MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang dikenal sebagai Gus Umar menyoroti anggaran pembuatan sumur bor sedalam 100 meter yang disebut mencapai Rp150 juta. Menurutnya, angka tersebut tidak rasional dan kuat dugaan merupakan praktik mark up anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Gus Umar menanggapi keterangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, yang sebelumnya menyebut biaya pembuatan sumur bor bisa mencapai Rp150 juta.
“Sumur bor 100 meter dihargai Rp150 juta? Itu mark up namanya. Pernyataan seperti ini menyesatkan dan menunjukkan ketidaktahuan teknis,” tegas Gus Umar di akun media sosialnya, Jumat (2/1/2025).
Ia bahkan menyebut keterangan tersebut sebagai asal bunyi (asbun) dan mempertanyakan mengapa Presiden terpilih Prabowo Subianto belum mengambil sikap tegas terhadap pejabat yang dinilai bermasalah.
Berdasarkan penelusuran dan estimasi biaya pembuatan sumur bor rumah tangga di Indonesia, termasuk wilayah perkotaan seperti Jabodetabek, biaya yang wajar jauh di bawah angka Rp150 juta, bahkan untuk kategori sumur dalam.
Secara umum, biaya pengeboran sumur bor dihitung berdasarkan kedalaman dan diameter pipa. Untuk sumur dalam dengan diameter 6–8 inci, tarif pengeboran berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per meter (jasa bor saja).
Dengan asumsi kedalaman 100 meter, biaya pengeboran murni berada di kisaran Rp50 juta hingga Rp60 juta. Jika ditambah komponen lain seperti pompa submersible, pipa casing, instalasi listrik, dan filter air, total biaya sumur bor lengkap umumnya berada di kisaran Rp60 juta hingga Rp90 juta, tergantung spesifikasi dan kondisi tanah.
“Kalau sampai Rp150 juta, itu harus dijelaskan rinci: apa spesifikasinya, di mana lokasinya, dan kenapa semahal itu. Kalau tidak, publik berhak curiga,” ujar Gus Umar.
Gus Umar menilai pernyataan pejabat negara terkait biaya infrastruktur dasar seperti sumur bor tidak boleh asal sebut angka. Menurutnya, hal tersebut berbahaya jika dijadikan acuan dalam penganggaran proyek pemerintah, terutama di wilayah bencana dan daerah terpencil.
“Kalau standar pejabatnya saja sudah keliru, maka potensi kebocoran anggaran akan makin besar. Ini merugikan negara dan rakyat,” katanya.
Ia mendesak agar setiap proyek sumur bor pemerintah dilakukan secara transparan, berbasis harga pasar, serta diaudit secara terbuka agar tidak menjadi ladang korupsi berkedok bantuan kemanusiaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari BNPB terkait rincian biaya sumur bor Rp150 juta yang dimaksud. Publik pun mendesak agar BNPB menjelaskan secara terbuka spesifikasi teknis, lokasi proyek, serta komponen anggaran secara detail.
Isu ini kembali mengingatkan pentingnya akuntabilitas pejabat publik, terutama dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
