MoneyTalk, Jakarta – Ada sejumlah sisi demokratis Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang luput dari pandangan publik. Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan cenderung bersikap akomodatif. Prabowo mengerti demokrasi, bakal konsisten dan konsekuen untuk bersikap/bertindak demokratis sehingga tidak akan bersikap otoriter dan bebal sebagaimana tuduhan sejumlah pihak. Prabowo juga mau mendengar kritik dan beliau bukan tipe pemimpin bebal, kata Herdi Sahrasad, dosen senior Universitas Paramadina, Jakarta. Akademisi ini melihat banyak pihak di media sosial menuding/menuduh bahwa Prabowo itu otoriter, bebal dan tak mau mendengar orang lain, sebuah tudingan yang keliru.
‘’Prabowo sebenarnya ingin melaksanakan Ekonomi Konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, maslahat umum dan keadaban bersama. Tapi praktik kapitalisme neoliberal yang sudah mencengkeram di Indonesia, sulit menerima kebijakan ekonomi Prabowo, bahkan terus menentang/melawannya karena khawatir privilege/fasilitas mereka selama era reformasi bakal dipreteli,’’ demikian kata Herdi Sahrasad, associate professor di Paramadina Graduate School, kepada redaksi.
Menurut Sahrasad, Prabowo itu bercita-cita mewujudkan keadilan sosial, persatuan-kesatuan nasional dan memajukan bangsa, mengimplementasikan Ekonomi Konstitusi semacam ekonomi kerakyatan ala Sosialisme Indonesia, untuk memperkuat ekonomi rakyat banyak, koperasi, usaha mikro-kecil, UMKM dan berpihak pada kaum yang lemah-marginal. Prabowo bukan penganut Kapitalisme Neoliberal, dia menolak ekonomi laissez-faire .
‘’Namun harus kita akui, segenap tim ekuin Kabinetnya relatif lemah dan tidak cerdas untuk menterjemahkan gagasan, visi-misi Prabowo ke dalam kenyataan. Beliau tidak punya tim teknokrat yang tangguh,kredibel dan berintegritas di Kabinetnya sehingga terjadi berbagai pelemahan dan penurunan ekonomi yang ditandai dengan naiknnya kurs dollar terhadap rupiah dan masih lemahnya daya beli rakyat. Hal ini juga akibat masih banyaknya menteri-menteri/pejabat era Jokowi yang masih berkuasa di kabinet saat ini. Prabowo sebenarnya ingin punya the dream team tersendiri yang kredibel dan mumpuni,’’ kata Herdi Sahrasad.
Sebelumnya secara terpisah Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini, menilai Kebijakan ekonomi-politik Presiden Prabowo Subianto berupa ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai tak hanya sekadar kebijakan untuk memonopoli ekspor.
“Kebijakan itu bisa membuat negara meningkatkan industrialisasi dan penerimaan negara dari sektor industri dan perdagangan,’’kata Didik. “Bukan sekadar menguasai perdagangan bahan mentah, melainkan membuat Indonesia berhenti bergantung pada bahan mentah dan bahan setengah jadi, serta untuk mengembalikan industrialisasi yang dinamis dan penerimaan negara yang besar dari sektor industri dan perdagangannya,” kata Didik saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/5/2026).
