19 November 2026

Anggaran

MoneyTalk,Jakarta – Skandal terbaru mengguncang Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak, di mana dugaan manipulasi dalam pertanggungjawaban biaya transportasi dinas untuk tahun anggaran 2022 mencuat ke permukaan.

Berdasarkan laporan dokumen dan  data yang diterima oleh Tim MoneyTalk, ditemukan adanya ketidaksesuaian sebesar Rp4,5 miliar dalam laporan biaya transportasi yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak.

Temuan ini menjadi sorotan publik dan memicu kekhawatiran atas integritas pengelolaan anggaran di lembaga tersebut.

Bukti-bukti ketidaksesuaian muncul dalam dokumen tersebut,ketika ada  perbedaan ketika antara struk pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang diajukan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan data yang sebenarnya dari lima Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Rangkasbitung.

Hasilnya cukup mengejutkan terdapat perbedaan mencolok antara struk BBM yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban dengan struk yang sebenarnya dikeluarkan oleh SPBU terkait.

Selisih yang signifikan dalam jumlah BBM yang dilaporkan dan yang sebenarnya dibeli menimbulkan kecurigaan akan adanya dugaan praktik manipulasi anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak. Praktik semacam ini, jika terbukti benar, menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi, sementara keuangan negara harus menanggung beban kerugian yang besar.

Total nilai ketidaksesuaian yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut mencapai Rp4,5 miliar. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil dan tentu saja menimbulkan kekhawatiran serius.

Kasus ini semakin mempertegas perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di lembaga-lembaga legislatif seperti DPRD.

MoneyTalk, Jakarta — Padepokan Hukum Indonesia (Padhi) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengadaan batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. Ketua Padhi, Mus Gaber, menyoroti potensi rekayasa kualitas dan kuantitas batubara yang dipasok ke PLTU tersebut, yang diduga melibatkan oknum pejabat internal PLN dan pihak swasta pemasok batubara.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta — Koordinator Daulat Energy, Ridwan Hanafi, mengungkapkan adanya dugaan pemborosan anggaran pada sewa kendaraan yang dilakukan oleh SKK Migas untuk tahun 2024. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada Senin (02/09) di Jakarta, Ridwan meminta agar ada langkah tegas dari pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran ini.

Menurut Ridwan, dugaan pemborosan ini tidak hanya mencerminkan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan di tubuh SKK Migas, tetapi juga dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya mengelola sumber daya alam Indonesia dengan baik. “Jika ini benar, maka sangat disayangkan. Anggaran seharusnya dikelola secara efisien dan transparan, bukan untuk pemborosan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ridwan menyebutkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam biaya sewa kendaraan yang dikeluarkan SKK Migas. Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut.

“Pengawasan terhadap penggunaan anggaran adalah hal yang mutlak. Kami mendesak agar BPK dan KPK segera turun tangan untuk mengungkap apakah ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan anggaran dalam kasus ini,” tegas Ridwan.

Diketahui bahwa setiap tahun, SKK Migas mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menyewa kendaraan dinas. Menurut dokumen dan data yang diterima MoneyTalk.id, pada tahun 2024 SKK Migas menghabiskan anggaran sebesar Rp26.400.064.000 untuk sewa kendaraan dan operasional. Selain itu, mereka juga mengeluarkan anggaran sebesar Rp795.000.000 untuk sewa kendaraan operasional jabatan. Dengan demikian, total anggaran yang dihabiskan SKK Migas untuk sewa kendaraan pada tahun 2024 mencapai Rp27.195.064.000.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 SKK Migas telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp24.782.841.000 untuk menyewa kendaraan dinas dan operasional. Dengan angka-angka tersebut, SKK Migas terlihat seperti mengadakan “pesta kendaraan” setiap tahun. Padahal, dengan anggaran puluhan miliar rupiah ini, lebih baik jika mereka membeli kendaraan agar dapat menjadi aset bagi lembaga negara seperti SKK Migas. Aset kendaraan tersebut bisa dijual kapan saja jika dibutuhkan, yang tentunya lebih menguntungkan bagi negara.

Namun, tampaknya SKK Migas lebih memilih opsi menyewa kendaraan daripada membeli. Mungkin saja, karena menyewa kendaraan memberikan keuntungan tertentu yang tidak bisa didapatkan jika mereka memilih untuk membeli kendaraan. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai efisiensi penggunaan anggaran di lembaga strategis seperti SKK Migas. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya audit menyeluruh untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SKK Migas belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pemborosan anggaran sewa kendaraan tersebut. Ridwan berharap, dengan adanya perhatian dari publik dan penegak hukum, kasus ini dapat segera ditangani secara serius dan transparan.

Daulat Energy, sebagai salah satu lembaga yang peduli terhadap tata kelola energi di Indonesia, akan terus mengawal isu ini agar tidak ada penyimpangan anggaran yang merugikan negara dan masyarakat. Ridwan juga mengajak masyarakat untuk terus kritis dan mengawasi penggunaan anggaran publik, terutama yang bersumber dari pendapatan negara dari sektor migas. (c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Proyek Pembangunan GI 150 kV Tanjung Lesung Dan Ekstensi Bay GI 150 kV Menes Baru Belum Dapat Di fungsikan sehingga ada potensi kerugian negara Sebesar Rp87.572.101.100

Perlu diketahui Pembangunan GI 150 kV Tanjung Lesung Dan Ekstensi Bay GI 150 kV Menes Baru dilaksanakan oleh PT Buanareksa Binaperkasa.

Pekerjaan proyek ini sudah dilakukan PT Buanareksa Binaperkasa berdasarkan kontrak nomor 189.PJ/DAN.02.02/UIP ISJ/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Dan Perjanjian kontrak antara PLN dengan PT Buanareksa Binaperkasa telah diamandemen sebanyak 7 kali. Dan Amandemen terakhir terjadi tanggal 21 Mei 2021, Dengan amandemen nomor 0155.AMD- 7/TRS.01.03/C43000000/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Dalam amandemen ini terdapat perubahan nilai pekerjaan dari kontrak awal sebesar Rp88.891.815.100,00 menjadi Rp87.572.101.100,00.

Meskipun berulang ulang terjadi amandemen, sebetulnya pekerjaan GI 150 kV Tanjung Lesung Dan Ekstensi Bay GI 150 kV Menes Baru sudah diserahterimakan berdasarkan BA Pemeriksaan Pekerjaan nomor 736.BA/KON.02.04/380100/2019 tanggal 6 Desember 2019.

BA Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama pada tanggal 10 Desember 2019 dengan nomor 1452.BA/KON.02.02/380000/2019, dan BA Serah Terima Tahap Kedua pada tanggal 255.BA/TRS.01.05/B38000000/2021 tanggal 15 Maret 2021.

Dan tidak berfungsi proyek PLN diatas, dan hanya melakukan amandemen Kontrak berulang ulang hanya untuk menghindari dari kejaran aparat hukum ?

MoneyTalk, – Batam — Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Tain Komari, yang akrab disapa Cak Tain, menyoroti fenomena yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Ia menilai ajang Pilkada di Kepulauan Riau tidak lagi berjalan sehat karena maraknya praktik politik uang dan manipulasi kekuasaan yang terjadi di berbagai daerah.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta — Daulat Energi, sebuah lembaga advokasi yang fokus pada isu-isu energi dan lingkungan, akan melaporkan dugaan persekongkolan dalam kontrak antara Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd. (PIMD) dan Phoenix Petroleum Philippines, Inc. (PPPI). Laporan ini akan diajukan setelah adanya indikasi ketidaktransparanan dan potensi penyimpangan dalam perjanjian kontrak antara kedua perusahaan tersebut.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Skandal besar mengguncang Pemerintah Provinsi Banten setelah laporan pertanggungjawaban biaya transportasi dinas menjadi sorotan. Dari Dokumen dan Data yang diterima oleh MoneyTalk.id mengungkap adanya dugaan manipulasi anggaran yang signifikan.

Temuan awal menunjukkan bahwa beberapa struk pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang diajukan sebagai bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, memicu kecurigaan atas integritas pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintahan provinsi.

Dalam dokumen tersebut berhasil mengungkap ketidaksesuaian mencolok antara laporan pembelian BBM dan kenyataan di lapangan untuk tahun anggaran 2022. Penyelidikan dilakukan pada 23 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai lokasi di Provinsi Banten. Hasilnya mengejutkan: banyak transaksi yang tercatat dalam laporan ternyata tidak terjadi, atau nilainya jauh lebih besar dari pembelian yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, nilai anggaran yang diduga dimanipulasi mencapai Rp1.125.642.187. Angka ini berasal dari sejumlah pembelian BBM yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Berdasarkan data yang diperoleh, Sekretariat DPRD menjadi pihak yang paling banyak terlibat dalam dugaan manipulasi ini, dengan total anggaran yang dipertanyakan mencapai Rp1.003.480.731.

Selain Sekretariat DPRD, beberapa biro di bawah Sekretariat Daerah juga diduga terlibat dalam skandal ini. Misalnya, Biro Pemerintahan dan Kesra diduga memanipulasi anggaran sebesar Rp75.956.001, sementara Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Biro Perekonomian dan Pembangunan masing-masing terlibat dalam dugaan penyimpangan sebesar Rp15.646.030 dan Rp30.559.425. Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.