MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengenai strategi politik Presiden Prabowo Subianto kembali memantik diskusi di kalangan publik. Melalui berbagai pandangannya, Kivlan mengemukakan serangkaian klaim mengenai oligarki, konsolidasi kekuasaan, hingga dugaan strategi politik yang ia ibaratkan sebagai “makan bubur panas”, yakni melakukan perubahan secara bertahap demi menjaga stabilitas nasional.

Menanggapi pandangan tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai terdapat sejumlah aspek yang menarik untuk dianalisis dari perspektif strategi negara.

Menurut Amir, dalam ilmu intelijen dikenal prinsip bahwa seorang pemimpin yang baru memperoleh mandat tidak selalu dapat melakukan perubahan secara frontal terhadap seluruh struktur pemerintahan yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.

“Di dalam teori operasi intelijen maupun strategi politik negara, konsolidasi kekuasaan hampir selalu dilakukan secara bertahap. Sebab sebuah negara tidak hanya terdiri atas presiden, tetapi juga birokrasi, aparat keamanan, lembaga negara, jaringan ekonomi hingga aktor-aktor non-negara yang memiliki pengaruh besar,” ujarnya, Ahad (12/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa langkah yang tampak sebagai kompromi di permukaan belum tentu menunjukkan lemahnya kepemimpinan. Dalam banyak kasus di berbagai negara, pendekatan bertahap justru dipilih untuk menghindari resistensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Amir mengatakan, apabila dianalisis menggunakan pendekatan intelijen strategis, metafora “makan bubur panas” yang disampaikan Kivlan lebih menggambarkan proses pengamanan transisi kekuasaan dibandingkan konfrontasi terbuka.

Menurutnya, setiap perubahan besar dalam birokrasi maupun struktur kekuasaan memiliki risiko memunculkan perlawanan apabila dilakukan secara mendadak.

“Dalam dunia intelijen dikenal konsep menjaga keseimbangan kekuatan terlebih dahulu sebelum melakukan reposisi aktor-aktor strategis. Stabilitas sering kali menjadi prasyarat sebelum agenda perubahan dijalankan secara lebih luas,” katanya.

Mengenai pembahasan tentang oligarki yang disinggung Kivlan Zen, Amir menilai istilah tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam kajian ilmu politik.

Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh negara modern menghadapi tantangan berupa konsentrasi modal pada kelompok ekonomi tertentu.

“Persoalannya bukan sekadar siapa pemilik modal, tetapi bagaimana negara memastikan agar kekuatan ekonomi tidak mendikte kebijakan publik. Di sinilah fungsi regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum menjadi sangat penting,” ujarnya.

Menurut Amir, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari kerasnya retorika terhadap oligarki, melainkan sejauh mana negara mampu menciptakan kompetisi usaha yang sehat, memperkuat industri nasional, memperluas kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta memastikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi.

Amir menilai masyarakat sering kali hanya melihat pergantian menteri atau pejabat sebagai indikator perubahan. Padahal, dalam perspektif intelijen negara, perubahan yang paling menentukan justru sering berlangsung di balik layar melalui penyusunan kebijakan, reformasi kelembagaan, hingga penataan sistem pengawasan.

“Operasi strategis tidak selalu terlihat di media. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan negara benar-benar mengurangi ruang penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat kepentingan nasional,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan pada akhirnya akan diukur melalui indikator yang dapat diverifikasi, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penurunan kemiskinan, penguatan industri nasional, pemberantasan korupsi, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Terkait pandangan Kivlan mengenai peran Danantara sebagai instrumen memperkuat kedaulatan ekonomi, Amir berpendapat bahwa setiap badan investasi negara memang memiliki potensi menjadi instrumen strategis apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan lembaga semacam itu sangat bergantung pada tata kelola yang baik, pengawasan publik, dan kepastian hukum.

“Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu memastikan seluruh sumber daya nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.

Dalam perspektif intelijen geopolitik, Amir melihat dinamika politik Indonesia saat ini berada pada fase konsolidasi pasca-transisi pemerintahan. Pada fase tersebut, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan agenda reformasi.

Menurutnya, setiap kebijakan strategis akan menghadapi beragam kepentingan, baik dari birokrasi, pelaku usaha, masyarakat sipil, maupun aktor politik. Oleh karena itu, pendekatan bertahap kerap dipilih guna meminimalkan risiko gejolak.

Meski demikian, Amir menekankan bahwa analisis intelijen tidak boleh berubah menjadi kesimpulan tanpa bukti.

“Analisis intelijen adalah alat untuk membaca kemungkinan dan pola, bukan untuk menetapkan kebenaran. Karena itu, setiap dugaan tetap harus diuji melalui fakta, data yang dapat diverifikasi, serta mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa publik perlu bersikap kritis terhadap berbagai narasi politik yang berkembang. Di satu sisi, masyarakat berhak mendengar pandangan para tokoh seperti Kivlan Zen. Namun di sisi lain, setiap klaim yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum, hasil pemilu, maupun informasi intelijen harus diperlakukan secara hati-hati sampai terdapat bukti yang dapat diuji secara independen.

Menurut Amir, kualitas demokrasi justru ditentukan oleh kemampuan publik membedakan antara opini, analisis, dan fakta yang telah terverifikasi. Dengan demikian, perdebatan mengenai arah pemerintahan tidak berhenti pada spekulasi, tetapi menjadi ruang untuk mengawal kebijakan negara berdasarkan data, transparansi, dan akuntabilitas.