MoneyTalk, Jakarta – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh level Rp17.000 memunculkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Tekanan terhadap mata uang nasional itu tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga mulai dikaitkan dengan dinamika geopolitik global yang tengah memanas.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai kondisi tersebut harus dibaca secara lebih luas dan mendalam. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah dapat menjadi bagian dari perang ekonomi global yang secara tidak langsung menyasar stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam geopolitik modern, perang tidak selalu menggunakan senjata. Mata uang, pasar modal, media, bahkan opini publik bisa menjadi alat untuk menekan sebuah negara,” ujar Amir Hamzah dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Ia mengatakan, Indonesia saat ini berada dalam posisi strategis di tengah persaingan kekuatan global. Sebagai negara dengan sumber daya alam besar, populasi tinggi, dan posisi geopolitik penting di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dinilai menjadi rebutan pengaruh berbagai kekuatan dunia.
Menurut Amir, langkah pemerintahan Prabowo yang mulai memperkuat posisi Indonesia melalui hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan pertahanan, serta perluasan hubungan dengan banyak blok internasional membuat Indonesia semakin diperhitungkan.
“Ketika sebuah negara mulai bergerak terlalu independen, tekanan biasanya mulai datang. Bisa lewat ekonomi, bisa lewat perang opini, bahkan bisa melalui pembentukan persepsi bahwa pemerintah gagal menjaga stabilitas,” katanya.
Ia menilai pelemahan rupiah berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam operasi intelijen modern, kata Amir, persepsi publik merupakan salah satu target utama.
“Kalau masyarakat terus dibangun ketakutan bahwa ekonomi akan runtuh, harga naik, rupiah hancur, maka tekanan sosial-politik bisa ikut meningkat. Ini yang disebut perang persepsi ekonomi,” jelasnya.
Amir menilai ada pola global yang sering muncul ketika negara-negara berkembang mencoba memperkuat kemandirian ekonomi. Tekanan terhadap pasar keuangan disebutnya kerap menjadi instrumen awal untuk mengguncang stabilitas domestik.
Ia mencontohkan bagaimana ketidakpastian global saat ini diperburuk oleh perang dagang, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan China, serta persaingan pengaruh di Asia Tenggara. Situasi tersebut membuat negara berkembang seperti Indonesia menjadi sangat rentan terhadap gejolak eksternal.
“Indonesia sekarang sedang berada di tengah pusaran perebutan pengaruh global. Semua kekuatan besar berkepentingan terhadap arah politik dan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, Amir menegaskan kondisi Indonesia saat ini masih jauh berbeda dibanding krisis moneter 1998. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia relatif lebih kuat dengan cadangan devisa yang masih tersedia, konsumsi domestik yang tinggi, dan kemampuan negara menjaga stabilitas fiskal.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah dan Bank Indonesia yang terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada kebijakan moneter semata.
“Yang harus dijaga juga adalah psikologi publik. Karena kepanikan adalah senjata paling efektif dalam perang ekonomi modern,” katanya.
Amir juga menilai ketenangan Presiden Prabowo dalam merespons pelemahan rupiah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional. Sikap pemimpin, menurutnya, dapat memengaruhi kepercayaan pasar maupun masyarakat.
“Kalau pemimpin terlihat panik, maka pasar akan semakin agresif. Tetapi kalau negara menunjukkan kepercayaan diri dan kontrol, maka kepanikan bisa ditekan,” ujarnya.
Dalam analisanya, Amir Hamzah meminta pemerintah memperkuat strategi ketahanan nasional secara menyeluruh, bukan hanya ekonomi tetapi juga informasi dan geopolitik.
Ia menyarankan tiga langkah utama yang perlu diperkuat pemerintah saat ini, yakni mempercepat ketahanan pangan dan energi, memperluas transaksi internasional menggunakan mata uang lokal, serta memperkuat komunikasi publik agar masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi negatif.
Selain itu, ia juga meminta aparat negara meningkatkan pengawasan terhadap potensi permainan spekulatif di pasar keuangan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
“Perang masa depan bukan hanya perang militer. Perang ekonomi dan perang persepsi sekarang jauh lebih berbahaya karena bisa menghancurkan kepercayaan publik secara perlahan,” tegasnya.
Amir menambahkan bahwa ujian terbesar pemerintahan Prabowo ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kedaulatan nasional di tengah tekanan geopolitik global yang semakin kompleks.
“Yang sedang diuji hari ini bukan hanya rupiah, tetapi daya tahan kepemimpinan nasional Indonesia menghadapi tekanan global,” pungkasnya.
