MoneyTalk, Jakarta – Demokrasi selalu lahir dari harapan. Ia tumbuh dari luka sejarah, dari keinginan manusia untuk tidak lagi tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Di Indonesia, ingatan kolektif tentang jatuhnya rezim otoritarian pada akhir abad ke-20 menjadi fondasi moral bagi perjalanan panjang demokrasi. Namun hari ini, di tengah kebebasan yang tampak prosedural, muncul pertanyaan yang lebih sunyi: apakah demokrasi masih menghadirkan keberanian, atau justru melahirkan ketakutan baru yang lebih halus?
Demokrasi modern menjanjikan ruang partisipasi, kebebasan berbicara, serta perlindungan hukum. Tetapi dalam praktiknya, ruang itu kerap menyempit bukan karena larangan formal, melainkan karena tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak terlihat. Ketakutan tidak lagi hadir dalam bentuk laras senjata atau penjara terbuka seperti pada masa kekuasaan Soeharto, melainkan melalui mekanisme yang lebih subtil: stigmatisasi, kriminalisasi opini, hingga pengucilan sosial di ruang digital.
Demokrasi prosedural tetap berjalan—pemilu digelar, partai bertarung, parlemen bersidang. Namun demokratisasi sebagai proses pendewasaan warga justru mengalami kemunduran. Masyarakat semakin berhitung sebelum bersuara. Kritik sering dibaca sebagai ancaman, bukan bagian dari kesehatan republik.
Di titik inilah demokrasi berubah wajah: dari ruang kebebasan menjadi ruang kecemasan.
Setiap rezim memiliki narasi legitimasi. Pada masa lalu, stabilitas dijadikan alasan pembatasan kebebasan. Kini, stabilitas hadir dalam bentuk baru: pembangunan, investasi, dan keamanan digital. Tidak ada yang salah dengan pembangunan, tetapi ketika pembangunan dijadikan justifikasi untuk membungkam kritik, demokrasi kehilangan ruhnya.
Pada era Joko Widodo, misalnya, pembangunan infrastruktur menjadi simbol kemajuan sekaligus medan perdebatan tentang ruang kritik publik. Sementara pada masa Prabowo Subianto, tantangan demokrasi memasuki fase baru: bagaimana menjaga stabilitas politik tanpa mengorbankan keberanian warga untuk berbeda pendapat.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang sunyi dari kritik, melainkan yang mampu menampung kegaduhan tanpa kehilangan arah.
Sebagai wartawan, saya menyaksikan perubahan paling terasa terjadi di ruang redaksi. Dulu, sensor datang dari luar: telepon pejabat, ancaman pencabutan izin, atau tekanan aparat. Kini, sensor justru lahir dari dalam—dari rasa takut kehilangan iklan, akses, bahkan keamanan pribadi.
Fenomena ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai demokratisasi ketakutan: ketakutan yang tidak dipaksakan secara langsung, tetapi diterima sebagai kewajaran. Wartawan memilih kata lebih aman, aktivis menunda suara, akademisi menyamarkan kritik. Kebebasan masih ada, tetapi keberanian menipis.
Di sinilah demokrasi kehilangan energi moralnya.
Demokrasi membutuhkan warga yang percaya bahwa suaranya berarti. Namun ketika korupsi terasa berulang, elite tampak berganti wajah tanpa perubahan substansi, dan hukum dianggap tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, kepercayaan publik perlahan terkikis.
Kelelahan kolektif ini berbahaya. Warga yang lelah tidak lagi melawan ketidakadilan—mereka hanya menyesuaikan diri. Demokrasi berubah menjadi rutinitas lima tahunan tanpa partisipasi bermakna.
Ketika ketakutan dan kelelahan bertemu, lahirlah masyarakat yang diam. Dan diam adalah ruang paling subur bagi kemunduran demokrasi.
Suatu malam di pinggiran kota, saya duduk di warung kopi sederhana. Televisi menyiarkan debat politik, tetapi tak seorang pun benar-benar memperhatikan. Obrolan lebih banyak tentang harga beras, cicilan motor, dan kabar anak yang sulit mendapat pekerjaan.
Saya bertanya kepada seorang sopir ojek, “Masih percaya politik bisa mengubah hidup?”
Ia tersenyum tipis.
“Percaya sih… tapi takut berharap terlalu tinggi.”
Jawaban sederhana itu terasa lebih jujur daripada pidato mana pun. Demokrasi bagi sebagian warga bukan lagi ruang idealisme, melainkan sekadar latar belakang kehidupan yang keras.
Di warung itu, saya melihat wajah demokrasi yang sebenarnya: tidak heroik, tidak juga dramatis—hanya sunyi.
Apakah demokrasi Indonesia sedang menuju kegelapan? Tidak selalu. Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi adalah proses naik-turun. Ia bisa melemah, tetapi juga bisa bangkit ketika warga menemukan kembali keberaniannya.
Harapan itu masih ada—pada jurnalisme yang tetap kritis, pada mahasiswa yang berani bersuara, pada warga desa yang memperjuangkan tanahnya, dan pada generasi muda yang menolak diwarisi ketakutan.
Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia memudar perlahan ketika rasa takut dianggap normal. Karena itu, melawan ketakutan—sekecil apa pun—adalah tindakan paling demokratis hari ini.
Dan mungkin, dari keberanian keberanian kecil itulah demokrasi Indonesia akan menemukan jalan pulangnya.
Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior
