MoneyTalk, Jakarta – Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membentuk 37 Komando Daerah Militer (Kodam), 15 Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral), serta delapan Pasukan Marinir (Pasmar) dinilai tidak bisa dilepaskan dari arah besar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kembali kekuatan pertahanan nasional Indonesia.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, penguatan struktur pertahanan tersebut merupakan bagian dari grand strategi Presiden Prabowo yang sejak lama memiliki visi kuat soal kedaulatan negara, ketahanan nasional, dan independensi pertahanan Indonesia di tengah tekanan geopolitik global yang semakin keras.
“Prabowo adalah presiden yang memahami betul bahwa negara besar tidak bisa bertahan hanya dengan diplomasi, tetapi juga harus ditopang oleh kekuatan pertahanan yang nyata. Pembentukan 37 Kodam, 15 Kodaeral, dan delapan Pasmar ini adalah manifestasi dari cara berpikir strategis Prabowo,” ujar Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (20/4/2026).
Menurut Amir, sejak menjabat Menteri Pertahanan hingga kini menjadi Presiden, Prabowo konsisten melihat pertahanan bukan sebagai beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga eksistensi negara.
“Bagi Prabowo, pertahanan bukan proyek lima tahunan, tetapi proyek sejarah bangsa. Negara yang tidak kuat militernya akan mudah ditekan secara ekonomi, politik, bahkan ideologi.”
Amir menjelaskan bahwa keputusan memperkuat TNI lahir pada momentum global yang sangat sensitif. Konflik Rusia-Ukraina, perang di Timur Tengah, eskalasi Laut China Selatan, rivalitas Amerika Serikat-China, hingga meningkatnya ancaman proxy war membuat Indonesia harus bersikap realistis.
Menurutnya, Prabowo memahami bahwa Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton dalam perubahan besar tatanan dunia.
“Presiden Prabowo tahu, dunia sedang masuk fase turbulensi geopolitik. Dalam situasi seperti ini, negara yang lemah akan menjadi objek permainan kekuatan besar. Karena itu Indonesia harus memperkuat daya tangkalnya.”
Ia menegaskan, pembentukan Kodam baru bukan semata urusan administratif, tetapi upaya memperpendek rantai komando pertahanan agar respon terhadap ancaman menjadi lebih cepat dan efektif.
Amir menilai, penambahan Kodam sangat penting terutama untuk wilayah strategis dan rawan seperti Papua, Kalimantan perbatasan, Natuna, Sulawesi, Maluku, hingga kawasan timur Indonesia.
Menurutnya, Prabowo memahami bahwa ancaman terbesar terhadap NKRI bukan hanya serangan luar, tetapi juga potensi disintegrasi dari dalam yang sering kali dipicu oleh ketimpangan pembangunan dan lemahnya kehadiran negara.
“Kalau negara terlambat hadir, maka ruang kosong itu akan diisi oleh kelompok separatis, kepentingan asing, atau kekuatan non-negara. Kodam adalah simbol kehadiran negara.”
Ia menambahkan bahwa stabilitas keamanan menjadi syarat utama keberhasilan agenda pembangunan nasional Prabowo, termasuk hilirisasi industri, swasembada pangan hingga ketahanan energi.
Pembentukan 15 Kodaeral dan delapan Pasmar juga dinilai sebagai langkah yang sangat sesuai dengan orientasi geopolitik Presiden Prabowo yang melihat laut sebagai masa depan Indonesia.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia selama ini dinilai masih lemah dalam kontrol maritim.
“Prabowo sangat memahami bahwa perang masa depan akan banyak terjadi di laut. Jalur perdagangan, energi, dan pengaruh global bertemu di wilayah maritim. Karena itu Kodaeral dan Pasmar adalah kebutuhan strategis, bukan kemewahan.”
Amir menyebut kawasan Laut Natuna Utara, Selat Malaka, ALKI, Laut Sulawesi, hingga Papua sebagai titik rawan yang harus dijaga dengan struktur militer yang jauh lebih kuat.
Selain kekuatan tempur, Amir juga menyoroti pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang digagas sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Menurutnya, konsep ini sangat mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang memandang pertahanan harus menyatu dengan kesejahteraan rakyat.
“Prabowo paham bahwa pertahanan tidak hanya soal senjata, tetapi juga soal perut rakyat. Kalau rakyat lapar, pengangguran tinggi, dan desa tertinggal, maka ancaman keamanan akan lahir dari dalam.”
Yonif TP yang berperan dalam pertanian, peternakan, perikanan, konstruksi, dan kesehatan dinilai sebagai bentuk nyata pertahanan semesta yang relevan dengan kebutuhan Indonesia hari ini.
Amir juga melihat pembentukan satuan baru ini sebagai pesan politik yang sangat jelas dari Presiden Prabowo kepada dunia internasional: Indonesia tidak akan menjadi negara yang mudah ditekan.
“Dalam geopolitik, persepsi kekuatan itu sangat penting. Kalau negara terlihat lemah, intervensi akan datang. Tapi kalau negara menunjukkan kesiapan, maka lawan akan berpikir dua kali.”
Menurutnya, Prabowo sedang membangun pesan strategis bahwa Indonesia memilih berdiri tegak, menjaga kedaulatan, dan tidak ingin menjadi pion dalam pertarungan kekuatan global.
Amir menegaskan bahwa publik tidak boleh salah memahami penguatan TNI ini sebagai bentuk militerisasi berlebihan.
Justru, kata dia, langkah ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan Indonesia tetap utuh, stabil, dan berdaulat.
“Prabowo tidak sedang menyiapkan perang, tetapi sedang memastikan Indonesia tidak dipaksa masuk ke dalam perang oleh kelemahan sendiri.”
Baginya, pembentukan 37 Kodam, 15 Kodaeral, dan delapan Pasmar adalah fondasi besar dari strategi pertahanan nasional era Presiden Prabowo.
“Pertahanan yang kuat adalah syarat utama pembangunan. Tanpa keamanan, tidak ada investasi. Tanpa stabilitas, tidak ada kesejahteraan. Dan Prabowo memahami itu sejak awal,” pungkasnya.
