MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tidak berhenti pada pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk transaksi judi online (judol).
Uchok meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menindaklanjuti temuan rekening yang diduga terlibat dalam transaksi judi online dengan melaporkan pihak perbankan terkait kepada aparat penegak hukum.
Menurut Uchok, langkah pelaporan rekening kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) saja dinilai belum cukup.
“Kalau hanya dilaporkan ke kedua lembaga ini seperti sibuk memotong rumput, tapi lupa siapa yang membiarkan rumput liar tumbuh subur di halaman rumah sendiri,” tegas Uchok, Selasa (8/9/2026).
Ia bahkan meminta Komdigi mempertimbangkan pelaporan jajaran direksi dan komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Uchok menyoroti jumlah rekening yang disebut terindikasi digunakan dalam transaksi judi online. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 7.317 rekening nasabah BCA dan 4.649 rekening nasabah Bank Mandiri yang disebut terkait transaksi judol.
“Ini bukan main-main. Ini serius. Ada dugaan kesengajaan oleh bank,” kata Uchok.
Uchok mempertanyakan bagaimana ribuan rekening dapat digunakan dalam aliran dana yang diduga berkaitan dengan judi online dalam skala besar tanpa terdeteksi atau dihentikan lebih awal oleh sistem pengawasan perbankan.
“Kalau ribuan rekening dipakai untuk aliran dana judol dalam skala besar, lalu sistem bank BCA dan Mandiri seolah tidak melihat, tidak mendengar, tidak tahu, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Petugas kasir? Atau mereka yang duduk di kursi paling atas yang punya wewenang?” ujarnya.
Menurut dia, pemblokiran rekening merupakan langkah yang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya tindakan pemerintah.
“Kami meminta Ibu jangan berhenti di level blokir rekening saja. Itu langkah paling gampang dan paling dangkal. Yang harus Ibu lakukan adalah melaporkan jajaran direktur dan komisaris kedua bank ini ke Kepolisian dan Kejagung,” katanya.
Uchok menilai dugaan keterlibatan atau pembiaran dalam penggunaan rekening untuk transaksi judi online harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum. Ia menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Uchok khawatir penindakan yang hanya berujung pada pemblokiran rekening tidak menyentuh persoalan utama mengenai bagaimana rekening-rekening tersebut dapat digunakan dalam jaringan transaksi judi online.
“Jangan biarkan yang terjadi hanya: rekening diblokir, berita naik sehari, lalu semua kembali seperti biasa. Uang berputar, judol tetap jalan, dan yang bertanggung jawab tidak pernah tersentuh,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan penanganan judi online tidak hanya menyasar pemilik rekening atau akun pembayaran yang berada di lapisan bawah, tetapi juga menelusuri seluruh rantai transaksi dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
“Kalau hal ini dibiarkan, berarti kita sedang mengirim pesan yang sangat jelas: selama tidak ada yang dituntut secara hukum, pelanggaran ini cuma urusan administrasi, bukan kejahatan yang merugikan rakyat,” kata Uchok.
Karena itu, CBA meminta Meutya Hafid mengambil langkah lebih jauh dengan meneruskan dugaan penyalahgunaan layanan perbankan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan.
“Kami tunggu langkah nyata, bukan sekadar laporan ke lembaga yang sifatnya mengatur, bukan menindak. Laporkan ke pihak yang berwenang menindak tegas,” ujarnya.
Uchok menilai penelusuran terhadap aliran dana judi online harus dilakukan secara menyeluruh agar pemblokiran rekening tidak hanya menjadi tindakan sementara.
“Ini soal keberanian menuntut pertanggungjawaban sampai ke puncak, bukan cuma memangsa yang di bawah,” pungkasnya.
