MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik Iyas Subiyakto mengecam praktik yang ia sebut sebagai politik cari muka yakni perilaku kelompok-kelompok aktivis dan intelektual yang menumpahkan kritik keras kepada mantan presiden namun enggan memberikan masukan yang sama kepada pemerintahan saat ini. Pernyataan itu disampaikan dalam tayangan kanal YouTube Omon Politik, Senin (15/09).
Dalam diskusi panjangnya, Iyas meminta agar kritik politik kembali ke jalur yang konstruktif. Ia menyorot fenomena aktivis tertentu yang menurutnya “mengeritik Jokowi sampai babak belur” tetapi tidak bersikap sama terbukanya terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo. “Kalau kalian mengaku watchdog atau civil society yang objektif, beranilah mengkritisi semua pihak. Jangan hanya cari muka,” katanya.
Politik Cari Muka dan Motif Kredit Politik
Iyas menilai ada motif pragmatis di balik banyak serangan publik yang diarahkan ke tokoh tertentu, yakni upaya mendapatkan perhatian atau “kredit politik” dari elit baru. Menurutnya, sebagian kelompok demonstran dan influencer kerap memanfaatkan kesempatan menyerang figur yang sedang tidak berkuasa seolah-olah berharap mendapat imbal balik ketika kekuasaan bergeser.
“Ada yang menyerang Pak Jokowi terus karena sakit hati atau berharap dapat perhatian dari Pemimpin baru. Itu bukan pengawasan publik, itu politik cari muka,” ujar Iyasa, yang menyebut nama-nama figur publik dan aktivis sebagai contoh pola ini tanpa menyebut seluruhnya secara generalisasi.
Kritik Konstruktif vs. Serangan Murahan
Iyas menekankan perbedaan penting antara kritik membangun dan “serangan murahan” yang hanya menimbulkan polarisasi. Ia menyentil praktik penyebaran fitnah, hoaks, atau tuduhan berbau pribadi yang menurutnya hanya merendahkan kualitas wacana publik. Untuk itu, ia mendesak para pengkritik agar bersikap jujur, objektif, dan bertanggung jawab.
“Kita yang mendukung pun berani ngomong blak-blakan bahwa yang kita dukung kadang keliru. Itu namanya objektivitas. Tapi kalau hanya menyerang tanpa solusi, ya itu cuma gaduh,” katanya.
Sebagai solusi praktis, Iyasa mengusulkan agar Presiden Prabowo memanggil para aktivis dan intelektual yang kerap mengkritik pemerintah—bukan untuk menindas, melainkan untuk membuka ruang dialog yang transparan dan terekam publik. Ia membayangkan forum yang disiarkan langsung di televisi, sehingga masyarakat bisa menilai proses dan hasil dialog itu.
“Panggil ke istana, tanyakan: apa sebenarnya tujuan kalian? Kalau terbuka, publik bisa menilai. Kalau ditutup, nanti diklaim intimidasi. Kalau live, semua jelas,” jelasnya.
Kekhawatiran terhadap Polarisasi dan ‘Kudeta Merayap
Iyas juga mengingatkan tentang risiko polarisasi yang melebar bahwa narasi-narasi ekstrem di arena publik bisa bermuara pada upaya “kudeta merayap” terhadap figur-figur tertentu atau manipulasi opini menjelang 2029. Ia menilai sebagian kelompok yang keras menyerang mantan presiden berpotensi menjadi alat bagi kekuatan yang ingin mengubah konfigurasi politik.
“Oleh karena itu negara dan publik harus waspada terhadap pola-pola yang mengarahkan pada upaya menggulingkan figur lewat kampanye moral-politik berulang,” kata Iyas.
Dalam pembicaraan lebih luas, Iyasa menyentuh masalah pemberantasan korupsi. Ia menyebut adanya dukungan publik terhadap langkah-langkah tegas, termasuk wacana perampasan aset hasil korupsi. Namun ia juga menyadari kontroversi terkait hukuman berat termasuk perdebatan ekstrem soal hukuman mati bagi koruptor yang melibatkan kompleksitas hukum dan HAM.
“Ide untuk memperketat aturan perampasan aset muncul dari kegeraman publik terhadap korupsi. Tapi setiap langkah hukum harus cermat agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM atau penyalahgunaan instrumen hukum,” ujarnya, menegaskan perlu keseimbangan antara keadilan substantif dan prosedural.
pernyataannya dengan seruan agar semua pihak pendukung, pengkritik, serta elit politik bersikap lebih dewasa dalam berpolitik. Ia meminta agar kritik diarahkan pada perbaikan kebijakan, bukan sekadar mencari sensasi atau keuntungan politik sesaat.
“Kita harus bangun bangsa yang bisa saling mengingatkan secara jantan dan bermartabat. Kritik boleh keras, tapi harus beretika dan produktif. Kalau tidak, kita hanya menghabiskan energi untuk gaduh yang tak berguna,” pungkasnya.