MoneyTalk, Jakarta – Menanggapi aksi pengemudi ojek online yang digelar di Medan Merdeka Selatan pada 20 November 2025, Presiden GOBER Community sekaligus Penasihat Federasi Serikat Pekerja Pengemudi Online Bersatu (FSPPOB), Dodi Ilham, menyampaikan kontra-narasi resmi bahwa tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut mengandung banyak kekeliruan logis (logical fallacies) dan tidak mencerminkan perjuangan struktural driver online Indonesia.
Menurut Dodi Ilham, narasi aksi 20 November cenderung reaktif, emosional, dan mengambang, serta gagal menyasar akar eksploitasi yang dialami pengemudi online khususnya eksploitasi algoritmik dan manipulasi program aplikator.
Dalam pernyataan resminya, Dodi Ilham menegaskan “Narasi aksi 20 November 2025 penuh dengan oversimplifikasi, false dilemma, dan tuntutan yang tidak terukur. Perjuangan driver tidak boleh didorong hanya oleh kemarahan. Kita harus menembus akar masalah: algoritma eksploitatif, potongan tidak adil, dan tata kelola transportasi online yang belum diatur dengan benar.”
Ia menambahkan bahwa tuntutan aksi tersebut berpotensi merugikan driver sendiri jika tidak dipikirkan dampak kebijakan publiknya, termasuk sensitivitas harga transportasi terhadap permintaan penumpang.
Lima Tuntutan APOB – FSPPOB: Blueprint Paling Komprehensif dan Rasional
Berbeda dengan tuntutan aksi 20 November, APOB–FSPPOB sebelumnya telah menyampaikan lima tuntutan resmi pada Aksi 10 September 2025, yang dinilai sebagai tuntutan paling komprehensif, terukur, dan bebas dari logical fallacies.
Kelima tuntutan tersebut adalah:
1. Penetapan potongan maksimal 10% oleh aplikator.
2. Penghapusan seluruh program eksploitatif & manipulatif seperti Aceng, Hemat, Slot, Hub, Double Order, dan sejenisnya.
3. Jaminan argo sebagai tempat berpijak pendapatan driver.
4. Perlindungan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan) untuk seluruh driver online.
5. Pendelegasian kewenangan tata kelola transportasi online ke Pemerintah Daerah, guna memastikan pengaturan yang sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Menurut Dodi Ilham Tuntutan APOB–FSPPOB adalah tuntutan yang logis, terukur, dan sesuai struktur industri. Ini bukan tuntutan reaktif, tapi rancangan sistemik untuk memperkuat posisi tawar driver dan memperbaiki ekosistem transportasi online secara menyeluruh.
Aksi Perjuangan Tidak Boleh Diseret ke Jalan yang Salah
GOBER Community dan FSPPOB menegaskan bahwa setiap aksi driver harus berbasis data, kebijakan publik, dan pemetaan industri, bukan sembarang tuntutan yang tampak populis namun kosong secara substansial.
Dan Dodi Ilham mengingatkan Gerakan driver tidak boleh menjadi alat tunggangan pihak manapun. Ketika tuntutan tidak terukur dan tidak menyentuh akar masalah, maka driver sendiri yang akan dirugikan.
GOBER Community bersama FSPPOB menegaskan komitmennya untuk:
memperjuangkan hak driver berbasis evidence-based policy,
membangun roadmap kesejahteraan driver yang berkelanjutan,
mendorong regulasi yang adil dan berpihak,
serta memastikan driver online menjadi subjek pembangunan nasional, bukan objek eksploitasi.