MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial datang dari Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Partai NasDem, Berkat Kurniawan Laoly, terkait bencana banjir yang melanda wilayah Kepulauan Nias. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial pada Jumat (12/12/2025), Kurniawan secara terbuka menyampaikan ancaman politik jika pemerintah pusat tidak menetapkan bencana banjir di Nias sebagai bencana nasional.
Dalam pernyataannya, Kurniawan menyebut bahwa masyarakat Nias merasa diabaikan oleh negara. Ia bahkan mengucapkan kalimat keras yang memicu polemik publik.
“Kami masyarakat Nias menyatakan, kalau Presiden menyatakan bencana alam ini bukan bencana nasional, maka kami menyatakan Nias merdeka dari Indonesia ini,” ujar Kurniawan Laoly dalam video tersebut.
Pernyataan itu disambut teriakan “setuju” oleh sejumlah warga yang hadir dalam forum tersebut. Unggahan video tersebut juga disertai narasi bernada provokatif, menyebutkan “Setelah Aceh, kini Nias. Indonesia bubar 2030”, yang memicu perdebatan luas di ruang publik.
Kurniawan menjelaskan bahwa dampak banjir di Sumatera Utara, khususnya terhadap akses logistik ke Pulau Nias, telah membuat kondisi ekonomi masyarakat memburuk. Kebutuhan pokok menjadi sangat mahal akibat terhambatnya jalur distribusi.
“Sejak bencana alam terjadi di Sumatera Utara, kami masyarakat Nias jadi miskin. Harga sembako melambung tinggi, bahkan ada yang mencapai Rp300 ribu per kilo,” ungkapnya.
Menurutnya, distribusi logistik ke Nias saat ini sangat sulit. Jalur ekspedisi harus ditempuh dari Medan menuju Padang terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke Pulau Nias. Pengiriman barang pun hanya bisa dilakukan sekitar satu kali dalam seminggu, sehingga pasokan menjadi terbatas dan harga melonjak drastis.
Masyarakat dan sejumlah tokoh di Nias menuntut agar pemerintah pusat segera menetapkan banjir yang melanda wilayah tersebut sebagai bencana nasional. Status tersebut dinilai penting agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan didukung penuh oleh anggaran serta sumber daya dari pemerintah pusat.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penetapan status bencana nasional untuk wilayah Nias. Pernyataan Kurniawan Laoly pun menuai beragam reaksi, mulai dari dukungan warga yang merasa tertekan secara ekonomi, hingga kritik keras karena dianggap berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).