MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertanian di Indonesia terus menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan akademisi. Namun, di balik banyaknya proyek, penelitian, dan program bantuan yang dijalankan, petani seringkali hanya berperan sebagai objek, bukan subjek dalam pembangunan pertanian. Nasib mereka tidak banyak berubah, bahkan saat harga komoditas seperti beras meningkat, seperti yang baru-baru ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Jokowi perbandingan mahalnya harga beras itu harus dilihat dari tingkat konsumen.
“Coba dilihat, harga beras (impor) FOB (Free on Board) itu berapa kira-kira US$ 530 – 600 (per ton), di tambah cost freight (angkutan) kira-kira US$ 40 per ton, coba dihitung berapa. Kalau mau membandingkan itu harusnya di konsumen. Itu akan kelihatan,” kata Jokowi dalam pernyataannya di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dikutip Kamis (26/09).
Sebuah laporan dari Bank Dunia menunjukkan bahwa meskipun harga beras di Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, pendapatan petani tetap rendah. Hal ini menunjukkan adanya distorsi antara keuntungan yang didapat dari penjualan beras di pasar dengan apa yang diterima oleh petani. Carolyn Turk, Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank, menyoroti bahwa meskipun konsumen Indonesia membayar harga tinggi untuk beras, kesejahteraan petani masih di bawah rata-rata.
Sebelumnya saat acara Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024) lalu, Country Director for Indonesia and Timor – Leste World Bank Carolyn Turk mengatakan harga beras di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara di ASEAN.
“Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN,” Carolyn Turk, dikutip dari Detikcom, Kamis (26/9/2024).
Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan: mengapa berbagai proyek dan penelitian yang dilakukan selama ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan?
Salah satu alasan utama mengapa nasib petani tidak membaik adalah karena banyak proyek dan penelitian yang tidak terintegrasi dengan kebutuhan lapangan. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sering kali menggelontorkan dana besar untuk program-program yang secara teori tampak menjanjikan, tetapi gagal dalam pelaksanaannya. Teknologi modern diperkenalkan tanpa memperhatikan kesiapan atau pelatihan yang cukup bagi petani untuk mengimplementasikannya. Akibatnya, teknologi tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal dan hanya menjadi bagian dari laporan proyek.
Ketimpangan yang mencolok antara harga beras di pasar dan pendapatan yang diterima petani bukanlah fenomena baru. Presiden Jokowi mengakui adanya distorsi di lapangan, di mana harga gabah yang diterima petani tidak sebanding dengan harga beras yang dijual ke konsumen. Meski harga gabah telah naik dari Rp 4.200 per kilogram menjadi Rp 6.000 per kilogram, hal ini belum mampu sepenuhnya meningkatkan taraf hidup petani.
Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Terpadu Pertanian 2021 menunjukkan bahwa pendapatan petani hanya berkisar di bawah US$ 1 per hari, jauh dari standar hidup layak. Dengan kondisi ini, petani tetap berada dalam jeratan kemiskinan meskipun mereka memproduksi salah satu komoditas pangan paling penting di Indonesia.
Kebijakan harga yang sering kali lebih berpihak pada konsumen daripada petani juga menjadi salah satu masalah utama. Meskipun pemerintah terus berusaha menjaga harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat, petani menjadi korban dari kebijakan ini. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menentukan harga gabah yang mereka jual, karena keterbatasan akses ke pasar dan dominasi tengkulak dalam rantai distribusi.
Presiden Jokowi sendiri mengakui adanya persoalan di lapangan, namun solusi yang diberikan sering kali hanya bersifat sementara, seperti menaikkan harga gabah. Hal ini belum cukup untuk mengatasi masalah mendasar dalam sistem pertanian, yaitu ketidakmerataan distribusi keuntungan di sepanjang rantai pasok pangan.
Untuk mengubah nasib petani, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memposisikan petani sebagai subjek dalam pembangunan pertanian. Ini berarti memberikan petani akses yang lebih besar terhadap sumber daya, teknologi, pelatihan, serta pasar. Petani harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga proyek tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, sistem distribusi dan tata niaga pertanian harus dibenahi agar keuntungan yang diperoleh dari peningkatan harga komoditas dapat lebih adil bagi petani. Ini bisa dilakukan dengan memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga petani dapat menjual hasil panen mereka langsung ke pasar atau melalui koperasi yang dikelola oleh petani sendiri.
Nasib petani yang hanya menjadi objek dalam proyek dan penelitian mencerminkan betapa perlunya reformasi mendasar dalam sektor pertanian Indonesia. Dengan mengedepankan pemberdayaan petani dan memastikan kebijakan yang berpihak kepada mereka, Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan yang lebih adil dan berkelanjutan.(c@kra)
