MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia. Melalui pernyataannya, ia menyoroti dugaan paradoks dalam relasi dagang Indonesia dengan dua kekuatan besar dunia, yakni China dan Amerika Serikat.
Menurut Said Didu, terdapat dua isu yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah. Pertama, ia menyinggung kelanjutan kebijakan bebas pajak tambang yang disebut-sebut telah diberikan kepada pihak China pada era Presiden Joko Widodo. Kedua, ia mempersoalkan skema perdagangan dengan Amerika Serikat yang dinilainya tidak setara.
“China melanjutkan bebas pajak tambang yang telah diserahkan ke China era Presiden Jokowi. Sementara dengan AS, produk mereka bebas masuk ke Indonesia, produk kita kena bea masuk 19 persen, dan kita wajib membeli beberapa produk dari AS terutama minyak. Ini untuk siapa?” ujar Said Didu dalam pernyataannya, Sabtu (21/2/2026).
Pernyataan tersebut memantik perdebatan publik. Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai kritik itu mencerminkan kekhawatiran atas posisi tawar Indonesia dalam percaturan global. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi internasional, Indonesia memang berada dalam posisi strategis—di satu sisi memiliki hubungan investasi yang kuat dengan China, di sisi lain menjalin kemitraan dagang dan keamanan dengan Amerika Serikat.
Isu bebas pajak tambang yang disebut Said Didu belum dijelaskan secara rinci dalam pernyataannya, apakah merujuk pada insentif fiskal tertentu, tax holiday, atau bentuk kemudahan lain dalam investasi sektor pertambangan. Pemerintah sendiri selama ini menyatakan bahwa kebijakan insentif diberikan untuk menarik investasi dan mendorong hilirisasi industri.
Sementara terkait tarif 19 persen untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat, sejumlah analis perdagangan menyebut bahwa tarif tersebut biasanya bergantung pada jenis komoditas, klasifikasi produk, serta perjanjian dagang yang berlaku. Amerika Serikat dan Indonesia hingga kini belum memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral yang komprehensif.
Pernyataan “demi rakyat siapa?” yang disampaikan Said Didu menjadi titik tekan kritiknya. Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka logika kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berada dalam posisi yang merugikan.
Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian—mulai dari perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga perebutan sumber daya energi—kebijakan ekonomi luar negeri memang kerap berada dalam dilema antara pragmatisme dan kedaulatan.
Pemerintah sendiri sejauh ini menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif, serta tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun. Namun, kritik seperti yang disampaikan Said Didu menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah yang secara spesifik menanggapi poin-poin yang disampaikan Said Didu.
