MoneyTalk, Jakarta – Jakarta – Analisis kritis Awalil Rezeki (Wakil Rizky) dalam kanal YouTube-nya pada Senin (18/08) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 membuka ruang diskusi penting. siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pola APBN yang terus menargetkan pendapatan tinggi, belanja besar, namun tetap menanggung defisit?
Defisit, Pola Lama yang Berulang
RAPBN 2026 mencatat target pendapatan Rp3.147,7 triliun dengan belanja Rp3.786,5 triliun. Selisihnya, defisit Rp638,8 triliun, atau setara 2,48% PDB. Meski tampak terkendali di bawah batas 3%, tren defisit di atas 2% sudah berlangsung sejak era Jokowi dan semakin sulit ditekan pascapandemi.
Awalil menyebut defisit ini cenderung stabil bukan karena keberhasilan pengelolaan, tetapi karena pemerintah sudah kehilangan ruang fiskal untuk menurunkannya. “Kalau rumah tangga disebut boros, kira-kira seperti itu,” ujarnya.
Pertanyaan investigatifnya: siapa yang paling diuntungkan ketika belanja negara terus naik, sementara pendapatan hanya sebatas target? Jawabannya ada pada pihak-pihak yang menikmati proyek dan pengadaan dari belanja besar itu kontraktor, korporasi besar, hingga kelompok yang dekat dengan lingkar kekuasaan.
Target Pendapatan, Pajak dan Tekanan ke Publik,
Target pendapatan 2026 naik 9,85% dari outlook 2025. Kenaikan sebesar ini tidak realistis jika hanya mengandalkan tren penerimaan yang stagnan dalam tiga tahun terakhir. Artinya, pemerintah harus mencari sumber tambahan dan yang paling mudah adalah pajak.
Kemungkinan skenario yang disorot Awalil: memperluas basis pajak, membuat instrumen pajak baru, atau menaikkan PPN menjadi 12%. Jika skenario ini benar, beban paling besar justru akan jatuh ke masyarakat kelas menengah dan kecil, bukan ke korporasi besar yang selama ini memiliki celah penghindaran pajak.
Di sisi lain, target ambisius ini memberi ruang politik bagi pemerintah untuk menunjukkan optimisme, meski realisasi kerap meleset. Artinya, “prestasi” yang ditampilkan bisa berbeda dengan kondisi riil di lapangan.
Belanja Jumbo, Efisiensi atau Janji Kosong?
Rencana belanja 2026 naik 7,34% dari outlook 2025. Pemerintah sebelumnya mengklaim akan melakukan efisiensi anggaran. Namun dari data, justru pola lama berulang: belanja terus tumbuh dalam rentang 5–8% per tahun.
Dalam konteks politik anggaran, belanja besar kerap dikaitkan dengan dua hal: pertama, pembiayaan program populis untuk menjaga dukungan publik; kedua, jatah proyek infrastruktur dan pengadaan yang rawan ditunggangi kepentingan oligarki. RAPBN pertama era Prabowo ini tampaknya masih mengikuti pola lama, di mana efisiensi hanya jargon sementara alokasi belanja tetap “menggiurkan” bagi para pemain proyek.
Jika ditelisik lebih jauh, ada beberapa kelompok yang potensial diuntungkan dari RAPBN 2026:
1. Korporasi besar dan kontraktor proyek – terutama yang mendapat porsi belanja infrastruktur dan pengadaan.
2. Lingkar oligarki politik-ekonomi yang kerap mendapat akses prioritas terhadap proyek negara.
3. Pemerintah sendiri secara politik dengan narasi pendapatan tinggi dan belanja untuk rakyat, meski realisasi tidak sejalan.
4. Sektor keuangan sebab defisit dibiayai utang, artinya penerbitan SBN akan tetap tinggi, memberi keuntungan bagi bank dan investor obligasi.
Sementara itu, pihak yang paling terbebani justru rakyat, terutama kelas menengah ke bawah, lewat potensi kenaikan PPN, perluasan pajak, dan biaya hidup yang terdampak langsung dari kebijakan fiskal.
Analisis Awalil Rezeki menyingkap bahwa RAPBN 2026 bukan sekadar dokumen angka, melainkan cerminan politik fiskal: ambisi tinggi dalam pendapatan, belanja jumbo yang tak menyusut, dan defisit yang tetap menghantui.
Pola ini meninggalkan pertanyaan besar: apakah APBN benar-benar dirancang untuk rakyat, atau justru menjadi ladang keuntungan bagi segelintir kelompok yang sudah terbiasa bermain di jalur proyek dan utang negara?