MoneyTalk,Jakarta – Dalam acara To The Point edisi spesial kemerdekaan ke-80 pada Jumat (16/08), Pengamat Ekonomi Prof. Ferry Latuhihin menyoroti capaian ekonomi yang dipaparkan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan. Presiden menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% dengan investasi tembus Rp942 triliun. Namun, Prof. Ferry menilai angka tersebut justru memunculkan banyak pertanyaan.
Menurutnya, data yang disampaikan pemerintah tidak sepenuhnya sejalan dengan indikator ekonomi lainnya. Ia mencontohkan:
Purchasing Manager Index (PMI) sudah empat bulan berturut-turut berada di bawah angka 50, yang berarti sektor manufaktur tidak tumbuh.
Penerimaan PPN dan PPNBM pada semester I 2025 tercatat turun hingga 19%, padahal biasanya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan kredit perbankan hanya di bawah 8%, jauh dari standar historis di atas 11–12% ketika ekonomi tumbuh lebih dari 5%.
“Dengan kondisi itu, wajar banyak pihak meragukan angka 5,12% yang dirilis BPS. Saya pribadi lebih percaya pada proyeksi lembaga internasional seperti S&P (4,6%), World Bank dan OECD (4,7%),” tegasnya.
Prof. Ferry menilai angka pertumbuhan versi pemerintah terlalu optimistis, sementara realita lapangan menunjukkan gejala berbeda: PHK terus bergulir, angka kemiskinan belum tertangani, dan pengangguran masih terasa nyata. Bahkan, menurutnya, jika ekonomi tumbuh 4% saja sudah tergolong baik di tengah situasi global yang menekan.
Ia memperingatkan, apabila data resmi negara dianggap tidak kredibel, dampaknya bisa serius:
Investor asing kehilangan kepercayaan dan menuntut imbal hasil lebih tinggi (cost of fund naik).
Kebijakan Bank Indonesia bisa keliru, misalnya melakukan pengetatan moneter karena percaya pertumbuhan tinggi, padahal real sektor masih lemah.
Terjadi bubble ekonomi ketika pasar terbawa euforia oleh data yang tidak akurat.
“Kalau ini benar misleading information, maka kita berhadapan dengan politisasi angka. Salah boleh, tapi bohong tidak boleh. Sebab jika dibiarkan, kredibilitas negara bisa runtuh,” ungkap Prof. Ferry.
Ia pun mengapresiasi langkah lembaga riset Celios yang bahkan sampai melaporkan kejanggalan data pertumbuhan ekonomi Indonesia ke PBB. Menurutnya, ini penting untuk menjaga transparansi dan trust building di mata publik maupun pasar global.
“Pemerintah boleh optimis, bahkan wajib optimis. Tapi harus tetap berbasis data, bukan klaim atau persepsi. Kalau tidak, justru akan memukul balik kepercayaan masyarakat dan investor,” tutupnya.
