MoneyTalk.id,Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa masih duduk sebagai Menteri Keuangan ketika membahas RAPBN 2027 bersama Komite IV DPD RI pada Senin, 14 September 2026. Ia datang sebagai pejabat yang masih memegang otoritas atas keuangan negara, menjelaskan angka-angka APBN dan agenda pembangunan yang akan menentukan arah fiskal pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun, di tengah rapat, sebuah telepon membuatnya meninggalkan ruang pertemuan dan gedung parlemen. Beberapa jam kemudian, publik mendapati kenyataan bahwa kursi yang pagi itu masih diduduki Purbaya telah berpindah kepada Suahasil Nazara. Pergantian itu sah secara konstitusional, tetapi kecepatannya membuat satu pertanyaan sederhana sulit dihindari: apa sebenarnya yang sedang berubah?

Pertanyaan tersebut tidak boleh buru-buru diubah menjadi tuduhan. Presiden memang mempunyai hak prerogatif untuk mengganti menteri, dan pemerintah tidak wajib mempertahankan seseorang hanya karena masih menjalankan agenda resmi pada pagi harinya.

Namun, ketika pergantian terjadi begitu mendadak dan alasan spesifik tidak segera dijelaskan, ruang publik secara alamiah akan mencari penjelasan.

Di sinilah pemerintah seharusnya hadir bukan untuk membungkam pertanyaan, melainkan memberikan konteks yang memadai. Sebab transparansi bukan berarti Presiden kehilangan kewenangannya, tetapi publik memperoleh alasan yang rasional atas keputusan yang menyangkut pengelolaan keuangan negara. Apalagi jabatan Menteri Keuangan bukan posisi biasa karena di dalamnya terdapat kepentingan APBN, utang, pajak, subsidi, belanja negara, dan kepercayaan pasar.

Purbaya sendiri meninggalkan sejumlah kebijakan dan pernyataan yang layak dianalisis, bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memahami kemungkinan persoalan yang sedang dihadapi pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan pengelolaan likuiditas dan berbagai langkah fiskal yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Kebijakan semacam itu memang selalu memiliki dua sisi: dapat mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga harus dihitung secara hati-hati agar tidak menciptakan risiko baru bagi sistem keuangan. Karena itu, mengganti pejabat tidak otomatis berarti kebijakan sebelumnya salah, sebagaimana mempertahankan pejabat juga tidak otomatis berarti seluruh kebijakannya benar.

Ukuran yang seharusnya digunakan adalah dampak kebijakan terhadap pertumbuhan, stabilitas, kredibilitas APBN, dan kemampuan negara mengelola risiko.

Persoalan menjadi semakin menarik ketika pernyataan Purbaya mengenai utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali muncul ke permukaan. Beberapa hari sebelum pergantian, Purbaya berbicara mengenai restrukturisasi utang proyek tersebut dan menyebut cicilannya sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor yang sangat panjang.

Pernyataan itu kemudian mendapat sorotan dari pengamat ekonomi Defiyan Cori yang menilai persoalan sebesar Whoosh semestinya disampaikan melalui analisis yang lebih komprehensif karena menyangkut BUMN, struktur pembiayaan, kerja sama dengan China, kepemilikan, serta potensi konsekuensi terhadap keuangan negara. Tetapi dari sini kita harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh: tidak ada keterangan resmi bahwa pernyataan mengenai Whoosh menjadi penyebab Purbaya dicopot. Hubungan waktu antara dua peristiwa memang dapat menjadi bahan pertanyaan, tetapi belum cukup menjadi bukti hubungan sebab-akibat.

Justru yang lebih penting adalah persoalan yang berada di balik Whoosh itu sendiri. Sebuah proyek infrastruktur besar tidak cukup dinilai dari apakah keretanya beroperasi atau berapa cepat perjalanan Jakarta-Bandung ditempuh.

Ia juga harus dilihat dari struktur pembiayaan, kemampuan menghasilkan pendapatan, kewajiban utang, posisi BUMN, dan siapa yang pada akhirnya menanggung risiko apabila proyeksi bisnis tidak berjalan seperti yang diharapkan. Di sinilah peran Menteri Keuangan menjadi penting karena setiap keputusan mengenai pembiayaan negara pada akhirnya bersentuhan dengan ruang fiskal. Publik tidak perlu menuduh bahwa proyek tertentu telah membebani APBN jika faktanya belum demikian, tetapi publik berhak meminta penjelasan mengenai siapa yang menanggung risiko dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Dengan demikian, Whoosh seharusnya menjadi pintu masuk untuk membahas tata kelola pembiayaan pembangunan, bukan sekadar bahan untuk menyerang seorang mantan menteri.

Menariknya lagi, Purbaya bukan figur yang dapat dikatakan kehilangan seluruh dukungan publik. Survei Indonesia Political Opinion periode 27 Juli–3 Agustus 2026 menempatkannya sebagai menteri dengan penilaian kinerja terbaik dengan angka 42,8 persen.

Angka tersebut tentu bukan ukuran mutlak keberhasilan seorang Menteri Keuangan karena persepsi publik berbeda dengan evaluasi teknokratis di dalam pemerintahan.

Namun, fakta itu menunjukkan bahwa pergantian Purbaya tidak mudah dijelaskan hanya dengan argumen bahwa ia tidak disukai masyarakat atau gagal membangun citra publik.

Ada kemungkinan terdapat pertimbangan lain yang tidak terlihat dalam survei, seperti koordinasi antarlembaga, konsistensi kebijakan, komunikasi internal, atau kebutuhan Presiden terhadap gaya kepemimpinan yang berbeda. Semua kemungkinan itu masih harus dibuktikan melalui kebijakan dan penjelasan resmi, bukan melalui spekulasi.

Pengangkatan Suahasil Nazara kemudian memberikan petunjuk lain. Ia bukan orang luar yang tiba-tiba masuk ke Kementerian Keuangan, melainkan sosok yang memahami mesin fiskal dari dalam. Ia mengetahui bagaimana APBN disusun, bagaimana kebijakan fiskal bekerja, dan bagaimana birokrasi Kementerian Keuangan mengelola keuangan negara.

Ketika Prabowo menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta mempertahankan defisit di bawah 3 persen PDB, pesan yang muncul cukup jelas: disiplin fiskal tetap menjadi salah satu perhatian utama. Tetapi pertanyaannya kemudian bukan apakah Suahasil mampu menjaga APBN, melainkan apakah ia akan membawa pendekatan yang berbeda dari pendahulunya.

Perubahan itu baru dapat dibaca setelah masyarakat melihat keputusan nyata, bukan sekadar mendengar pernyataan pada hari pelantikan.

Di sinilah pergantian Purbaya seharusnya dibaca lebih luas. Pemerintahan Prabowo memiliki agenda pembangunan yang besar dan membutuhkan anggaran yang juga besar. Makan Bergizi Gratis membutuhkan pembiayaan, pembangunan infrastruktur membutuhkan dana, subsidi membutuhkan ruang fiskal, sementara kewajiban utang dan pembayaran bunga terus berjalan.

Pada saat yang sama, penerimaan negara tidak dapat diasumsikan selalu tumbuh sesuai dengan kebutuhan belanja. Ada batas antara ambisi pembangunan dan kemampuan kas negara, dan Menteri Keuangan berada tepat di garis batas tersebut. Karena itu, tugas seorang Menteri Keuangan bukan sekadar menyediakan uang untuk semua program pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dasar, manfaat, dan sumber pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

APBN pada akhirnya adalah penguji yang paling dingin. Ia tidak peduli seberapa bagus pidato pejabat, seberapa tinggi popularitas menteri, atau seberapa meriah pelantikan di Istana.

Angka defisit akan tetap menunjukkan kondisi fiskal, rasio utang akan tetap dihitung, pembayaran bunga tetap jatuh tempo, dan ruang fiskal tetap memiliki batas. Jika program pemerintah bertambah sementara penerimaan tidak mampu mengejar kebutuhan belanja, pemerintah harus memilih antara melakukan efisiensi, meningkatkan penerimaan, mengurangi belanja, atau mencari pembiayaan tambahan. Tidak ada makan siang gratis dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap program yang hari ini disebut sebagai prioritas pada akhirnya memiliki konsekuensi fiskal yang harus dibayar sekarang atau pada masa mendatang.

Karena itu, pergantian Menteri Keuangan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang dicopot dan siapa yang dilantik. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pemerintah sedang mengubah cara mengelola APBN.

Jika Purbaya diganti karena pemerintah menginginkan koordinasi yang lebih kuat, publik perlu melihat apakah kebijakan fiskal setelah ini menjadi lebih konsisten. Jika tujuannya memperkuat kepercayaan pasar, indikatornya harus terlihat pada stabilitas fiskal dan kredibilitas kebijakan. Jika pemerintah ingin mempercepat program prioritas, publik perlu mengetahui dari mana pembiayaannya dan bagaimana risiko fiskalnya dikendalikan. Sebab perubahan personel tanpa perubahan kualitas kebijakan pada akhirnya hanya menghasilkan pergantian nama di pintu kantor.

Purbaya pergi, tetapi persoalan yang dihadapinya tidak ikut pergi. Utang Whoosh tetap harus dikelola, APBN tetap harus dijaga, program prioritas tetap membutuhkan uang, dan kewajiban negara tetap harus dibayar. Suahasil sekarang menerima meja kerja yang sama dengan tumpukan persoalan yang tidak jauh berbeda. Karena itu, pergantian ini akan diuji bukan oleh alasan yang beredar di media sosial, melainkan oleh hasil pengelolaan fiskal beberapa bulan ke depan. Apakah defisit terkendali, apakah utang dikelola secara sehat, apakah belanja semakin efektif, apakah penerimaan negara membaik, dan apakah ruang fiskal tetap cukup untuk membiayai program pemerintah tanpa menciptakan beban yang berlebihan.

Pagi hari Purbaya masih membicarakan APBN, siang hari sebuah telepon membuatnya meninggalkan rapat, dan sore hari orang lain sudah mengucapkan sumpah sebagai Menteri Keuangan. Adegan itu memang terlalu cepat untuk tidak menimbulkan pertanyaan. Tetapi pertanyaan yang sehat tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa bukti. Justru karena pemerintah memiliki kewenangan mengganti menteri, pemerintah juga seharusnya memiliki keberanian menjelaskan arah perubahan tersebut kepada masyarakat.

Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar karier Purbaya atau masa depan politik Suahasil, melainkan cara negara mengelola uang rakyat. Dan jika yang berubah bukan hanya orangnya, melainkan arah fiskalnya, maka publik berhak mengetahui ke mana sebenarnya setir ekonomi pemerintahan Prabowo sedang dibelokkan.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pengamat politik dan ekonomi