MoneyTalk, Jakarta – Akademisi sekaligus dosen senior di SOAS University of London, Soe Tjin Marching, melontarkan kritik tajam terhadap penggunaan istilah “serangan” oleh pihak pemerintah dalam merespons kritik publik.
Melalui unggahan di media sosial, Soe Tjin Marching mempertanyakan sensitivitas pejabat terhadap kritik yang dianggap sebagai “serangan”, sementara menurutnya banyak aktivis justru mengalami kekerasan nyata.
“Cengeng amat sih? Dikritik dikit, mengadu pakai kata ‘serang’,” tulisnya. Ia kemudian menyoroti berbagai bentuk kekerasan yang pernah dialami para aktivis, mulai dari pemenjaraan, penganiayaan, penculikan, hingga pembunuhan dan penyiraman air keras.
Pernyataan ini merespons narasi yang berkembang usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan menertibkan pengamat yang dinilai “menyerang pemerintah”.
Menurut Soe Tjin, penggunaan istilah “serangan” dalam konteks kritik berpotensi mengaburkan makna kekerasan yang sebenarnya. Ia menilai kritik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, bukan ancaman.
“Justru para aktivis itu yang sudah diserang habis-habisan secara nyata,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memicu diskusi luas di ruang publik, khususnya terkait batas antara kritik dan ancaman dalam sistem demokrasi Indonesia. Sejumlah kalangan menilai pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat, sementara lainnya menekankan perlunya etika dalam menyampaikan kritik.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pernyataan Soe Tjin Marching tersebut. Namun, isu ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan seiring meningkatnya dinamika politik dan kritik publik terhadap pemerintah.
