JAKARTA, MoneyTalk – Tim Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali dengan agenda pembahasan pemulihan perekonomian sekaligus menginventarisir permasalahan yang masih berlangsung.
Diketahui, pandemi Covid-19 lalu memberikan dampak besar pada lemahnya perekonomian Bali. Pemerintah pun telah melakukan berbagai stimulus untuk melakukan pemulihan perekonomian, termasuk melalui kinerja fiskal hingga melibatkan lembaga keuangan.
“Pemerintah mempunyai program-program tentang pemulihan ekonomi. Salah satu program itu akan diberikan melalui penguatan di sektor jasa keuangan. Kita ingin lihat bagaimana implementasi dari program pemerintah, dari Program Bank Indonesia, dari OJK kemudian LPS terkait dengan pemulihan ekonomi di Bali,” kata anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit.
“Nah kalau kita lihat tren dari sisi pertumbuhan sudah mulai pulih tapi dari sisi sektor jasa keuangan kita lihat tadi dari laporan OJK dan perbankan disini memang mereka pelaku usaha ini masih membutuhkan restrukturisasi dan relaksasi kredit,” ujar Dolfie.
Terkait dengan restrukturisasi kredit, Dolfie menjelaskan bahwa OJK telah memutuskan untuk memperpanjang restrukturisasi dan relaksasi kredit di seluruh Indonesia hingga 2024 dari yang seharusnya berakhir pada 2023 ini.
Menanggapi hal tersebut, Politisi PDI-Perjuangan ini meminta OJK untuk membuat rancangan mitigasi risiko apabila afirmasi tersebut benar-benar dihentikan.
Meski masih masih membutuhkan relaksasi dan restrukturisasi, sektor jasa keuangan yang ada di Bali masih berada dalam kendali manajemen mitigasi risiko.
Hal tersebut disampaikannya berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati serta stakeholder sektor jasa keuangan yang hadir dalam kesempatan tersebut.
“Kalau di Bali sendiri, dari laporan yang disampaikan Pak Wagub, dari sektor jasa keuangan semua dalam kendali manajemen mitigasi risiko. Artinya risikonya terkendali, semua dalam keadaan pemulihan,” katanya.
“Kemudian wisatawan juga bertambah mulai banyak yang masuk dan sebagainya, bahwa dalam perkembangannya perlu poles-polesan ini program pemerintah daerah untuk memperkuat wisata di Bali,” tuturnya.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mendapatkan perhatian dalam rapat ini, tak hanya besarannya namun juga penjaminannya.
Legislator dapil Jawa Tengah itu kemudian meminta pemerintah untuk menyusun strategi mengingat kebutuhan penjaminan yang ikut meningkat seiring dengan peningkatan penyaluran KUR biasanya diselesaikan dengan Penambahan Modal pada lembaga Penjamin.
“Di sisi sektor jasa keuangan juga kita memberikan atensi terkait dengan KUR dan penjaminan. Nilai KUR yang semakin besar, komitmen penyaluran yang semakin besar juga membutuhkan penjaminan yang semakin besar dan akhirnya disuntik melalui PMN. Ini juga perlu ada strategi dari pemerintah terkait dengan sustainability dari program KUR itu sendiri,” ujar Dolfie saat memimpin rapat.
Pada acara tersebut, disinggung pula mengenai sinergitas dan koordinasi pemerintah daerah dan pusat dari sisi fiskal terkait isu-isu pembangunan daerah.
Dicontohkan perlu adanya dukungan dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah untuk mengurai permasalahan sampah yang ada di Bali. Permasalahan lain yang sempat disampaikan adalah mengenai pembangunan instalasi air bersih dan fasilitas kesehatan.
“Yang konkrit adalah urusan sampah. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat khususnya Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam mengoptimalisasikan program-program pengelolaan sampah sampai pada skala pembiayaannya. Kalau itu diserahkan kepada pemerintah daerah pasti berat, begitu juga sebaliknya diserahkan seluruhnya ke pemerintah pusat juga berat. Ini haris ada optimalisasinya seperti apa ke depan?,” kata anggota Badan Anggaran DPR RI itu.
Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Bali Februari 2023 yang dirilis oleh Bank Indonesia, Perekonomian Bali pada tahun 2023 diprediksi tumbuh pada kisaran 4,50 persen– 5,30 persen (yoy), berpotensi meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 4,84 persen.
Namun dilaporkan juga bahwa angka pengangguran di wilayah tersebut turut mengalami kenaikan. Untuk itu kembali ditegaskan perlu adanya sinergitas untuk melakukan penguatan pembangunan di daerah demi meningkatkan kualitas perekonomian.
Rapat kerja yang dilaksanakan tersebut melibatkan beberapa beberapa mitra Komisi XI DPR RI antara lain Bank Indonesia, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Himpunan Bank Milik Negara, Jamkrindo dan Askrindo. Hadir pula Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur serta perwakilan Pemerintah Kota Denpasar untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Bali terkini.
