya mobilisasi perempuan menunjukkan tingkat keparahan krisis yang dihadapi negara tersebut.

Ia juga menilai pemerintahan negara-negara Eropa semakin terasing dari masyarakatnya sendiri.

“Eropa Barat sedang memasuki era yang menyerupai revolusi tahun 1848,” ujar Macgregor, merujuk pada kondisi ketika pemerintah, masyarakat, dan institusi militer menurut pandangannya semakin terpecah.

Sebaliknya, Macgregor menggambarkan Rusia sebagai negara yang memiliki kohesi antara masyarakat, negara, dan angkatan bersenjatanya.

Menurut dia, Rusia tidak memiliki kepentingan untuk menaklukkan Eropa, tetapi tidak akan menerima penyelesaian yang mengabaikan kepentingan keamanannya.

Akhir Supremasi Amerika?

Macgregor pada akhirnya melihat Amerika Serikat sedang memasuki periode kemunduran strategis yang bersejarah.

Ia menilai supremasi maritim, kekuatan finansial, dan intervensi militer tidak lagi memberikan kendali kepada Washington sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.

“Rusia, Tiongkok, dan Iran sedang berkembang menjadi kekuatan kontinental yang kuat, sementara Amerika menghadapi konsekuensi dari intervensi selama puluhan tahun dan akumulasi utang,” katanya.

Menurut Macgregor, perkembangan tersebut menunjukkan dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar, ketika Amerika Serikat tidak lagi menjadi pusat tunggal sistem internasional.

“Dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar, di mana Washington tidak lagi menjadi pusat sistem internasional,” ujar Macgregor.

Bagi Macgregor, perubahan tersebut merupakan proses yang tidak terelakkan. Tatanan lama, menurutnya, sedang berakhir dan Amerika Serikat harus belajar hidup dalam dunia di mana Washington tidak lagi menjadi kekuatan yang dominan.

Pernyataan mengenai perang Iran-AS, kemampuan militer masing-masing pihak, “Proyek Israel Raya”, kondisi Ukraina, Rusia, serta perubahan tatanan global dalam berita ini merupakan pandangan dan analisis Douglas Macgregor sebagaimana dirangkum dari wawancara. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut atau terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun perspektif berbeda sesuai prinsip keberimbangan.

Baca Juga Berita Ini

Ustaz Sobri Lubis Ancam Konsolidasi dengan Elemen Masyarakat untuk Makzulkan Gibran

Ustaz Sobri Lubis Ancam Konsolidasi dengan Elemen Masyarakat untuk Makzulkan Gibran

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Anas Urbaningrum Desak Daya Beli Rakyat Diperkuat

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Anas Urbaningrum Desak Daya Beli Rakyat Diperkuat

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid

Habib Umar Alhamid: KPK Jangan Jadi Pemain Politik, Tuntaskan Kasus Korupsi Lama!

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
BYAN Bisnis Batu Bara di Indonesia, Donasi Fantastis ke Singapura: Warganet Pertanyakan Keadilan untuk Warga Kalimantan

BYAN Bisnis Batu Bara di Indonesia, Donasi Fantastis ke Singapura: Warganet Pertanyakan Keadilan untuk Warga Kalimantan

Hedi Batubara 21 Oktober 2026