MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah percakapan di Podcast Perisi Ahli pada Selasa (26/08), Akhiar Salmi menyampaikan kritik keras terhadap fenomena pejabat negara yang justru terjerat kasus korupsi dan gaya hidup mewah. Ia menilai bahwa banyak pejabat hari ini, bahkan dari latar belakang aktivis, berubah haluan setelah duduk di kursi kekuasaan.
Dari Aktivis ke Pejabat Tajir
Akhiar menyinggung ironi seorang mantan aktivis 1998 yang kini justru tercatat memiliki puluhan miliar rupiah harta, lengkap dengan deretan mobil sport dan motor mewah. Menurutnya, seorang aktivis tidak mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebesar itu hanya dari “honor” perjuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ada modus penyalahgunaan kewenangan yang subur di kalangan pejabat negara.
“Kalau pegawai biasa, rezekinya sudah ditakar. Tapi pejabat dengan kuasa izin dan proyek bisa bermain dengan mark-up, fiktif, sampai kickback,” ujar Akhiar.
Korupsi yang Sistemik
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa praktik korupsi pejabat bukan sekadar kasus individu, melainkan sudah masuk kategori tradisi kekuasaan. Modusnya berulang: mark-up proyek, pengadaan fiktif, hingga pengumpulan dana ilegal.
Akhiar pun menekankan urgensi Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, selama aturan itu belum disahkan, pejabat yang terbukti korupsi akan terus bisa menyembunyikan harta hasil kejahatannya. “Kalau bisa membuktikan asal kekayaan, silakan. Kalau tidak, rampas untuk negara,” tegasnya.
APBN Bocor, Rakyat Menanggung
Akhiar mengutip pernyataan ekonom senior almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo bahwa APBN bocor 30% sejak puluhan tahun lalu. Bocornya anggaran inilah yang menyebabkan rakyat terus terbebani pajak, sementara pejabat menikmati fasilitas melimpah, mulai dari tantiem hingga tunjangan DPR.
“Di Senayan mereka berjoget, sementara rakyat hanya bisa gigit jari,” kritiknya.
Akhiar menegaskan bahwa fenomena korupsi dan hedonisme pejabat harus dihentikan dengan melahirkan lebih banyak negarawan sejati, bukan sekadar politisi yang mementingkan kelompok. Ia mengingatkan agar jangan sampai krisis sosial-ekonomi hari ini kembali memicu tragedi besar seperti 1998.
“Kalau terus begini, rakyat bisa melawan. Kita tidak ingin luka sejarah itu terulang,” pungkas Akhiar.