MoneyTalk, – Batam — Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Tain Komari, yang akrab disapa Cak Tain, menyoroti fenomena yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Ia menilai ajang Pilkada di Kepulauan Riau tidak lagi berjalan sehat karena maraknya praktik politik uang dan manipulasi kekuasaan yang terjadi di berbagai daerah.
Dalam sebuah diskusi terbuka yang diadakan di Batam pada Senin (02/09), Cak Tain menyampaikan kritik tajamnya terhadap dinamika politik yang berkembang menjelang Pilkada di Kepulauan Riau. “Pilkada yang seharusnya menjadi ajang untuk mencari pemimpin yang bersih dan kompeten, kini berubah menjadi arena jual-beli suara. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi di Kepulauan Riau masih belum matang,” tegasnya.
Praktik Politik Uang dan Kepentingan Pribadi
Cak Tain menyoroti maraknya praktik politik uang yang dilakukan oleh beberapa kandidat dan tim sukses mereka. Menurutnya, praktik politik uang ini tidak hanya merusak proses demokrasi tetapi juga mencederai hak masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkompeten. “Saya mencermati bahwa banyak kandidat yang akan menggunakan uang untuk membeli suara dan mempengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini sangat merugikan bagi kepentingan rakyat jangka panjang,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa praktik politik uang ini tidak akan membawa kebaikan bagi masyarakat. “Ketika seorang kandidat menggunakan uang untuk mendapatkan suara, mereka pada akhirnya akan lebih fokus pada bagaimana mengembalikan modal daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ini jelas berbahaya dan merusak tatanan demokrasi yang seharusnya dijaga,” tambah Cak Tain.
Manipulasi Kekuasaan dan Pengaruh Oligarki
Selain politik uang, Cak Tain juga mengkritik adanya manipulasi kekuasaan yang dilakukan oleh segelintir pihak yang memiliki pengaruh besar dalam politik daerah. “Di Kepulauan Riau, kita bisa melihat ada campur tangan oligarki yang begitu besar. Para penguasa ekonomi dan politik ini menggunakan pengaruh mereka untuk memenangkan kandidat tertentu yang bisa menguntungkan mereka,” ujarnya.
Menurut Cak Tain, praktik manipulasi kekuasaan ini akan semakin membuat sistem politik di Kepulauan Riau tidak sehat. Ia menyebutkan bahwa adanya campur tangan oligarki ini membuat para calon kepala daerah tidak lagi fokus pada rakyat, tetapi pada kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok elit tertentu. “Jika dibiarkan, kondisi ini akan menciptakan ketimpangan sosial yang semakin parah dan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat,” katanya.
Mendesak Pengawasan yang Ketat
Cak Tain menuntut agar penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik yang merusak demokrasi ini. “KPU dan Bawaslu harus lebih berani dan tegas dalam menindak kandidat atau tim sukses yang terlibat dalam politik uang dan manipulasi kekuasaan. Kalau tidak, demokrasi di Kepulauan Riau akan terus terancam,” tegasnya.
Selain itu, Cak Tain juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming uang atau janji-janji manis kandidat. “Masyarakat harus sadar bahwa masa depan daerah ini berada di tangan mereka. Pilihlah pemimpin yang benar-benar bersih, jujur, dan berkomitmen untuk memajukan Kepulauan Riau, bukan mereka yang hanya mengejar kepentingan pribadi,” serunya.
Seruan untuk Perubahan Mentalitas Politik
Dalam diskusi tersebut, Cak Tain juga menyerukan perlunya perubahan mentalitas dalam politik, baik dari sisi para kandidat maupun pemilih. Menurutnya, perubahan ini penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan adil di Kepulauan Riau. “Kita perlu merombak cara berpikir dan pendekatan kita terhadap politik. Ini bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik bagi daerah kita,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti Kodat86 akan terus mengawal dan mengawasi proses Pilkada di Kepulauan Riau agar berjalan dengan jujur dan adil. “Kami di Kodat86 akan terus memantau dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Kami ingin memastikan bahwa Pilkada di Kepulauan Riau ini menjadi ajang demokrasi yang benar-benar sehat dan bersih,” tutup Cak Tain.
Pilkada di Kepulauan Riau 2024 menjadi sorotan karena berbagai permasalahan yang muncul, mulai dari politik uang hingga pengaruh oligarki.
Kritik dari Tain Komari, Ketua Kodat86, menggarisbawahi bahwa demokrasi di wilayah ini perlu perbaikan serius. Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menentukan pilihannya, sementara penyelenggara pemilu perlu meningkatkan pengawasan agar demokrasi bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat.(bt)
