MoneyTalk,Jakarta – Sudah lama penulis nyatakan “Jokowi akan terkena karma politik” dan karma tersebut beberapa nya sudah mulai terbukti menyerempet tubuh Jokowi pra lengser keprabon, maka logika perspektif politiknya tentu bakal membesar paska Jokowi lengser, karena faktor hilangnya kekuasaan ?
Bobby Nasution
MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah diskusi yang tayang di Merdekadotcom pada Sabtu (14/09), pengamat politik Yunarto Wijaya memberikan pandangannya mengenai perbedaan gaya kepemimpinan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, serta tren politik terbaru di Indonesia.
Yunarto menyoroti beberapa hal penting mengenai dinamika politik yang melibatkan kedua tokoh ini, serta isu-isu seputar Pilkada dan elektabilitas para calon pemimpin daerah.
Perbedaan Gaya Kepemimpinan Jokowi vs Prabowo. Salah satu hal yang paling menarik dalam pernyataan Yunarto adalah pandangannya mengenai gaya kepemimpinan yang berbeda antara Jokowi dan Prabowo.
Yunarto menggambarkan Jokowi sebagai seorang pemimpin yang lentur dan penuh strategi, yang mampu menghadapi tantangan politik dengan cara yang lebih fleksibel. Menurut Yunarto, Jokowi cenderung mencari solusi kreatif ketika menghadapi masalah besar, bahkan jika itu berarti mengambil jalan yang tidak konvensional.
Di sisi lain, Prabowo dinilai lebih tegas dan kaku dalam pendekatannya, seperti seorang petinju yang langsung menghadapi lawan dengan kekuatan penuh. Prabowo, dalam pandangan Yunarto, cenderung lebih memilih mundur ketika menghadapi hambatan yang besar, berbeda dengan Jokowi yang justru akan mencari cara untuk tetap maju meski ada rintangan.
Dukungan untuk Prabowo, Yunarto juga menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo, jika terpilih sebagai presiden, tidak akan terlibat dalam manipulasi kekuasaan atau memanfaatkan birokrasi untuk memenangkan calon-calon yang ia dukung, seperti yang mungkin terjadi dalam beberapa Pilkada. Meskipun demikian, Yunarto tetap mengakui bahwa Prabowo akan berusaha memenangkan jagoannya dalam kontestasi politik. Namun, ia percaya bahwa Prabowo memiliki batasan moral yang lebih jelas dibandingkan Jokowi dalam hal ini.
Pernyataan ini mencerminkan kepercayaan Yunarto bahwa Prabowo memiliki integritas yang kuat, meski dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dari Jokowi.
Dinamika Politik di Medan, Boby Nasution Vs Edy Rahmayadi, Dalam diskusi tersebut, Yunarto juga menyoroti persaingan antara Bobby Nasution, menantu Jokowi, dan Edy Rahmayadi dalam kontestasi politik di Medan. Bobby yang didukung oleh kekuatan politik besar dan infrastruktur pemerintah pusat, menurut Yunarto, semakin unggul dalam berbagai survei. Edy Rahmayadi, di sisi lain, terus dihadapkan pada kontroversi, yang membuatnya kehilangan dukungan elektoral.
Meski Bobby unggul dalam beberapa survei, Yunarto juga mengingatkan bahwa ada faktor-faktor lain, seperti kritikan terhadap keluarga Jokowi, yang mungkin mempengaruhi persepsi publik. Sebagai contoh, kontroversi penggunaan jet pribadi oleh keluarga Jokowi sempat mencuat dan menjadi bahan perbincangan.
Tantangan dan Transisi Kekuasaan, Pada bagian akhir diskusi, Yunarto membahas pentingnya transisi kekuasaan yang lancar pasca Pilpres 2024. Ia berharap bahwa Prabowo, jika terpilih, akan menjadi presiden seutuhnya dan tidak menjadi “petugas dari mantan presiden,” merujuk pada potensi pengaruh Jokowi jika Prabowo terpilih. Yunarto mengungkapkan harapannya agar kepemimpinan Prabowo bisa membawa stabilitas, sekaligus memberikan ruang bagi perubahan dalam peta politik Indonesia.
Pernyataan Yunarto Wijaya menggambarkan dinamika politik Indonesia yang terus berkembang, dengan dua tokoh sentral, Jokowi dan Prabowo, memiliki perbedaan mendasar dalam gaya kepemimpinan. Meskipun Yunarto mengakui kekuatan masing-masing, ia tampaknya lebih percaya pada Prabowo dalam hal menjaga integritas kekuasaan. Selain itu, persaingan dalam Pilkada Medan serta potensi perubahan persepsi publik menjadi isu penting yang terus berkembang seiring dengan mendekatnya pemilu.
Artikel ini menyoroti pandangan kritis Yunarto mengenai perpolitikan Indonesia, sekaligus memberikan gambaran yang lebih luas tentang tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi bangsa ini dalam waktu dekat.(c@kra)
MoneyTalk, Jajarta – Dalam kanal YouTube Bossman Mardigu pada Minggu (08/09), pengusaha dan pengamat ekonomi Mardigu Wowiek bersama ekonom senior Faisal Basri membahas isu serius terkait penyelundupan bijih nikel yang melibatkan nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution. Diskusi ini mengungkap dugaan praktik ilegal dan kerugian besar bagi negara.
MoneyTalk,Jakarta – Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir per tanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya, usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi.
MoneyTalk, Jakarta – Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, mendapat sorotan publik setelah diberitakan menerima panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MoneyTalk,Jakarta – Assalamualaikum KPK, apa kabar?…
Rasanya sudah lama saya tak mendengar lagi suaramu setelah media sosial terus menerus dibanjiri berita soal Blok Medan yang menyeret nama Kahiyang dan Bobby Nasution, serta soal dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaesang dan istrinya.
Katamu tidak tahu dimana keberadaan Kaesang Pangarep sekarang, makanya orang-orang berbaik hati membantu KPK mencari Kaesang Pangarep dengan menyebarkan pamflet-pamflet di jalanan untuk mencari Kaesang yang hilang bersama ciri-cirinya.
Alasan KPK tidak memanggil kaesang karena bukan PNS dan bukan pejabat negara sesungguhnya sangat tidak masuk di akal, karena jika itu alasannya, kenapa Hasto Kristiyanto yang bukan PNS dan bukan pula pejabat negara bisa-bisanya dipanggil oleh KPK beberapa kali?
Terhadap kasus korupsi kereta api, hanya karena no handphone Hasto Kristiyanto dikirim ke seseorang yang dikemudian hari menjadi tersangka, lalu kenapa Hasto Kristiyanto yang malah dipanggil KPK? Ini tidak logis, selain kontradiktif dengan alasan KPK yang tak mau memanggil Kaesang karena dikatakannya bukan PNS, juga sangat berbahaya bagi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK yang terkesan tebang pilih.
Tebang pilihnya KPK ini sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum, sehingga kini publik bertanya, “lho Hasto Kristiyanto kan bukan PNS?”. Dia juga bukan pejabat negara, bahkan jabatan menteri pun ditolak. Jadi calon Anggota DPR RI Hasto Kristiyantopun juga tidak mau mencalonkan diri, karena dia lebih memilih melakukan pelembagaan Partai termasuk mendorong sikap anti korupsi di internal Partai dengan proses demokratisasi yang dijalankan.
Di tangannya Hasto Kristiyanto PDI Perjuangan menjadi Partai modern dengan sekolah partai, dan begitu banyak kantor partai yang dibangun menjadi harta abadi partai, hingga mendapat dua sertifikasi ISO. Lalu kenapa Hasto Kristiyanto dikriminalisasi sedangkan Kaesang, Bobby dan pengaduan Ubedilah dosen UNJ terhadap Gibran terkesan didiamkan? Apakah karena ada cawe-cawe Mulyono? Pertanyaan itu yang seharusnya dijawab oleh KPK.
Baiklah kalau “keluarga Mulyono” sampai saat ini masih belum ditemukan keberadaannya. Tidak apa-apa meskipun dugaan gratifikasi untuk penyewaan pesawat jet pribadi itu sangat fantastis sekali, konon sampai 8,5 Miliar Rupiah atau 350 juta rupiah perjamnya, hanya untuk sebuah perjalanan aduhai sepasang anak presiden, disaat masih ada jutaan rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim.
Namun untuk soal mafia tambang yang diduga melibatkan Kahiyang dan Bobby dengan kode Blok Medan itu, apa ya harus terus didiamkan? Kenapa KPK masih tidak mau memanggil mereka berdua untuk dimintakan penjelasan atau pertanggung jawaban?.
Ah KPK, jangan terus menerus melukai rasa keadilan rakyatlah, kami kan butuh kepastian hukum?. Ratusan miliar bahkan ratusan triliun bisnis tambang itu harus dikelola dengan baik dan transparan, jika ada kejahatan atau manipulasi perizinan disana, KPK harus pro aktif memprosesnya ke ranah hukum.
KPK itu kebanggaan rakyat, sandaran harapan bagi penegakan hukum yang menyangkut soal korupsi, jika KPK hanya menjadi instrumen hukum untuk kepentingan politik penguasa, yang ditujukan hanya untuk membidik dan menjerat hukum lawan-lawan politik penguasa, serta mengabaikan segala prilaku korup keluarga penguasa (Mulyono), maka itu sama halnya KPK telah menciderai rasa keadilan rakyat.
Mohon kiranya KPK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya dalam kurun waktu hampir setahun belakangan ini, sebab jika tidak demikian saya khawatir nantinya rakyat berbondong-bondong turun ke jalan lagi, untuk menyatakan protes terhadap kinerja KPK yang sudah mulai loyo dan hanya bergairah untuk menjaga kepentingan politik penguasa (Mulyono) belaka.
Terlebih lagi ketika nantinya penguasa melalui kekuatan politik besarnya di Lembaga Legislatif (DPR) semakin bringas melucuti kewenangan-kewenangan stategis KPK, seperti yang akan dilakukannya pada MK, maka KPK hanya akan tinggal namanya saja, yang tak lagi bergigi dan tak lagi dihormati serta tak lagi berwibawa.
Ayo renungkan semua ini KPK, karena kami sangat mencintaimu dan berharap banyak padamu. Abaikan kemarahan penguasa dan dengarlah jeritan nurani keadilan rakyat sang pemilik sah kedaulatan negara !…(SHE).
Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.
MoneyTalk, Jakarta – Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution disebut-sebut dalam proses persidangan terdakwa suap dan gratifikasi, mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) Adalah Muhaimin Syarif pertama yang menyebutkan keterlibatan anak dan menantu presiden Joko Widodo dalam pusaran tambang nikel di Halmahera itu. Puncaknya, keluarga AGK berteriak keras minta kedua orang yang dikenal dengan sebutan ‘Blok Medan’ untuk diproses, sesuai sidang tuntutan terhadap AGK dua pekan lalu.
MoneyTalk,Jakarta – Kaesang Pangarep adalah putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, dan Ibu Negara, Iriana. Dan Kaesang menikah dengan seorang perempuan Yogya atau lebih dikenal dengan Puteri Indonesia Daerah Istimewa yang bernama Erina Gudono.
MoneyTalk, Jakarta – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang dikomandoi oleh Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara/Perekat Nusantara, kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan tindak pidana nepotisme dan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.
MoneyTalk,Jakarta – Menjelang dua bulan berakhirnya masa jabatan, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pertanyaannya, apa alasan sesungguhnya di balik pergantian ini? Benarkah klaim pemerintah bahwa tujuan reshuffle ini demi efektivitas pemerintahan? hai ini menjadi perhatian Guntur Romli melalui tulisannya yang beredar di grup wastshapp Selasa (20/08)
