DPR Archives - Laman 8 dari 11 -

Setor Deviden Rp80 Triliun, DPR Apresiasi Kinerja Erick Thohir Erick Thohir Paparkan Empat Transformasi Kementerian BUMN

Setor Deviden Rp80 Triliun, DPR Apresiasi Kinerja Erick Thohir

Krisna Arjun 6 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang mampu membawa Kementerian BUMN siap menyetorkan dividen senilai Rp80,2 triliun ke kas negara.

Menurut dia, jumlah dividen terbesar di sepanjang sejarah keberadaan BUMN itu menunjukkan bahwa selama ini jajaran Kementerian BUMN fokus bekerja dan memiliki strategi bisnis yang tepat.

Lebih lanjut, Baidowi menyampaikan bahwa selama ini dia memang kerap mengapresiasi strategi Kementerian BUMN dan profesionalitas orang-orang di dalamnya. Strategi dan profesionalitas itu, lanjutnya, mampu membuat BUMN menjadi sebuah entitas bisnis yang menjalankan fungsi bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu strategi dari Kementerian BUMN yang diapresiasi Baidowi adalah pembuatan holding-holding yang mampu membuat kinerja BUMN menjadi lebih efisien dan lebih terarah.

“Kementerian BUMN memang sedikit berbeda dengan kementerian lainnya. Institusi ini diperintahkan untuk mencari keuntungan dan mendukung pembangunan serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan kepada masyarakat,” ujar Baidowi dalam keterangan kepada media.

Ke depannya, dia meminta Kementerian BUMN agar tidak berpuas diri, tetapi terus melakukan pembenahan. Pembenahan yang dapat dilakukan di antaranya, memastikan operasional perusahaan-perusahaan BUMN bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berikutnya, Kementerian BUMN juga harus memastikan bahwa jajaran direksi dan komisaris diisi oleh orang-orang yang berkompeten sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

“Kami meminta agar kasus seperti ditetapkannya Dirut Waskita sebagai tersangka tidak lagi terjadi di BUMN lain. Pak Erick harus menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk bersih-bersih BUMN agar bisa lebih profesional dan memberikan keuntungan lebih besar kepada negara,” ujar Politisi Fraksi PPP ini.

Ada Korupsi di Waskita Karya, Kejagung Harus Bersih-bersih BUMN Waskita

Ada Korupsi di Waskita Karya, Kejagung Harus Bersih-bersih BUMN

Bintang Muhammad Ramadhan 5 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Dirut Waskita Karya sebagai tersangka.

Amin mendukung langkah Kejagung untuk terus melakukan bersih-bersih BUMN. Apalagi, kasus korupsi di PT Waskita Karya bukanlah yang pertama kali terjadi.

Sebelumnya, pada 2022 lalu Kejagung telah pula memproses hukum penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast.

Kasus itu melibatkan Direktur Pemasaran PT Waskita dan pejabat-pejabat lain. Karenanya, Amin mendukung Kejagung agar dapat mengusut tuntas kasus yang menjerat Dirut Waskita Karya itu sampai ke akar-akarnya.

“Kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejagung bisa jadi fenomena ‘gunung es’ di perusahaan konstruksi pelat merah tersebut,” kata Amin.

Untuk itu, ia mendesak Kejagung dapat bergerak cepat agar bisa segera melakukan investigasi kemungkinan kasus-kasus penyelewengan lain yang mungkin ada di Waskita. Amin menilai, korupsi di Waskita suatu ironis.

“Karena di satu sisi Waskita berulang kali minta dana PMN dari APBN untuk menyehatkan keuangan perusahaan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Namun, di sisi lain, ada sejumlah oknum-oknum direksi Waskita yang justru menyelewengkan dana perusahaan untuk memperkaya diri.Maka itu, Amin turut mendesak Kementerian BUMN untuk memberi dukungan data.

“Dan informasi yang dibutuhkan Kejagung agar PT Waskita Karya khususnya dan BUMN lainnya bersih dari perilaku koruptif pengelolanya,” kata Amin.

Diketahui sebelumnya, Kejagung menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020. Tersangka tidak lain Dirut PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono.

Kejagung langsung menahan Destiawan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung untuk mempercepat penyidikan. Masa penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak 29 April-17 Mei 2023 nanti.

UU Ciptaker Lebih Berpihak ke Pengusaha Ilustrasi-Onimbus-Law-ciptaker

UU Ciptaker Lebih Berpihak ke Pengusaha

Bintang Muhammad Ramadhan 5 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) ditolak banyak masyarakat karena dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan ke pekerja.

“Jadi sebenarnya kenapa ada penolakan terhadap rancangan Omnibuslaw ini, karena memang semangatnya bukan semangat untuk membela masyarakat tapi lebih kepada kalangan pengusaha,” kata Nasir dalam keterangan tertulis kepada media.

Usai mengetahui RUU Omnibuslaw tidak membela rakyat, dikatakan Nasir, banyak penolakan undang-undang (UU) tersebut. Mula dari kalangan mahasiswa hingga kekuatan-kekuatan politik di parlemen.

“Oleh karena itu, kami sebagai anggota parlemen yang mewakili Aceh menyampaikan terima kasih kepada buruh dan pekerja di Aceh yang telah menyuarakan tuntutannya,” ucap wakil rakyat dari Dapil Aceh II ini.

Ia menyampaikan bahwa para buruh harus tetap bersemangat dalam menyampaikan tuntutan karena ini adalah hak politik sebagai warga negara untuk menyuarakan aspirasi. “Pada hari ini para buruh tergabung dalam serikat pekerja Aceh melakukan peringatan dan tentu saja ada sejumlah tuntutan yang disuarakan,” ucap Politisi Fraksi PKS itu.

Persoalan yang disampaikan kata Nasir, berupa Omnibuslaw Cipta Kerja, kemudian RUU Kesehatan, Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan. “Mudah mudahan para pekerja rumah tangga bisa di beri perlindungan karena memang tujuan bernegara dan berbangsa melindungi segenap bangsa indonesia,” ucapnya.

Begitu pula dengan rancangan RUU omnibus law tentang Kesehatan, sambungnya, yang dinamikanya sangat tinggi. Karena itu, ia berharap yang diaspirasikan hari ini bisa di tindak lanjuti oleh para politisi.

“Soal reformasi agraria dan kedaulatan pangan ini menjadi pekerjaan rumah yang hari ini belum dapat diselesaikan,” ungkapnya.

Nasir memaparkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa reforma agraria juga menyimpan masalah seperti masalah bank tanah.

“Oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya menyambut baik dan mudah mudahan serikat pekerja Aceh bisa terus mengkonsolidasikan dirinya. Sehingga, hak-hak buruh dan hak pekerja di Aceh yang masih belum dipenuhi kedepannya bisa lebih baik lagi,” tutupnya.

Komisi II DPR Tegaskan Tak Ada PHK Massal Tenaga Honorer 2023 Tenaga Honorer Non ASN Dihapus November 2023, Ini Komentar Anggota DPR

Komisi II DPR Tegaskan Tak Ada PHK Massal Tenaga Honorer 2023

Rafi Mukarram 29 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menegaskan bahwa tidak akan terjadi penghapusan dan PHK massal terhadap tenaga honorer pada akhir 2023.

“Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023 sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini,” kata Yanuar Prihatin dalam keterangan resminya.

Menurut dia, tenaga honorer selama ini resah dan gelisah tentang nasib pengabdian mereka di lembaga pemerintahan.

Kedudukan mereka terancam karena amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan Pasal 99 PP Nomor 48 tahun 2018 bahwa pegawai non ASN/non PPPK dapat bekerja hingga 28 November 2023.

Ketentuan ini, kata dia, menjadi sumber keresahan di kalangan pegawai non ASN selama ini. Hal ini pula yang selama ini telah menjadi pendorong munculnya gelombang aksi dan protes di kalangan pegawai non ASN.

Di sisi lain, penerimaan pegawai PPPK terbatas formasinya. Meski begitu, tidak sedikit tenaga honorer yang kurang beruntung dengan kesempatan ini.

Mereka juga mengeluhkan nilai ambang batas untuk penerimaan PPPK terlalu tinggi, sehingga banyak di antara mereka yang tidak lolos passing grade.

Kondisi ini tentunya membuat mereka yang sudah lama mengabdi merasa keberatan bersaing dengan sesama mereka yang lebih muda.

“Komisi II DPR RI selama ini telah mendesak Kemenpan RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini. Sebab, dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya,” kata Politisi PKB itu.

Ia juga mengingatkan selama ini tenaga non ASN membantu pemerintah dalam pelayanan publik, administrasi dan urusan-urusan teknis lainnya. Karenanya mereka harus memiliki kejelasan nasib.

Yanuar mengungkapkan atas desakan Komisi II DPR RI, Menpan RB Azwar Anas menyanggupi penyelesaian tenaga honor tidak akan merugikan siapapun.

Ia menyebutkan ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan serius, seperti tidak akan ada PHK massal tenaga non ASN. “Tenaga honorer ini akan tetap bekerja di instansi pemerintah,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB.) Abdullah Azwar Anas menegaskan penyelesaian penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara atau tenaga honorer dilakukan dengan sejumlah prinsip.

Masalah itu menghindari PHK massal, tetapi tetap dalam koridor UU ASN.

“Prinsip pertama adalah menghindari PHK massal,” ujar Menteri Anas.

Prinsip kedua yakni tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. “Kemampuan ekonomi di setiap pemda tentu berbeda-beda. Untuk itu, penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah,” ujar Anas.

Prinsip ketiga adalah menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Anas menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Pemerintah berusaha agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini.

“Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, asosiasi pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN,” ujar Anas.

Adapun prinsip keempat adalah sesuai regulasi yang berlaku. “Tentu nanti kita susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi,” ujar Anas.

Indonesia-Uzbekistan Makin Akrab Tashkent City Wiki

Indonesia-Uzbekistan Makin Akrab

Krisna Arjun 29 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, menyampaikan penerbangan langsung Jakarta-Tashkent akan meningkatkan hubungan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia dan Uzbekistan.

“Ini bukan hanya soal wisata ziarah ke Uzbekistan tapi yang utama adalah hubungan ekonomi, sosial, dan budaya kedua negara,” katanya.

Hal itu ia sampaikan saat melepas penerbangan perdana maskapai penerbangan Uzbekistan Airways di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Sebelum ini, penerbangan Jakarta-Tashent harus melalui negara lain, terutama Turki.

Hal ini menempuh waktu yang jauh lebih lama dan berbiaya yang jauh lebih mahal. Kini, dengan adanya penerbangan langsung maka pada rute tersebut hanya bisa ditempuh dalam waktu 8 jam.

“Saat ini baru satu kali penerbangan dalam sepekan. Ke depan saya berharap bisa dua kali dalam dua pekan,” kata Gobel.

Acara tersebut dihadiri Pejabat Sementara Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia, Muzaffar S Abduazimov. Selain itu, hadir juga pejabat dari PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta. Hadir pula Head of Marketing and Network Strategy Uzbekistan Airways, Shukhrat Mirsaidov.

Sebelumnya, Uzbekistan Airways sudah melayani rute Jakarta-Tashkent sejak Mei 2019, namun pada Maret 2020 layanan di rute ini dihentikan karena ada Covid-19.

Saat Gobel berkunjung ke Uzbekistan pada 2021, mereka meminta kepada Gobel untuk membantu agar penerbangan Jakarta-Tashkent bisa dibuka lagi.

“Alhamdulillah sekarang sudah bisa dibuka lagi. Ini berkat dukungan pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN,” kata Gobel.

Dalam sambutannya, Muzaffar menyampaikan, Uzbekistan memiliki nilai penting dalam wisata ziarah.

“Inilah negeri kelahiran ahli hadis Imam Bukhori dan Imam Turmuzi, ahli kedokteran Ibnu Sina, ahli matematika Khawarizmi, dan juga asal tarekat Naqshabandiyah,” katanya.

Selama masa Covid-19, pemerintah Uzbekistan melakukan renovasi total kawasan kuburan Imam Bukhori dan kini sudah bisa dikunjungi lagi.

Selain dibangun masjid yang megah, juga terdapat museum Imam Bukhori. Di Uzbekistan juga banyak peninggalan masa kejayaan Islam, terutama di kota Samarkand dan kota Bukhara, khususnya peninggalan Dinasti Timurid yang didirikan Timur Lang.

Mereka sangat mengincar para jamaah umroh yang ingin wisata ziarah bisa memilih Uzbekistan sebagai negara tujuannya.

“Uzbekistan memiliki peninggalan sejarah Islam dan wisata ziarah. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Rachmat Gobel atas bantuannya untuk pembukaan kembali penerbangan ini. Semoga ke depan bisa setiap hari ada penerbangan,” kata Muzaffar.

Gobel mengatakan, ada dua makna strategis dari pembukaan kembali penerbangan Jakarta-Taskent. Pertama, muhibah anggota DPR memiliki dampak nyata.

Kedua, Uzbekistan adalah negeri land lock (tak memiliki perbatasan dengan laut), sehingga pengiriman logistik harus melalui udara atau melalui negara lain.

“Pengiriman logistik dan eskpor-impor melalui negara lain tentu berbiaya mahal, rumit, dan butuh waktu lama. Maka satu-satunya yang terbaik adalah melalui kargo udara. Uzbekistan adalah negeri penting di Asia Tengah. Jadi bisa menjadi hub ekonomi,” katanya.

Gobel mengatakan, Uzbekistan memiliki sejumlah produk pertanian yang unggul seperti cherry dan strawberry. Sedangkan Indonesia memiliki produk pertanian buah-buahan tropis seperti pisang, nanas, mangga, dan sebagainya.

“Saat ini sedang terus diusahakan agar ada kemudahan-kemudahan, khususnya tentang sertifikasi yang diakui di dua negara agar proses masuk bisa lebih cepat. Ini potensi ekonomi yang besar, khususnya bagi Indonesia,” katanya.

Ekspor buah-buahan dan produk pertanian lainnya, kata Gobel, merupakan pintu yang baik dalam modernisasi pertanian di Indonesia dan juga menyejahterakan para petani.

“Jika kita berhasil menyejahterakan para petani maka masalah kemiskinan di Indonesia bisa lebih mudah diselesaikan,” katanya.

Taiwan Temukan Indomie Kandung Zat Pemicu Kanker, Ini Komentar Anggota DPR Indomie Rasa Ayam Spesial

Taiwan Temukan Indomie Kandung Zat Pemicu Kanker, Ini Komentar Anggota DPR

Krisna Arjun 28 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera cek dan melakukan uji sampling produk mi instan Indonesia yang ditarik di Taiwan.

Diketahui, dalam sebuah pernyataan, Departemen Kesehatan Taipei mengatakan, telah menemukan sejumlah “Ah Lai White Curry Noodles” dari Malaysia dan sejumlah “Indomie: Rasa Ayam Spesial” dari Indonesia mengandung zat penyebab kanker (karsinogenik).

Setelah ditemukan zat tersebut, per 25 April 2023 seluruh produk mi instan dengan varian rasa ayam spesial tersebut ditarik.

Kurniasih juga meminta BPOM segera melakukan mitigasi untuk menanggulangi persoalan itu. Terlebih, sebelumnya juga pernah terjadi otoritas Singapura dan Hongkong menarik produk mi instan asal Indonesia.

Karena itu, ia meminta BPOM untuk memastikan produk tersebut apakah juga beredar di Indonesia atau hanya untuk produk ekspor semata.

“Temuan dari otoritas Taiwan jadi alarm dan masukan berharga. Segera cek produk yang sama apakah beredar juga di Indonesia. Kedua jika tidak beredar di Indonesia, BPOM tetap harus melakukan cek produk-produk yang sama karena sudah dua kali terjadi kasus di luar negeri,” papar Kurniasih dalam keterangan tertulis.

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini menambahkan, BPOM bisa melakukan uji sampling keamanan untuk memastikan bahwa produk mi instan yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi.

“Berikan rasa aman kepada konsumen, salah satunya dengan melakukan uji sampling secara berkala dan diumumkan hasilnya ke publik sehingga masyarakat merasak terlindungi dalam mengonsumsi produk obat dan makanan,” sebut Politisi Fraksi PKS ini.

Ia menambahkan, meskipun standar keamanan pangan di masing-masing negara berbeda-beda, perlu dilakukan klarifikasi tentang hasil pengujian di Taiwan untuk menjadi masukan bagi BPOM.

Diketahui, Codex Allimentarius Commission (CAC) sebagai organisasi internasional di bawah World Health Organization (WHO)/Food and Agriculture Organization (FAO), belum mengatur mengenai EtO dan senyawa turunannya. Hal ini yang dinilai mengakibatkan terjadinya standar yang sangat beragam di berbagai negara.

Meski begitu, kejadian di satu negara harapannya bisa menjadi masukan dan segera ditindaklanjuti agar rasa aman dalam mengonsumsi obat dan makanan di Indonesia bisa terjamin.

RUU Pemberantasan Aset Harus Diserahkan Dulu ke DPR ilustrasi uang rupiah

RUU Pemberantasan Aset Harus Diserahkan Dulu ke DPR

Krisna Arjun 22 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi III DPR RI Santoso berharap draf RUU Pemberantasan Aset dapat diserahkan terlebih dahulu ke DPR untuk dibahas, sebelum disampaikan ke publik.

Ia mengingatkan hal itu guna cegah timbulnya kontroversi di tengah masyarakat.

“Dengan didahului rapat paripurna tentang persetujuan dibahasnya RUU itu,” kata Santoso kepada media di Jakarta.

Hal itu agar tidak menimbulkan persepsi terkait isi draf RUU Perampasan Aset yang beredar di publik berbeda dengan draf yang diajukan oleh Pemerintah.

“Ini sering terjadi, dalam sebuah RUU, drafnya belum diterima DPR dan belum dibahas; tapi beredar draf RUU yang berbeda isinya,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Di sisi lain, ia pun mengatakan pihaknya secara terbuka menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari Pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada publik.

“DPR akan sangat welcome jika Pemerintah mengirimkan draf RUU Perampasan Aset, bahwa Pemerintah akan menyerahkan RUU Perampasan Aset itu memberi kejelasan kepada publik,” tambahnya.

Namun, Santoso menyebut bahwa draf RUU Perampasan Aset, yang rencananya akan dikirim Pemerintah tersebut, hingga kini belum diterima oleh DPR. “Memang sampai saat ini, draf RUU itu belum diserahkan oleh Pemerintah ke DPR,” tambahnya.

Sebelumnya, Selasa (18/4/2023), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan draf RUU Perampasan Aset sudah selesai dan akan segera dikirim ke DPR.

“Sudah selesai. Jadi, kemarin rapat internal pemerintah, kementerian dan lembaga, itu sudah kami finalkan dan dalam waktu dekat kami akan kirim ke DPR,” kata Edward di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa.

RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 sebagai bagian dari usulan Pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah akan menyerahkan RUU Perampasan Aset ke DPR sebagai bentuk dari penyelesaian tugas Pemerintah dalam menyusun RUU tersebut. Menkumham Yasonna H. Laoly juga menyampaikan harapannya agar draf RUU Perampasan Aset dapat segera diproses usai Lebaran.

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 3

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal

Rafi Mukarram 22 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap China atas permintaannya untuk menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurutnya, negosiasi penambahan utang KCJB sebesar Rp8,3 triliun dengan pihak kreditur China perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini tengah memutar otak akibat bengkaknya biaya proyek atau cost overrun Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung sebesar USD1,2 miliar. China pun mematok bunga utang sebesar 3,4 persen jauh lebih tinggi dari harapan pemerintah yakni 2 persen.

“Kami menilai, kenaikan biaya konstruksi atau cost overrun terjadi akibat perencanaan proyek yang kurang matang, sehingga selama proyek dijalankan terdapat kenaikan biaya bunga, biaya tenaga kerja, hingga biaya pembebasan lahan,” ujar Awiek sapaan Achmad Baidowi.

“Kondisi tersebut seharusnya sudah tercermin pada saat uji kelayakan proyek dilakukan. Kesalahan dalam perencanaan, tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak BUMN dan pemerintah Indonesia,” lugasnya.

Pihaknya juga menegaskan jika Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara finansial memiliki masa pengembalian investasi yang cukup panjang dan dipastikan dapat memberikan risiko yang sangat besar bagi APBN.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk waspada terhadap skenario debt trap.

“Kami meminta agar Pemerintah waspada terhadap skenario debt trap atau jebakan utang dimana proyek yang membebani BUMN dan anggaran Negara sengaja diciptakan dengan skenario tertentu oleh pihak kreditur sehingga pengelolaan aset strategis nasional pindah ke tangan asing,” sambungnya.

Pihaknya juga menegaskan jika penjamin utang dengan skema APBN bukan solusi ideal saat ini.

“Saat ini APBN sedang mengejar target defisit wajib kembali ke bawah 3% sebelum 2024, sementara belanja perlindungan sosial, pengendalian inflasi, belanja pendidikan dan belanja rutin wajib diprioritaskan pemerintah,” lugasnya.

“Ruang fiskal jelas akan semakin tertekan jika utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijaminkan APBN, meski bentuknya penjaminan tetap ada risiko APBN yang terlibat dalam pembayaran bunga dan cicilan pokok apabila konsorsium Kereta Cepat mengalami kesulitan pembayaran utang,” kata dia.

Menurut anggota DPR RI Dapil Madura ini pemerintah mesti dapat mendesak China agar komitmen dengan kesepakatan awal.

“Proyek Kereta Cepat awalnya adalah Business to Business sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat,” tegas dia.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PPP tersebut meminta pemerintah untuk menaikkan daya tawar terhadap pihak kreditur China dalam mencari jalan keluar hutang Kereta Cepat.

“Pemerintah sebaiknya menawarkan penjaminan melalui aset Kereta Cepat atau pemisahan risiko di PT PII. Masih banyak opsi yang rendah risiko dan tidak menimbulkan tekanan keuangan Negara khususnya ketika risiko gagal bayar tinggi. Pemerintah juga dinilai perlu terus transparan mengungkapkan kepada masyarakat konsekuensi dari tiap skema yang dipilih,” pungkasnya.

China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, Anggota DPR: Pemerintah Tak Cermat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)

China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, Anggota DPR: Pemerintah Tak Cermat

Krisna Arjun 21 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengkritisi permintaan China yang menginginkan APBN menjadi jaminan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia menilai pemerintah kurang cermat karena tidak mengantisipasi munculnya tuntutan pemerintah China tersebut.

“Saya rasa ini terjadi karena pemerintah kita, menurut saya tidak cermat di awal sehingga membuat China berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN,” ujar Lasarus.

Karena itu, Lasarus mengatakan pemerintah harus tegas dalam menghadapi permintaan China itu. Di sisi lain, pemerintah harus komitmen pada kesepakatan yang ada sebelum proyek ini KCJB dijalankan.

“Pemerintah Indonesia sudah biasa melakukan pinjaman luar negeri untuk berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia, dan harusnya skema pengembaliannya seperti apa dibicarakan dari awal. Tidak seperti sekarang, ketika keretanya sudah selesai, baru dibicarakan skema utang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan agar pemerintah tidak membebani APBN sebagai jaminan utang proyek KCJB, sebab dipastikan akan memberikan risiko yang besar bagi keberlanjutan APBN.

“Saya tidak setuju dengan skema itu. Karena harusnya di skema pengembalian ada masa konsesi yang diberikan, nah di masa itulah kita berikan skema pengembalian,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Diketahui, Pemerintah Indonesia tengah dalam kebimbangan akibat bengkaknya biaya proyek atau cost overrun Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar US$ 1,2 miliar.

China pun mematok bunga utang sebesar 3,4 persen, jauh lebih tinggi dari harapan pemerintah Indonesia sebesar 2 persen.

Di samping itu, China juga meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek itu, yang diberikan China Development Bank sebesar US$560 juta atau Rp8,3 triliun untuk membiayai cost overrun yang besarannya setara Rp17,8 triliun.

Meskipun demikian, sejauh ini Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan terkait tuntutan pemerintah China tak bisa langsung dipenuhi.

Luhut lalu menawarkan alternatif dengan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.

“Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” beber Luhut, Rabu (12/4/2023).

Waduh! Pinjol Ilegal Merebak Lagi di Lebaran 2023 Pinjaman Online - Pinjol Ilegal

Waduh! Pinjol Ilegal Merebak Lagi di Lebaran 2023

Bintang Muhammad Ramadhan 20 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah memblokir 4.482 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal sejak 2018 hingga Januari 2023. Praktik pinjol ilegal dan investigasi ilegal ini diperkirakan semakin marak menjelang Hari Raya Idulfitri 2023.

Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengimbau masyarakat untuk mewaspadai maraknya pinjol ilegal.

“Saat jelang lebaran biasanya kebutuhan untuk konsumsi semakin meningkat. Yang justru menjadi peluang emas bagi pinjol ilegal untuk menawarkan pinjaman cepat, tapi tenornya juga cepat yang bahkan hanya seminggu,” ungkap Puteri dalam kegiatan sosialisasi bersama OJK yang bertajuk Edukasi Keuangan bagi Pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi.

“Hal ini perlu kita waspadai bersama dan perlu dicegah melalui sesi edukasi seperti ini agar masyarakat menghindari praktik pinjol ilegal dan investasi ilegal,” lugasnya.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Politisi dari Fraksi Golkar ini juga menekankan peran OJK untuk terus meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan, serta melindungi konsumen produk/jasa sektor keuangan.

“Kegiatan edukasi keuangan hari ini sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Di mana, jika mengalami masalah ekonomi umumnya lari ke pinjol ilegal, paylater, koperasi, hingga judi online,” jelas Puteri.

“Sehingga, mereka pun rentan menerima intimidasi fisik dan mental dari oknum debt collector ilegal. Karenanya, selain langkah pencegahan melalui edukasi, OJK juga perlu perkuat langkah penindakan. Baik melalui pemidanaan bagi oknum hingga pendampingan bagi korban,” tutur Puteri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Ibu Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan 3 (tiga) faktor yang menyebabkan masyarakat terjebak pinjol ilegal dan investasi ilegal menjelang Hari Raya Idulfitri 2023.

Pertama, masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Di mana, tingkat inklusi keuangan di Jawa Barat masih 88,31 persen, dan tingkat literasi keuangan yang hanya 56,10 persen.

Kedua, mudahnya replikasi aplikasi digital. Ketiga, promosi yang sangat mudah dan murah melalui sosial media atau bahkan melalui pemanfaatan tokoh masyarakat dan terkadang tokoh agama.

DPR

Setor Deviden Rp80 Triliun, DPR Apresiasi Kinerja Erick Thohir

Ada Korupsi di Waskita Karya, Kejagung Harus Bersih-bersih BUMN

UU Ciptaker Lebih Berpihak ke Pengusaha

Komisi II DPR Tegaskan Tak Ada PHK Massal Tenaga Honorer 2023

Indonesia-Uzbekistan Makin Akrab

Taiwan Temukan Indomie Kandung Zat Pemicu Kanker, Ini Komentar Anggota DPR

RUU Pemberantasan Aset Harus Diserahkan Dulu ke DPR

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal

China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, Anggota DPR: Pemerintah Tak Cermat

Waduh! Pinjol Ilegal Merebak Lagi di Lebaran 2023

Baca Juga Berita Ini

Sejumlah Petinggi Polri Diduga Sadap Presiden Prabowo, Nicho Silalahi: Bisa Terancam Hukuman Mati

Said Didu Sebut Listyo Sigit Jadi Tersangka dan Kaitkan Geng SOP dengan Isu Makar ke Prabowo

DPP CWIG Bawa Bukti Rekaman Kasus PT RMT Capital Finance, Diduga Catut Nama Bank BUMN

Penyadapan Yang Dilakukan oleh Sejumlah Oknum Jenderal polisi Kepada Presiden Prabowo Perlu Dibuat Terang Benderang. Salah Satunya Terkait Alat Sadap Siapa Yang Digunakan