MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan terhadap proyek pengadaan komputer di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), khususnya terkait pengadaan komputer PC AIO SR 1C dan Komputer AIO yang dinilai memiliki kejanggalan harga.
Menurut Uchok, pada tahun 2026 Kemensos menganggarkan proyek pengadaan komputer PC AIO SR 1C sebanyak 1.105 unit dengan total anggaran mencapai Rp13,7 miliar. Selain itu, terdapat proyek pengadaan Komputer AIO sebanyak 300 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp5,4 miliar.
“Dari data tersebut, rata-rata harga Komputer PC AIO SR 1C sebesar Rp12.410.000 per unit, sedangkan harga Komputer AIO mencapai Rp18.075.000 per unit,” kata Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Ia menilai harga pengadaan Komputer AIO tersebut terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga pengadaan pada tahun sebelumnya. Menurut catatan CBA, pada tahun 2025 harga rata-rata per unit komputer serupa hanya dipatok sekitar Rp15.700.000.
“Artinya ada selisih harga sekitar Rp2,3 juta per unit. Ini yang harus diselidiki oleh KPK, karena berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ujarnya.
Uchok menegaskan, KPK perlu segera memanggil pihak Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, guna memberikan penjelasan terkait proyek tersebut.
“CBA meminta KPK segera memanggil Sekretariat Jenderal Kemensos dan juga Menteri Sosial Gus Ipul agar publik mendapatkan kejelasan,” tegasnya.
Dalam catatan CBA, sepanjang tahun 2026 Sekretariat Jenderal Kemensos juga tercatat melakukan sejumlah pengadaan Komputer AIO dalam jumlah besar, antara lain:
-Komputer AIO sebesar Rp84.905.600.000 untuk 5.408 unit
-Komputer AIO untuk Sarana Lab sebesar Rp4.898.400.000 untuk 312 unit
-Komputer AIO untuk Sarana Ketatausahaan sebesar Rp19.593.600.000 untuk 1.248 unit
-Komputer AIO untuk Sarana Perpustakaan sebesar Rp3.265.600.000 untuk 208 unit
Total belanja pengadaan tersebut dinilai sangat besar dan perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi celah penyimpangan anggaran.
CBA menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang pemerintah harus menjadi prioritas, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran negara.
“Jangan sampai anggaran sosial yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru bocor dalam proyek pengadaan barang,” tutup Uchok.
