22 Oktober 2026

Blog

Banjir Perkara Hukum di Bank BJB, CBA Desak Pemegang Saham Evaluasi Direksi dan Komisaris ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

Banjir Perkara Hukum di Bank BJB, CBA Desak Pemegang Saham Evaluasi Direksi dan Komisaris

Hedi Batubara 17 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Bukannya dibanjiri nasabah yang menabung, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) justru disebut menghadapi “banjir” perkara hukum sepanjang 2025.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai banyaknya perkara hukum yang dihadapi Bank BJB menjadi sinyal adanya persoalan yang perlu segera dievaluasi dalam jajaran manajemen perseroan.

“Jumlah perkara hukum yang dihadapi Bank BJB selama tahun 2025 seperti banjir air bah. Ini artinya ada yang salah dalam jajaran manajemen top Bank BJB yang perlu dibenahi dan diganti,” kata Uchok Sky, Senin (17/8/2026).

Menurut Uchok, apabila jajaran manajemen Bank BJB bekerja secara profesional dengan kinerja yang baik, jumlah perkara hukum yang harus dihadapi perusahaan tidak semestinya mencapai ratusan kasus.

Ia menyebut berdasarkan data yang menjadi perhatiannya, terdapat 350 perkara hukum yang dihadapi Bank BJB sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 220 perkara telah selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara 130 perkara lainnya masih dalam proses penyelesaian.

“Kalau jajaran manajemen top Bank BJB bekerja dengan profesional dengan kinerja yang top, tidak mungkin jumlah perkara hukum yang dihadapi Bank BJB sampai sebanyak 350 kasus,” ujar Uchok.

Bagi CBA, tingginya jumlah perkara tersebut bukan hanya persoalan hukum yang harus diselesaikan satu per satu, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola dan kinerja manajemen bank.

Uchok menilai pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk memastikan Bank BJB dikelola dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Karena itu, CBA mendorong seluruh pemegang saham Bank BJB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi dan komisaris.

Pemegang saham tersebut antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan kepemilikan 38,52 persen, Pemerintah Daerah Provinsi Banten 4,95 persen, pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Barat 24,15 persen, pemerintah kota dan kabupaten se-Banten 7,93 persen, serta publik sebesar 24,45 persen.

“Untuk itu, CBA meminta kepada pemilik saham Bank BJB seperti Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemda Provinsi Banten, Pemda kota dan kabupaten se-Jawa Barat, Pemda kota dan kabupaten se-Banten, serta publik untuk segera melakukan pergantian jajaran direktur dan komisaris,” tegas Uchok.

Menurutnya, evaluasi terhadap manajemen tidak semata-mata harus melihat kinerja bisnis dan pertumbuhan perusahaan, tetapi juga bagaimana jajaran pengurus mengendalikan risiko hukum dan memastikan seluruh aktivitas perbankan berjalan sesuai ketentuan.

Banyaknya perkara yang masih berproses juga dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi persoalan yang berpotensi memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank BJB.

CBA pun mendorong pemegang saham menggunakan kewenangan dalam forum korporasi untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai penyebab munculnya ratusan perkara tersebut, status masing-masing perkara, serta langkah manajemen dalam mencegah persoalan hukum serupa kembali terjadi.

Dengan demikian, persoalan 350 perkara hukum tersebut tidak berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas manajemen Bank BJB ke depan.

Refleksi 17 Agustus: Muslim Arbi Sebut Indonesia Berdiri di Atas Fondasi Tauhid Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi

Refleksi 17 Agustus: Muslim Arbi Sebut Indonesia Berdiri di Atas Fondasi Tauhid

Hedi Batubara 17 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, menyampaikan refleksi menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menilai perjalanan 81 tahun Indonesia harus menjadi momentum untuk kembali menghayati fondasi kemerdekaan dan mengevaluasi perjalanan bangsa.

“Atas berkat Rahmat Allah SWT bangsa ini mencapai kemerdekaannya. Itu menjadi bukti sejarah bangsa ini adalah bangsa yang bertauhid atas Rahmat dan Keberkahan-Nya,” kata Muslim Arbi dalam refleksinya, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

Muslim menegaskan, fondasi ketuhanan tersebut menjadi dasar berdirinya negara Indonesia. “Di atas fondasi tauhid itulah bangsa dan negara ini berdiri. Itu artinya, negara ini adalah negara yang berketuhanan, bukan negara sekuler,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perjalanan kekuasaan Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, yang kemudian berlangsung pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto.

Khusus periode 2014-2024, Muslim menilai pemerintahan Joko Widodo meninggalkan sejumlah persoalan, mulai dari peningkatan utang, tekanan terhadap sumber daya alam hingga beban pembangunan infrastruktur.

“Hutang menumpuk. Sumber daya alam terkuras. Pertumbuhan ekonomi yang terseok-seok. Pembangunan infrastruktur yang meninggalkan beban hutang bagi negara dan rakyat,” katanya.

Memasuki pemerintahan Prabowo, Muslim menilai tantangan yang dihadapi tidak ringan. Presiden Prabowo, menurut dia, harus memperbaiki kondisi keuangan negara, memberantas korupsi serta memastikan sumber daya alam digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Saat ini kepemimpinan Presiden Prabowo mendapat banyak ujian dan tantangan, karena harus membayar hutang, menyelamatkan keuangan negara, menumpas para koruptor dan menyelamatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama,” tutur Muslim.

Ia mengakui banyak pihak menginginkan perubahan dilakukan secara cepat. Namun, menurutnya, pemerintahan Prabowo juga menghadapi berbagai gangguan dan kegaduhan dari kelompok yang merasa kepentingannya terancam.

“Meski demikian semua tantangan dan rongrongan itu dihadapi dengan kepala dingin untuk mencari solusi atas semua persoalan di bangsa ini,” ujarnya.

Muslim pun menyatakan keyakinannya bahwa rakyat akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

“Dan rakyat akan selalu bersama Prabowo untuk kemajuan dan kesejahteraan. Maju terus Prabowo. Rakyat di belakangmu. Dirgahayu Indonesiaku,” kata Muslim Arbi.

Politikus Demokrat: Gempa, Tsunami dan Banjir di Aceh Merupakan Murka Tuhan  Politikus Partai Demokrat Rommi Irawan

Politikus Demokrat: Gempa, Tsunami dan Banjir di Aceh Merupakan Murka Tuhan 

Hedi Batubara 17 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus Partai Demokrat Rommi Irawan menyoroti dinamika politik dan sejarah konflik di Aceh. Ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan masyarakat Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah berbagai upaya yang dinilainya berpotensi memecah belah masyarakat.

Rommi mengatakan, praktik adu domba terhadap masyarakat Aceh bukanlah fenomena baru. Menurut dia, sejak dahulu upaya memecah persatuan masyarakat Aceh selalu muncul dengan berbagai bentuk dan kepentingan.

“Sejak zaman dulu, adu domba selalu dilakukan untuk merusak persatuan Aceh,” kata Rommi Irawan, Senin (17/8/2026).

Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai dukungan masyarakat Aceh terhadap NKRI. Rommi menyebut kelompok kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pendukungnya hanya merupakan sebagian dari masyarakat Aceh, sementara mayoritas lainnya tetap memiliki ikatan kuat dengan Indonesia.

“Kombatan GAM dengan pendukung hanya 20 persen. Delapan puluh persen rakyat Aceh adalah NKRI, beserta keluarga besar kami di Aceh,” ujarnya.

Rommi kemudian merujuk pada hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 sebagai salah satu indikator politik yang menurutnya dapat menjadi gambaran mengenai pilihan masyarakat Aceh dalam sistem demokrasi Indonesia.

Menurut dia, masyarakat Aceh memiliki sejarah panjang dalam menghadapi konflik dan berbagai persoalan politik. Karena itu, pengalaman masa lalu seharusnya menjadi pelajaran agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam konflik yang dapat merusak persaudaraan.

Dalam pernyataannya, Rommi juga mengaitkan sejarah konflik Aceh dengan berbagai bencana besar yang pernah terjadi di wilayah tersebut.

“Ingat gempa, tsunami, banjir. Puluhan tahun perang saudara, Tuhan murka,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan keagamaan dan interpretasi pribadi Rommi terhadap rangkaian tragedi yang pernah terjadi di Aceh. Hubungan sebab-akibat antara bencana alam dan murka Tuhan sendiri merupakan persoalan keyakinan dan tidak dapat dipastikan sebagai fakta ilmiah.

Aceh memang memiliki sejarah panjang konflik bersenjata yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan GAM sebelum berakhir melalui proses perdamaian yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005.

Rommi mengajak masyarakat untuk tidak kembali membuka ruang bagi konflik dan perpecahan. Menurutnya, persatuan masyarakat Aceh serta komitmen terhadap NKRI harus tetap dijaga agar pengalaman pahit masa lalu tidak terulang.

Ia menekankan bahwa masyarakat Aceh memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian dan persatuan nasional. Perbedaan pilihan politik, menurutnya, semestinya tidak menjadi alasan untuk memecah hubungan persaudaraan yang telah terbangun.

Pernyataan Rommi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa sejarah konflik Aceh masih memiliki sensitivitas tersendiri. Karena itu, setiap narasi mengenai masa lalu Aceh perlu disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kembali ketegangan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, bencana seperti gempa bumi, tsunami dan banjir merupakan fenomena alam yang memiliki penjelasan ilmiah. Sementara penafsiran mengenai bencana sebagai bentuk murka Tuhan berada dalam ranah keyakinan masing-masing.

Pesan utama yang disampaikan Rommi adalah pentingnya mengambil pelajaran dari sejarah Aceh, menjaga persatuan masyarakat, serta menghindari segala bentuk politik adu domba yang berpotensi mengganggu perdamaian.

Menteri KKP Trenggono Lepas Bantuan dari Kendari untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meninjau Kampung Nelayan

Menteri KKP Trenggono Lepas Bantuan dari Kendari untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT

Hedi Batubara 17 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas pengiriman bantuan kemanusiaan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (17/8/2026).

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi KKP dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mempercepat distribusi, bantuan diangkut menggunakan Kapal Pengawas PSDKP Orca 06 milik KKP dengan tujuan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Perjalanan kapal diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hari.

Menteri Trenggono mengatakan pengiriman bantuan tersebut menjadi bentuk solidaritas dan gotong royong di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Di tengah kita memperingati hari kemerdekaan, saudara-saudara di NTT sedang menghadapi musibah. Karena itu, kemerdekaan juga harus kita maknai dengan hadir dan bergotong royong membantu saudara kita yang membutuhkan,” ujar Trenggono.

Ia menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda wilayah NTT pada Sabtu (15/8).

Menurut Trenggono, kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana merupakan bagian penting dari semangat kemerdekaan. Solidaritas antarsesama anak bangsa, kata dia, diperlukan agar masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan bantuan dan dukungan dalam menghadapi situasi sulit.

Dari Sulawesi Tenggara, bantuan yang dikumpulkan KKP bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai kurang lebih 50 ton.

Bantuan tersebut terdiri atas berbagai kebutuhan mendesak, antara lain bahan makanan, obat-obatan, serta sejumlah kebutuhan lainnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Trenggono menegaskan, bantuan yang dikirim dari Kendari merupakan tahap awal. Penyaluran bantuan akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

KKP juga sebelumnya telah menggunakan kapal-kapal pengawas perikanan untuk membantu distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana di wilayah lain, termasuk dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

“Ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai satu bangsa, bahwa ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita hadir dan saling menguatkan,” kata Trenggono.

Sejak hari pertama bencana, KKP telah mengambil sejumlah langkah penanganan. Di antaranya membentuk satuan tugas, membuka posko tanggap bencana, berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta menghimpun donasi dan bantuan.

Upaya tersebut akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan berlangsung.

Selain mengirim bantuan, KKP juga tengah melakukan identifikasi kondisi di lapangan. Identifikasi tersebut secara khusus diarahkan untuk mengetahui kondisi masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana.

Langkah ini penting agar bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang terdampak gempa.

Setelah pengiriman bantuan dari Sulawesi Tenggara, KKP juga menyiapkan bantuan yang telah terkumpul di Jakarta untuk segera disalurkan ke wilayah terdampak.

Bantuan tersebut antara lain makanan ringan, makanan cepat saji, pakaian layak pakai, selimut, hingga mesin genset.

Trenggono berharap seluruh bantuan dapat segera tiba dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga menekankan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, serta berbagai elemen bangsa.

“Ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai satu bangsa, bahwa ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita hadir dan saling menguatkan,” ujar Trenggono.

Dengan pengerahan Kapal Pengawas PSDKP Orca 06, KKP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga memanfaatkan armada tersebut sebagai bagian dari respons kemanusiaan ketika terjadi bencana.

Pengiriman bantuan dari Kendari diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di NTT dapat segera terpenuhi, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.

Said Didu: Istana, DPR, Penegak Hukum hingga Rakyat Harus Keluarkan Indonesia dari Jalan Sesat Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu

Said Didu: Istana, DPR, Penegak Hukum hingga Rakyat Harus Keluarkan Indonesia dari Jalan Sesat

Hedi Batubara 17 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menyampaikan refleksi tentang kemerdekaan Indonesia dengan menyerukan agar bangsa Indonesia keluar dari apa yang disebutnya sebagai “jalan sesat”.

Refleksi tersebut disampaikan Said Didu melalui akun YouTube pribadinya, @msaid_didu, pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.

Dalam refleksinya yang berjudul “Refleksi Manusia Merdeka terhadap Kemerdekaan Indonesia: Keluarkan Indonesia dari Jalan Sesat”, Said Didu menyebut terdapat 12 komponen bangsa yang menurutnya memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Indonesia dari jalan sesat.

Kedua belas komponen tersebut adalah Istana, DPR, penegak hukum, politisi, cendekiawan, tokoh agama, mahasiswa, TNI dan Polri, aktivis, oligarki, pejabat, serta rakyat.

“Assalamu’alaikum, saya Muhammad Said Didu melakukan refleksi terhadap Kemerdekaan Indonesia dengan judul ‘Keluarkan Indonesia dari Jalan Sesat’. Ada 12 komponen yang saya harap mengeluarkan Indonesia dari jalan sesat,” kata Said Didu.

Soroti Istana dan DPR

Said Didu mengawali refleksinya dengan menyoroti Istana. Ia berharap kekuasaan tidak menggunakan istilah persatuan untuk menutupi kepentingan tertentu.

“Pertama Istana. Saya berharap agar Istana tidak menggunakan idiom persatuan. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah persengkongkolan,” ujarnya.

Selanjutnya, Said Didu menyoroti DPR. Ia berharap lembaga legislatif tersebut tidak mengabaikan aspirasi rakyat dalam menggunakan gedung dan kewenangannya.

“Saya berharap DPR berhenti menggunakan gedung DPR dan kewenangan yang ada di DPR bagaikan rumah jagal suara rakyat. Artinya rakyat diabaikan dan hanya digunakan untuk pengesahan suara mereka-mereka demi kepentingan mereka,” katanya.

Penegak Hukum dan Politisi

Kepada para penegak hukum, Said Didu berharap proses hukum dan ruang pengadilan tidak digunakan untuk melegalkan kepentingan kelompok tertentu.

“Saya berharap jangan gunakan proses hukum ruang pengadilan sebagai tempat untuk melegalkan permintaan atau keinginan oligarki, koruptor dan penguasa,” kata Said Didu.

Ia juga menyerukan agar para politisi menghentikan praktik yang menurutnya merugikan negara dan menekan rakyat demi kepentingan kekuasaan.

“Saya berharap para politisi berhenti menggunakan cara yaitu merampok negara, menekan rakyat dan menggunakan uang tersebut untuk menyogok rakyat untuk mendapatkan jabatan,” ujarnya.

Cendekiawan dan Tokoh Agama

Said Didu kemudian menyampaikan kritik kepada kalangan cendekiawan. Ia berharap kaum intelektual tidak kehilangan sikap kritis terhadap kekuasaan.

“Saya berharap berhenti menggunakan dirinya bagaikan lap kanebo untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dibikin oleh penguasa,” katanya.

Kepada para tokoh agama, Said Didu juga menyampaikan pesan agar agama tidak digunakan untuk membenarkan kesalahan penguasa.

“Saya berharap berhenti menjadi pedagang ayat suci untuk membenarkan kesalahan yang dibuat oleh penguasa atau perusak negara,” ujarnya.

Mahasiswa, TNI-Polri dan Aktivis

Said Didu selanjutnya menyoroti mahasiswa. Menurut dia, idealisme mahasiswa harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan pihak tertentu.

“Saya berharap agar tidak digunakan untuk menjadikan dirinya sebagai barang dagangan oleh pihak-pihak tertentu dengan seakan-akan penjual idealisme,” katanya.

Kepada TNI dan Polri beserta para pensiunan, Said Didu berharap pangkat dan kewenangan tidak digunakan untuk melindungi pihak yang dianggapnya merusak negara.

“Saya berharap agar berhenti menggunakan pangkat mereka untuk melindungi para perusak negara, penindas rakyat dan penguasa yang dzalim kepada rakyat,” kata Said Didu.

Sementara kepada para aktivis, ia menyerukan keberanian untuk bersuara.

“Kepada para aktivis, saya berharap keluarlah bersuara untuk meluruskan kembali atau mengeluarkan negara ini dari jalan sesat,” ujarnya.

Ia bahkan menilai sikap diam aktivis terhadap persoalan bangsa sebagai sesuatu yang patut dipertanyakan.

“Karena diamnya Anda adalah menunjukkan Anda sudah berada di jalan yang sesat bersama mereka,” kata Said Didu.

Oligarki, Pejabat dan Rakyat

Said Didu juga secara khusus menyampaikan pesannya kepada kelompok yang disebutnya sebagai oligarki. Ia meminta agar praktik yang merugikan negara dan rakyat dihentikan.

“Saya minta agar Anda semua berhenti merampok negara, mengambil ruang rakyat, menindas rakyat, dan menggunakan hasil rampokan tersebut untuk menyogok penegak hukum, menyogok penguasa untuk kembali menindas rakyat dan merampok negara,” katanya.

Kepada para pejabat, Said Didu menyerukan agar jabatan tidak sekadar dijadikan sarana menikmati kekuasaan.

“Berhentilah menjadi penikmat jabatan karena penikmat jabatan adalah orang yang berada di jalan sesat,” ujarnya.

Terakhir, Said Didu menyampaikan pesannya kepada rakyat. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi pendukung pasif dari kekuasaan yang dianggapnya zalim.

“Rakyat berhentilah menjadi penari latar para penguasa yang dzalim yang menyogok Anda dengan berbagai bentuk sogokan seperti misalnya bansos,” kata Said Didu.

Menurut dia, masyarakat perlu menyadari sumber pembiayaan berbagai kebijakan pemerintah.

“Padahal uang tersebut uang Anda yang diperoleh dari utang,” ujarnya.

Said Didu menutup refleksinya dengan ucapan terima kasih dan salam.

“Terima kasih, wassalamu’alaikum,” pungkasnya.

Soroti Kredit Kurang Lancar dan Diragukan, CBA Desak Kejagung Periksa Dirut BRI Hery Gunardi Uchok Sky Khadafi

Soroti Kredit Kurang Lancar dan Diragukan, CBA Desak Kejagung Periksa Dirut BRI Hery Gunardi

Hedi Batubara 16 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak serius menyelidiki kualitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, terutama kredit yang masuk kategori perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai peningkatan penyaluran kredit BRI perlu diikuti pengawasan ketat agar tidak berubah menjadi potensi kerugian negara maupun kerugian bagi nasabah.

Uchok mencatat, kredit yang diberikan BRI meningkat signifikan dari sekitar Rp1.354 triliun pada 2024 menjadi Rp1.521 triliun pada 2025, atau bertambah sekitar Rp166,8 triliun.

Menurutnya, tidak seluruh kredit yang disalurkan berada dalam kondisi baik. Kredit dalam kategori Perhatian Khusus tercatat sekitar Rp65,2 triliun pada 2024 dan Rp58,4 triliun pada 2025.

“Selain itu, ada juga kredit dalam kategori kurang lancar dan diragukan. Jika tidak diselesaikan oleh manajemen BRI, ini bisa menjadi potensi kerugian negara dan kerugian uang nasabah,” ujar Uchok, Ahad (16/8/2026).

CBA juga menyoroti kredit kategori Kurang Lancar yang disebut meningkat dari sekitar Rp4,9 triliun pada 2024 menjadi Rp6,4 triliun pada 2025.

Sementara kredit kategori Diragukan disebut mencapai sekitar Rp9,2 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp11 triliun pada 2025.

Dengan demikian, menurut perhitungan CBA, nilai kredit kategori kurang lancar dan diragukan pada 2025 mencapai sekitar Rp17,4 triliun.

Uchok meminta Kejagung tidak hanya melihat angka rasio Non-Performing Loan (NPL), tetapi juga menelusuri secara lebih mendalam kredit-kredit bermasalah tersebut, termasuk proses pemberian, pihak penerima kredit, hingga potensi adanya penyalahgunaan kewenangan.

“Penyelidikan perlu dilakukan agar jelas bahwa ini bukan permainan orang dalam BRI dengan orang atau pengusaha yang mendapat kredit,” tegasnya.

Meski BRI mencatat NPL yang relatif terjaga, CBA menilai angka tersebut tidak boleh membuat aparat penegak hukum mengabaikan kelompok kredit bermasalah yang secara nominal bernilai besar.

Sebagai bentuk keseriusan, Uchok sky mendesak Kejagung segera meminta klarifikasi dari jajaran manajemen puncak BRI.

“Sebagai langkah keseriusan, sebaiknya Kejagung segera melakukan pemanggilan kepada manajemen top PT Bank Rakyat Indonesia, seperti Direktur Utama BRI, Hery Gunardi,” pungkas Uchok sky.

Yayasan Gerbang Sekolah Nusantara: Momentum Kemerdekaan ke-81 untuk Memperkuat Pendidikan Indonesia Ketua Yayasan Gerbang Sekolah Nusantara, Cut Herlina

Yayasan Gerbang Sekolah Nusantara: Momentum Kemerdekaan ke-81 untuk Memperkuat Pendidikan Indonesia

Hedi Batubara 16 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Yayasan Gerbang Sekolah Nusantara, Cut Herlina, menyampaikan ucapan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pendidik, peserta didik, tenaga pengelola pendidikan, serta generasi muda di seluruh penjuru Nusantara.

Dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Cut Herlina mengajak seluruh elemen bangsa untuk memaknai kemerdekaan bukan sekadar sebagai perjalanan sejarah, tetapi sebagai amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dalam membangun Indonesia.

“81 tahun merdeka bukan hanya angka perjalanan waktu, melainkan bukti keberanian, pengorbanan dan persatuan para pahlawan yang telah membukakan jalan agar kita bisa hidup bebas, berkarya dan membangun bangsa di atas tanah air tercinta,” ujar Cut Herlina dalam pesan peringatan Hari Kemerdekaan RI, Ahad (16/8/2026).

Menurutnya, salah satu fondasi utama dalam melanjutkan cita-cita kemerdekaan adalah melalui pendidikan. Pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam mencetak generasi Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, serta mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui Yayasan Gerbang Sekolah Nusantara, Cut Herlina menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terbukanya akses pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter bagi masyarakat.

“Kami bertekad menjadikan semangat kemerdekaan ini sebagai dorongan kuat untuk terus membuka akses pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter,” katanya.

Ia berharap generasi muda Indonesia tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan penguasaan teknologi, tetapi juga memiliki akhlak mulia, mencintai budaya bangsa serta memiliki semangat persatuan dalam membangun negeri.

Pada kesempatan tersebut, Cut Herlina juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, bekerja keras dan terus berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju.

“Jadikan semangat merdeka belajar sebagai semangat merdeka membangun negeri, agar Indonesia ke depan tumbuh makmur, adil, bermartabat dan mampu bersaing di kancah dunia,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81! Merdeka Belajar, Merdeka Membangun Indonesia!” pungkas Cut Herlina.

Said Didu Soroti Tim PKH: Pusat Komando Presiden Prabowo Disebut Mulai Lumpuh Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu

Said Didu Soroti Tim PKH: Pusat Komando Presiden Prabowo Disebut Mulai Lumpuh

Hedi Batubara 16 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Menteri BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan kondisi Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebutnya sebagai salah satu pusat komando dalam upaya pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pengembalian aset negara.

Pertanyaan tersebut disampaikan Said Didu melalui video yang beredar pada 16 Agustus 2026. Ia mengangkat isu tersebut dengan judul, “Pusat Komando Presiden @Prabowo sudah lumpuh?”

Menurut Said Didu, Tim PKH sebelumnya menunjukkan sejumlah capaian yang dinilainya signifikan dalam penertiban kawasan hutan dan pengembalian aset negara.

“Fakta keberhasilan Tim PKH (sebelum berhasil dilumpuhkan) berupa penyitaan sktr 8 juta ha lahan, pengembalian ratusan trilyun rupiah ke negara, dan berkurangnya korupsi dan penyelundupan,” ujar Said Didu.

Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan penahanan Ketua Pelaksana PKH yang disebutnya merupakan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Setelah Ketua Pelaksana PKH (mantan Jampidsus – Febrie) ditahan maka terlihat PKH lumpuh,” kata Said Didu.

Ia menyebut kondisi tersebut terlihat dari tidak adanya lagi sejumlah tindakan penegakan hukum dan penyitaan aset sebagaimana yang sebelumnya dilakukan.

“Tidak ada lagi penangkapan perampok negara, tidak ada lagi penyitaan denda hasil rampokan, tidak ada lagi operasi di lapangan penyitaan asset,” katanya.

Said Didu juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai semakin gencarnya serangan terhadap Tim PKH. Ia menyebut adanya serangan terhadap Ketua Tim Pengarah, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin, serta terhadap anggota Tim Pengarah dari BPKP yang bertugas menghitung kerugian negara.

“Geng SOP seakan sudah menang,” ujar Said Didu.

Selain itu, ia menyebut mulai muncul tuntutan pembubaran satgas di sejumlah daerah sebagai bagian dari dinamika yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah.

Di akhir pernyataannya, Said Didu berharap Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten dengan pernyataan sebelumnya terkait Tim PKH.

“Semoga bapak Presiden @Prabowo konsisten melaksanakan pernyataan beberapa saat lalu bahwa siapapun melawan Tim PKH maka melawan Presiden dengan kembali membangkitkan semangat Tim PKH yang seakan sudah berhasil dilumpuhkan oleh Geng SOP,” kata Said Didu.

Pernyataan mengenai dugaan lumpuhnya Tim PKH, capaian penyitaan lahan, pengembalian aset, maupun adanya pihak yang disebut sebagai “Geng SOP” tersebut merupakan pernyataan dan penilaian Said Didu dalam videonya.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pernyataan tersebut. Hak jawab dan klarifikasi akan ditayangkan secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.

Eks Dirut BJB Jadi Tersangka, CBA Bongkar Dampaknya: Dana Nasabah dan Kredit Sama-sama Merosot ‎ ‎ ‎ ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

Eks Dirut BJB Jadi Tersangka, CBA Bongkar Dampaknya: Dana Nasabah dan Kredit Sama-sama Merosot ‎ ‎ ‎

Hedi Batubara 15 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Yuddy Renaldi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, dugaan korupsi tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja Bank BJB, termasuk kepercayaan publik terhadap bank milik pemerintah daerah tersebut.

“Gara-gara korupsi, efeknya bisa langsung kepada kinerja Bank BJB. Publik juga bisa menjatuhkan hukuman sosial kepada bank milik pemerintah daerah tersebut,” ujar Uchok, Sabtu (15/8/2026).

Menurut Uchok, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Ia menyebut DPK Bank BJB mengalami penurunan dalam periode 2024–2025.

Berdasarkan data yang disampaikan CBA, DPK Bank BJB pada 2023 mencapai sekitar Rp126,4 triliun. Pada 2024, angkanya berada di kisaran Rp125,7 triliun. Namun, pada 2025 kembali turun sekitar Rp3,6 triliun menjadi Rp122 triliun.

“Penurunan ini mungkin disebabkan oleh kasus dugaan korupsi pengadaan iklan,” tutur Uchok.

Selain DPK, CBA juga menyoroti kinerja penyaluran kredit Bank BJB. Uchok menyebut kredit konsumer dan ritel, kredit UMKM, kredit korporasi dan komersial, kredit term loan, serta sejumlah segmen kredit lainnya mengalami penurunan.

Pada 2024, total kredit yang disebut CBA masih mencapai sekitar Rp119,4 triliun. Namun, pada 2025 turun sekitar Rp7,5 triliun menjadi Rp111,9 triliun.

“Ini menunjukkan kinerja operasional pinjaman Bank BJB juga jeblok,” kata Uchok.

CBA juga menyoroti penurunan jumlah pegawai Bank BJB. Berdasarkan data yang disampaikan Uchok, jumlah pegawai pada 2024 sebanyak 7.068 orang, sedangkan pada 2025 turun menjadi 6.801 orang.

Menurut Uchok, penurunan jumlah pegawai tersebut menjadi salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian karena dapat berkaitan dengan kondisi bisnis dan efisiensi perusahaan.

Di sisi kepemilikan, Bank BJB merupakan bank pembangunan daerah yang sahamnya dimiliki sejumlah pemerintah daerah serta masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan CBA, kepemilikan saham terdiri atas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 38,52 persen, Pemerintah Provinsi Banten 4,95 persen, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat 24,15 persen, pemerintah kabupaten/kota se-Banten 7,93 persen, dan publik sebesar 24,45 persen.

Uchok menilai, sebagai bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah daerah, persoalan tata kelola dan dugaan korupsi harus menjadi perhatian serius karena dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sekaligus kinerja perusahaan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan yang menyeret mantan pimpinan Bank BJB tersebut kini ditangani KPK. Proses hukum terhadap Yuddy Renaldi diharapkan dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan kerugian negara, apabila ada, dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

Guru Besar UNAIR Soroti Fenomena Pemimpin yang Terlalu Banyak Bicara IMG-20260814-WA0067

Guru Besar UNAIR Soroti Fenomena Pemimpin yang Terlalu Banyak Bicara

Hedi Batubara 15 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Hendri Subiakto, menyampaikan kritik terhadap fenomena pemimpin yang dinilai terlalu sering berbicara di ruang publik sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan kebingungan di masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Hendri melalui tulisan bernada satire berjudul “Cepot Ngritik Pemimpin yang Asal Suka Bicara” pada Jumat (14/8/2026).

Dalam tulisannya, ia menggunakan tokoh wayang Sunda Cepot untuk menyampaikan kritik sosial-politik secara humoris namun tajam.

“Ada negara yang pemimpinnya banyak ngomong, wakilnya jarang ngomong, bawahannya asal ngomong dan Parlemennya cuma bisa ngomong. Tapi negara mana itu, si Cepot lupa, hua ha ha ha,” tulis Prof. Hendri.

Menurutnya, kritik tersebut menggambarkan kondisi ketika pemimpin justru menjadi sumber kegaduhan melalui pidato dan pernyataannya sendiri.

“Itulah kalau pemimpin malah bikin gaduh dengan pidato dan ucapannya sendiri,” ujarnya.

Prof. Hendri juga menyinggung munculnya istilah satiris “Prabowo No Mik” yang disebutnya berkembang di tengah masyarakat sebagai kritik agar presiden tidak terlalu sering berbicara tanpa pengendalian.

“Keadaan ekonomi negara itu akan kembali membaik jika diterapkan kebijakan yang namanya ‘Prabowo No Mik’, artinya sang Presiden jangan dibiarkan pegang mik, biar ucapannya tidak nglantur ke mana-mana,” tulisnya.

Ia berpendapat bahwa seorang kepala negara sebaiknya membatasi pernyataan spontan dan lebih mengutamakan komunikasi yang terukur.

“Biarkan dia hanya bicara yang penting-penting saja, itupun harus sudah disiapkan naskahnya. Supaya pembicaraan tak melebar, nglantur ke mana-mana,” kata Prof. Hendri.

Menurut dia, komunikasi politik yang tidak terkendali dapat berdampak pada meningkatnya kebingungan di kalangan masyarakat dan memperburuk situasi politik nasional.

“Jangan biarkan pemikiran dan kehendak spontan sang ‘pemimpin tua’ yang sering ngacau bicaranya itu membuat banyak elemen negara menjadi kebingungan,” ujarnya.

Prof. Hendri juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk mendorong pergantian kepemimpinan nasional.

“Berdampak memperburuk keadaan hingga semakin memperkuat skenario politik kekuatan lama, yang telah berencana menggantikan pemimpin kedaluwarsa dengan wakilnya yang masih muda tapi jauh lebih buruk kualitasnya,” tulisnya.

Satire politik merupakan bentuk ekspresi pendapat yang lazim digunakan akademisi maupun budayawan untuk mengkritisi fenomena sosial dan politik. Namun demikian, tulisan Prof. Hendri tidak menyebut secara eksplisit nama negara maupun pihak tertentu yang dimaksud dalam kritik tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun pihak-pihak yang mungkin merasa terkait dengan pernyataan tersebut.

Pemberitaan ini memuat pandangan dan pernyataan narasumber terkait isu politik dan komunikasi publik. Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan atau merasa terkait dengan isi pemberitaan ini, dan klarifikasi yang disampaikan akan dimuat sesuai ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Baca Juga Berita Ini

Uchok Sky Khadafi

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Boyamin Saiman

MAKI dan ARUKKI Berkordinasi Bersiap Ajukan Praperadilan Kasus CSR BI ke PN Jaksel

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Hedi Batubara 21 Oktober 2026