22 Oktober 2026

Blog

Tanah Abang, Bandung dan Bekasi Jadi Sarang Peredaran Tramadol Terbesar, Polisi Harus Bertindak  IMG-20260801-WA0072

Tanah Abang, Bandung dan Bekasi Jadi Sarang Peredaran Tramadol Terbesar, Polisi Harus Bertindak 

Hedi Batubara 1 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Peredaran ilegal obat keras jenis tramadol kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga menyebut tiga wilayah, yakni Tanah Abang (Jakarta Pusat), Kota Bandung, serta Kabupaten/Kota Bekasi, sebagai kawasan yang diduga menjadi titik utama peredaran tramadol yang dijual secara bebas kepada masyarakat.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku penjualan tramadol di sejumlah lokasi berlangsung terang-terangan.

“Sudah lama terjadi. Seolah-olah tidak ada rasa takut. Masyarakat melihat praktik itu berlangsung terus,” ujarnya.

Warga tersebut juga mengaku mendengar adanya dugaan keterlibatan oknum aparat sebagai pelindung jaringan. Namun, tuduhan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi dan belum mendapat tanggapan resmi dari institusi terkait.

Fenomena penjualan tramadol secara ilegal memang menjadi perhatian nasional. Tramadol merupakan obat keras yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter. Penyalahgunaannya dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan saraf, depresi pernapasan hingga kematian pada kasus tertentu. BPOM mengategorikannya sebagai salah satu Obat-Obat Tertentu (OOT) yang pengawasannya diperketat akibat tingginya potensi penyalahgunaan.

Sepanjang 2026, BPOM juga mengungkap berbagai operasi besar terhadap peredaran OOT ilegal. Dalam salah satu operasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah ditemukan lebih dari satu miliar tablet OOT ilegal, termasuk tramadol, dengan nilai ekonomi ratusan miliar rupiah.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak jaringan peredaran tramadol.

Menurutnya, pemberantasan tidak boleh berhenti pada penjual di lapangan, tetapi harus menyasar pemasok, distributor hingga pihak yang diduga menjadi pelindung apabila memang ditemukan bukti.

“Negara tidak boleh kalah dengan mafia obat. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu,” ujarnya, Sabtu (1/7/2026).

Muslim Arbi menilai maraknya penjualan tramadol secara ilegal berpotensi merusak generasi muda karena obat tersebut sering disalahgunakan oleh remaja untuk memperoleh efek tertentu.

Ia juga meminta adanya koordinasi lebih kuat antara Polri, BPOM, BNN, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum lainnya untuk memutus mata rantai distribusi.

BPOM sendiri telah berulang kali mengingatkan bahwa tramadol bukan obat bebas. Penggunaan maupun peredarannya tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Di sisi lain, masyarakat berharap aparat segera melakukan langkah konkret apabila memang terdapat lokasi-lokasi yang menjadi titik peredaran obat keras ilegal. Penindakan yang konsisten dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat keras.

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Polri maupun TNI terkait dugaan adanya oknum yang membekingi jaringan peredaran tramadol sebagaimana disampaikan oleh sumber warga. Jika terdapat bukti yang sah, tuduhan tersebut perlu diusut melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menjadi sekadar spekulasi.

Nicho Silalahi: Saat Berkuasa, PDIP Melupakan Korban Kudatuli dan Para Pendukung Setia Megawati IMG-20260801-WA0047

Nicho Silalahi: Saat Berkuasa, PDIP Melupakan Korban Kudatuli dan Para Pendukung Setia Megawati

Hedi Batubara 1 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pegiat media sosial Nicho Silalahi melontarkan kritik keras kepada PDI Perjuangan (PDIP) terkait peringatan peristiwa Kudatuli. Menurutnya, partai tersebut dinilai melupakan para pejuang dan korban yang dahulu mempertaruhkan segalanya demi mendukung kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ketika berada di tampuk kekuasaan.

Melalui pernyataannya, Nicho menilai semangat perjuangan yang pernah ditunjukkan para pendukung Megawati pada masa konflik internal PDI kini tidak lagi mendapat perhatian yang layak.

“Saat tidak berkuasa mereka memperingati peristiwa Kudatuli dengan menggunakan atribut bertuliskan Pro Mega, tapi saat berkuasa mereka melupakan orang-orang yang berani mengorbankan segalanya untuk mendukung Mega,” ujar Nicho, Sabtu (1/7/2026).

Ia juga menyinggung perlawanan yang terjadi dalam Kongres Medan serta aksi “Cap Darah Pro Mega” di Lapangan Merdeka Medan yang, menurutnya, menjadi bagian penting dari sejarah lahirnya peristiwa Kudatuli.

Menurut Nicho, perjuangan para aktivis dan simpatisan Pro Mega pada masa itu seharusnya tidak hanya dikenang melalui seremoni tahunan, tetapi juga diwujudkan dalam penghormatan terhadap para korban dan pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam perjuangan politik tersebut.

Pernyataan Nicho muncul di tengah momentum peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli. Pada akhir Juli 2026, PDIP menggelar rangkaian acara peringatan, termasuk peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban peristiwa 27 Juli 1996.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari DPP PDIP terkait kritik yang disampaikan Nicho Silalahi.

Jhon Sitorus: KDM Besar di Golkar, Duel Lawan Prabowo di Pilpres 2029 Bukan Hal Mustahil Desain-tanpa-judul-2026-07-29T170441389-3361952898

Jhon Sitorus: KDM Besar di Golkar, Duel Lawan Prabowo di Pilpres 2029 Bukan Hal Mustahil

Hedi Batubara 1 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Jhon Sitorus menilai Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) memiliki akar politik yang jauh lebih kuat di Partai Golkar dibandingkan Partai Gerindra. Menurutnya, fakta tersebut membuat peluang KDM berhadapan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 bukan sesuatu yang mustahil.

Melalui pernyataannya, Jhon mengingatkan bahwa KDM telah menjadi kader Golkar sejak 1999 dan meniti karier politiknya di partai berlambang pohon beringin itu hingga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat sebelum kemudian bergabung dengan Gerindra.

“KDM itu besar di Golkar, bukan Gerindra. Jadi kalau dia diadu dengan Pak Prabowo pada Pilpres 2029 nanti, itu bukan sesuatu yang mustahil,” ujar Jhon, Sabtu (1/7/2026).

Menurutnya, rekam jejak politik KDM di Golkar tidak dapat dihapus begitu saja karena di partai tersebut KDM membangun basis politik dan elektoralnya selama bertahun-tahun.

Jhon berpandangan, arah politik KDM ke depan akan sangat bergantung pada dinamika politik nasional dan partai yang mampu menawarkan ruang politik paling menarik menjelang Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan spekulasi mengenai konfigurasi politik menuju Pilpres 2029. Sejumlah partai memang mulai membahas konsolidasi internal, meski elite koalisi pemerintahan secara umum masih menilai pembicaraan mengenai Pilpres 2029 terlalu dini karena pemerintahan Presiden Prabowo baru berjalan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan dari Kang Dedi Mulyadi maupun Partai Gerindra terkait pandangan Jhon Sitorus tersebut. Dinamika menuju Pemilu 2029 masih sangat terbuka dan bergantung pada perkembangan politik serta keputusan masing-masing partai.

Elektabilitas Kalahkan Prabowo, Pemerhati Politik: KDM Kembali ke Golkar dan Capres 2029 IMG-20260801-WA0045

Elektabilitas Kalahkan Prabowo, Pemerhati Politik: KDM Kembali ke Golkar dan Capres 2029

Hedi Batubara 1 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Dinamika politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menjadi perhatian sejumlah pengamat. Meningkatnya elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sejumlah survei dinilai berpotensi memengaruhi konfigurasi politik nasional, termasuk membuka peluang kembalinya mantan kader Golkar tersebut ke partai yang membesarkan karier politiknya.

Pemerhati politik dan Alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai hasil survei terbaru menunjukkan bahwa KDM kini telah menjadi salah satu figur nasional yang diperhitungkan dalam kontestasi Pilpres 2029.

Menurutnya, survei yang dirilis SMRC maupun Indikator Politik Indonesia memperlihatkan tren elektabilitas KDM yang terus meningkat. Dalam salah satu simulasi, KDM bahkan memperoleh tingkat keterpilihan yang lebih tinggi dibanding Presiden Prabowo Subianto.

“Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan preferensi publik. KDM tidak lagi dipandang sebagai tokoh regional, tetapi mulai masuk dalam percakapan politik nasional sebagai figur potensial untuk Pilpres 2029,” ujar Iwan dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).

Ia mengingatkan bahwa sebelum bergabung dengan Gerindra, KDM memiliki perjalanan politik yang panjang di Partai Golkar. Dedi Mulyadi pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, anggota DPR RI Fraksi Golkar, hingga menjabat Bupati Purwakarta sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

Karena itu, menurut Iwan, muncul pertanyaan politik yang menarik, yakni apakah Golkar akan mempertimbangkan kembali mantan kadernya apabila tren elektabilitas KDM terus meningkat hingga mendekati Pemilu 2029.

“Golkar dikenal sebagai partai yang rasional dalam membaca peluang politik. Jika ada figur dengan tingkat keterpilihan tinggi, tentu semua opsi akan diperhitungkan,” katanya.

Iwan juga menilai dukungan terhadap figur dengan elektabilitas tinggi tidak hanya berpotensi meningkatkan peluang kemenangan dalam Pilpres, tetapi juga dapat memberikan efek ekor jas (coattail effect) yang berdampak pada perolehan suara partai dalam pemilihan legislatif.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut masih bersifat spekulatif dan akan sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari dinamika politik nasional, kondisi pemerintahan, strategi partai politik, hingga keputusan pribadi Dedi Mulyadi terkait masa depan politiknya.

“Politik selalu dinamis. Apakah KDM tetap bersama Gerindra atau membuka komunikasi dengan Golkar, semuanya masih sangat terbuka untuk berkembang hingga 2029,” pungkasnya.

Pernyataan Dasco dan Istana Tak Seirama Soal Hasil Survei IMG-20260731-WA0122

Pernyataan Dasco dan Istana Tak Seirama Soal Hasil Survei

Hedi Batubara 31 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Perbedaan respons terhadap hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memilih mengkaji hasil survei, sementara pihak Istana menegaskan pemerintah tidak bekerja untuk mengejar angka survei.

Menanggapi hasil survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia, Dasco mengatakan seluruh temuan tersebut akan dipelajari sebagai bahan evaluasi.

“Ya ada beberapa survei, misalnya SMRC, kemudian Pak Burhanuddin Muhtadi yang dipublish melalui media massa. Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari, juga kami kaji,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Sikap Dasco tersebut berbeda dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurutnya, pemerintah sejak awal tidak bekerja untuk mengejar hasil survei, melainkan menjalankan program-program yang diyakini berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Sedari awal, selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari hasil survei,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan saat dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7) malam.

Prasetyo menegaskan seluruh program pemerintah merupakan implementasi dari janji kampanye Presiden Prabowo pada Pilpres 2024, mulai dari ketahanan pangan, energi, industrialisasi hingga hilirisasi.

“Kami tidak pernah melihat atau bekerja untuk mengejar sebuah survei, tetapi dari yang kita kerjakan, kita yakin rakyat akan bisa menerima semua yang kita jalankan,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa hasil survei SMRC yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen akan dijadikan masukan bagi pemerintah.

Menurut Qodari, setiap survei merupakan bagian dari aspirasi publik yang dapat menjadi bahan evaluasi agar kinerja pemerintah semakin baik.

Menanggapi perbedaan respons tersebut, pemerhati politik Iwan “Terpal” Setiawan menilai komunikasi yang disampaikan Dasco lebih tepat dan lebih mencerminkan sikap seorang pemimpin dalam menghadapi kritik maupun hasil survei.

“Respons Dasco jauh lebih bagus. Beliau tidak menolak hasil survei, tetapi memilih mengkajinya sebagai bahan evaluasi. Itu menunjukkan keterbukaan terhadap masukan publik,” ujar Iwan.

Iwan menilai, komunikasi publik pemerintah akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan yang mengakui setiap survei sebagai salah satu instrumen untuk membaca persepsi masyarakat.

“Kalau pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, hasil survei sebaiknya dipandang sebagai bahan introspeksi, bukan sekadar ditegaskan bahwa pemerintah tidak bekerja untuk survei. Dalam hal ini, pihak Istana perlu banyak belajar dari cara komunikasi Dasco,” katanya.

Menurut Iwan, perbedaan pernyataan antara Dasco dan pejabat Istana menunjukkan perlunya penyelarasan komunikasi publik agar pesan pemerintah tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan terhadap evaluasi justru dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.

Jurnalis: Survei SMRC Jadi Alarm, Kepemimpinan Berbasis Konten Dinilai Berisiko bagi Masa Depan Indonesia IMG-20260730-WA0107

Jurnalis: Survei SMRC Jadi Alarm, Kepemimpinan Berbasis Konten Dinilai Berisiko bagi Masa Depan Indonesia

Hedi Batubara 31 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis ET Hadi Saputra menilai hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengenai simulasi pasangan calon presiden 2029 menjadi sinyal serius terhadap dinamika politik nasional. Menurutnya, tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menunjukkan perubahan besar dalam cara publik menentukan pilihan politik.

Dalam keterangannya, Hadi menyebut hasil survei tersebut bukan lagi sekadar peringatan, melainkan sebuah “alarm bahaya nasional”. Pernyataan itu disampaikannya sebagai pandangan pribadi terhadap tren politik yang menurutnya semakin dipengaruhi oleh popularitas di media sosial.

“Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) bukan lagi peringatan, melainkan alarm bahaya nasional. Bayangan lahirnya seorang Presiden Konten kini menjadi mimpi buruk yang kian mendekati kenyataan,” kata Hadi.

Ia merujuk pada hasil survei SMRC yang menempatkan Dedi Mulyadi memperoleh dukungan sebesar 59 persen, sedangkan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 28,3 persen dalam salah satu simulasi yang beredar. Menurut Hadi, selisih tersebut menunjukkan adanya pergeseran preferensi politik yang signifikan.

Meski demikian, Hadi mengingatkan bahwa survei merupakan potret opini publik pada saat pengambilan data dan bukan hasil akhir pemilihan umum. Ia menilai angka tersebut tetap perlu menjadi perhatian seluruh aktor politik.

Lebih jauh, Hadi mengkritisi fenomena meningkatnya pengaruh media sosial terhadap pembentukan citra politik. Menurutnya, muncul kecenderungan masyarakat lebih mudah tertarik pada konten yang viral dibandingkan mengkaji rekam jejak, kapasitas, maupun gagasan seorang calon pemimpin.

Ia berpendapat, apabila popularitas digital menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik, maka kualitas demokrasi berpotensi mengalami penurunan.

“Membayangkan negara berpenduduk ratusan juta ini diurus dari balik layar ponsel adalah kecemasan yang teramat nyata,” ujarnya.

Hadi juga menilai berbagai aktivitas yang dikemas dalam bentuk konten media sosial, termasuk penanganan persoalan masyarakat dan penertiban di lapangan, berpotensi lebih menonjolkan aspek visual dibandingkan substansi kebijakan apabila tidak diimbangi tata kelola pemerintahan yang kuat.

Menurutnya, penyelenggaraan negara membutuhkan kepastian hukum, perencanaan yang matang, serta kemampuan mengambil keputusan strategis, bukan hanya kemampuan membangun citra di ruang digital.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh popularitas instan yang dibangun melalui algoritma media sosial.

“Kita harus tetap menilai seorang pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, rekam jejak, dan kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa, bukan semata-mata karena kontennya viral,” ujarnya.

Hadi menutup pernyataannya dengan mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi kemungkinan lahirnya kepemimpinan yang menurutnya lebih bertumpu pada pencitraan digital dibandingkan kualitas kepemimpinan.

Terlepas dari pandangan tersebut, hasil survei tetap merupakan salah satu indikator dinamika opini publik yang dapat berubah seiring perkembangan politik, kinerja para tokoh, maupun situasi nasional menjelang Pemilu Presiden 2029.

FORMASI Desak KPK Periksa Pejabat Lingkaran Istana Berinisial SS dalam Kasus Eks Jampidsus  Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

FORMASI Desak KPK Periksa Pejabat Lingkaran Istana Berinisial SS dalam Kasus Eks Jampidsus 

Hedi Batubara 31 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa seorang pejabat lingkaran Istana yang disebut berinisial SS dalam pusaran perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, menilai pemeriksaan terhadap pejabat tersebut penting dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan adanya intervensi maupun pengaruh politik dalam penanganan perkara yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Jalih, apabila benar terdapat pejabat yang berupaya memengaruhi proses hukum, maka hal itu harus diusut tanpa pandang bulu demi menjaga independensi aparat penegak hukum.

“KPK harus memeriksa pejabat berinisial SS agar perkara ini menjadi terang benderang. Jangan sampai ada kesan hukum dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kepentingan tertentu,” kata Jalih dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Desakan FORMASI tersebut merujuk pada laporan investigatif Tempo yang menyebut adanya seorang pejabat lingkaran Istana berinisial SS yang disebut meminta Presiden Prabowo Subianto agar Febrie Adriansyah tidak dijadikan tersangka. Klaim tersebut berasal dari isi laporan media dan belum merupakan fakta yang telah diputuskan melalui proses hukum.

Menurut Jalih, informasi seperti itu tidak boleh berhenti sebagai konsumsi publik semata.

“Kalau benar ada komunikasi seperti itu, aparat penegak hukum harus menelusurinya. Jangan dibiarkan menjadi spekulasi yang terus berkembang,” ujarnya.

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap SS justru akan memberikan kepastian apakah informasi tersebut benar atau tidak.

FORMASI menilai pemberantasan korupsi hanya akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila seluruh pihak yang diduga mengetahui suatu perkara diperiksa secara profesional.

Menurut Jalih, status jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan.

“Prinsip equality before the law harus dijalankan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk pejabat tinggi negara,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk meminta keterangan siapa pun apabila dinilai mengetahui atau memiliki informasi yang berkaitan dengan suatu perkara.

Kasus yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi salah satu perkara yang mendapat sorotan luas karena menyangkut mantan pejabat tinggi penegak hukum.

Di tengah perhatian publik tersebut, Istana sebelumnya menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media, Hasan Nasbi, menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena proses hukum akan berlangsung secara “clear dan terang benderang.”

FORMASI berharap komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh pihak yang relevan.

Selain meminta pemeriksaan terhadap pejabat berinisial SS, FORMASI juga mendesak KPK berkoordinasi dengan institusi penegak hukum lain apabila ditemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Jalih, langkah proaktif KPK akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo.

“Publik menunggu keberanian aparat penegak hukum. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Pemeriksaan terhadap siapa pun yang diduga mengetahui perkara ini merupakan bagian dari upaya mengungkap fakta secara utuh,” ujarnya.

FORMASI menegaskan bahwa desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan mendorong proses hukum yang transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah sendiri masih menjadi perhatian publik dan berbagai pihak menilai pengusutannya akan menjadi salah satu indikator independensi penegakan hukum di Indonesia. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi klaim mengenai pejabat berinisial SS sebagaimana disebut dalam laporan media, sehingga informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku

Muslim Arbi: Pengelola Surveyor Mafia Survei Politik Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu 1

Muslim Arbi: Pengelola Surveyor Mafia Survei Politik

Hedi Batubara 31 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan kritik tajam terhadap praktik survei politik di Indonesia. Menurutnya, kemiripan hasil survei dari berbagai lembaga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai independensi proses pengumpulan data.

Muslim Arbi mengatakan, salah satu dugaan yang sering dibicarakan adalah penggunaan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang sama oleh sejumlah lembaga survei. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat hasil survei memiliki pola yang serupa.

“Banyak orang bertanya, mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan,” ujar Muslim Arbi dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).

Ia menilai persoalan utama bukan semata-mata berada pada lembaga survei, melainkan pada dugaan adanya pihak ketiga yang mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah.

Menurut Muslim, dugaan ketergantungan terhadap jaringan yang sama, maka independensi proses pengumpulan data dapat dipertanyakan. Akibatnya, hasil survei yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berpotensi menunjukkan kecenderungan yang hampir identik.

“Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan,” katanya.

Muslim menyebut pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai “mafia survei politik”.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut metodologi penelitian, tetapi telah menyentuh aspek etika demokrasi.

Ia berpendapat, survei yang semestinya berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk memotret preferensi masyarakat dapat berubah menjadi alat pembentukan opini publik apabila prosesnya tidak dijalankan secara independen.

“Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat,” ujarnya.

Dalam kajian ilmu politik, hasil survei memang tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku pemilih. Fenomena ini dikenal sebagai bandwagon effect, yakni kecenderungan sebagian pemilih mendukung kandidat yang dianggap sedang unggul berdasarkan hasil survei.

Sebaliknya, terdapat pula fenomena underdog effect, yaitu munculnya simpati terhadap kandidat yang dinilai tertinggal. Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa publikasi hasil survei dapat memiliki dampak psikologis terhadap dinamika politik, meskipun besar kecilnya pengaruh berbeda-beda tergantung konteks, tingkat literasi politik masyarakat, dan kredibilitas lembaga survei.

Karena itu, kualitas metodologi menjadi faktor utama dalam menentukan apakah hasil survei layak dijadikan rujukan publik.

Muslim Arbi menekankan bahwa transparansi merupakan syarat utama agar lembaga survei tetap memperoleh kepercayaan masyarakat.

Ia mendorong setiap lembaga survei membuka secara rinci metodologi penelitian yang digunakan, mulai dari teknik pengambilan sampel, jumlah responden, waktu pelaksanaan survei, margin of error, tingkat kepercayaan, hingga mekanisme pengawasan terhadap kerja enumerator di lapangan.

Selain itu, Muslim menilai penting adanya penjelasan mengenai proses validasi data untuk memastikan bahwa wawancara benar-benar dilakukan sesuai prosedur dan tidak sekadar berdasarkan laporan administratif.

Menurutnya, semakin terbuka sebuah lembaga survei terhadap metodologi dan proses audit internalnya, semakin mudah pula publik menilai kualitas hasil survei yang dipublikasikan.

Jurnalis Senior Desak Reshuffle Kabinet Lebih dari 50 Persen: 2027 Jadi Tahun Penentu Pemerintahan Prabowo Screenshot_20260731-182557

Jurnalis Senior Desak Reshuffle Kabinet Lebih dari 50 Persen: 2027 Jadi Tahun Penentu Pemerintahan Prabowo

Hedi Batubara 31 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis senior Kisman Latumakulita melontarkan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto terkait wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Menurutnya, pergantian menteri sebaiknya dilakukan secara besar-besaran, bahkan lebih dari 50 persen, agar pemerintahan dapat bekerja lebih efektif menghadapi sisa masa pemerintahan.

Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube, Kisman menilai waktu efektif Presiden Prabowo untuk menuntaskan agenda pemerintahannya semakin terbatas. Menurut dia, tahun 2027 merupakan momentum terakhir bagi kabinet untuk bekerja maksimal.

“Setelah memasuki awal tahun 2028, para menteri yang berasal dari partai politik diperkirakan akan mulai fokus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Akibatnya, konsentrasi terhadap program pemerintahan berpotensi menurun,” ujarnya, Jumat (31/7/2026).

Karena itu, Kisman berpandangan Presiden perlu mengevaluasi secara menyeluruh kinerja para pembantunya dan tidak ragu melakukan perombakan kabinet jika dinilai diperlukan.

Selain menyoroti efektivitas kerja kabinet, Kisman juga mengkritik kapasitas sejumlah menteri dalam memahami arah pembangunan nasional. Menurutnya, banyak anggota Kabinet Merah Putih yang belum memahami secara utuh amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional. Pernyataan ini merupakan penilaian pribadi Kisman. Sementara itu, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan memang menegaskan pentingnya Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan kebijakan ekonomi nasional.

Ia mengibaratkan Presiden harus berulang kali menjelaskan substansi Pasal 33 kepada para menteri dalam sidang kabinet.

“Jangan lagi memakai menteri yang coba-coba. Presiden sampai harus mengajari menteri seperti guru mengajar murid SD dan SMP di depan kelas,” kata Kisman.

Menurut Kisman, kabinet seharusnya diisi oleh figur-figur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memahami filosofi konstitusi, terutama mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam dan pemanfaatannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ia menilai, pemahaman terhadap konstitusi menjadi syarat penting agar setiap kebijakan kementerian tetap berada dalam koridor visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo.

Wacana reshuffle sendiri terus menjadi perhatian publik. Sejauh ini, pemerintah menegaskan bahwa evaluasi terhadap para menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Istana sebelumnya juga menyampaikan bahwa Presiden secara berkala melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh anggota kabinet.

Pernyataan Kisman tersebut menambah daftar suara publik yang mendorong Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih agar pemerintahan tetap efektif dalam merealisasikan program-program prioritas hingga akhir masa jabatan.

Baca Juga Berita Ini

Uchok Sky Khadafi

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Boyamin Saiman

MAKI dan ARUKKI Berkordinasi Bersiap Ajukan Praperadilan Kasus CSR BI ke PN Jaksel

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Hedi Batubara 21 Oktober 2026