MoneyTalk.id,Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu institusi keuangan terbesar di Tanah Air yang mengemban kepercayaan jutaan nasabah. Namun, di balik pertumbuhan bisnis dan ekspansi pembiayaan, sejumlah persoalan pernah mencuat dan menjadi perhatian publik, mulai dari pembiayaan bermasalah, dugaan penyimpangan dana pelunasan nasabah, kehilangan uang dalam rekening, hingga gangguan sistem teknologi informasi yang melumpuhkan layanan perbankan selama berhari-hari.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan internal, manajemen risiko, keamanan dana nasabah, serta tanggung jawab jajaran direksi dan komisaris dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Sejumlah kasus yang mencuat tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kegiatan operasional BSI bermasalah. Namun, setiap insiden yang menyangkut dana masyarakat dan tata kelola perbankan perlu mendapat penjelasan transparan, terutama ketika menyangkut hak nasabah dan potensi kerugian keuangan.
Menelusuri berbagai persoalan tersebut, terdapat sejumlah kasus yang patut menjadi perhatian, baik yang telah tercatat dalam pemberitaan maupun yang tercermin dalam laporan keuangan resmi perusahaan.
Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah laporan seorang nasabah BSI bernama Rochmat Purwanto yang mengaku kehilangan dana sebesar Rp378,25 juta dari rekeningnya pada Mei 2023.
Berdasarkan pemberitaan Kontan, nasabah tersebut menemukan bahwa dana dalam rekeningnya telah berpindah ke tiga rekening yang tidak dikenalnya. Ia kemudian berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui layanan pengaduan dan kantor cabang BSI, bahkan menyatakan akan menempuh jalur hukum.
Manajemen BSI memberikan penjelasan bahwa kasus tersebut diduga berkaitan dengan phishing atau penipuan digital yang terjadi pada April 2023, sebelum gangguan sistem perbankan pada Mei 2023.
Penjelasan tersebut menjadi penting karena persoalan kehilangan dana nasabah tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai penyebab teknis. Nasabah membutuhkan kepastian mengenai proses investigasi, mekanisme pengembalian dana apabila terbukti menjadi tanggung jawab bank, serta perlindungan agar kejadian serupa tidak terulang.
Kasus ini juga mengingatkan bahwa keamanan perbankan digital bukan hanya menyangkut kemampuan aplikasi beroperasi, melainkan juga kemampuan bank melindungi transaksi dan informasi keuangan masyarakat.
Persoalan yang lebih besar muncul dalam pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan dana pelunasan pembiayaan di BSI Cabang Kepulauan Anambas.
Pada Juli 2026, media Pena Bicara melaporkan dugaan penyimpangan dana sekitar Rp2,8 miliar yang disebut melibatkan 14 nasabah dalam rentang 2022 hingga 2024. Kasus tersebut dikabarkan telah bergulir di Pengadilan Negeri Natuna.
Perkara ini menjadi perhatian karena dana yang dipersoalkan merupakan uang pelunasan pembiayaan nasabah. Dalam pemberitaan tersebut, persoalan mulai terungkap ketika seorang nasabah yang merasa telah melunasi kewajibannya kembali mengajukan fasilitas pembiayaan.
Jika dugaan tersebut terbukti dalam proses hukum, kasus ini tidak hanya menyangkut kerugian finansial, tetapi juga menyentuh aspek pengendalian internal, pencatatan transaksi, dan pengawasan terhadap petugas yang berhubungan langsung dengan nasabah.
Penting untuk membedakan dugaan penyimpangan yang masih dalam proses hukum dengan fakta yang telah diputus pengadilan. Namun, perkara ini tetap menjadi alasan bagi manajemen untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan dan rekonsiliasi dana pelunasan dijalankan.
Persoalan lain yang meninggalkan catatan penting adalah gangguan layanan BSI pada 8 hingga 11 Mei 2023.
Selama periode tersebut, nasabah mengalami kesulitan mengakses BSI Mobile, melakukan transfer, menarik uang melalui ATM, hingga menjalankan transaksi perbankan lainnya. Gangguan tersebut bahkan berdampak pada aktivitas masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada layanan bank.
Pada awalnya, BSI menyampaikan bahwa gangguan terjadi karena pemeliharaan sistem. Namun, Direktur Utama BSI saat itu, Hery Gunardi, kemudian mengungkapkan adanya indikasi serangan siber dan menyatakan bahwa sejumlah kanal layanan sengaja dinonaktifkan sementara untuk menjaga keamanan sistem.
Kelompok peretas LockBit 3.0 mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka juga mengaku telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data, termasuk informasi yang diklaim berasal dari 15 juta nasabah dan karyawan.
Klaim pencurian data tersebut diberitakan oleh sejumlah media, meskipun harus dibedakan dari hasil verifikasi independen atas seluruh data yang diklaim telah dicuri.
Kementerian Keuangan bahkan mengambil langkah preventif dengan memutus sementara koneksi BSI ke sistem kementerian sejak 8 Mei 2023. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi pemerintah.
Insiden ini memperlihatkan besarnya risiko ketika sistem teknologi informasi perbankan mengalami gangguan. Bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya aplikasi yang tidak dapat digunakan, melainkan juga kepastian bahwa dana, data pribadi, dan transaksi tetap terlindungi.
Dalam bisnis perbankan syariah, pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kualitas aset dan efektivitas manajemen risiko.
Pengawasan juga perlu memastikan bahwa pembiayaan yang direstrukturisasi tetap dinilai secara transparan dan sesuai ketentuan akuntansi serta regulasi perbankan.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana bank memastikan bahwa setiap pembiayaan bernilai besar diberikan berdasarkan analisis kelayakan yang memadai, memiliki agunan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dipantau secara berkala.
Dari sisi kinerja keuangan, BSI mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,94 triliun pada 2025, dengan total aset Rp456,19 triliun dan dana pihak ketiga Rp380,49 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa BSI tetap mencatatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis.
Namun, kinerja keuangan yang positif tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan terhadap potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah, fraud, gangguan teknologi informasi, maupun pengaduan nasabah.
Dalam industri perbankan, keuntungan perusahaan dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan.
Keberhasilan menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar harus diikuti dengan tata kelola yang mampu memastikan keamanan dana, ketepatan pencatatan transaksi, dan penyelesaian pengaduan secara adil.
Berbagai persoalan yang pernah mencuat di BSI menempatkan tanggung jawab pengawasan sebagai salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian.
Direksi memiliki tanggung jawab dalam menjalankan operasional dan mengelola risiko perusahaan, sementara komisaris menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kasus dugaan penyimpangan dana nasabah, misalnya, perlu ditelusuri apakah prosedur pengendalian internal telah dijalankan, bagaimana proses investigasi dilakukan, serta apakah terdapat kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya persoalan.
Demikian pula dalam kasus gangguan siber, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai langkah pemulihan sistem, pengamanan data, dan evaluasi yang dilakukan setelah insiden.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau pelanggaran hukum, aparat penegak hukum dan regulator memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa penyelesaian persoalan tidak berhenti pada petugas operasional semata apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tanggung jawab pada tingkat pengambil keputusan atau kelemahan pengawasan yang lebih luas.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bank bukan hanya besarnya aset, pertumbuhan pembiayaan, atau laba yang dibukukan setiap tahun.
Kepercayaan nasabah juga ditentukan oleh bagaimana bank menghadapi persoalan ketika uang masyarakat dipermasalahkan, transaksi tidak tercatat sebagaimana mestinya, atau sistem perbankan mengalami gangguan.
BSI telah menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan dan perbaikan rasio pembiayaan bermasalah. Namun, sejumlah kasus yang pernah mencuat tetap menjadi pengingat bahwa transparansi, pengawasan, dan perlindungan nasabah harus terus diperkuat.
Publik membutuhkan jawaban yang jelas: bagaimana setiap pengaduan ditangani, bagaimana kerugian nasabah diselesaikan, dan bagaimana manajemen memastikan persoalan serupa tidak berulang.
Sebab, dalam industri perbankan, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama. Sekali kepercayaan itu terganggu, angka pertumbuhan dan keuntungan perusahaan saja tidak cukup untuk memulihkannya.
