IMF Archives -

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Bongkar New World Order dan Perebutan Kendali Ekonomi Dunia 1776158148916

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Bongkar New World Order dan Perebutan Kendali Ekonomi Dunia

Hedi Batubara 14 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Sejumlah pandangan kritis kembali mengemuka terkait dinamika geopolitik global, khususnya menyangkut narasi “New World Order” (NWO), peran lembaga keuangan internasional, serta posisi strategis Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia. Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, memaparkan analisanya.

Dalam analisisnya, Amir Hamzah menyoroti bahwa konsep New World Order dipersepsikan sebagai desain besar yang berupaya membentuk sistem pemerintahan global tunggal. Ia menilai, dalam narasi tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa eksistensi agama-agama samawi bisa tergerus oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi global.

Ia juga mengaitkan pernyataan kontroversial yang diklaim berasal dari tokoh militer Amerika, Pete Hegseth, yang disebut-sebut menyinggung konflik Iran dalam konteks lebih luas terhadap dunia Islam.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada dua lembaga keuangan global, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Amir Hamzah menilai bahwa skema pinjaman yang diberikan kepada negara berkembang kerap menimbulkan ketergantungan struktural.

Menurutnya, negara-negara miskin yang justru kaya sumber daya alam dan manusia menjadi target utama. Pinjaman luar negeri dinilai tidak selalu membawa kesejahteraan, melainkan dalam beberapa kasus memperberat beban fiskal jangka panjang.

Perubahan lanskap global juga ditandai dengan munculnya kekuatan ekonomi alternatif. Salah satunya adalah kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—dan kini diperluas dengan sejumlah negara baru, termasuk Indonesia dalam konteks kerja sama tertentu.

BRICS mendorong agenda dedolarisasi, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional. Langkah ini dinilai berkaitan erat dengan dominasi sistem keuangan global yang selama ini terhubung dengan IMF dan Bank Dunia.

Selain itu, negara-negara Arab juga membentuk Arab Monetary Fund sebagai alternatif regional. Dalam beberapa pandangan, lembaga ini dapat bersinergi atau bahkan menjadi penyeimbang terhadap sistem keuangan global yang ada.

Dalam analisisnya, Amir Hamzah juga menyinggung keluarga Mayer Amschel Rothschild sebagai simbol kekuatan finansial global. Keluarga ini memang dikenal dalam sejarah sebagai dinasti perbankan besar di Eropa sejak abad ke-18. Keluarga ini mengendalikan IMF dan Bank Dunia.

Isu lain yang diangkat adalah keberadaan jaringan seperti Freemasonry dan Illuminati yang disebut-sebut telah lama beroperasi secara global, termasuk di Indonesia. Referensi akademik seperti karya Paul W. van der Veur memang pernah membahas keberadaan Freemasonry dalam konteks sejarah kolonial.

Dalam konteks Indonesia, Amir Hamzah menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menjalin komunikasi dengan berbagai kekuatan global sebagai strategi penting.

Pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam poros alternatif seperti BRICS.

Sementara itu, komunikasi dengan Raja Inggris Charles III juga dipandang sebagai langkah diplomasi untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat.

Raja Inggris Charles III merupakan Ketua “Komite 300” sebagai pengendali dana New World Order. “Pertemuan Prabowo dengan Raja Inggris Charles III bisa mendapatkan sumber dana tersembunyi untuk Bangsa Indonesia,” tegasnya.

Kata Amir, jika sumber dana tersembunyi itu dalam bentuk liquid maupun kolateral dapat memperkuat kemandirian finansial dan moneter nasional serta mengurangi ketergantungan pada IMF dan Bank Dunia.

‎Sinyal Merah Buat Prabowo dari Ambarukmo Royal Jogja Musyanto

‎Sinyal Merah Buat Prabowo dari Ambarukmo Royal Jogja

Hedi Batubara 29 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dalam satu bulan terakhir, Hotel Ambarukmo Royal Yogyakarta seolah menjadi “panggung tak kasat mata” dari banyak kegiatan hotel tersebut. Ada tiga kegiatan atau momentum penting terjadi pada tempat yang sama, bukan tanpa makna.

‎Pertama, pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan IMF berlangsung di sana. Sebuah pertemuan yang jelas menyiratkan pembicaraan serius soal arah kebijakan ekonomi dan utang luar negeri Indonesia ke depan. IMF bukan sekadar lembaga keuangan global di banyak negara, ia simbol arah dan intervensi kebijakan fiskal yang kerap menjadi penentu pemerintahan Prabowo ke depan

‎Kedua, pertemuan para raja se-Nusantara juga digelar di tempat yang sama. Ini bukan acara seremonial belaka. Dalam konteks sosial-politik, para raja dan pemangku adat adalah representasi akar budaya, identitas bangsa, dan pemilik Republik ini.

‎Tapi pada Era Prabowo, diabaikan atau cuekin oleh Presiden Prabowo. Malahan Prabowo hanya membuka ruang Politik buat TNI (Tentera Nasional Indonesia). Dan tetap menganggap sebelah mata bagi para raja raja Nusantara untuk berperan dalam panggung pemerintahan

‎Ketiga, seluruh komisaris Pelindo beserta anak dan cucu perusahaannya juga memilih Ambarukmo sebagai tempat konsolidasi. Ini tentu bukan kebetulan. Pelindo adalah simpul penting logistik nasional, dan urat nadi pelabuhan dan rantai pasok.

‎Jika seluruh jajaran komisaris berkumpul di satu titik yang sama dengan dua peristiwa sebelumnya, patut diduga sedang ada penyusunan peta besar yang melibatkan ekonomi, budaya, dan kekuasaan.

‎Tiga peristiwa besar tersebut seperti IMF, para raja, dan Pelindo dalam satu lokasi dan kurun waktu yang berdekatan jelas bukan kebetulan biasa. Ada sinyal kuat buat pemerintahan Prabowo yang bisa diduga sebagai serangan dari darat, maupun laut

‎Yang pasti, Ambarukmo bukan sekadar hotel, tapi kini menjadi semacam pusat gravitasi pertemuan tiga poros kekuatan: internasional (IMF), tradisional (para raja), dan korporasi negara (Pelindo) yang kemungkinan jadi ancaman Pemerintah Prabowo.

‎Apalagi saat ini,Presiden Prabowo masih terus mengabaikan peran para raja dan simbol-simbol budaya lokal, maka gelombang kebangkitan dari Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat spiritual dan kultural Nusantara bisa menjadi pesan keras bahwa kekuasaan tanpa akar budaya tidak akan pernah kokoh.

‎Barangkali, dari Ambarukmo-lah sinyal itu sedang dikirim.

Penulis : Mus Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia

Seruan Penghematan = Pernyataan Krisis APBN 2025 Kere Keriting

Seruan Penghematan = Pernyataan Krisis

Hedi Batubara 1 Februari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Sejarah penghematan datangnya dari IMF dan Bank Dunia. Kata kata yang indah tapi bagi desain keuangan negara penghematan itu datang dari mazhab yang berbeda. Ini berhubungan dengan kebijakan ousterity atau pengetatan fiskal. Ini rezim yang baku, yang ujungnya menciptakan krisis untuk berlanjutnya ketergantungan.

Penghematan anggaran membuat negara Indonesia lupa dengan masalah yang sebenarnya. Masalah utamanya adalah kekuarangan pendapatan atau pendapatan nya bocor. Akibatnya pendapatan negara stagnan. Pendapatan negara 10 tahun lalu dengan pendapatan negara saat ini sama yakni sekitar 2-2,2 miliar dollar. Tidak bertambah walaupun ekonomi tumbuh dan eksploitasi sumber daya alam makin masiv dan bertambah, walaupun pemerimaan SDA itu dalam dolar. Jadi apa yang terjadi dengan penerimaan?

Penghematan itu untuk memastikan fokus anggaran negara agar tetap dapat membayar utang tepat waktu. Utang terutama kepada swasta dan dalam mata uang asing, serta utang dalam rupiah. Usaha penghematan merupakan penekanan yang selalu dipersyaratkan oleh para pemberi pinjaman atau utang. Negara dan pemerintah harus menghemat belanja rutin dan belanja publik agar tetap dapat membayar utang secara tepat waktu, tidak ada penjadwalan ulang, dll.

Ketika pemerintahan Prabowo membawa isue penghematan sebagai cara menambah ruang belanja pemerintah untuk kepentingan lain yang dipandang produktif, maka presiden Prabowo telah masuk dalam perangkap atau jebakan kementerian keuangan. Agar apa? Agar preiden tidak masuk dalam usaha mengutak atik sumber penerimaan yang merupakan permainan bawah meja antara oligarki dan kementerian keuangan. Ini juga ada tendensi memanas manasi publik agar membenci birokrasi atau sentimen pada birokrasi

Prabowo dalam permainan politik ini, jelas telah takluk dengan rezim fiskal yang tengah memainkan anggaran untuk tujuan mereka sendiri, bukan tujuan negara. Rezim fiskal sejak awal reformasi didesain untuk menghemat belanja, melemahkan kecepatan pergerakan ekonomi pada satu sisi, namun menyedot pajak dan mengokohkan ketergantungan pada bantuan asing pada sisi yang lain.

Dengan diumumkan bahwa negara atau pemerintah akan melakukan penghematan besar besaran, maka sebetulnya secara ekonomi pemerintah telah mengumumkan terjadinya resesi. Resesi ini ditandai dengan penerimaan negara yang stagnan, dan kewajiban negara yang menumpuk akibat utang. Resesi berarti negara perlu menghemat anggaran. Begitu logikanya. Penghematan itu berbeda dengan pemberantasan korupsi. Penghematan itu pernyataan bahwa pemerintah menghadapi resiko kurang uang.

Pengumuman terjadinya resesi menuju krisis ini akan menambah biaya uang Indonesia yang berasal dari utang atau bantuan luar negeri atau pinjaman komersial. Karena keuangan Indonesia dipandang beresiko maka ini adalah momentum bagi pemilik uang menuntut imbal hasil yang lebih besar terkait investasi mereka, baik dalam surat utang negara atau obligasi pemeirntah dan securitas rupiah bank Indoneia atau surat utang bank Indonesia. Utang dua lembaga yang saat ini tengah berlomba mencari uang melalui bunga tinggi.

Hal yang lebih parah adalah penghematan yang dibicarakan Prabowo tidak masuk dalam skenario anggaran 2025 yang telah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah melalui UU APBN. Bagaimana caranya Presiden nantinya menggunakan uang hasil penghematan kalau benar terjadi? . Ini namanya nanti adalah anggaran yang tidak terserap. Dalam sistem anggaran Indonesia belanja sampai satuan 9 dibicarakan dengan DPR. Jadi sebenarnya penghematan 300 triliunan rupiah itu uangnya mau dibawa kemana? Sebenarnya seruan penghematan itu berarti uangnya ora ono. Ngono mas.

Dulu saya masih ingat di awal pemerintahan Jokowi kampanye nya sama loh. Penghematan anggaran APBN untuk seminar di hotel hotel dll. Apakah ide ini berasal dari orang yang sama. Berharap bisa mengubah atau menyesatkan orientasi pemerintah dengan cara yang sama. Atau hanya pencitraan semata-mata. Karena IMF dan Bank dunia sekarang tidak lagi bicara penghematan, maka ini bisa jadi ulah orang lain lagi. Orang yang sama dari zaman Jokowi sampai Prabowo

Penulis : Salamuddin Daeng

Grand Desain Ekonomi Prabowo, Mungkinkah APBN Rp8.000 Triliun Mengantarkan Indonesia ke Pertumbuhan 8 Persen?

Hedi Batubara 7 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan yang disampaikan oleh Mardigu Wowiek melalui kanal YouTube-nya pada (05/11) mengungkapkan optimisme Presiden Prabowo terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8%. Menurut Mardigu, target ambisius ini hanya dapat tercapai jika APBN Indonesia mencapai angka sekitar Rp8.000 triliun. Di sisi lain, IMF menilai proyeksi tersebut sulit dicapai, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 5% hingga 2029.

Pernyataan ini memunculkan diskusi mengenai bagaimana kebutuhan dana besar untuk mendukung pertumbuhan? Bagaimana pengalaman internasional seperti Amerika Serikat, bisa memberikan inspirasi?

APBN Indonesia saat ini dianggarkan sebesar Rp3.600 triliun untuk 2025, jauh di bawah Rp8.000 triliun yang dianggap diperlukan oleh Prabowo. Mardigu mengkritik, anggaran ini hanyalah rencana belanja yang tidak sepenuhnya tersedia dalam bentuk uang tunai. Indonesia pun mengalami kendala dalam ekspansi fiskal, terutama karena jumlah uang kartal yang beredar hanya sekitar Rp954,4 triliun, menurut data Bank Indonesia.

Menurut Mardigu, kesulitan utama Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi adalah keterbatasan uang yang tersedia bagi negara. Keterbatasan dana ini menurutnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Sebagai negara yang ekonominya ditopang oleh konsumsi, dibutuhkan peningkatan daya beli masyarakat yang saat ini dinilai masih kurang.

Dalam video tersebut, Mardigu menguraikan contoh kebijakan AS saat krisis keuangan 2008. Saat itu, AS mencetak uang dalam jumlah besar (sekitar 2 triliun dolar) untuk menyelamatkan sistem keuangannya. AS menggunakan metode pencetakan uang (quantitative easing) untuk melunasi utang-utang di berbagai sektor tanpa menciptakan inflasi besar di dalam negeri.

Solusinya adalah menggunakan proyek-proyek di luar negeri, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, sebagai “underlaying” atau pendukung cetak dolar.

Mardigu mengindikasikan, negara-negara berkembang sering kali menjadi “penyangga” bagi kebijakan cetak uang AS. Dengan kata lain, negara-negara tersebut menerima dampak inflasi dari suplai dolar yang berlebih, sementara ekonomi AS sendiri tetap stabil. Pandangan ini mengkritisi mengapa negara seperti Indonesia dianggap tidak bisa mencetak uang sebanyak itu tanpa merusak ekonominya.

Jika Indonesia ingin mendanai pertumbuhan besar-besaran, Mardigu menyarankan adanya pendekatan yang mirip dengan quantitative easing. Namun, tantangannya jauh lebih rumit. Indonesia sebagai negara berkembang tidak memiliki mata uang dengan status cadangan devisa internasional seperti dolar AS. Dampak pencetakan uang dalam jumlah besar dapat mengakibatkan inflasi tinggi jika tidak diimbangi dengan produktivitas dan pengendalian harga.

Dalam konteks ini, tantangan besar adalah bagaimana Indonesia bisa menggunakan dana APBN untuk proyek-proyek produktif. Pencetakan uang dapat dipertimbangkan jika dana tersebut digunakan pada sektor-sektor dengan multiplier effect tinggi yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja.

Menurut Mardigu, ada beberapa opsi pendanaan selain pencetakan uang yang dapat dilakukan Indonesia, antara lain:

Peningkatan Investasi Asing. Pembukaan akses investasi untuk infrastruktur dan sektor produktif dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing Indonesia. Skema investasi di sektor energi terbarukan, teknologi digital, dan manufaktur dapat menarik modal asing yang bersedia mendanai proyek-proyek besar.

Efisiensi Pengelolaan APBN. Pengurangan pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi belanja negara akan sangat berpengaruh. Indonesia dapat mengalihkan anggaran ke sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung terhadap ekonomi rakyat.

Mendorong Kredit Domestik Produktif. Penggunaan instrumen keuangan domestik seperti obligasi infrastruktur atau sukuk dapat menjadi sumber pembiayaan bagi proyek-proyek besar. Instrumen ini tidak mencetak uang secara langsung, namun menarik dana yang ada di masyarakat untuk dialihkan pada pembangunan.

Perluasan Pajak dan Pengurangan Insentif Berlebihan. Meningkatkan basis pajak dan mengurangi insentif fiskal yang tidak efisien dapat meningkatkan pendapatan negara. Misalnya, penerapan pajak berbasis karbon atau pajak ekonomi digital bisa menambah pemasukan tanpa harus mencetak uang.

Ambisi Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% merupakan target yang menantang. Seperti yang disampaikan oleh Mardigu, peningkatan APBN hingga Rp8.000 triliun adalah ide besar yang perlu dukungan fundamental keuangan yang kuat. Meniru kebijakan cetak uang AS bukanlah solusi langsung bagi Indonesia, mengingat karakteristik ekonomi yang berbeda.

Indonesia perlu fokus pada langkah-langkah terukur untuk meningkatkan pendapatan domestik, mengoptimalkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kebijakan pencetakan uang yang ekstrem.(c@kra)

Ini Tantangan Ekonomi Indonesia Menurut Proyeksi IMF

Hedi Batubara 4 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Awalil Rizky dalam kanal YouTube-nya pada Jumat (01/11) menyoroti laporan terbaru dari International Monetary Fund (IMF) mengenai prospek ekonomi Indonesia. Dalam video tersebut, Awalil Rizky menjelaskan proyeksi IMF terkait berbagai indikator ekonomi, termasuk defisit transaksi berjalan, investasi, inflasi, dan tingkat pengangguran.

Menurutnya, IMF tidak hanya memberikan proyeksi, tetapi juga semacam persuasi untuk mendorong pemerintah Indonesia memperbaiki disiplin belanja dan mengendalikan defisit. Artikel ini akan menguraikan dan menginterpretasikan pandangan Awalil Rizky terkait laporan IMF.

IMF memproyeksikan bahwa neraca transaksi berjalan Indonesia akan mengalami defisit sekitar -1,13% dari PDB pada tahun 2025. Ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya yang sebagian besar menunjukkan surplus dalam transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada yang diekspor, yang pada gilirannya menekan stabilitas ekonomi.

Awalil menyampaikan keprihatinannya mengenai kondisi ini, mengingat defisit transaksi berjalan yang berlanjut dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan mengancam stabilitas makroekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu hati-hati dengan program-program yang meningkatkan beban belanja negara jika tidak dibarengi dengan pendapatan yang sepadan.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stabil pada kisaran 5,0% hingga 5,1% untuk tahun 2024 dan 2025. Meskipun angka ini lebih tinggi dari negara maju, proyeksi IMF menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia tidak cukup untuk mencapai target ambisius yang telah diproyeksikan oleh pemerintah, seperti pertumbuhan 8% pada 2029 yang sering diungkapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Awalil Rizky menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan 8%, investasi harus meningkat hingga 40-45%. Namun, proyeksi IMF menunjukkan investasi di Indonesia menurun, dan pertumbuhan sebesar 8% dianggap sulit tercapai. Awalil menyarankan agar pemerintah tidak hanya berpegang pada pertumbuhan ekonomi yang “as usual”, tetapi harus ada reformasi ekonomi yang mendalam untuk mendorong investasi dan memperkuat fondasi ekonomi.

Menurut proyeksi IMF, dengan pertumbuhan yang stabil namun defisit fiskal yang tetap ada, utang Indonesia diperkirakan mencapai Rp12.900 triliun pada 2029. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan Indonesia dalam mengelola utangnya. Sementara kenaikan utang secara nominal masih dalam batas wajar jika defisit terjaga, IMF secara implisit menekankan pentingnya disiplin fiskal yang ketat.

Awalil menekankan bahwa pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan belanja negara, terutama terkait program-program yang memiliki dampak jangka panjang pada beban fiskal. Jika pemerintah tidak bisa mengendalikan defisit fiskal, maka utang Indonesia dapat meningkat signifikan, yang dapat menambah risiko bagi ekonomi di masa mendatang.

IMF memproyeksikan bahwa tingkat inflasi Indonesia akan relatif stabil pada 2,5% hingga 2029. Meski ini menunjukkan stabilitas harga yang baik, inflasi yang stabil perlu tetap dijaga agar daya beli masyarakat tidak tergerus. Namun, tantangan lain juga muncul dari kondisi global. Negara-negara besar masih menghadapi dampak pengetatan moneter untuk mengatasi inflasi, sehingga Indonesia juga perlu memitigasi dampaknya melalui kebijakan ekonomi yang lebih terintegrasi.

Awalil menambahkan, stabilitas ekonomi Indonesia masih berada dalam zona wajar. Namun, stabilitas ini tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri karena setiap tahun kondisi ekonomi global dapat berubah, dan Indonesia perlu siap beradaptasi.

Dalam menghadapi proyeksi IMF, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sejumlah aspek penting.

Pertama, defisit transaksi berjalan yang tinggi menandakan perlunya penguatan sektor ekspor dan pengurangan ketergantungan pada impor.

Kedua, target pertumbuhan ambisius yang dicanangkan pemerintah membutuhkan reformasi mendalam di sektor investasi dan kebijakan ekonomi agar benar-benar tercapai.

Ketiga, pengelolaan utang harus dilakukan secara bijaksana untuk mencegah terjadinya krisis fiskal di masa mendatang.

IMF secara implisit menyarankan pemerintah Indonesia untuk lebih disiplin dalam belanja dan fokus pada pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan investasi. Dengan kondisi global yang terus berubah, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi, dan disiplin fiskal.(c@kra)

Prabowo Pilih Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Singkirkan yang Berbeda Mazhab?

Hedi Batubara 1 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Masuknya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengejutkan banyak pihak. Penunjukan ini mencatatkan Sri Mulyani sebagai salah satu Menteri Keuangan RI yang bertahan di tiga masa pemerintahan yang berbeda, dengan konsistensi dalam pendekatan kebijakan fiskal dan makroekonomi.

Banyak ekonom dan pengamat politik awalnya memperkirakan bahwa Prabowo akan membawa sosok baru yang dianggap lebih sejalan dengan mazhab ekonominya. Namun, keputusan ini justru menandai eksistensi Sri Mulyani yang terus mendapat tempat, bahkan dalam pemerintahan yang dianggap memiliki pandangan ekonomi berbeda.

Mengapa Prabowo Memilih Sri Mulyani Lagi?

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo diketahui cukup kritis terhadap pendekatan ekonomi neoliberal yang dianggap sering sejalan dengan kebijakan yang didukung lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia, sering kali dikaitkan dengan pendekatan yang dianggap lebih pro-pasar. Keputusan Prabowo ini kemungkinan merupakan strategi untuk memperkuat stabilitas keuangan Indonesia di tengah gejolak global yang terus berkembang.

Sejumlah analis, seperti yang dibahas dalam Podcast PHD 4K pada selasa (29/10) oleh Poempida Hidayatulloh, menyebutkan bahwa Prabowo “terpaksa” mempercayakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk menjaga dukungan dari lembaga internasional. Dengan semakin meningkatnya ketegangan geopolitik global dan persaingan dua kutub ekonomi (BRICS vs IMF), keberadaan Sri Mulyani di kabinet Prabowo dapat dilihat sebagai upaya kompromi dengan pihak internasional untuk menjaga posisi Indonesia di tengah kedua kekuatan besar ini.

“Mazhab Sri Mulyani” dan Sapuan di Sekitar Prabowo

Menariknya, Prabowo justru disinyalir melakukan sapuan terhadap orang-orang di sekitarnya yang sebelumnya mendukung mazhab ekonomi yang berseberangan dengan Sri Mulyani. Menurut Yanuar Rizky, pengamat ekonomi yang menjadi narasumber dalam podcast tersebut, Prabowo melakukan “pembersihan” ini sejak September, yang ditandai dengan serangkaian pertemuan intensif di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. Bahkan dalam suatu forum di luar negeri, Sri Mulyani secara khusus terlibat dalam upaya memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan internasional yang dianggap sebagai sinyal kuat pengaruhnya di kabinet.

Yanuar juga menyoroti bahwa pengaruh Sri Mulyani didukung oleh peran pentingnya dalam perumusan kebijakan fiskal global, termasuk dalam evaluasi Bretton Woods Agreement yang digagas IMF. Keterlibatan Sri Mulyani dalam agenda besar internasional ini membawa dampak strategis bagi posisi Indonesia. Dengan kata lain, Prabowo mungkin merasa tidak punya banyak pilihan, karena pengaruh Sri Mulyani di kancah global justru bisa memberikan perlindungan bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Tantangan dan Keuntungan Prabowo dengan Kebijakan ini

Prabowo tampaknya sadar bahwa tidak melibatkan Sri Mulyani atau orang-orang seideologisnya bisa membawa tantangan besar bagi stabilitas keuangan Indonesia. Beberapa ekonom menyebut, ketegangan geopolitik antara BRICS dan IMF bisa berdampak pada nilai tukar rupiah dan suku bunga. Sebagai negara dengan utang yang relatif besar, perubahan kebijakan fiskal secara drastis tanpa keterlibatan sosok seperti Sri Mulyani bisa memicu kekhawatiran pasar.

Di sisi lain, keputusan ini juga berpotensi memberikan dampak positif. Prabowo, melalui sosok Sri Mulyani, dapat memproyeksikan citra stabilitas dan kenyamanan bagi investor internasional. Pada akhirnya, keputusan ini dapat menjaga Indonesia dari gejolak yang tidak perlu di pasar global, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Antara Kepentingan Internasional dan Nasional

Penunjukan Sri Mulyani merupakan langkah strategis yang menyiratkan pemahaman Prabowo terhadap kebutuhan kompromi di sektor keuangan. Meski bertolak belakang dengan prediksi awal bahwa Prabowo akan membawa sosok yang lebih pro-ekonomi lokal, pilihan ini mencerminkan kepekaan terhadap dinamika global. Dalam konteks ekonomi dan politik internasional yang semakin kompleks, kebijakan Prabowo ini dapat menjadi upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi Indonesia, di antara pengaruh besar lembaga internasional dan kebutuhan domestik.

Keputusan ini mencerminkan strategi dualisme Prabowo: ia mengambil posisi domestik yang kuat, namun tetap menempatkan sosok dengan kredibilitas global dalam kabinetnya.(c@kra)

Prabowo Sadar Sri Mulyani Sangat Powerful

Hedi Batubara 1 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Sri Mulyani kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menandai pengabdiannya pada posisi strategis ini untuk tiga periode berturut-turut, terbilang langka dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Langkah ini mungkin mengejutkan beberapa pihak, khususnya ekonom dan pengamat yang memperkirakan Sri Mulyani tak akan kembali menduduki jabatan tersebut di kabinet Prabowo-Gibran. Namun, pelantikan ini juga menggarisbawahi pengaruh besar Sri Mulyani di kancah keuangan nasional dan global, serta keyakinan Prabowo akan pentingnya peran yang ia emban.

Mengapa Prabowo Memilih Kembali Sri Mulyani?

Dari perspektif Prabowo, memilih Sri Mulyani merupakan langkah strategis yang tidak sekadar mempertimbangkan kemampuan teknis, tetapi juga daya tarik dan kekuatan yang dimiliki Sri Mulyani di mata lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Di bawah pemerintahan baru yang akan menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, Prabowo memerlukan sosok yang sudah teruji dalam mengelola stabilitas fiskal, baik di masa sulit maupun saat perekonomian berkembang. Sebagai seorang menteri yang telah merancang kebijakan fiskal di tengah krisis global maupun domestik, Sri Mulyani diakui mampu mempertahankan stabilitas yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi tekanan global dan menjaga nilai tukar rupiah.

Sri Mulyani dan Pengaruhnya dalam Geopolitik Ekonomi

Selain kemampuan teknis, kehadiran Sri Mulyani di kabinet memiliki pengaruh geopolitik yang tidak dapat diabaikan. Sebagai salah satu ekonom Indonesia yang memiliki jaringan luas di dunia internasional, Sri Mulyani dikenal baik oleh IMF dan Bank Dunia. Dalam beberapa pertemuan internasional, ia bahkan memimpin diskusi penting tentang perbaikan perjanjian Bretton Woods yang mengatur sistem keuangan global. Posisi Sri Mulyani sebagai pemimpin di pertemuan ini bukan hanya meningkatkan pengaruh Indonesia dalam pembicaraan internasional, tetapi juga menunjukkan kredibilitasnya dalam memimpin reformasi ekonomi di kancah global.

Menurut Yanuar Rizky, pengamat ekonomi yang tampil di podcast PHD 4K bersama Poempida Hidayatulloh, keputusan Prabowo ini menunjukkan bahwa ia menyadari pentingnya menjaga keseimbangan politik di level internasional, terutama di antara kekuatan besar seperti IMF dan kelompok BRICS yang semakin mendominasi panggung ekonomi global. Pilihan Prabowo ini dianggap sebagai langkah untuk mempertahankan hubungan baik Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan global yang memegang peran besar dalam stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Kompromi Global dalam Kabinet Prabowo

Keputusan Prabowo ini, meski dikritik oleh beberapa pengamat, dapat dianggap sebagai langkah yang cerdas dalam membentuk kabinet yang kuat dari segi politis dan teknokratik. Menurut Poempida dalam podcast tersebut, kabinet Prabowo terlihat sebagai representasi dari kompromi politik domestik dan internasional. Posisi teknokrat seperti Sri Mulyani bahkan dinilai memiliki dukungan politik global, terutama dari lembaga-lembaga multilateral yang selama ini menjadi bagian penting dari dukungan finansial dan investasi di Indonesia.

Sebagai presiden yang memahami peta geopolitik, Prabowo tampaknya mengimbangi berbagai kepentingan global dalam kabinetnya, di mana posisi Menteri Keuangan yang ditempati oleh Sri Mulyani menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan pasar dan lembaga keuangan global.

Apa Dampaknya Bagi Kebijakan Ekonomi Indonesia ke Depan?

Pengaruh Sri Mulyani dalam kabinet ini tidak hanya menyangkut keuangan domestik, tetapi juga stabilitas nilai tukar dan manajemen utang yang kompleks. Dengan koneksi kuat ke lembaga-lembaga global, Sri Mulyani dipandang mampu menjaga kepercayaan investor asing terhadap ekonomi Indonesia. Yanuar Rizky dalam diskusinya menyatakan bahwa, meskipun keputusan ini terlihat sebagai kompromi, sebenarnya langkah ini akan sangat menguntungkan dalam mempertahankan stabilitas fiskal, khususnya dalam pengelolaan utang luar negeri dan nilai tukar rupiah.

Sri Mulyani diharapkan mampu terus menjaga daya saing ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Keputusannya dalam kebijakan fiskal, seperti pengelolaan Surat Utang Negara (SUN), akan berdampak langsung pada nilai tukar rupiah yang sangat dipengaruhi oleh persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi. Sri Mulyani dipercaya akan mengambil langkah-langkah pruden yang bisa menenangkan pasar, terutama dalam menghadapi volatilitas ekonomi yang semakin tinggi.

Prabowo dengan sadar memilih kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, menggarisbawahi betapa pentingnya posisi ini di era yang penuh tantangan. Dengan pengalaman, jaringan internasional, dan kemampuan teknisnya, Sri Mulyani bukan hanya simbol stabilitas ekonomi, tetapi juga jembatan bagi Indonesia untuk tetap relevan di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompleks. Keputusan ini diharapkan membawa manfaat bagi Indonesia, baik dalam menjaga stabilitas keuangan domestik maupun meningkatkan daya saing ekonomi di panggung internasional.(c@kra)

BRICS Goyang Hegemoni Amerika: Tantangan Global Baru di KTT BRICS ke-16

Hedi Batubara 31 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah narasi di kanal YouTube-nya pada Selasa, 29 Oktober, Mardigu Wowiek mengupas perkembangan terbaru dalam tatanan dunia yang sedang mengalami pergeseran besar. Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai penguasa hegemoni melalui institusi-institusi internasional seperti PBB dan IMF, kini menghadapi tantangan baru dari BRICS—koalisi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, serta negara-negara mitra seperti Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Etiopia. KTT BRICS ke-16 yang berlangsung di Kazan, Rusia, tema “BRICS and Global South: Joint Building of a Better World” menjadi sorotan utama.

Tema ini mencerminkan ambisi kelompok tersebut untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil dan setara, secara langsung menantang dominasi Amerika dan sekutu Baratnya.

Deklarasi Kazan dan Strategi BRICS untuk Masa Depan

Pada pertemuan tersebut, para pemimpin negara-negara BRICS menghasilkan “Deklarasi Kazan” yang mencakup berbagai inisiatif strategis untuk menghadapi tantangan global. Dalam deklarasi ini, mereka menegaskan niat untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dengan mengembangkan instrumen pembayaran lintas batas yang cepat, efisien, dan transparan. Langkah ini dirancang untuk mengatasi hambatan perdagangan serta mendorong akses non-diskriminatif, berbeda dengan praktik eksklusif yang selama ini diterapkan negara-negara Barat.

Deklarasi Kazan juga menggarisbawahi inisiatif perdagangan berbasis barter antar negara BRICS. Dimulai dengan pertukaran gandum menggunakan platform perdagangan biji-bijian, BRICS memperkenalkan sistem barter yang bertujuan untuk mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan internasional. Inisiatif ini akan berkembang ke berbagai sektor, termasuk pertanian dan emas sebagai alat tukar alternatif untuk mata uang nasional maupun barang komoditas lainnya.

BRICS dan Teori Moneter Modern, Model Ekonomi Baru

Dalam upaya memantapkan posisinya, BRICS mengadopsi kerangka “New Monetary Model” atau teori ekonomi yang dikenal sebagai Modern Monetary Theory (MMT). MMT merupakan teori yang menentang pandangan ekonomi arus utama dan hanya populer di Amerika, terutama setelah dipraktikkan sejak tahun 1971 ketika Amerika melepaskan dolar dari standar emas dan mulai mencetak uang berbasis proyek serta pinjaman. Dengan mengadopsi MMT, BRICS memproyeksikan pembentukan sistem keuangan yang mandiri dan terlepas dari kontrol dolar.

Langkah ini menandakan niat BRICS untuk menciptakan mata uang baru yang berbasis emas, mirip dengan model Euro, yang nantinya akan beredar di antara negara-negara BRICS dan para mitranya. Mata uang ini diproyeksikan sebagai simbol dedolarisasi yang serius, mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika sekaligus menciptakan sistem pembayaran alternatif yang stabil.

Dedolarisasi dan Masa Depan Sistem Keuangan Global

Dedolarisasi yang dilakukan oleh BRICS dalam KTT ini mendapat perhatian besar dari negara-negara Barat. Dengan total populasi yang mencapai tiga kali lipat jumlah negara-negara G7 serta kekayaan yang setara 35% dari ekonomi global, BRICS menjadi kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan. Sebagai perbandingan, G7 hanya mencakup 30% dari kekayaan global, sementara populasi dan pengaruhnya cenderung terbatas dibandingkan BRICS yang semakin ekspansif.

Selain itu, BRICS sedang merintis model dual currency, yaitu satu mata uang BRICS dan satu komoditas seperti emas sebagai alat tukar internasional. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi BRICS dan memberikan alternatif nyata bagi negara-negara lain di luar sistem yang didominasi dolar. Dengan demikian, BRICS mampu menghadirkan tantangan langsung kepada sistem keuangan internasional yang selama ini dikendalikan oleh Amerika dan sekutu Barat.

IMF Baru dan Tatanan Dunia Baru

Inovasi ini sekaligus membuka jalan bagi “IMF Baru” yang menantang posisi IMF konvensional, menawarkan solusi finansial bagi negara-negara berkembang yang ingin melepaskan diri dari kendali dolar. Ini adalah langkah signifikan menuju pembentukan “New World Order” yang lebih adil dan setara, serta menantang dominasi Amerika Serikat. Jika BRICS berhasil mewujudkan mata uang dan sistem keuangan baru ini, hal ini akan berdampak besar terhadap sistem keuangan global dan posisi Amerika dalam politik internasional.

Implikasi bagi Indonesia

Indonesia, sebagai bagian dari Global South, perlu menentukan sikap dalam menyikapi perubahan ini. Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia berpeluang untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, mengurangi ketergantungan pada dolar, serta mengakses pasar baru yang lebih inklusif. Sikap Indonesia terhadap BRICS dan ide dedolarisasi ini dapat memberikan dampak besar bagi stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia, bukan sekadar pertemuan antar negara berkembang, tetapi mencerminkan pergeseran kekuatan global yang semakin nyata. Amerika dan negara-negara Barat kini menghadapi tantangan yang nyata dari BRICS, yang berupaya menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara. Dengan mengadopsi sistem keuangan alternatif dan mendukung dedolarisasi, BRICS menghadirkan harapan baru bagi negara-negara yang ingin bebas dari dominasi dolar dan menciptakan kerjasama ekonomi yang lebih seimbang.(c@kra)

Sri Bintang Marah Ke Megawati dan Bilang Kau Tanggung Jawab atas Kerusakan Negeri ini. 1000166563

Sri Bintang Marah Ke Megawati dan Bilang Kau Tanggung Jawab atas Kerusakan Negeri ini.

Hedi Batubara 11 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah wawancara yang diadakan oleh Mimbar Bebas dan ditayangkan melalui kanal YouTube pada Selasa, 10 September 2024, aktivis senior Dr. Sri Bintang Pamungkas dengan tegas menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri harus bertanggung jawab atas berbagai kerusakan di Indonesia.

(lebih…)

IMF Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Solid Gedung Kementerian Keuangan Kemenkeu 3

IMF Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Solid

Ali Ramadan 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di tengah perlambatan global.

Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023 yang dirilis Selasa, 11 April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2 pp), dan outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%.

“Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu bright spot di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu.

Sejalan dengan proyeksi IMF, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan penguatan. Sampai dengan Maret 2023, PMI Manufaktur Indonesia konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut, di saat PMI Manufaktur global masih di zona kontraktif.

Di sisi konsumsi, indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen masih tinggi, dengan inflasi yang relatif moderat di tingkat 5,0% (yoy). Posisi eksternal Indonesia juga tetap sehat, didukung neraca perdagangan yang membukukan surplus dalam 35 bulan berturut-turut.

Sejalan dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara tumbuh baik dibarengi dengan belanja negara yang lebih berkualitas.

“Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. Dengan kontribusi permintaan domestik yang besar, berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada pada level moderat menjadi sangat krusial untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat,” lanjut Febrio.

Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023 (turun 0,1 poin persentase/pp dibanding proyeksi Januari), kemudian membaik ke level 3,0% di 2024 (turun 0,1 pp).

Momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun, kini meredup seiring terjadinya gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang persisten tinggi. Proyeksi inflasi global 2023-2024 naik 0,4 pp dan 0,6 pp menjadi 7,0% dan 4,9%.

Kegagalan sistem perbankan AS dan Eropa menambah ketidakpastian terhadap outlook kedua kawasan yang sudah mendapat tekanan berat dari inflasi dan pengetatan moneter yang agresif.

Sementara itu, India diproyeksikan tumbuh 5,9% (2023) dan 6,3% (2024), serta Tiongkok diproyeksikan tumbuh 5,2% (2023) dan 4,5% (2024).

Pembukaan kembali Tiongkok memberi daya dorong pemulihan ekonomi domestiknya di tahun 2023, tetapi tekanan struktural termasuk krisis sektor properti masih membayangi prospek Tiongkok di tahun-tahun berikutnya.

Ke depan, IMF melihat berbagai risiko perekonomian global masih dominan dengan potensi hard landing jika risiko semakin ekskalatif.

Risiko utama berasal dari tekanan sektor keuangan, tekanan utang, ekskalasi perang di Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang persisten tinggi, serta fragmentasi geoekonomi.

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang pruden namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi.

Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global.

Meski demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi.

“Ke depan, Pemerintah Indonesia akan terus menjalankan kebijakan yang antisipatif dalam menghadapi turbulensi perekonomian global dengan tetap mengawal rencana pembangunan jangka menengah-panjang antara lain melalui melalui reformasi struktural,” tutup Febrio.

IMF

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Bongkar New World Order dan Perebutan Kendali Ekonomi Dunia

‎Sinyal Merah Buat Prabowo dari Ambarukmo Royal Jogja

Seruan Penghematan = Pernyataan Krisis

Grand Desain Ekonomi Prabowo, Mungkinkah APBN Rp8.000 Triliun Mengantarkan Indonesia ke Pertumbuhan 8 Persen?

Ini Tantangan Ekonomi Indonesia Menurut Proyeksi IMF

Prabowo Pilih Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Singkirkan yang Berbeda Mazhab?

Prabowo Sadar Sri Mulyani Sangat Powerful

BRICS Goyang Hegemoni Amerika: Tantangan Global Baru di KTT BRICS ke-16

Sri Bintang Marah Ke Megawati dan Bilang Kau Tanggung Jawab atas Kerusakan Negeri ini.

IMF Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Solid

Baca Juga Berita Ini

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo