MoneyTalk, Jakarta – Pidato Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang tidak becus dinilai bukan sekadar teguran administratif biasa. Di mata pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, pernyataan keras tersebut merupakan sinyal politik bahwa Presiden mulai membuka perang terhadap kelompok-kelompok birokrasi yang selama ini dianggap menjadi “negara dalam negara”.
Dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak ragu mencopot pimpinan Bea Cukai yang dinilai gagal bekerja.
“Menteri keuangan kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Prabowo.
Pernyataan itu langsung menjadi sorotan luas karena jarang seorang presiden menyampaikan kritik sangat terbuka terhadap institusi strategis yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Amir Hamzah menilai ucapan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan Presiden terhadap berbagai persoalan di lapangan, mulai dari lambannya pelayanan, kebocoran penerimaan negara, mafia impor, hingga dugaan permainan elite ekonomi yang selama bertahun-tahun sulit disentuh.
“Ini bukan sekadar kemarahan spontan. Dalam perspektif intelijen, pernyataan Presiden adalah kode bahwa ada persoalan serius yang sudah masuk kategori ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).
Menurut Amir, Bea Cukai memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi gerbang keluar masuk barang, arus perdagangan internasional, hingga pengawasan terhadap komoditas ilegal dan penyelundupan.
Karena itu, ketika Presiden berbicara keras soal reformasi Bea Cukai, maka sesungguhnya yang sedang disentuh adalah jantung kekuatan ekonomi nasional.
Amir Hamzah melihat ada pertarungan besar antara agenda nasionalisme ekonomi yang ingin dibangun Prabowo dengan kepentingan kelompok-kelompok ekonomi lama yang selama ini menikmati celah di sektor impor dan kepabeanan.
Menurutnya, selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi persoalan klasik berupa kebocoran penerimaan negara akibat praktik permainan dokumen impor, under invoicing, manipulasi HS code, hingga penyelundupan komoditas tertentu.
“Presiden paham bahwa kebocoran negara itu bukan hanya karena korupsi biasa, tetapi ada jaringan ekonomi dan birokrasi yang bekerja sistematis. Karena itu beliau memakai bahasa sangat keras,” katanya.
Amir menyebut langkah Prabowo bisa dibaca sebagai upaya membangun kendali negara yang lebih kuat terhadap jalur perdagangan strategis. Hal ini penting di tengah situasi ekonomi global yang semakin tidak stabil akibat perang dagang, konflik geopolitik, dan tekanan rantai pasok internasional.
Dalam analisis geopolitik, Amir Hamzah menilai penguatan Bea Cukai berkaitan langsung dengan posisi Indonesia di tengah pertarungan ekonomi global.
Ia menjelaskan bahwa perang ekonomi modern tidak lagi hanya menggunakan senjata militer, tetapi juga melalui penguasaan jalur logistik, perdagangan, pelabuhan, hingga sistem kepabeanan.
“Kalau gerbang ekonomi sebuah negara lemah, maka negara itu mudah dipermainkan kepentingan asing,” ujarnya.
Menurut Amir, Indonesia saat ini sedang berada dalam pusaran persaingan kekuatan besar dunia, terutama antara Amerika Serikat dan China yang sama-sama berkepentingan terhadap jalur perdagangan Asia Tenggara.
Dalam situasi tersebut, institusi seperti Bea Cukai menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pengawasan barang strategis, industri nasional, hingga keamanan ekonomi negara.
Ia menilai pernyataan Prabowo juga bisa dimaknai sebagai pesan bahwa pemerintah tidak ingin ada lagi ruang kompromi terhadap mafia impor maupun kelompok yang mempermainkan regulasi perdagangan.
“Presiden ingin menunjukkan bahwa negara harus hadir penuh dalam menjaga kedaulatan ekonomi,” tegasnya.
Pernyataan Prabowo yang menyinggung era Orde Baru juga dinilai memiliki makna simbolik yang kuat.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingat bagaimana pada masa lalu pengelolaan Bea Cukai sempat dialihkan kepada pihak swasta karena dianggap terlalu bermasalah.
“Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintahan kita. Bea Cukai harus kita perbaiki, saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup Bea Cukai, kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik,” kata Prabowo.
Amir Hamzah menilai nostalgia politik itu sengaja dimunculkan untuk memberi tekanan psikologis kepada birokrasi agar segera melakukan pembenahan.
“Itu warning keras. Presiden sedang mengingatkan bahwa negara bisa mengambil langkah ekstrem kalau reformasi tidak berjalan,” katanya.
Amir memperkirakan pernyataan Presiden akan memunculkan efek besar di internal birokrasi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menurutnya, ada kemungkinan terjadi konsolidasi besar, rotasi pejabat, hingga operasi pembersihan internal apabila Presiden benar-benar serius menjalankan agenda reformasi tersebut.
Namun di sisi lain, langkah itu juga berpotensi memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati status quo.
“Dalam dunia intelijen, setiap reformasi besar pasti melahirkan perlawanan tersembunyi. Karena yang disentuh bukan sekadar jabatan, tetapi jaringan kepentingan ekonomi yang nilainya sangat besar,” ujarnya.
Amir menilai tantangan terbesar Prabowo bukan hanya mengganti pejabat, tetapi memastikan sistem pengawasan benar-benar transparan dan mampu menutup celah permainan mafia impor.
Di tengah tekanan ekonomi global dan tuntutan publik terhadap pemerintahan yang cepat bekerja, Amir melihat Prabowo sedang membangun citra sebagai pemimpin yang tegas terhadap birokrasi.
Pidato yang menyebut pemerintah tidak boleh menjadi “pemerintah yang santai” dianggap sebagai pesan politik bahwa era kerja lambat tidak lagi bisa ditoleransi.
“Prabowo ingin publik melihat bahwa dia serius melakukan pembenahan. Ini bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus upaya membangun legitimasi politik,” katanya.
Amir menambahkan, apabila reformasi Bea Cukai benar-benar dijalankan secara konsisten, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap peningkatan penerimaan negara, penguatan industri nasional, hingga pengurangan praktik ekonomi ilegal.
