MoneyTalk, Jakarta – Wakil Rizky menyoroti persoalan pelik yang tengah membelit salah satu BUMN karya besar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA. Berita yang dikutipnya dari IDNFinancial.com berjudul “WIKA Gagal Bayar Utang Meski Dapat Suntikan Modal Negara” (24 Agustus), langsung menukik pada isu fundamental: potensi gagal bayar kewajiban obligasi dan sukuk mudarabah yang diterbitkan WIKA.
Perusahaan yang selama era Presiden Joko Widodo menjadi motor pengerjaan proyek-proyek infrastruktur nasional ini, kini menghadapi tekanan likuiditas serius. Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatemin, bahkan telah menyampaikan adanya kelalaian kewajiban keuangan kepada pemegang obligasi dan sukuk melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.
Namun, pihak WIKA mengklarifikasi bahwa kondisi tersebut bukanlah gagal bayar utang secara langsung, melainkan masalah teknis terkait belum terpenuhinya rasio keuangan dalam laporan tahun buku 2024. Meski demikian, sederet data jatuh tempo surat utang memperlihatkan risiko nyata yang membayangi.
Wakil Rizky menekankan bahwa kasus seperti ini bukan pertama kali menimpa WIKA. Padahal, pada 2024 pemerintah telah mengucurkan suntikan modal Rp6 triliun untuk menopang kinerja perusahaan dan menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sayangnya, laporan keuangan menunjukkan beban utang jangka pendek mencapai Rp18 triliun lebih, jauh di atas kemampuan likuiditasnya.
Lebih jauh, beban WIKA bersumber dari penugasan proyek besar, termasuk kereta cepat Jakarta–Bandung, jalan tol, hingga proyek IKN. Bahkan, meski sempat menjadi pemimpin konsorsium kereta cepat, WIKA harus mundur karena kesulitan modal. Kini, tanggung jawab keuangan yang berat terus menekan perusahaan.
Bank Mega selaku wali amanat penerbitan obligasi dan sukuk telah menyatakan siap mengambil langkah hukum sesuai perjanjian perwaliamanatan. Di sisi lain, ada wacana penanganan melalui Danantara, lembaga sovereign wealth fund bentukan pemerintah yang sebelumnya ikut menyelamatkan Garuda Indonesia.
Menurut Rizky, fenomena ini menegaskan bahwa meski utang pemerintah masih bisa dikelola, banyak BUMN kini mulai berguguran. Pilihan kebijakan pembangunan infrastruktur masif era Jokowi yang tidak selalu pruden menurut sejumlah ekonom meninggalkan beban finansial berat.
Kasus WIKA hanyalah satu contoh. Jika tidak ditangani hati-hati, bom waktu utang BUMN karya bisa berlanjut dan menyeret keuangan negara pada risiko lebih besar.