Blog - Laman 592 dari 630 -

Jenis-jenis Visa di Indonesia jenis visa indonesia

Jenis-jenis Visa di Indonesia

Monica Putri 27 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Inovasi layanan publik dilakukan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Setelah visa second home dan electronic visa on arrival (e-VoA), sekarang Ditjen Imigrasi meluncurkan layanan visa kunjungan prainvestasi dan kunjungan wisata.

Tak lagi harus menunggu tiba di tanah air, perpanjangan e-VoA dapat diajukan pemohon dari manapun lewat http://molina.imigrasi.go.id/.

Visa adalah dokumen wajib ketika akan memasuki atau tinggal sementara di luar negeri. Tanpa visa, seseorang yang masuk ke negara asing akan dianggap ilegal dan terancam dideportasi. Seperti dilansir dari indonesiabaik.id berdasarkan kegunaannya, terdapat beberapa jenis visa kunjungan ke Indonesia:

Visa Diplomatik

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain, termasuk keluarga, untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Visa Dinas

Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain, termasuk keluarga, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik

Visa Kunjungan

Visa ini diberikan untuk orang asing (WNA) yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka tugas pemerintahan, bisnis, pendidikan, pariwisata, jurnalistik, atau singgah untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Visa Tinggal Terbatas

Jenis ini diperuntukan bagi orang asing sebagai tenaga ahli, peneliti, rohaniawan, pekerja, pelajar, investor, rumah kedua dan keluarganya, dan WNA yang kawin secara sah dengan WNI, yang akan melaksanakan perjalanan ke Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu terbatas.

Single Entry (sekali masuk)

Visa single entry merupakan dokumen yang hanya berlaku untuk satu kali kunjungan.

Multiple Entry (beberapa kali masuk)

Visa multiple entry adalah dokumen yang berlaku untuk beberapa kali kunjungan. Pemegang visa ini diizinkan keluar-masuk suatu negara tanpa harus mengajukan kembali dokumen secara berulang-ulang, sampai masa berlakunya habis.

Visa on Arrival (saat kedatangan)

Visa ini dapat Anda urus setelah sampai di negara tujuan, sehingga tidak perlu membuatnya di negara asal.

Yuk Intip Kinerja Unggul Waskita pada 2023 Waskita

Yuk Intip Kinerja Unggul Waskita pada 2023

Rafi Mukarram 26 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Sepanjang tahun 2022 hingga April 2023, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah menyelesaikan proyek-proyek prestisius yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk di dalam negeri misalkan, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Gedung OJK di Maluku, dan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Ada pula proyek Waskita yang sudah diresmikan terletak di Kota Solo, Jawa Tengah yaitu Masjid Sheikh Zayed Solo.

Peresmian saat itu dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab.

Ada pula Masjid Baiturrahman Semarang yang sudah diresmikan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin. Sedangkan pada tahun 2023 ini proyek Waskita yang sudah diresmikan itu seperti CMU 3 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Kawasan Suci Pura Besakih yang diresmikan Presiden Joko Widodo.

Sementara untuk di luar negeri, Perseroan pernah membangun King Abdullah Makkah Extension (KAME) yang berada di Tanah Suci Makkah. Dalam proyek ini, Perseroan menambahkan tingkatan lantai di Masjidil Haram dari tiga lantai menjadi 9 lantai.

Tak hanya di Masjidil Haram saja, di negara Raja Abdullah ini, Waskita juga pernah membangun King Abdullah Financial District (KAFD). “KAFD merupakan sebuah pusat keuangan untuk Arab Saudi. Bangunan ini juga merupakan bangunan hijau dan bangunan hemat energi. Bangunan ini juga menggunakan LED sebagai lampu penerang di area gedungnya,” kata Senior Vice President Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita.

Perseroan juga dipercaya membangun Abu Dhabi Financial Centre-Podium & Stock Exchange yang berlokasi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Selain itu, Perseroan merupakan salah satu BUMN Karya yang ikut andil dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ada 6 proyek yang didapatkan Perseroan di IKN, seperti Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4, Tol IKN Segmen 5A, Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung, Kementerian Koordinator 3, Kementerian Koordinator 4, dan IPAL 123.

Hingga saat ini, Perseroan terus mengebut pembangunan proyek-proyek tersebut. Tentunya dengan memperhatikan segi kualitas dan kuantitas proyek yang sedang dibangun.

Proyek Sekretariat Presiden, Proyek Kemenko 3 dan Kemenko 4 mempunyai keunggulan bahwa Perseroan menerapkan sistem smart forest city dan benar-benar mengoptimalkan lahan yang ada.

“Penebangan pohon sebatas pada lahan yang dibangun gedung saja. Lalu pada lereng-lereng, Perseroan Kembali menanami tumbuh-tumbuhan agar tak terjadi deforestasi yang cukup besar. Tentunya kami optimis proyek-proyek tersebut akan selesai di triwulan I tahun 2024 dengan hasil yang bagus dan berkualitas,” harap Ermy Puspa Yunita.

Untuk keseluruhan, total nilai kontrak di IKN yang sudah didapat Perseroan sebesar Rp4,16 Triliun.

Sedangkan sejak Januari hingga Maret 2023 ini, Perseroan sudah mendapatkan nilai kontrak baru (NKB) sebesar 4,05 Triliun atau sebesar 20% dari target nilai kontrak baru di tahun 2023.

NKB tersebut didapatkan salah satunya dari proyek di Luar Negeri, yang berasal dari proyek pembangunan Bandara Internasional President Nicolau Lobato yang ada di Timor Leste dengan total nilai kontrak Rp1.1 Triliun.

Setelah sukses menyelesaikan proyek Bandara Suai dan jalan Sakato – Noefafan yang rampung pada 2020, Waskita kembali dipercaya Pemerintah Timor Leste pada tahun 2022 untuk mengerjakan proyek Jalan Noefefan – Oenuno di Oé-Cusse, Timor Leste senilai 22,1 juta dolar AS atau setara dengan Rp 322 milliar. Per Maret tahun ini, progressnya sudah mencapai 23,75%.

“Rencananya pada tahun 2024 mendatang tepatnya bulan Maret, proyek ini akan rampung dikerjakan,” tutur Ermy Puspa Yunita.

Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proyek – proyek yang sedang dikerjakan dengan tepat waktu dan selalu menjunjung tinggi Quality, Safety, Health, and Environment (QHSE).

Perseoran juga bertekad untuk menjadi kontraktor terkemuka dengan pengembangan ESG yang maju dengan membangun ekosistem yang berkelanjutan dengan kualitas tinggi melalui implementasi QSHE yang ketat.

Wow, Laba Bersih Pertamina Rp56 Triliun

Ali Ramadan 26 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Sepanjang 2022, Pertamina Group telah berkontribusi terhadap penerimaan negara mencapai Rp307,2 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus.

PT Pertamina berhasil membukukan kinerja positif untuk periode tahun 2022 dengan mencatatkan laba bersih sebesar US$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun. Raihan tersebut meningkat 86% dari laba perusahaan pada tahun 2021.

Di tengah kondisi volatilitas harga minyak dan dinamisnya nilai tukar Rupiah, Pertamina terbukti tetap dapat meningkatkan kinerja tahun 2022 dengan melakukan berbagai upaya baik secara operasional maupun finansial.

Sepanjang 2022, Pertamina Group telah berkontribusi terhadap penerimaan negara mencapai Rp307,2 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus.

Jumlah setoran ke negara ini meningkat 83% dibandingkan tahun 2021. Adapun khusus setoran pajak, Pertamina pada tahun 2022 telah membayarkan pajak sebesar Rp219,06 triliun, meningkat 88% dibandingkan tahun 2021.

“Pencapaian ini tentu berkat kerja bersama seluruh Perwira Pertamina. Kinerja positif ini juga tentu tidak terlepas dari dukungan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Jakarta.

Pertamina, dengan komitmen untuk selalu bertumbuh, telah berhasil meningkatkan kinerja operasional tahun 2022 di semua Subholding.

Produksi minyak dan gas mencapai 967 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau tumbuh 8% dari pencapaian 2021, produksi kilang mencapai 313,9 juta BBL atau tumbuh 6%, realisasi penjualan produk BBM dan Non-BBM mencapai 97,86 juta KL atau tumbuh 5%, efektivitas pengangkutan muatan kapal Pertamina mencapai 89% atau tumbuh 3%, produksi listrik dari Geothermal dan new renewable energy lainnya mencapai 4.659 GWh, pemasangan jaringan gas rumah tangga mencapai 254.063 sambungan rumah tangga atau tumbuh 4.760%.

Pertamina sangat mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.159/2022 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana kompensasi.

Dengan perubahan PMK tersebut Pemerintah melakukan percepatan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp319,81 triliun (termasuk pajak) yang terdiri atas piutang 2019 – 2021 sebesar Rp83,41 triliun (termasuk pajak) dan periode sampai dengan Triwulan III 2022 sebesar Rp236,40 triliun (termasuk pajak).

Pembayaran dana kompensasi tersebut berdampak kepada perbaikan arus kas operasi sehingga rasio-rasio keuangan dapat terjaga dengan baik pada kinerja tahun 2022.

Dalam memitigasi pergerakan nilai tukar kurs yang dinamis, Pertamina secara aktif melakukan transaksi lindung nilai dan penyeimbangan akun moneter yang berhasil memitigasi risiko nilai tukar sebesar US$657 juta.

Pertamina juga telah melakukan upaya-upaya untuk menekan biaya bunga atas pinjaman yang meningkat akibat dampak dari fluktuasi Indonesia Crude Price (ICP) dengan optimalisasi pengelolaan dana secara konsolidasi dan melakukan early repayment saat dana kompensasi telah diterima. Upaya ini menghasilkan penghematan atas biaya bunga secara konsolidasian sebesar US$466,75 juta.

Sebagai upaya untuk memitigasi volatilitas harga minyak mentah dunia, Pertamina melakukan penghematan melalui lindung nilai komoditas, strategi inventory management yang optimal, serta optimalisasi penggunaan minyak mentah domestik.

Selama tahun 2022, Pertamina berhasil melakukan pengendalian penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sehingga realisasi penyaluran berada di bawah kuota yang ditetapkan Pemerintah.

Realisasi penyaluran JBT Solar adalah 17,5 juta KL vs kuota 17,6 juta KL dan realisasi penyaluran JBKP Pertalite adalah 29,5 juta KL vs kuota 29,9 juta KL.

Pertamina terus berupaya agar BBM bersubsidi dikonsumsi oleh yang berhak melalui berbagai program antara lain digitalisasi SPBU, penggunaan dashboard berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan distribusi BBM Bersubsidi di SPBU secara real time, mendorong masyarakat mendaftar Program Subsidi Tepat melalui website, dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

Dalam hal efisiensi, Pertamina telah melaksanakan program efisiensi di seluruh Pertamina Group yang berkontribusi pada penghematan sebesar US$838,4 juta.

Program-program tersebut di antaranya program penghematan biaya transportasi & handling minyak mentah di Subholding Upstream, optimasi biaya pengadaan minyak mentah dan ekspor produk di Subholding Refining & Petrochemicals, efisiensi pengadaan impor BBM di Subholding Commercial & Trading, optimasi biaya sewa kapal di Subholding Integrated Marine Logistics, dan sentralisasi serta penghematan pengadaan barang dan jasa di Holding Pertamina dan subholding PNRE, serta liability management di subholding Gas.

Pertamina terus mengajak masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM yang ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan masyarakat untuk mengurangi emisi karbon dan melestarikan bumi.

Pertamina juga menyadari bahwa tantangan tahun 2023 tidak lebih mudah dibandingkan 2022.

“Oleh karena itu, Pertamina tetap akan menjaga dan meningkatkan kinerjanya serta memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Pertamina akan terus berkomitmen memenuhi kebutuhan energi, serta menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional,” pungkas Nicke.

Soal Energi Bersih, PLN Gandeng Siemens Energy

Bintang Muhammad Ramadhan 26 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Siemens Energy dalam rangka kerja sama dan implementasi teknologi energi berkelanjutan.

Kolaborasi ini dijalin dalam rangka mengakselerasi transisi energi di tanah air.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan kedua belah pihak akan bekerja sama dalam menyukseskan transisi energi di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah studi kelayakan awal untuk menyertakan anak perusahaan dan perusahaan afiliasi masing-masing.

“Kami mengapresiasi Siemens Energy selaku perusahaan global yang akan membawa teknologi terbarunya dalam program energi hijau dan dekarbonisasi ini. Kolaborasi ini searah dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mereduksi emisi karbon sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi,” jelas Darmawan.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo menyampaikan melalui kerja sama ini akan ada peningkatan kapasitas pegawai di PLN untuk mengembangkan teknologi energi berkelanjutan. Hal ini merupakan langkah penting PLN dalam rangka mengurangi ketergantungan akan energi fosil.

“Di tengah cepatnya peningkatan demand energi dewasa ini, pengembangan teknologi berkelanjutan adalah langkah besar yang diambil PLN untuk meningkatkan ketahanan energi domestik,” ujar Hartanto.

Hartanto memaparkan, setelah peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) di KTT G20, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya pengembangan sektor energi yang adil dan terjangkau bagi masyarakat. Tujuannya ialah mencapai target net zero emission di tahun 2060.

Hartanto berharap dengan dukungan dan kolaborasi Siemens Energy yang merupakan perusahaan teknologi terdepan di kancah global, implementasi teknologi berkelanjutan bisa segera terwujud di Indonesia.

“Semoga kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan keuntungan untuk semua pihak. Hal ini juga menjadi cerminan bahwa kita bersama-sama untuk maju demi menciptakan masa depan yang lebih baik,” tutup Hartanto.

Bandara Juanda Bisa Layani Jamaah Haji pada Mei 2023 Waskita Bandara Juanda Bisa Layani Jamaah Haji pada Mei 2023

Bandara Juanda Bisa Layani Jamaah Haji pada Mei 2023

Ali Ramadan 26 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Percepatan penyelesaian overlay 1,5 bulan dengan PG 76 dengan hasil yang berkualitas untuk melayani embarkasi Haji bulan Mei langsung dari Surabaya ke Mekkah.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kode saham: WSKT. Memastikan bahwa Bandara Juanda dapat melayani jemaah Haji dari Surabaya menuju Makkah, pada mei 2023.

Hal ini menyusul hasil kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait Pengerjaan Overlay Runway Bandara Internasional Juanda di Surabaya, Jawa Timur didampingi oleh Director of Operation I & QSHE Perseroan I Ketut Pasek Senjaya Putra dan juga Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi.

Dalam kunjungannya tersebut, Budi Karya Sumadi mengatakan hasil dari pengerjaan aspal overlay di runway Bandara Internasional Juanda sangat baik dan terbukti berhasil. Padahal menggunakan performance grade (PG) 76.

Di tempat lain, overlay yang menggunakan PG 76 terbilang kurang memenuhi spesifikasi untuk diterapkan. Pasek menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri Budi Karya Sumadi dan Waskita berkomitmen siap menjadi benchmark untuk pengerjaan overlay runway.

“Alhamdulillah, Beliau puas dengan hasil pekerjaan Kita dan berharap Waskita menjadi benchmark untuk pengerjaan overlay runway menggunakan aspal PG 76 yang akan menjadi standar untuk pekerjaan pengaspalan bandara di Indonesia,” kata I Ketut Pasek Senjaya Putra.

“Percepatan penyelesaian overlay 1,5 bulan dengan PG 76 dengan hasil yang berkualitas untuk melayani embarkasi Haji bulan Mei langsung dari Surabaya ke Mekkah. InsyaAllah Waskita bisa,” lanjut Pasek.

Pasek juga berharap agar pembangunan yang dilakukan Waskita ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pengguna moda transportasi udara. “Tentunya Kami berharap hasilnya akan baik dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ucap Pasek.

Kunjungan Budi Karya Sumadi ke Bandara Internasional Juanda di Surabaya, Jawa Timur ini juga sebagai pengecekan semua infrastruktur telah siap menghadapi lonjakan dari para pemudik yang akan melakukan kegiatan mudik di Lebaran 2023 ini.

Selain mengerjakan proyek dari overlay runway Bandara Internasional Juanda, Perseroan juga mengerjakan proyek pavement runway service performance Bandar Udara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau.

Dalam menjalankan proses bisnisnya terutama di proyek, Waskita selalu menjunjung tinggi quality, safety, health, and environment (QSHE).

Perseroan juga bertekad untuk menjadi kontraktor terkemuka dengan pengembangan ESG yang maju dengan membangun ekosistem yang berkelanjutan dengan kualitas tinggi melalui implementasi QSHE yang ketat.

Mau Mengadu ke Presiden? Ini Caranya SP4N-LAPOR!

Mau Mengadu ke Presiden? Ini Caranya

Farah Akhmad 26 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Masyarakat dapat memanfaatkan platform SP4N-LAPOR! untuk mengadu ke Presiden, Wapres, dan Mensesneg RI.

Pemerintahan Joko Widodo membuka ruang bagi masyarakat jika ingin menyampaikan kritikan maupun laporan terhadap kebijakan yang digulirkan pemerintah.

Pengaduan itu juga sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang tetap berorientasi pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada Presiden, Wakil Presiden (Wapres), serta Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg).

Apa saja saluran aduan tersebut? Pengaduan atau saran masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun dikirimkan melalui pos atau surat elektronik.

Seperti dikutip dari akun Twitter Kemensetneg RI, ada beberapa syarat dan tata cara penyampaian pengaduan kepada Presiden, Wapres, dan Mensesneg.

Hal yang utama, aduan itu memiliki substansi permasalahan yang merupakan urusan dan kewenangan pemerintahan. Masyarakat dapat mengadukan permasalahan melalui pos ke alamat Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta 10110.

Atau, dapat juga mengadukan melalui surat elektronik atau e-mail di alamat dumas@setneg.go.id dan persuratan@setneg.go.id.

Pengaduan masyarakat disampaikan secara tertulis, dengan mengikuti format dan ketentuan sebagai berikut:

Pengaduan secara tertulis dan disertai tanda tangan beserta nama jelas;
Pengaduan ditujukan kepada Presiden, Wapres, dan/atau Mensesneg RI. Masyarakat dapat memilih dan bukan bersifat tembusan;
Pengaduan dilengkapi dengan identitas yang jelas. Substansi permasalahan yang diadukan dialami sendiri oleh pengadu. Jika pengaduan diwakilkan, maka harus disertai dengan surat kuasa bermeterai;
Kronologi permasalahan yang diadukan lengkap, jelas, dan rasional;
Pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sesuai dan jelas. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
Jangan lupa disertai bukti dalam bentuk dokumen cetak maupun digital, seperti dokumen atau rekaman, foto dokumentasi, sertifikat atau bukti kepemilikan sah, kontrak atau perjanjian, laporan hasil pemeriksaan, atau bukti lainnya yang sesuai dengan permasalahan.

Selanjutnya, aduan masyarakat yang masuk akan dianalisis kembali apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Adapun, semua pengaduan yang ditujukan kepada Presiden, Wapres, dan Mensesneg RI akan ditangani sesuai level kewenangan penyelesaian substansi permasalahan. Pihak kementerian/lembaga terkait yang menangani langsung penyelesaian persoalan yang diadukan masyarakat itu.

Satu hal, proses pengaduan tersebut tidak dipungut biaya apa pun. Gratis.

Bagaimana memantau proses laporannya? Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg telah menyediakan nomor WhatsApp untuk memudahkan pemantauan aduan masyarakat.

Masyarakat dapat menghubungi nomor 0813-111-7426 untuk mengetahui perkembangan pengaduan. Nomor penggunaan WhatsApp itu memang hanya dikhususkan untuk mengetahui perkembangan sebuah pengaduan.

Selain secara tertulis dan diajukan langsung kepada Presiden, Wapres, serta Mensesneg RI, masyarakat juga dapat memanfaatkan platform SP4N-LAPOR! atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat untuk mengadu.

SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal.

Kanal SP4N-LAPOR! ini dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik dan sudah terintegrasi dengan Kanal Pengaduan Masyarakat Kemensetneg RI.

Adapun, pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dapat dilakukan melalui laman lapor.go.id, SMS 1708 khusus untuk Telkomsel, Indosat, dan Tri, media sosial Twitter @lapor1708, serta aplikasi SP4N-LAPOR!.

Platform ini telah terhubung dengan 34 kementerian, 96 lembaga, serta 493 pemerintahan daerah di Indonesia.

Pengaduan melalui kanal SP4N-Lapor memudahkan masyarakat lantaran platform ini menyediakan fitur anonim untuk pelapor, bersifat rahasia, dan masyarakat dapat meninjau langsung tindak lanjut dari laporan.

Blibli & Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Berkolaborasi Blibli BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Blibli & Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Berkolaborasi

Krisna Arjun 25 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Berkomitmen menjadi ekosistem perdagangan omnichannel halal dan gaya hidup terpercaya di Indonesia, PT Global Digital Niaga (‘Blibli’; ‘Perseroan’; kode saham BEI: ‘BELI’) Blibli menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Ini adalah bentuk dukungan Blibli untuk mengakselerasi terciptanya ekosistem perdagangan halal. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJPH dengan Blibli yang dilaksanakan pada Rabu, 12 April 2023 di Kantor BPJPH.

“Melalui sinergi ini, Blibli menjadi e-commerce pertama yang kredibel dalam menyediakan berbagai macam produk halal, menyediakan seller yang amanah, menyediakan layanan gudang halal dan tim audit khusus yang memonitoring produk-produk halal.

Selain itu, Blibli akan memiliki bank data produk halal terintegrasi dengan BPJPH dan bertindak sebagai fasilitator bagi seller dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya,” ungkap Kusumo Martanto, CEO & Co-Founder Blibli.

Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim paling banyak di dunia dengan potensi ekonomi industri halal tanah air yang menjanjikan.

Hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menargetkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, sekaligus kiblat industri fashion dunia di tahun 2024.

“Kami mengapresiasi langkah Blibli sebagai salah satu pelaku e-commerce Indonesia yang berkomitmen untuk mengintegrasikan data produk halal dan memfasilitasi seller dalam mendapatkan sertifikasi halal,” kata Dr. Muhammad Aqil Irham selaku Kepala BPJPH.

“Di Oktober 2022 sendiri kami mencatat peningkatan untuk pendaftaran produk halal 2.5x dari tahun sebelumnya,” tambahnya.

Hal ini menjadi indikator positif dukungan Blibli terhadap target pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia tahun 2024.

Ke depannya BPJPH berharap sinergi ini dapat mengoptimalkan peranan yang berbeda-beda, untuk satu tujuan yang sama, menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal nomor satu dunia.”

Sejak 2019, Blibli telah meluncurkan Blibli Hasanah, sebuah kanal khusus yang menghadirkan ragam kurasi produk halal yang disertai dengan sistem operasional penanganan produk dari hulu ke hilir yang halal.

Hingga akhir tahun lalu, di Blibli Hasanah telah tersedia sembilan sub-kategori produk dengan 54.000 seller dan kenaikan transaksi sebanyak 9,9 kali lipat.

Dukungan Blibli terhadap pemerintah dalam mewujudkan industri Halal di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2019 saat Blibli melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah).

Hingga saat ini Blibli menjadi satu-satunya platform perdagangan yang tergabung dalam Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengakselerasi kemajuan UMKM Industri Halal berbasis ekosistem digital.

“Dalam mendukung program implementasi produk wajib Halal 2024, kami harap penandatanganan nota kesepakatan ini bisa menjadi awal untuk langkah yang lebih besar lagi dalam memberikan rasa aman bagi pelanggan ketika berbelanja produk di Blibli Hasanah.” tutup Kusumo Martanto.

Kementerian ESDM Tetapkan Harga Batubara Acuan

Monica Putri 25 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk bulan April.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 71.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan April Tahun 2023.

Dalam regulasi tersebut, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,58% (dua belas koma lima puluh delapan persen), total sulphur 0,71% (nol koma tujuh puluh satu persen), dan Ash 7,58% (tujuh koma lima puluh persen) ditetapkan pada angka USD265,26 per ton.

“Harga ini digunakan sebagai HBA acuan selama bulan April ini dalam penentuan tarif royalti dan pada perhitungan HPB kalori >6000,” ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agung Pribadi, di Jakarta.

Selanjutnya, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 5.200 kcal/kg GAR, Total Moisture 23,12% Total Sulphur 0,69%), dan Ash 6%.

Penetapan yang dikategorikan HBA I digunakan sebagai HBA acuan pada perhitungan HPB kalori > 5.200 – 6.000. “HBA I ini ditetapkan di level USD102,53 per ton,” ujar Agung.

Terakhir, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 4.200 kcal/kg GAR, Total Moisture 35,29%, Total Sulphur 0,2% dan Ash 4,21% diperoleh angka sebesar USD87,81 per ton. “HBA II digunakan sebagai HBA acuan pada perhitungan HPB kalori <=5.200,” sebutnya.

Sebelumnya Agung mengungkapkan, formula penetapan HBA pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan harga batubara acuan yang dapat diterima oleh pasar dengan mempertimbangkan penerimaan negara.

“Pertimbangan ini jadi dasar diperlukannya menerbitkan peraturan terkait harga berdasarkan mekanisme pasar,” jelas Agung di Jakarta, Sabtu (17/3) lalu.

Agung menambahkan, HBA dibentuk dari rata-rata realisasi harga jual batubara dua bulan sebelumnya, dengan proporsi 70% dari realisasi harga satu bulan sebelumnya.

Di samping itu, pembentukan HBA diambil dari 30% realisasi harga dua bulan sebelumnya berdasarkan data realisasi penjualan batubara yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan pada saat pemenuhan kewajiban pembayaran royalti batubara.

Mencari Capres Independen Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu 1

Mencari Capres Independen

Hedi Batubara 25 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Capres Independen adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Karena capres saat ini lebih di dominasi oleh partai politik. Atau gabungannya.

Kedaulatan rakyat saat ini telah di bajak oleh partai politik. Partai politik saat ini bukan lagi wakil rakyat. Partai politik saat ini adalah wakil partainya. Bukan wakil rakyat.

Mencermati perkembangan pencapresan saat ini. Sangat tidak sehat jika capres hanya oleh parpol dan gabungan parpol tanpa melibatkan Rakyat. Sedangkan rakyat tidak dilibatkan dalam penentuan capres.

PT 20% telah membunuh demokrasi dan membunuh kedaulatan rakyat untuk menentukan capres yang dikehendaki rakyat.

PT 20 % membuat rakyat memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. PT 20% ibarat capres yang di kemas dalam karung.

Saat pilpres baru kucing2 itu di jual ke Rakyat dengan berbagai cara untuk raih dukungan dan pilihan. Rakyat tidak di libatkan untuk menentukan capres siapa yang akan dipilih.

Karena sesuai konsitusi: kedaulatan di tangan rakyat. Maka sejak proses penentuan capres. Rakyat harus dilibatkan dalam penentuan capres.

Keran untuk membuka partisipasi rakyat untuk berdaulat adalah dengan melibatkan rakyat dalam penentuan capres. Bukan capres yang ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti saat ini.

Penentuan capres independen adalah suatu keharusan sesuai amanat konsitusi. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat pula yang menentukan dan menyeleksi siapa capres yang diinginkan oleh rakyat untuk kelak dipilih sebagai presidennya.

Kalau pemilihan bupati, walikota dan gubernur dapat diikuti oleh calon independen. Maka penentuan dan ikut serta capres independen adalah keharusan konsitusi dan demokrasi.

Mahkamah Konsitusi perlu buka keran untuk perwujudan capres independen. Setelah MK memenangkan gugatan calon gubernur, calon walikota, calon bupati dari independen.

Dengan hadir nya calon independen capres. Maka rakyat dapat mewujudkan kedaulatan nya melalui capres independen di tengah kekecewaan rakyat atas arogansi parpol saat ini yang hanya mengutamakan kepentingan parpolnya saja. Dan mengabaikan kepentingan rakyat dan kedaulatannya.

Saatnya capres independen muncul sebagai jawaban atas mati nya demokrasi dan kedaulatan rakyat oleh aogansi parpol saat ini.

Pemimpin bangsa saat ini seperti: La Nyalla Mattalitti, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, dll yang banyak diharapkan oleh rakyat dapat tampil sebagai capres independen.

Dan perlu disadari bahwa calon presiden perorangan sudah ada dalam sejarah bangsa sebelum munculnya Malumat X oleh Bung Hatta.

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan

IPW Minta Kapolri Nonaktif Kapolda Kaltara Irjen Pol. Daniel Aditya IMG_20230425_105555

IPW Minta Kapolri Nonaktif Kapolda Kaltara Irjen Pol. Daniel Aditya

Hedi Batubara 25 April 2023

JAKARTA MoneyTalk – Kapolri harus menegakkan marwah institusi dan tidak membiarkan dugaan pelanggaran Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya dalam kasus pencopotan Kabidpropam Polda Kaltara Kombes Teguh Triwantoro. Pasalnya, pencopotan itu diduga terkait dengan dukungan Kabidpropam Polda Kaltara dalam proses pemeriksaan Paminal Mabes Polri atas adanya pengaduan masyarakat yang diperas oleh Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona T. PP Siregar dan Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Mhd. Khomaini.

Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona merupakan mantan Kapolres Bulungan melalui surat telegram Kapolri nomor: ST/2776/XII/KEP/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan dilantik Kapolda Kaltara pada 21 Januari 2023 menjadi Kapolres Tarakan. Kemudian Kapolda Kaltara memutasi Wakapolres Bulungan Kompol Muhammad Husni dan Kasatreskrim Bulungan Iptu Mhd. Khomaini ke Polres Tarakan, dipersatukan kembali dengan AKBP Ronaldo Maradona T. PP Siregar yang melantik langsung pada 8 Februari 2023 sebagai Pejabat Utama Polres Tarakan, Polda Kaltara.

Kemudian, selang delapan hari setelah dilantik, pada tanggal 16 Februari 2023 Kapolres Tarakan menangkap Kapal BBM dengan alasan BBM ilegal dan kemudian pengusahanya disuruh menyiapkan uang senilai Rp 1,5 Milyar.

IPW mendapatkan informasi dan data bahwa Paminal Mabes Polri dibantu Kabidpropam Polda Kaltara Kombes Teguh Triwantoro telah menyita barang bukti elektronik yang beberapa sequen gambar telah diterima IPW menampilkan adanya dua orang berinisial AB dan AL pada tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 10.35 WITA datang ke kantor Polda Kaltara membawa tas ransel diduga berisi uang ke arah ruang Kapolda Irjen Daniel Aditya. Namun, setelah keluar dari ruang kapolda, tas ransel yang diduga berisi uang tersebut tidak nampak dibawa lagi.

Pengusaha AB dan AL membawa uang dalam kaitan ditangkapnya kapal yang diduga mengambil/membeli BBM ilegal pada tanggal 16 Februari 2023 yang menurut mereka, BBM tersebut diambil dari kapal suply dari grup usaha yang sama.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Polres Tarakan. Anehnya, saat proses penangkapan itu, pengusaha diminta menyiapkan dana untuk diserahkan pada Kapolda dan Kapolres Tarakan.

IPW mendapat informasi bahwa akibat adanya pemerasan tersebut, pengusaha itu mengadu ke Kadivpropam Mabes Polri sehingga diturunkan tim Paminal Polri yang dibantu Kabidpropam Polda Kaltara untuk menyita Barang Bukti elektronik yang merekam kedatangan pengusaha AB dan AL ke kantor Kapolda Kaltara dengan membawa Ransel berisi uang.

IPW juga mendapatkan data adanya penarikan dana oleh pengusaha AB pada tanggal 20 Februari 2023 dan 21 februari pagi yang ditarik dari Bank Mandiri sejumlah 1.7 Milyar dimana sebagian dibawa dalam tas ransel ke ruang kerja Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya.

Sebelumnya, Kabidpropam Kaltara Kombes Teguh Triwantoro sedang melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan Iptu Mhd. Khomaini selaku Kasatreskrim Polres Bulungan sebelum pindah sebagai Kasatreskrim Polres Tarakan yang dilaporkan oleh pengadu advokat dari Syamsudin Associates. Hasilnya, Iptu Mhd. Khomaini terbukti telah menerima sejumlah uang dari klien Pengadu. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan barang bukti itu akan diserahkan ke Subbidwabprof Bidpropam Polda Kaltara guna ditingkatkan prosesnya melalui pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri. Namun, sebelum dilakukan pemeriksaan dalam sidang Kode Etik Profesi Polri ternyata Kabidpropam telah dicopot dan diganti.

Oleh karena itu, IPW mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membasmi praktek pemerasan oleh oknum polisi di Polres Tarakan dan menindak tegas Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona T. PP Siregar, AKP Mhd Khomaini S.I.K , S.Tr.K dan juga Kapolda Kaltara yang melakukan dugaan penyalah gunaan kewenangan berindikasikan pidana lantaran adanya pemerasan dan gratifikasi dari pengusaha. Serta Kapolri harus memerintahkan Kadivpropam Polri untuk menarik kasus tersebut ke Mabes Polri dan dilakukan Sidang Etik secepatnya untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan rasa keadilan masyarakat. IPW juga mendapatkan informasi adanya empat kali demo masyarakat terdiri dari Pengusaha dan Mahasiswa yang ditujukan kepada Kapolres Tarakan karena adanya dugaan pemerasan terhadap pengusaha dan masyarakat oleh oknum di Polres Tarakan.

Bahkan, dugaan pidana adanya korupsi ini telah diadukan ke KPK melalui pengaduan masyarakat KPK. Sementara pihak KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat telah menjawab laporan tersebut yang isinya: “Pengaduan Saudara telah diregister dengan nomor 2023-E-01799. Pengaduan Saudara telah kami teruskan kepada petugas terkait untuk dilakukan penelaahan terlebih dahulu”.

Tapi, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari pihak KPK terhadap aduan Korupsi yang melibatkan Kapolda Kaltara, Kapolres Tarakan dan Kasatreskrim Polres Tarakan tersebut.

Untuk itu, IPW mendesak dilakukan penonaktifan sementara pada Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona T.PP Siregar, Kasatreskrim AKP Mhd. Khomaini dan Kapolda Kaltara Irjen Pol. Daniel Aditya agar pemeriksaan berjalan dengan objektif, tranparan dan akuntabel. Pemeriksaan yang sama juga dilakukan terhadap Kombes Teguh Triwantoro agar didapatkan fakta sesungguhnya dari kisruh di Polda Kaltara tersebut.

Salam
Sugeng Teguh Santoso
Ketua Indonesia Police Watch