Blog - Laman 595 dari 630 -

Neraca Dagang Maret 2023 Tembus US$2,91 Miliar pelabuhan bongkar muat pelindo

Neraca Dagang Maret 2023 Tembus US$2,91 Miliar

Ali Ramadan 22 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus selama 35 bulan berturut-turut hingga Maret 2023.

Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2023 mencapai US$2,91 miliar.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan surplus neraca dagang didapatkan dari nilai ekspor yang mencpai US$23,5 miliar miliar dan impor mencapai US$20,59 miliar.

“Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekspor secara mtm tertinggi pada bulan Maret. Namun, pertumbuhan ekspor Maret 2023 jauh lebih rendah dibandingkan 2022 dan 2021,” katanya dalam konferensi pers, Senin (17/4/2023).

Imam mengatakan total nilai ekspor Indonesia pada Maret 2023 mencapai US$23,5 miliar atau naik 9,89 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

Secara tahunan, Imam mengatakan nilai ekspor pada Maret 2023 mengalami kontraksi sebesar 11,3 persen (year-on-year/yoy).

Jika dirincikan, ekspor migas masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 4,76 persen yoy dan ekspor nonmigas tumbuh sebesar 11,70 persen yoy.

“Meskipun secara bulanan nilai ekspor mengalami kenaikan, namun kinerja ekspor mengalami penurunan kinerja yang siginifikan pada Maret 2023,” jelasnya.

Nilai impor Indonesia Maret 2023 mencapai US$20,59 miliar, naik 29,33 persen dibandingkan Februari 2023 (mtm). Namun, realisasi tersebut turun 6,26 persen dibandingkan Maret 2022 (yoy).

Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–Maret 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang modal US$896,5 juta (10,50 persen) dan barang konsumsi US$125,5 juta (2,73 persen). Namun, bahan baku/penolong turun US$2.884,0 juta (6,60 persen).

Harga Referensi CPO Menguat File picture of a worker collecting palm fruit at a plantation in Langkat

Harga Referensi CPO Menguat

Ali Ramadan 22 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Harga Referensi (HR) produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPD-PKS) atau biasa disebut Pungutan Ekspor (PE) untuk periode 16–30 April 2023 adalah USD 932,69/MT.

Nilai ini meningkat sebesar USD 34,40 atau 3,83 persen dari periode 1–15 April 2023 yang tercatat USD 898,29/MT.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 922 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit periode 16–30 April 2023.

“Saat ini HR CPO mengalami peningkatan yang menjauhi ambang batas sebesar USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini maka pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 124/MT dan PE CPO sebesar USD 100/MT untuk periode 16–30 April 2023,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

BK CPO periode 16–30 April 2023 merujuk pada kolom angka 7 lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar USD 124/MT. Sementara itu, PE CPO periode tersebut merujuk pada lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. Nomor 154/PMK.05/2022 sebesar USD 100/MT. Nilai BK dan PE CPO tersebut meningkat dibanding periode 1–15 April 2023.

Peningkatan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah peningkatan permintaan CPO seiring dengan membaiknya perekonomian di negara importir utama CPO, yaitu Tiongkok dan India, serta penurunan persediaan CPO di Malaysia.

Faktor-faktor lainnya adalah peningkatan harga minyak nabati lainnya terutama minyak kedelai, kekhawatiran terhadap krisis perbankan, dan rencana pemangkasan produksi minyak mentah dunia oleh negara-negara OPEC mulai Mei hingga akhir tahun 2023.

RUU Pemberantasan Aset Harus Diserahkan Dulu ke DPR ilustrasi uang rupiah

RUU Pemberantasan Aset Harus Diserahkan Dulu ke DPR

Krisna Arjun 22 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi III DPR RI Santoso berharap draf RUU Pemberantasan Aset dapat diserahkan terlebih dahulu ke DPR untuk dibahas, sebelum disampaikan ke publik.

Ia mengingatkan hal itu guna cegah timbulnya kontroversi di tengah masyarakat.

“Dengan didahului rapat paripurna tentang persetujuan dibahasnya RUU itu,” kata Santoso kepada media di Jakarta.

Hal itu agar tidak menimbulkan persepsi terkait isi draf RUU Perampasan Aset yang beredar di publik berbeda dengan draf yang diajukan oleh Pemerintah.

“Ini sering terjadi, dalam sebuah RUU, drafnya belum diterima DPR dan belum dibahas; tapi beredar draf RUU yang berbeda isinya,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Di sisi lain, ia pun mengatakan pihaknya secara terbuka menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari Pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada publik.

“DPR akan sangat welcome jika Pemerintah mengirimkan draf RUU Perampasan Aset, bahwa Pemerintah akan menyerahkan RUU Perampasan Aset itu memberi kejelasan kepada publik,” tambahnya.

Namun, Santoso menyebut bahwa draf RUU Perampasan Aset, yang rencananya akan dikirim Pemerintah tersebut, hingga kini belum diterima oleh DPR. “Memang sampai saat ini, draf RUU itu belum diserahkan oleh Pemerintah ke DPR,” tambahnya.

Sebelumnya, Selasa (18/4/2023), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan draf RUU Perampasan Aset sudah selesai dan akan segera dikirim ke DPR.

“Sudah selesai. Jadi, kemarin rapat internal pemerintah, kementerian dan lembaga, itu sudah kami finalkan dan dalam waktu dekat kami akan kirim ke DPR,” kata Edward di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa.

RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 sebagai bagian dari usulan Pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah akan menyerahkan RUU Perampasan Aset ke DPR sebagai bentuk dari penyelesaian tugas Pemerintah dalam menyusun RUU tersebut. Menkumham Yasonna H. Laoly juga menyampaikan harapannya agar draf RUU Perampasan Aset dapat segera diproses usai Lebaran.

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 3

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal

Rafi Mukarram 22 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap China atas permintaannya untuk menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurutnya, negosiasi penambahan utang KCJB sebesar Rp8,3 triliun dengan pihak kreditur China perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini tengah memutar otak akibat bengkaknya biaya proyek atau cost overrun Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung sebesar USD1,2 miliar. China pun mematok bunga utang sebesar 3,4 persen jauh lebih tinggi dari harapan pemerintah yakni 2 persen.

“Kami menilai, kenaikan biaya konstruksi atau cost overrun terjadi akibat perencanaan proyek yang kurang matang, sehingga selama proyek dijalankan terdapat kenaikan biaya bunga, biaya tenaga kerja, hingga biaya pembebasan lahan,” ujar Awiek sapaan Achmad Baidowi.

“Kondisi tersebut seharusnya sudah tercermin pada saat uji kelayakan proyek dilakukan. Kesalahan dalam perencanaan, tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak BUMN dan pemerintah Indonesia,” lugasnya.

Pihaknya juga menegaskan jika Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara finansial memiliki masa pengembalian investasi yang cukup panjang dan dipastikan dapat memberikan risiko yang sangat besar bagi APBN.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk waspada terhadap skenario debt trap.

“Kami meminta agar Pemerintah waspada terhadap skenario debt trap atau jebakan utang dimana proyek yang membebani BUMN dan anggaran Negara sengaja diciptakan dengan skenario tertentu oleh pihak kreditur sehingga pengelolaan aset strategis nasional pindah ke tangan asing,” sambungnya.

Pihaknya juga menegaskan jika penjamin utang dengan skema APBN bukan solusi ideal saat ini.

“Saat ini APBN sedang mengejar target defisit wajib kembali ke bawah 3% sebelum 2024, sementara belanja perlindungan sosial, pengendalian inflasi, belanja pendidikan dan belanja rutin wajib diprioritaskan pemerintah,” lugasnya.

“Ruang fiskal jelas akan semakin tertekan jika utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijaminkan APBN, meski bentuknya penjaminan tetap ada risiko APBN yang terlibat dalam pembayaran bunga dan cicilan pokok apabila konsorsium Kereta Cepat mengalami kesulitan pembayaran utang,” kata dia.

Menurut anggota DPR RI Dapil Madura ini pemerintah mesti dapat mendesak China agar komitmen dengan kesepakatan awal.

“Proyek Kereta Cepat awalnya adalah Business to Business sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat,” tegas dia.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PPP tersebut meminta pemerintah untuk menaikkan daya tawar terhadap pihak kreditur China dalam mencari jalan keluar hutang Kereta Cepat.

“Pemerintah sebaiknya menawarkan penjaminan melalui aset Kereta Cepat atau pemisahan risiko di PT PII. Masih banyak opsi yang rendah risiko dan tidak menimbulkan tekanan keuangan Negara khususnya ketika risiko gagal bayar tinggi. Pemerintah juga dinilai perlu terus transparan mengungkapkan kepada masyarakat konsekuensi dari tiap skema yang dipilih,” pungkasnya.

PDIP Capreskan Ganjar, Uchok Sky: Pemilih Sudah Bosan Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 1

PDIP Capreskan Ganjar, Uchok Sky: Pemilih Sudah Bosan

Hedi Batubara 21 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerhati Sosial Politik Uchok Sky Khadafi menilai, keputusan Megawati Soekarnoputri menjadikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024 tidak akan berdampak banyak terhadap elektabilitas PDIP.

“Masyarakat pemilih sudah pada fase bosan karena PDIP memimpin selama dua periode ini tidak ada perubahan secara signifikan,” kata dia.

Uchok menambahkan, dipilihnya Ganjar sebagai capres bisa jadi karena PDIP enggan ikut koalisi besar.

“PDIP gengsi harus gabung gerbongnya Golkar dan Gerindra. PDIP ingin dominasi jalannya kekuasaan ke depan sepertinya dan enggan berbagi secara setara dengan parpol lainnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, kata dia, sosok Ganjar Pranowo yang hanya bermodalkan elektabilitas lembaga survei juga belum bisa jadi jaminan bakal memenangkan kontestasi pilpres 2024.

“PDIP gambling pilih Ganjar di tengah adanya resistensi kaum milenial imbas piala dunia U-20 yang gagal kemarin itu. Bakal terjadi konflik internal jika Ganjar gagal jadi capres,” tandasnya. (MT)

Jadi Capres PDIP, Ini Pidato Lengkap Ganjar Pranowo Capres PDIP Ganjar Pranowo

Jadi Capres PDIP, Ini Pidato Lengkap Ganjar Pranowo

Farah Akhmad 21 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya resmi diumumkan sebagai capres dari PDIP.

Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

“Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, menetapkan saudara Ganjar pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Megawati.

Saat mengumumkan hal tersebut Megawati turut didampingi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Usai pengumuman, Megawati menyematkan kopiah hitam pada Ganjar.

Menurut Megawati, mengenakan kopiah merupakan budaya orang Indonesia. Dia pun mengutip pendapat Presiden Soekarno yang menyebut kopiah adalah lambang nasionalisme di mana ada perpaduan nilai nasional dan religius.

Pidato Lengkap Ganjar Pranowo Usai Jadi Capres PDIP

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, rahayu.

Yang sangat kita hormati, kita banggakan, Ibu Ketua Umum, Ibu Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri. Tentu yang terhormat, yang kita banggakan kader terbaik bangsa, terbaik kita semua yang kita semua miliki Bapak Presiden Joko Widodo yang hari ini bertugas sebagai Presiden RI.

Hadir dalam ruang ini, Mas Prananda, Mbak Puan yang sudah menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Ollie terima kasih. Pak Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen terima kasih.

Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang, sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan sebagai kader partai.

Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD PDI-Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, satgas dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran, ini lah momentum buat kita untuk konsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one.

Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati, tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk, membidani lahirnya Badiklat pusat.

Setelah itu partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai dua periode.

Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum PDI-Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

Dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat, mudah-mudahan saya mampu berjuang dengan baik soal itu, sebagai calon presiden RI.

Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dengan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini.

Dengan nilai-nilai kejuangan, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno yang tentu kita sebagai anak-anaknya, anak-anak bangsa selalu menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau sebagai seorang pemikir politik bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil sampai tingkat lokal yang tadi disampaikan bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung.

Seluruh inspirasi dari segala pemikiran-pemikiran Bung Karno ini lah yang kemudian musti kita wujudkan. Tugas belum tuntas. Harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa bagaimana spirit dalam Pembukaan UUD musti kita wujudkan, bagaimana negara ini bisa berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami.

Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Mbak Puan, yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan dua periode.

Mas Nanan terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai perpanjangan tangan di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat.

Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang telah dibangun musti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk terus melanjutkan itu di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu.

Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Insyaallah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh perempuan yang sangat hebat di hari Kartini pada hari ini.

Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idulfitri, mohon maaf lahir batin, mohon dukungannya. Salam Pancasila! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

Ganjar Pranowo Resmi Jadi Capres PDIP Screenshot_20230421_165310_Twitter

Ganjar Pranowo Resmi Jadi Capres PDIP

Bintang Muhammad Ramadhan 21 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya resmi diumumkan sebagai capres dari PDIP.

Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

“Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, menetapkan saudara Ganjar pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Megawati.

Saat mengumumkan hal tersebut Megawati turut didampingi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Usai pengumuman, Megawati menyematkan kopiah hitam pada Ganjar.

Menurut Megawati, mengenakan kopiah merupakan budaya orang Indonesia. Dia pun mengutip pendapat Presiden Soekarno yang menyebut kopiah adalah lambang nasionalisme di mana ada perpaduan nilai nasional dan religius.

Kunjungi Kampung Rusia, Bamsoet Dorong Bali Jadi Tujuan Wisata Turis Digital Nomads IMG-20230421-WA0135

Kunjungi Kampung Rusia, Bamsoet Dorong Bali Jadi Tujuan Wisata Turis Digital Nomads

Hedi Batubara 21 April 2023

BALI, MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi terobosan para pelaku usaha pariwisata Bali dalam menghidupkan kembali pariwisata Bali, pasca pandemi Covid-19.

Sebagaimana dilakukan managemen PARQ Space Hotel yang berada di kawasan yang dikenal sebagai kampung Rusia, Ubud, Bali.

PARQ Space Hotel bukanlah kampung Rusia. Parq Ubub adalah sebuah tempat yang terbuka untuk siapa saja, termasuk masyarakat lokal.

PARQ Space Hotel tidak hanya menyediakan penginapan dan jasa kuliner melalui restoran, namun juga menyiapkan coworking space bagi para turis yang ingin bekerja secara jarak jauh (remote jobs) dari Bali maupun pekerja work from anywhere (WFA) dari Bali. Kedua pelaku remote jobs maupun WFA ini dikenal dengan istilah digital nomads (nomaden digital).

“Sejak September 2022 lalu, Indonesia telah menetapkan bahwa visa tujuan sosial budaya (B211) bisa digunakan bagi warga negara asing/turis digital nomads yang ingin melakukan remote jobs maupun WFA dari Indonesia. Dengan jangka waktu 60 hari dan bisa diperpanjang sampai 180 hari. Khusus untuk Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak akhir 2022 lalu juga sudah mendorong agar Bali, terutama di wilayah Ubud dan Canggu berpotensi untuk menjadi tujuan digital nomads dari Rusia, Inggris dan Jerman,” ujar Bamsoet usai bertemu Owner PARQ Space Hotel I Gusti Ngurah Eka Sidimantra, co-founder and CEO Andre Frey dan General Manager (GM) I Made Dwi Suryapermadi saat mengunjungi PARQ Space Hotel Ubud, Jumat (21/4/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan, setidaknya ada 3,6 juta turis remote jobs yang berpotensi bisa didatangkan ke Bali. Mengingat budaya kerjajarak jauh menjadi semakin populer sejak pandemi Covid-19.

“Kemenparekraf mencatat, pada periode Januari – Agustus 2022 saja tercatat sudah ada 3.017 wisatawan yang menggunakan visa digital nomads. Terobosan yang dilakukan Parq Ubud dengan menghadirkan coworking space, patut diapresiasi dan diikuti pelaku usaha wisata lainnya. Sehingga semakin membuat Bali menjadi rumah yang nyaman. Bukan hanya bagi turis domestik dan internasional yang ingin menikmati keindahan alam, seni, dan budaya Bali saja. Melainkan juga bagi para pelaku digital nomad,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain menjadi destinasi wisata alam dan budaya berkelas dunia, Bali juga telah dikenal sebagai wisata yang menyiapkan konsep MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions tourism).

“Pemandangan alam yang indah, seni dan budaya yang menakjubkan, biaya hidup terjangkau, serta akses internet yang cepat, membuat Bali menjadi destinasi unggulan bagi para digital nomads. Mereka bisa berwisata di Bali, sambil tetap memantau pekerjaan mereka dari jarak jauh,” pungkas Bamsoet. (MT)

Jokowi Gagal: Suara PDIP dan Partai Pendukung Bisa Terpuruk, Kecuali … Mengapa Megawati Jarang Muncul di Pilkada 2024?

Jokowi Gagal: Suara PDIP dan Partai Pendukung Bisa Terpuruk, Kecuali …

Hedi Batubara 21 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Tugas utama Partai Politik seharusnya memperkuat DPR sebagai lembaga legislatif pembuat undang-undang, dan mengawasi pemerintah, presiden dan jajarannya, agar selalu melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang dan konstitusi yang berlaku.

Memang benar, partai politik mempunyai tugas “sampingan”, yaitu mengusulkan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden.

Pada pilpres 2014 dan 2019, PDI Perjuangan (PDIP) mengusung Jokowi, dan berhasil membawa Jokowi menjadi presiden Indonesia dua periode.

Selain PDIP, ada enam partai politik lainnya yang tergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi 2019-2024, yaitu Golkar, PKB, Nasdem, PAN, PPP dan Gerindra.

Masalahnya, prestasi Jokowi selama dua periode terbilang sangat buruk. Jokowi gagal membawa Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.

Pertama, Jokowi gagal memberantas kemiskinan. Jangankan memberantas, sekedar mengurangi kemiskinan saja gagal.

Tingkat kemiskinan selama 2014-2022 hanya turun 1,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 9,57 persen (2022). Sedangkan tingkat kemiskinan 2019-2022 malah naik 0,35 persen, atau naik 1,57 juta orang, dari 24,79 juta orang (2019) menjadi 26,36 juta orang.

Kedua, Jokowi gagal memberantas korupsi. Indeks persepsi korupsi selama delapan tahun (2014-2022) stagnan di skor 34. Indeks persepsi korupsi 2019-2022 bahkan anjlok dari 40 menjadi 34. Semakin rendah indeks korupsi, semakin buruk.

Artinya, korupsi semakin menggila. Tindak pidana pencucian uang tidak terkendali. PPATK menyebut, uang judi ilegal mencapai Rp155 triliun, transaksi mencurigakan di Kemenkeu mencapai Rp349 triliun, dan melibatkan 491 pegawai Kemenkeu.

Kejahatan lingkungan dan tambang ilegal dibiarkan bertumbuh liar dan tidak terkendali.

Yang lebih memprihatinkan, Jokowi gagal menegakkan konstitusi, bahkan terindikasi melanggar konstitusi.

Misalnya, PERPPU No 1/2020 (PERPPU Korona), yang disahkan dengan UU No 2/2020, melanggar Pasal 23 UUD tentang keuangan negara, di mana APBN seharusnya ditetapkan dengan UU, bukan dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Sebagai konsekuensi, APBN 2020, 2021 dan 2022 yang ditetapkan dengan Perpres menjadi tidak sah.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga melanggar konstitusi (bersyarat), sesuai Putusan MK. Tetapi pemerintah malah undangkan lagi melalui PERPPU Cipta Kerja.

Dan masih banyak peraturan dan undang-undang lainnya yang terindikasi melanggar konstitusi.

Kegagalan Jokowi menjadi kegagalan tujuh parpol “koalisi” pendukung pemerintah, khususnya PDIP sebagai parpol pendukung utama.

Sebagai konsekuensi, perolehanan suara PDIP, dan parpol pendukung Jokowi, akan anjlok pada pemilu mendatang.

Karena rakyat akan mengalihkan suaranya kepada parpol “non-pemerintah”, atau parpol baru yang mempunyai sikap antitesa pemerintah.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, PDIP harus berani melakukan koreksi pada pilpres mendatang.

Misalnya dengan mendukung capres harapan rakyat, yang mempunyai visi dan misi berlawanan dengan kebijakan Jokowi yang selama ini terbukti gagal.

Nasdem sebagai partai pendukung Jokowi sudah meninggalkan Jokowi terlebih dahulu. Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres 2024, jauh sebelum Demokrat dan PKS, dua partai “oposisi” saat ini, memberi dukungan kepada Anies.

PDIP sepertinya baru tersadar, bahwa capres hasil pencitraan pasti gagal. Jokowi gagal. Dan capres pencitraan lainnya juga pasti gagal.

Kalau pemilu (pemilihan anggota DPR) tidak bersamaan dengan Pilpres, hampir dapat dipastikan perolehan suara PDIP dan partai politik pendukung akan jeblok, karena kegagalan Jokowi.

Pemilu serentak bisa menyelamatkan perolehan suara PDIP di DPR. Syaratnya, PDIP harus mengusung capres yang mampu mengatasi permasalahan bangsa dewasa ini. Antara lain, memberantas korupsi dan memberantas kemiskinan secara efektif.

Untuk itu, PDIP sempat bersuara, calon pemimpin yang akan datang harus kokoh secara ideologi, visioner, profesional, dan memahami kehendak rakyat.

Rizal Ramli adalah sedikit dari tokoh yang memenuhi kriteria tersebut. Seperti dikatakan Anies, Rizal Ramli tokoh yang konsisten perjuangkan keadilan.

Kalau pilpres bisa diikuti oleh setidaknya Anies Baswedan dan Rizal Ramli, maka siapapun yang menang merupakan kemenangan rakyat Indonesia. (MT)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Kinerja Pendapatan Negara Tunjukan Tren Positif di Triwulan I 2023 Ilustrasi Grafik - Foto- Studiogstock Freepik

Kinerja Pendapatan Negara Tunjukan Tren Positif di Triwulan I 2023

Farah Akhmad 21 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pendapatan negara masih melanjutkan kinerja baik hingga akhir Triwulan I tahun 2023, yaitu tumbuh 29,0% (yoy).

Hingga akhir Maret 2023, Pendapatan Negara mencapai Rp647,2 T atau 26,3% dari target APBN 2023.

Hingga akhir Maret, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp432,25 T atau 25,2% dari Target, tumbuh 33,8% (yoy), didukung dampak implementasi UU HPP.

Berdasarkan jenisnya, seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat, meskipun pada bulan Maret beberapa jenis pajak mengalami kontraksi.

Berdasarkan sektornya, secara agregat seluruh sektor utama tumbuh positif. Pada bulan Maret, beberapa sektor masih tumbuh stabil seperti Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Transportasi, dan Jasa Perusahaan.

Selain itu, Sektor Pertambangan tumbuh signifikan karena beberapa WP menyetorkan PPh Badan Tahunan lebih awal. Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi juga meningkat didorong peningkatan PPh Final.

Sementara, sektor Perdagangan dinilai melambat karena perlambatan PPN DN dan peningkatan restitusi, serta sektor Jasa Konstruksi dan Real Estat melambat karena perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan Pemerintah.

Namun, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di tahun 2023 meningkat 3,15% dibandingkan tahun 2022.

“Jadi artinya Alhamdulillah masyarakat masih terus taat membayar pajak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan dan konstitusi, karena pajak memang berguna untuk masyarakat juga,” ungkap Menkeu.

Selanjutnya, per 31 Maret 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menurun. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan Bea Keluar, sedangkan penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif.

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp72,24 T (23,83% dari Target, turun 8,93% yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 8,84% (yoy), didorong pelemahan kurs Rupiah dan komoditas utama yang masih tumbuh meskipun kinerja impor sudah mulai menurun.

Sementara itu, penerimaan Cukai menurun 0,72% (yoy) disebabkan penurunan produksi Januari 2023 utamanya dari rokok SKM dan SPM Golongan 1. Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 71,66% (yoy) akibat moderasi harga CPO dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.

“Ini konsekuensinya untuk teman-teman bea cukai akan menjadi luar biasa karena berarti akan terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap tindakan untuk hasil tembakau – Kinerja perpindahan dari sisi penindakan akan terus kita jaga karena masyarakat harus dilindungi dari berbagai ancaman dari perdagangan antar negara maupun pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan dan cukai,” tegas Menkeu.

Di sisi lain, kinerja PNBP hingga akhir Maret 2023 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp142,7 T (32,3% dari Target) atau tumbuh 43,7% (yoy).

Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi SDA non-Migas (68,3% dari Target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, serta PNBP Lainnya (39,1% dari Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT.

Pendapatan BLU (21,9% dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN BLU.

Sementara pendapatan KND (9,4% dari Target) stagnan dan pendapatan SDA Migas (23,8% dari Target) turun yang disebabkan adanya penurunan ICP dan lifting minyak bumi.

“Kalau kita lihat dengan penerimaan yang sangat kuat dan belanja yang juga tetap tumbuh namun sesuai dengan prioritas untuk masyarakat, maka kita lihat pembiayaannya dengan tetap menjaga kehati-hatian, fleksibilitas dan akuntabilitas serta pragmatis karena situasi global yang begitu sangat mengalami dinamika yang luar biasa.”

“Kita menjaga dari sisi kebijakan pembiayaan terutama penerbitan surat utang secara hati-hati,” pungkasnya.

Neraca Dagang Maret 2023 Tembus US$2,91 Miliar

Harga Referensi CPO Menguat

RUU Pemberantasan Aset Harus Diserahkan Dulu ke DPR

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal

PDIP Capreskan Ganjar, Uchok Sky: Pemilih Sudah Bosan

Jadi Capres PDIP, Ini Pidato Lengkap Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo Resmi Jadi Capres PDIP

Kunjungi Kampung Rusia, Bamsoet Dorong Bali Jadi Tujuan Wisata Turis Digital Nomads

Jokowi Gagal: Suara PDIP dan Partai Pendukung Bisa Terpuruk, Kecuali …

Kinerja Pendapatan Negara Tunjukan Tren Positif di Triwulan I 2023

Baca Juga Berita Ini

Ustaz Sobri Lubis Ancam Konsolidasi dengan Elemen Masyarakat untuk Makzulkan Gibran

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Anas Urbaningrum Desak Daya Beli Rakyat Diperkuat

Habib Umar Alhamid: KPK Jangan Jadi Pemain Politik, Tuntaskan Kasus Korupsi Lama!

BYAN Bisnis Batu Bara di Indonesia, Donasi Fantastis ke Singapura: Warganet Pertanyakan Keadilan untuk Warga Kalimantan