MoneyTalk,Jakarta – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti kritik Anies Baswedan terkait sistem perpajakan di Indonesia yang dinilai timpang. Melalui kanal YouTube pribadinya, Adi menjelaskan bahwa kritik Anies sebenarnya menyentuh persoalan fundamental: beban pajak justru lebih banyak menekan rakyat kecil yang sudah taat, sementara kelompok kaya dan pengusaha besar sering luput dari jaring pajak.
Dalam unggahannya di Instagram beberapa waktu lalu, Anies Baswedan mengibaratkan sistem pajak Indonesia seperti orang memancing di danau. Hasil tangkapan justru lebih banyak ikan kecil di permukaan, sementara ikan-ikan besar yang berada di kedalaman lolos dari jaring. Analogi ini menurut Adi merefleksikan realitas bahwa pegawai, pekerja serabutan, guru, dosen, hingga pelaku UMKM yang selama ini tertib melaporkan pajak justru menjadi prioritas target pemerintah.
Sebaliknya, kelompok usaha besar yang memiliki transaksi kompleks, bahkan menyamarkan aliran uang hingga ke luar negeri, sering luput dari kewajiban perpajakan. “Padahal justru dari sektor itu potensi pajak negara sangat besar,” tegas Adi.
Fenomena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga beban pajak di berbagai sektor konsumsi juga menjadi sorotan. Bagi rakyat kecil yang sudah merasa taat, kenaikan-kenaikan pajak ini menambah beban hidup, dari belanja kebutuhan pokok hingga biaya pendidikan keluarga.
Adi menekankan, dua hal penting dari kritik Anies harus digarisbawahi. Pertama, jangan terus membebani rakyat menengah ke bawah yang justru sudah patuh dan berpenghasilan pas-pasan. Kedua, negara harus serius mengejar pajak dari kelompok-kelompok besar yang selama ini kerap lolos dari pengawasan.
Dalam perspektif politik, Adi menyebut kritik Anies ini wajar menuai pro-kontra. Bagi pendukung, kritik tersebut dianggap rasional dan membela rakyat. Namun, bagi lawan politiknya, pernyataan itu tak lebih dari serangan oposisi. “Kalau saya pribadi, terlepas siapa yang bicara, sepanjang masuk akal dan rasional, maka harus diapresiasi,” ujar Adi.
Ia menegaskan bahwa untuk memperkuat keuangan negara, pemerintah semestinya lebih fokus pada industri pengolahan, perdagangan, real estate, hingga telekomunikasi yang kontribusinya jauh lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan rakyat kecil.
Adi menegaskan, jangan lagi pajak menjadi alat yang justru menekan rakyat. Pemerintah harus hadir untuk meringankan beban hidup masyarakat bawah, bukan sebaliknya.
