16 November 2026

Ridwan Hanafi

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Daulat Energy, Ridwan Hanafi, mendatangi Kantor DPP Partai Golkar untuk menyampaikan pengaduan masyarakat terkait memburuknya keandalan sistem kelistrikan nasional yang ditandai dengan rangkaian pemadaman bergilir dan peristiwa blackout di berbagai daerah.

Menurut Ridwan Hanafi, blackout yang terjadi di Provinsi Bali pada tahun 2025, disusul gangguan kelistrikan di DKI Jakarta, hingga pemadaman besar yang melanda lima provinsi di Pulau Sumatra merupakan sinyal kuat bahwa sistem ketenagalistrikan nasional sedang menghadapi persoalan serius yang tidak dapat lagi dipandang sebagai gangguan teknis biasa.

“Blackout yang terus berulang tidak boleh dinormalisasi. Negara harus jujur mengakui bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan sekaligus langkah pembenahan yang nyata. Jangan sampai setiap gangguan selalu dianggap sebagai kejadian insidental, padahal pola kejadiannya terus berulang,” tegas Ridwan Hanafi.

Daulat Energy menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap tata kelola PLN, mulai dari aspek perencanaan sistem, pemeliharaan infrastruktur, manajemen risiko, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan.

Sebagai partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan dan memiliki Fraksi yang kuat di DPR RI, Daulat Energy meminta DPP Partai Golkar menggunakan fungsi politiknya untuk mengawal aspirasi masyarakat melalui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

“Kami meminta DPP Partai Golkar tidak hanya menerima pengaduan masyarakat, tetapi juga mengambil langkah politik konstitusional dengan mendorong Fraksi Partai Golkar di DPR RI memanggil para pemangku kepentingan sektor kelistrikan, meminta penjelasan secara terbuka, dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PLN demi menjamin keamanan pasokan listrik nasional,” ujar Ridwan.

Daulat Energy mengapresiasi dibukanya kanal pengaduan masyarakat oleh DPP Partai Golkar. Menurutnya, kanal tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap keluhan publik benar-benar ditindaklanjuti menjadi kebijakan, bukan sekadar menjadi arsip administrasi.

“Ketahanan energi adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika blackout terus berulang tanpa evaluasi yang serius, maka kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor kelistrikan akan terus menurun dan dampaknya akan dirasakan oleh dunia usaha maupun masyarakat luas.”

Daulat Energy berharap DPP Partai Golkar dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah sehingga lahir langkah konkret untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PLN, serta mencegah terulangnya blackout di masa mendatang.

Karena Listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Ketika blackout terus berulang, yang dipertaruhkan bukan hanya pasokan energi, tetapi juga kredibilitas negara dalam menjamin pelayanan publik.”

Gara-gara Proyek Garasi, KPK Harus Panggil Semua Pimpinan DPRD Malut 2019-2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada 22 Juni 2023, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar lelang pembangunan garasi atau carport untuk kantor DPRD dengan pagu anggaran yang mencapai Rp 1.100.285.000. Proyek ini kemudian diikuti oleh 14 perusahaan, dan pemenangnya adalah CV. Asa Bhadrika dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.073.889.000. Meski demikian, proyek tersebut mengundang banyak pertanyaan dan kecurigaan dari berbagai kalangan, termasuk Ridwan Hanafi, praktisi hukum yang juga kritikus terhadap proyek-proyek yang dianggap tidak tepat sasaran.

Saat wawancara secara khusus pada Sabtu (14/09) Ridwan Hanafi secara tegas menyatakan bahwa proyek pembangunan garasi DPRD ini merupakan pemborosan anggaran rakyat yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. “Pembangunan garasi sebesar Rp 1 miliar di tengah kebutuhan rakyat Maluku Utara yang masih banyak belum terpenuhi adalah langkah yang tidak masuk akal. Seharusnya pimpinan DPRD lebih memikirkan kesejahteraan rakyat daripada fasilitas pribadi mereka,” ujar Ridwan.

Kecurigaan dalam Proses Lelang

Lebih lanjut, Ridwan Hanafi menyoroti proses lelang yang dianggap janggal dan patut dicurigai. Dari 14 perusahaan yang mengikuti lelang, hanya CV. Asa Bhadrika yang berhasil masuk tahap akhir dan memberikan penawaran harga. “Ini bukan situasi yang biasa. Mengapa hanya satu perusahaan yang akhirnya lolos dari proses seleksi? Apakah ada intervensi atau pengaturan dalam lelang tersebut?” tanya Ridwan.

Proses lelang yang tidak transparan ini menurutnya mengindikasikan adanya potensi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran. Ridwan mencurigai bahwa proses ini sarat dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip good governance dan transparansi yang seharusnya dijalankan oleh lembaga publik seperti DPRD.

Urgensi KPK untuk Mengusut Proyek Garasi DPRD, Ridwan Hanafi mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk membuka penyelidikan terkait proyek pembangunan garasi ini. Anggaran sebesar Rp 1 miliar dinilainya terlalu besar untuk sekadar pembangunan garasi, dan ini bisa jadi pintu masuk bagi dugaan adanya penggelembungan anggaran atau praktik korupsi yang melibatkan oknum-oknum tertentu di dalam DPRD.

“Anggaran sebesar ini untuk proyek kecil seperti garasi jelas tidak masuk akal. Jika kita hitung, anggaran tersebut bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Maluku Utara, seperti pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa, atau program sosial bagi masyarakat kurang mampu. Dengan begitu, perlu adanya intervensi dari KPK untuk menyelidiki apakah ada unsur kesengajaan dalam penggelembungan anggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan DPRD,” tegas Ridwan.

Selain itu, Ridwan juga menuntut agar semua pimpinan DPRD periode 2019-2024 dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan mengenai keterlibatan mereka dalam proyek ini. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan agar tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan anggaran negara.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik Kasus ini, jika tidak ditangani dengan baik, akan memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan publik kepada lembaga legislatif di Maluku Utara. DPRD, sebagai lembaga yang seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat, malah terjebak dalam isu-isu proyek yang tidak jelas dan pemborosan anggaran yang merugikan rakyat.

“Kepercayaan rakyat kepada DPRD akan semakin terkikis jika proyek-proyek seperti ini terus berlanjut tanpa pengawasan yang memadai. Publik tentu bertanya-tanya, apa relevansi garasi mewah bagi DPRD di tengah berbagai masalah sosial dan ekonomi yang masih melilit masyarakat Maluku Utara?” ungkap Ridwan.

Ridwan menekankan pentingnya DPRD sebagai lembaga yang harus menjaga integritas dan akuntabilitas. Setiap kebijakan anggaran haruslah berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan segelintir elit.

KPK Harus Bertindak Tegas. Dengan melihat sejumlah kejanggalan dalam proses lelang proyek garasi ini, Ridwan Hanafi mendesak agar KPK bertindak cepat dan tegas. Pemanggilan seluruh pimpinan DPRD periode 2019-2024 dinilai perlu untuk membuka tabir terkait dugaan pelanggaran dalam proyek ini.

Ridwan mengingatkan, kasus seperti ini tidak boleh dianggap sepele. “Jika dibiarkan, proyek-proyek seperti ini hanya akan menjadi pemborosan anggaran yang semakin membebani keuangan daerah. KPK harus memeriksa dengan cermat, tidak hanya pimpinan DPRD, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk Sekretariat DPRD dan pihak kontraktor,” pungkas Ridwan.

Jika terbukti ada unsur korupsi atau penyalahgunaan wewenang, maka KPK harus segera mengambil tindakan hukum yang tegas. Proses hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap DPRD dan proses pengelolaan anggaran daerah yang lebih baik ke depannya.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta — Kejaksaan Agung penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.(PGN) pada periode 2011-2014 melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) memicu polemik. Kasus ini, yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah, kini menjadi sorotan karena banyak kalangan mempertanyakan keadilan dan transparansi dalam proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Ridwan Hanafi, Koordinator Daulat Energi, mengungkapkan pandangannya terkait sengketa hukum yang melibatkan PT Pertamina International Marketing Distribution (PIMD) dalam perjanjian dagang internasional. Saat ditemui oleh MoneyTalk.id pada Kamis (05/09), ia menyoroti beberapa implikasi hukum yang muncul dalam sengketa tersebut, terutama dugaan korupsi atau kelalaian manajerial dalam pengambilan keputusan oleh Direksi PIMD.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta — Koordinator Daulat Energy, Ridwan Hanafi, mengungkapkan adanya dugaan pemborosan anggaran pada sewa kendaraan yang dilakukan oleh SKK Migas untuk tahun 2024. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada Senin (02/09) di Jakarta, Ridwan meminta agar ada langkah tegas dari pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran ini.

Menurut Ridwan, dugaan pemborosan ini tidak hanya mencerminkan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan di tubuh SKK Migas, tetapi juga dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya mengelola sumber daya alam Indonesia dengan baik. “Jika ini benar, maka sangat disayangkan. Anggaran seharusnya dikelola secara efisien dan transparan, bukan untuk pemborosan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ridwan menyebutkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam biaya sewa kendaraan yang dikeluarkan SKK Migas. Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut.

“Pengawasan terhadap penggunaan anggaran adalah hal yang mutlak. Kami mendesak agar BPK dan KPK segera turun tangan untuk mengungkap apakah ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan anggaran dalam kasus ini,” tegas Ridwan.

Diketahui bahwa setiap tahun, SKK Migas mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menyewa kendaraan dinas. Menurut dokumen dan data yang diterima MoneyTalk.id, pada tahun 2024 SKK Migas menghabiskan anggaran sebesar Rp26.400.064.000 untuk sewa kendaraan dan operasional. Selain itu, mereka juga mengeluarkan anggaran sebesar Rp795.000.000 untuk sewa kendaraan operasional jabatan. Dengan demikian, total anggaran yang dihabiskan SKK Migas untuk sewa kendaraan pada tahun 2024 mencapai Rp27.195.064.000.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 SKK Migas telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp24.782.841.000 untuk menyewa kendaraan dinas dan operasional. Dengan angka-angka tersebut, SKK Migas terlihat seperti mengadakan “pesta kendaraan” setiap tahun. Padahal, dengan anggaran puluhan miliar rupiah ini, lebih baik jika mereka membeli kendaraan agar dapat menjadi aset bagi lembaga negara seperti SKK Migas. Aset kendaraan tersebut bisa dijual kapan saja jika dibutuhkan, yang tentunya lebih menguntungkan bagi negara.

Namun, tampaknya SKK Migas lebih memilih opsi menyewa kendaraan daripada membeli. Mungkin saja, karena menyewa kendaraan memberikan keuntungan tertentu yang tidak bisa didapatkan jika mereka memilih untuk membeli kendaraan. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai efisiensi penggunaan anggaran di lembaga strategis seperti SKK Migas. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya audit menyeluruh untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SKK Migas belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pemborosan anggaran sewa kendaraan tersebut. Ridwan berharap, dengan adanya perhatian dari publik dan penegak hukum, kasus ini dapat segera ditangani secara serius dan transparan.

Daulat Energy, sebagai salah satu lembaga yang peduli terhadap tata kelola energi di Indonesia, akan terus mengawal isu ini agar tidak ada penyimpangan anggaran yang merugikan negara dan masyarakat. Ridwan juga mengajak masyarakat untuk terus kritis dan mengawasi penggunaan anggaran publik, terutama yang bersumber dari pendapatan negara dari sektor migas. (c@kra)

MoneyTalk, Jakarta — Daulat Energi, sebuah lembaga advokasi yang fokus pada isu-isu energi dan lingkungan, akan melaporkan dugaan persekongkolan dalam kontrak antara Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd. (PIMD) dan Phoenix Petroleum Philippines, Inc. (PPPI). Laporan ini akan diajukan setelah adanya indikasi ketidaktransparanan dan potensi penyimpangan dalam perjanjian kontrak antara kedua perusahaan tersebut.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan kuat adanya persekongkolan dalam kontrak antara Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd. (PIMD) dan Phoenix Petroleum Philippines, Inc. (PPPI) masih terasa bau amis pemain kartel lama hal ini menjadi perhatian serius Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi. Saat ditemui oleh *MoneyTalk* di Jakarta pada Minggu (25/08), Ridwan menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi kerugian besar yang bisa dialami oleh PIMD akibat kontrak tersebut.

“Izin sangat bagus sekali, tetapi orang-orang yang ada di PIMD ini (hanya mengganti baju dari sebelumnya di PETXXL) masih terkait erat dengan kartel lama,” ujar Ridwan.

Ridwan menegaskan bahwa kepemimpinan di PIMD didominasi oleh individu-individu yang memiliki misi tertentu, bukan visi untuk kebaikan perusahaan. Menurutnya, pengambilan keputusan di PIMD tampak sembrono karena tidak adanya jaminan seperti Bank Guarantee (BG) atau Standby Letter of Credit (SBLC) untuk melindungi nilai minyak atau komoditas yang dipasok. “Ini sama saja dengan penyertaan modal tanpa jaminan, dan jelas melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” tegasnya.

Ridwan juga menyebutkan bahwa entitas seperti PIMD, PETXXL (yang kini telah mengganti nama), Patra Niaga, dan Kilang Pertamina Internasional (KPI) adalah lembaga yang sarat dengan arus kas harian dari impor minyak, yang nilainya bisa mencapai lebih dari 800 juta dolar per hari. “Jika ada diskon atau komisi 2 dolar per barel, berarti ada sekitar 2 juta dolar per hari atau sekitar 60 juta dolar per bulan yang mungkin mengalir ke pihak-pihak tertentu,” ungkapnya.

Koordinator Daulat Energi ini kemudian mengkritisi mekanisme penjualan non-tunai dengan skema open account 60 hari tanpa jaminan yang diterapkan PIMD dalam kontraknya dengan PPPI. “Ini menunjukkan bahwa PIMD mengambil risiko besar tanpa ada evaluasi kredit yang memadai, seperti credit scoring atau penetapan credit limit,” tambah Ridwan.

Menurut Ridwan, keputusan untuk menjalankan transaksi tanpa jaminan tersebut sangat berisiko, terutama jika PPPI tidak memenuhi kewajibannya. “Ini adalah bentuk kecerobohan yang bisa berdampak buruk pada kondisi keuangan PIMD,” katanya.

Ridwan juga menyerukan kepada BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terkait kontrak PIMD dengan PPPI. Ia juga meminta Kejaksaan Agung dan KPK untuk menyelidiki dugaan konspirasi dalam kontrak tersebut. “PIMD harus bertanggung jawab untuk mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dan melaporkannya kepada penegak hukum,” ujarnya dengan nada geram.

Ridwan mempertanyakan kompetensi PIMD dalam menangani kontrak tersebut. “Bagaimana bisa terjadi kecolongan seperti ini? Apakah PIMD tidak memiliki konsultan atau SDM yang mumpuni untuk menilai risiko sebelum membuat kontrak?” tanya Ridwan dengan penuh keheranan.

Untuk memastikan keberlanjutan kerja sama ini, Ridwan menyarankan agar PIMD menerapkan mekanisme penilaian kredit yang lebih ketat dan syarat pembayaran yang lebih aman di masa depan. Ia juga mengingatkan bahwa PPPI, sebagai pihak yang berutang, bisa saja memperlambat pembayaran karena tidak adanya jaminan, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi bisnis mereka di pasar internasional.

“Kerja sama ini sangat berisiko dan penuh aroma konspirasi. Tanpa manajemen risiko yang baik, kontrak ini sangat berpotensi menimbulkan kerugian besar,” tutup Ridwan.

Ridwan Hanafi mencurigai bahwa orang-orang yang saat ini memegang kendali di PIMD masih terkait dengan kartel lama yang sebelumnya beroperasi di perusahaan yang bernama PETXXL. “Mereka hanya berganti baju, tetapi misinya masih sama, yakni tidak memiliki visi untuk memajukan perusahaan,” ujarnya.

Ridwan juga menyoroti keputusan PIMD yang tidak meminta bank garansi (BG) atau standby letter of credit (SBLC) sebagai jaminan dalam kontrak-kontrak besar ini. “Ini sama saja dengan penyertaan modal tanpa jaminan, yang jelas-jelas melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” tegasnya.

Piutang Besar dan Risiko Kredit

PIMD, anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), memiliki piutang jatuh tempo kepada PPPI sebesar USD 124.534.382,23. Piutang ini terkait dengan pasokan bahan bakar yang diatur melalui delapan kontrak/award sejak tahun 2020. Pada tender pertama yang dilaksanakan pada Juli 2020, syarat pembayaran yang disepakati adalah open account tanpa jaminan, dengan jangka waktu pelunasan selama 30 hari. Pada tender kedua pada Oktober 2020, syarat pembayaran diperpanjang menjadi 60 hari tanpa jaminan.

Ridwan Hanafi mengkritisi mekanisme penjualan non-tunai ini, yang dilakukan tanpa evaluasi kredit yang memadai, seperti credit scoring, credit rating, penetapan credit limit, atau jaminan yang sesuai. “Keputusan untuk menjalankan transaksi tanpa jaminan ini berpotensi merugikan PIMD, terutama jika PPPI tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar,” jelasnya.

Pentingnya Evaluasi Risiko Kredit

Ridwan juga menjelaskan perbedaan antara credit scoring dan credit rating, dua konsep penting dalam evaluasi kredit. Menurutnya, credit scoring digunakan untuk menilai kelayakan kredit individu atau entitas kecil, sedangkan credit rating lebih relevan untuk entitas besar seperti perusahaan dan pemerintah.

“Credit scoring umumnya digunakan oleh lembaga keuangan untuk keputusan cepat terkait pinjaman, sementara credit rating digunakan untuk menilai risiko kredit dari obligasi atau instrumen utang lainnya,” tambahnya.

Desakan untuk Audit dan Investigasi

Ridwan Hanafi mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan audit investigasi terkait kontrak antara PIMD dan PPPI. Ia juga meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan adanya konspirasi dalam kontrak tersebut.

“PIMD harus bertanggung jawab untuk mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses kontrak ini dan melaporkannya kepada penegak hukum,” tegas Ridwan.

Menurutnya, keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen PIMD mencerminkan tindakan serampangan yang tidak memperhitungkan risiko jangka panjang. “Bagaimana bisa mereka kecolongan seperti ini? Apakah PIMD tidak memiliki konsultan atau SDM yang mumpuni untuk menilai risiko sebelum menandatangani perjanjian kontrak?” tanyanya dengan penuh keheranan.

Saran Daulat Energi kedepan

Ridwan menekankan pentingnya bagi PIMD untuk menerapkan mekanisme penilaian kredit yang lebih ketat dan syarat pembayaran yang lebih aman di masa depan. “Kerja sama ini berpotensi besar masuk ke ranah perselisihan jika tidak dikelola dengan baik. Ada aroma konspirasi yang kuat, dan tanpa manajemen risiko yang lebih baik, dampaknya bisa sangat merugikan,” pungkasnya.
(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd. (PIMD), yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), memiliki piutang jatuh tempo kepada Phoenix Petroleum Philippines, Inc (PPPI) sebesar USD 124.534.382,23.

Piutang PIMD terhadap PPPI ini bermula pada tahun 2020, terkait dengan pasokan bahan bakar yang diatur melalui delapan kontrak/award. Pada tender pertama yang dilaksanakan pada Juli 2020, syarat pembayaran yang disepakati adalah open account tanpa jaminan, dengan jangka waktu pelunasan selama 30 hari.

hal ini menjadi Perhatian Ridwan Hanafi Koordinator Daulat Energi di Jakarta pada Selasa (20/08), Pada tender kedua pada Oktober 2020 untuk pengiriman kargo pada Desember 2020, syarat pembayaran diubah menjadi open account dengan jangka waktu pelunasan selama 60 hari tanpa jaminan.

Mekanisme penjualan non-tunai dengan open account 60 hari ini dilakukan tanpa evaluasi credit scoring, credit rating, penetapan credit limit, atau jaminan yang memadai. PIMD menerima term of payment yang diusulkan oleh PPPI dalam Letter of Intent untuk memasok Gas Oil dan Mogas mulai Desember 2020 dan seterusnya.

Keputusan untuk menjalankan transaksi tanpa jaminan ini berpotensi merugikan PIMD, terutama jika PPPI tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar. Situasi ini menunjukkan risiko bisnis yang diambil oleh PIMD dalam menjalin kerja sama dengan PPPI, yang dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan perusahaan.

Ridwan menjelaskan tentang Credit scoring dan credit rating dua konsep yang terkait dengan penilaian kredit, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal penggunaan dan cakupannya

Credit scoring merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit individu atau entitas berdasarkan data historis dan statistik. Skor kredit dihitung menggunakan algoritma yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti riwayat pembayaran, jumlah utang, panjang sejarah kredit, jenis kredit yang digunakan, dan lainnya.

Credit scoring umumnya digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan kartu kredit untuk membuat keputusan cepat terkait persetujuan pinjaman, penetapan batas kredit, atau penentuan suku bunga. Skor ini biasanya dalam bentuk angka tiga digit, seperti FICO score, yang umum digunakan di Amerika Serikat.

Ridwan mencontohkan antara lain Skor FICO di Amerika Serikat, atau skor kredit yang digunakan oleh lembaga keuangan lokal.

selain itu Credit rating merupakan penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit terhadap kelayakan kredit suatu entitas seperti perusahaan, pemerintah, atau negara. Credit rating mengevaluasi kemampuan entitas tersebut untuk memenuhi kewajiban keuangan, terutama terkait pembayaran obligasi atau pinjaman jangka panjang.

Credit rating digunakan oleh investor, perusahaan, dan lembaga keuangan untuk menilai risiko kredit dari obligasi atau instrumen utang lainnya yang diterbitkan oleh entitas tersebut. Rating ini biasanya diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit seperti Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), atau Fitch Ratings, dan dinyatakan dalam bentuk peringkat seperti AAA, AA, A, BBB, dan seterusnya.

sebagai contoh Peringkat kredit AAA yang diberikan oleh S&P kepada perusahaan yang dianggap sangat mampu membayar utangnya.

Perbedaan Utama Cakupan Credit scoring lebih spesifik untuk individu atau entitas kecil dengan penilaian yang lebih terbatas, sedangkan credit rating digunakan untuk entitas besar dan seringkali terkait dengan obligasi atau instrumen utang.

Penggunaan Credit scoring lebih sering digunakan dalam keputusan pinjaman konsumen atau bisnis kecil, sementara credit rating digunakan oleh investor institusional dan pasar modal.
Kedua sistem ini sangat penting dalam dunia keuangan untuk mengukur risiko kredit dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait pinjaman atau investasi.

Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd. (PIMD) perusahaan energi milik negara Indonesia, sedangkan PIMD berbasis di Singapura dan berfokus pada kegiatan perdagangan internasional, pemasaran, serta distribusi produk energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), gas, dan produk petrokimia lainnya.

Kontrak Antara PIMD dan Phoenix Petroleum Philippines, Inc. (PPPI) Senilai USD 124,5 Juta: Sebuah Kerja Sama di Sektor Energi Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd. (PIMD), , telah menandatangani kontrak bisnis senilai USD 124.534.382,23 dengan Phoenix Petroleum Philippines, Inc. (PPPI), salah satu perusahaan energi terkemuka di Filipina. Kontrak ini melibatkan pasokan bahan bakar, termasuk Gas Oil dan Mogas, sebagai bagian dari komitmen PIMD untuk memperluas jangkauan dan pengaruhnya di pasar energi internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Latar Belakang Kerja sama ini dimulai pada tahun 2020, ketika PIMD dan PPPI pertama kali mencapai kesepakatan terkait pasokan bahan bakar melalui beberapa kontrak yang mencakup periode waktu yang signifikan. Kesepakatan ini lahir dari upaya kedua perusahaan untuk saling memperkuat posisi mereka di pasar energi yang kompetitif. PPPI, sebagai salah satu pemain utama dalam distribusi bahan bakar di Filipina, memandang PIMD sebagai mitra strategis dalam memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar yang stabil dan berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan domestik.

Rincian Kontrak dalam perjanjian ini, PIMD setuju untuk memasok sejumlah besar Gas Oil dan Mogas kepada PPPI melalui delapan kontrak yang berbeda. Pengiriman pertama dimulai pada bulan Juli 2020, dengan syarat pembayaran yang disepakati adalah open account dengan jangka waktu pelunasan 30 hari tanpa jaminan. Namun, seiring dengan berkembangnya kerja sama, syarat pembayaran diperpanjang menjadi 60 hari tanpa jaminan pada kontrak berikutnya yang ditandatangani pada Oktober 2020.

Meskipun nilai kontrak ini mencerminkan hubungan bisnis yang signifikan, kerja sama antara PIMD dan PPPI tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko kredit yang timbul akibat mekanisme pembayaran open account tanpa jaminan. Tanpa adanya evaluasi kredit yang mendalam, seperti credit scoring atau penetapan credit limit, PIMD mengambil risiko yang cukup besar dalam transaksi ini. Potensi risiko semakin meningkat mengingat besarnya nilai piutang yang dimiliki PIMD terhadap PPPI.

Dalam konteks ini, piutang yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh PPPI kepada PIMD mencapai USD 124.534.382,23. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran arus kas PIMD dan potensi dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan.

Ridwan menyayangkan kepada PIMD dengan Resiko Kredit yang timbul akibat mekanisme Pembayaran opent account tanpa Jaminan, hal ini akan merugikan PIMD yang seharusnya sedini mungkin diantisipasi sebelum dibuat perjanjian kontrak dan jaminan itu wajib ada sebagai pengaman

Ridwan menganggap ada permainan Oknum dalam proses sebelum terjadinya perjanjian terindikasi kuat adanya permainan antar oknum di kedua belah pihak, jhal ini layak untuk di Audit investigasi oleh Lembaga auditor negara, agar permainan ini teerbuka lebar yang kita anggap sebagai kesalahan besar dan dapat merugikan PIMD.

“kami dari daulat energy meminta kepada BPK maupun BPKP untuk mengaudit investigasi terkait Kontrak PIMD dengan PPPI, dan meminta Kejaksaan Agung./ KPK untuk memriksa dan menyelidiki adanya dugan konspirasi Kontrak antara PIMD dengan PPPI” ungkap Ridwan dengan nada Geram

PIMD harus bertanggung jawab untuk mengevaluasi pihak pihak yang terlibat dalam proses kontrak dan melaporkan ke Penegak hukum baik Kejaksaan Agung maupuk KPK

Dengan adanya peristiwa ini yang kita anggap sebagai peristiwa kecolongan dan hal ini bisa dianggap sebagai tindakan serampangan bagi orang – orang yang terlibat

“Bagaimana bisa kecolaongan begitu, itu orang saya anggap kerjanya serampanagan dan tidal memperhitungan resiko kedepan, apa PIMD tidak meiliki Konsultan untuk menilai sebelum terjadinya perjanjian kontrak? apa tidak memiliki SDM yang mumpuni sehingga hal tersebut tidak diantisipasi sedini mungkin?” tanya Ridwan dengan penuh keheranan.

Untuk memastikan keberlanjutan kerja sama ini. PIMD mungkin perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih hati-hati di masa depan, termasuk penerapan mekanisme penilaian kredit yang lebih ketat dan penyusunan syarat pembayaran yang lebih aman untuk mengurangi risiko kredit.

Masih menurut Riwan PPPI, sebagai pihak yang berhutang bisa senaknya sendiri dengan tidak adanya jaminan, bisa jadi akan mengulur waktu karena tanpa beban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, hubungan bisnis tidak bisa dihindari potensi dampak negatif pada reputasinya di pasar internasional.

“Kerja sama ini kuat sekali aroma konspirasi, penuh resiko tinggi, dengan tidak mempertimbangkan manajemen risiko yang lebih baik dan kurangnya komitmen kuat dari kedua belah pihak, kontrak ini sangat berpotensi masuk kerana Perselisihan”, tutup Ridwan.(c@kra)