22 November 2026

Kaesang Pangarep

MoneyTalk, Jakarta – Febri Diansyah, mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menjadi sorotan publik setelah menyatakan apresiasinya terhadap sikap Kaesang Pangarep yang terbuka dalam mengklarifikasi sejumlah isu.

Kaesang, putra bungsu Presiden Joko Widodo yang kini terjun ke dunia politik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI (lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Muhammad Qodari, atau lebih dikenal sebagai Mr. Q, dalam wawancara terbarunya di Cokro TV pada Rabu (18/09), membahas beberapa isu panas yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Salah satu topik utama yang disoroti adalah kunjungan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, ke KPK untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan private jet yang sempat menjadi perbincangan publik.

Mr. Q memulai pembahasannya dengan mengomentari langkah Kaesang yang secara sukarela datang ke KPK. ini adalah langkah yang sangat penting dan menunjukkan keberanian Kaesang untuk membalikkan persepsi publik. Meskipun Kaesang bukan pejabat publik dan tidak memiliki kewajiban untuk melapor ke KPK, dan tetap memilih untuk hadir dan memberikan klarifikasi.

Sebetulnya kata Mr. Q  bahwa Kaesang tidak memenuhi syarat untuk diwajibkan mengisi formulir laporan kekayaan di KPK karena bukan merupakan pejabat negara.

Selain itu ada masalah yang lebih luas mengenai fenomena “trial by the press” dan peran media sosial dalam menyebarkan informasi yang kurang akurat atau menyesatkan.

Dalam hal ini, Banyak media yang dengan mudah menarik kesimpulan yang salah tanpa melakukan verifikasi yang mendalam. Kasus Kaesang, menurutnya, menjadi contoh nyata di mana persepsi publik dibentuk berdasarkan informasi yang belum tentu valid ujar Mr.Q

Contohnya KPK tidak pernah menyatakan bahwa pemilik private jet yang digunakan Kaesang tidak ikut dalam perjalanan. Tapi Informasi ini muncul karena adanya spekulasi yang berkembang di media sosial.

Dan informasi ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan persepsi yang salah dan merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang jelas, jelas Mr.Q

Nebeng Private Jet dianggap sebagai Sebuah Kebiasaan Wajar, Lebih lanjut, Mr. Q menjelaskan bahwa perjalanan Kaesang dengan private jet bukanlah sesuatu yang luar biasa atau mencurigakan. Dalam kasus ini, Kaesang hanya “nebeng” atau menumpang pada teman yang kebetulan memiliki pesawat pribadi.

Dan nebeng Private Jet adalah praktik umum, tidak hanya di kalangan orang-orang kaya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Perbedaan utamanya hanya terletak pada jenis kendaraan, apakah itu sepeda motor, mobil, atau dalam kasus ini, pesawat jet tambah Mr.Q

Dan seharusnya Publik tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, karena esensinya hanyalah seorang teman yang memberi tumpangan kepada temannya, tanpa ada unsur kejahatan atau pelanggaran hukum, kata Mr.Q.(C@kra)

MoneyTalk, Jakarta – M. Qodari, seorang analis politik dan pendiri kanal YouTube “Rumpi Demokrasi,” memberikan pembelaannya terhadap Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, terkait isu penggunaan private jet yang menjadi sorotan publik. Pembelaan ini diungkapkan dalam sebuah video yang diunggah pada Kamis, 12 September 2024.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, angkat bicara membela Kaesang Pangarep terkait dugaan penggunaan jet pribadi saat bepergian bersama istrinya, Erina Gudono. Isu tersebut mencuat ketika Kaesang dan Erina terlihat menggunakan jet pribadi untuk perjalanan baru-baru ini, yang kemudian menjadi sorotan publik.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dan istrinya, Erina Gudono, menjadi pusat perhatian publik setelah pelesiran mereka ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi. Banyak pihak mempertanyakan sumber dana dan tujuan dari perjalanan ini, hingga ada desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi oleh Kaesang. Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari KPK terkait hal tersebut.

(lebih…)

 

MoneyTalk,Jakarta – Assalamualaikum KPK, apa kabar?…

Rasanya sudah lama saya tak mendengar lagi suaramu setelah media sosial terus menerus dibanjiri berita soal Blok Medan yang menyeret nama Kahiyang dan Bobby Nasution, serta soal dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaesang dan istrinya.

Katamu tidak tahu dimana keberadaan Kaesang Pangarep sekarang, makanya orang-orang berbaik hati membantu KPK mencari Kaesang Pangarep dengan menyebarkan pamflet-pamflet di jalanan untuk mencari Kaesang yang hilang bersama ciri-cirinya.

Alasan KPK tidak memanggil kaesang karena bukan PNS dan bukan pejabat negara sesungguhnya sangat tidak masuk di akal, karena jika itu alasannya, kenapa Hasto Kristiyanto yang bukan PNS dan bukan pula pejabat negara bisa-bisanya dipanggil oleh KPK beberapa kali?

Terhadap kasus korupsi kereta api, hanya karena no handphone Hasto Kristiyanto dikirim ke seseorang yang dikemudian hari menjadi tersangka, lalu kenapa Hasto Kristiyanto yang malah dipanggil KPK? Ini tidak logis, selain kontradiktif dengan alasan KPK yang tak mau memanggil Kaesang karena dikatakannya bukan PNS, juga sangat berbahaya bagi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK yang terkesan tebang pilih.

Tebang pilihnya KPK ini sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum, sehingga kini publik bertanya, “lho Hasto Kristiyanto kan bukan PNS?”. Dia juga bukan pejabat negara, bahkan jabatan menteri pun ditolak. Jadi calon Anggota DPR RI Hasto Kristiyantopun juga tidak mau mencalonkan diri, karena dia lebih memilih melakukan pelembagaan Partai termasuk mendorong sikap anti korupsi di internal Partai dengan proses demokratisasi yang dijalankan.

Di tangannya Hasto Kristiyanto PDI Perjuangan menjadi Partai modern dengan sekolah partai, dan begitu banyak kantor partai yang dibangun menjadi harta abadi partai, hingga mendapat dua sertifikasi ISO. Lalu kenapa Hasto Kristiyanto dikriminalisasi sedangkan Kaesang, Bobby dan pengaduan Ubedilah dosen UNJ terhadap Gibran terkesan didiamkan? Apakah karena ada cawe-cawe Mulyono? Pertanyaan itu yang seharusnya dijawab oleh KPK.

Baiklah kalau “keluarga Mulyono” sampai saat ini masih belum ditemukan keberadaannya. Tidak apa-apa meskipun dugaan gratifikasi untuk penyewaan pesawat jet pribadi itu sangat fantastis sekali, konon sampai 8,5 Miliar Rupiah atau 350 juta rupiah perjamnya, hanya untuk sebuah perjalanan aduhai sepasang anak presiden, disaat masih ada jutaan rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim.

Namun untuk soal mafia tambang yang diduga melibatkan Kahiyang dan Bobby dengan kode Blok Medan itu, apa ya harus terus didiamkan? Kenapa KPK masih tidak mau memanggil mereka berdua untuk dimintakan penjelasan atau pertanggung jawaban?.

Ah KPK, jangan terus menerus melukai rasa keadilan rakyatlah, kami kan butuh kepastian hukum?. Ratusan miliar bahkan ratusan triliun bisnis tambang itu harus dikelola dengan baik dan transparan, jika ada kejahatan atau manipulasi perizinan disana, KPK harus pro aktif memprosesnya ke ranah hukum.

KPK itu kebanggaan rakyat, sandaran harapan bagi penegakan hukum yang menyangkut soal korupsi, jika KPK hanya menjadi instrumen hukum untuk kepentingan politik penguasa, yang ditujukan hanya untuk membidik dan menjerat hukum lawan-lawan politik penguasa, serta mengabaikan segala prilaku korup keluarga penguasa (Mulyono), maka itu sama halnya KPK telah menciderai rasa keadilan rakyat.

Mohon kiranya KPK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya dalam kurun waktu hampir setahun belakangan ini, sebab jika tidak demikian saya khawatir nantinya rakyat berbondong-bondong turun ke jalan lagi, untuk menyatakan protes terhadap kinerja KPK yang sudah mulai loyo dan hanya bergairah untuk menjaga kepentingan politik penguasa (Mulyono) belaka.

Terlebih lagi ketika nantinya penguasa melalui kekuatan politik besarnya di Lembaga Legislatif (DPR) semakin bringas melucuti kewenangan-kewenangan stategis KPK, seperti yang akan dilakukannya pada MK, maka KPK hanya akan tinggal namanya saja, yang tak lagi bergigi dan tak lagi dihormati serta tak lagi berwibawa.

Ayo renungkan semua ini KPK, karena kami sangat mencintaimu dan berharap banyak padamu. Abaikan kemarahan penguasa dan dengarlah jeritan nurani keadilan rakyat sang pemilik sah kedaulatan negara !…(SHE).

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.

MoneyTalk, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengkritik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana memanggil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Benny menilai langkah KPK ini sebagai upaya mengalihkan persoalan dari kasus-kasus lain yang belum dituntaskan.

“Jadi menurut saya KPK itu mau mengalihkan masalah. Buat yang enggak perlu begitu loh, yang di depan mata selesaikanlah kasus-kasus yang sudah jadi TSK (tersangka) tapi enggak diproses. KPK mending selesaikan kasus Firli, ya kan?” ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Benny juga menyinggung kasus-kasus besar yang belum tuntas, seperti dugaan pelanggaran oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri dan kasus buronan tersangka penyuapan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Harun Masiku. Ia menganggap bahwa KPK lebih baik fokus pada penanganan kasus-kasus besar ini daripada memanggil Kaesang yang bukan penyelenggara negara.

Benny menegaskan bahwa Kaesang Pangarep tidak memiliki persoalan dengan KPK karena statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. “Bahwa Kaesang merupakan bagian dari keluarga Jokowi memang benar. Tapi status Kaesang saat ini adalah masyarakat biasa yang berhak menggunakan fasilitas pribadinya, termasuk privat jet,” ujar Benny.

Oleh karena itu, menurut Benny, KPK tidak memiliki dasar untuk memeriksa Kaesang terkait penggunaan jet pribadi. “Dia bukan penyelenggara negara, juga bukan pejabat negara. Dia adalah pimpinan partai politik. Oleh sebab itu, kalau dia mau sewa privat jet, ke mana, itu adalah haknya beliau. Ndak perlu KPK membuang-buang waktu yang enggak perlu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Benny mempertanyakan motif KPK yang ingin mencari keberadaan Kaesang saat ini. Menurutnya, tidak ada alasan bagi KPK untuk mencari Kaesang, yang saat ini tidak terkait dengan kasus korupsi. “Memang enggak perlu, ngapain KPK, saya tanya, apa motifnya KPK itu cari Kaesang? Mendingan cari Harun Masiku, mendingan cari siapa lagi, banyak yang sudah ditetapkan TSK oleh KPK dan sekarang DPO,” paparnya.

Benny menambahkan bahwa KPK seharusnya lebih fokus pada pencarian para buronan yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), seperti Harun Masiku, daripada mencari sesuatu yang ia anggap “aneh” seperti memanggil Kaesang.

Sebelumnya, gaya hidup Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, sempat menjadi sorotan publik. Keduanya dianggap hidup mewah karena diduga menyewa jet pribadi untuk bepergian ke Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, KPK pun berencana untuk memanggil Kaesang guna melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut.

Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan gratifikasi atas penggunaan jet pribadi oleh Kaesang, mengingat keluarganya adalah bagian dari penyelenggara negara. Namun, kritik dari Benny K Harman ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan di kalangan politisi mengenai prioritas penegakan hukum oleh KPK.

Hal ini menyoroti adanya perdebatan tentang langkah KPK dalam menangani isu dugaan gratifikasi di tengah berbagai kasus korupsi besar yang masih belum terselesaikan. Apakah KPK akan tetap melanjutkan pemanggilan Kaesang atau lebih fokus pada kasus-kasus besar lainnya, menjadi pertanyaan besar yang perlu dijawab.(c@kra)