MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, kembali melontarkan kritik tajam terhadap agenda kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, Guntur menyoroti rangkaian lawatan Presiden ke sejumlah negara Eropa yang dinilainya terlalu sering dilakukan dalam waktu berdekatan.
Melalui pernyataan yang beredar di media sosial, Guntur Romli mempertanyakan agenda perjalanan Prabowo setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Ia menyindir kemungkinan Presiden melanjutkan perjalanan ke Italia, Austria, hingga Hungaria.
“Prabowo habis dari Prancis ke mana nih? Ke Italia, Austria, Hungaria? Kok enggak puas-puas jalan-jalannya,” sindir Guntur Romli dalam komentarnya yang kemudian ramai diperbincangkan publik, Sabtu (30/5/2026).
Kritik tersebut muncul di tengah sorotan terhadap intensitas kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai kepala negara. Menurut Guntur Romli, dalam kurun waktu yang relatif singkat, Prabowo telah beberapa kali melakukan perjalanan ke negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron tersebut. Ia mempertanyakan substansi yang dibahas dalam kunjungan berulang itu serta manfaat langsung yang dirasakan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Prabowo diketahui melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis untuk memperkuat kerja sama strategis kedua negara. Agenda yang disampaikan pemerintah meliputi pembahasan kerja sama pertahanan, ekonomi, investasi, hingga hubungan geopolitik antara Indonesia dan Prancis. Pemerintah juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kemitraan internasional Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.
Namun, bagi Guntur Romli, frekuensi perjalanan luar negeri Presiden tetap menjadi pertanyaan. Ia menilai publik berhak mengetahui secara lebih rinci hasil konkret dari setiap lawatan yang dilakukan. Menurutnya, transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat mengukur efektivitas diplomasi yang dijalankan pemerintah.
Pernyataan Guntur itu pun memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai kritik tersebut sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, pendukung pemerintah berpendapat bahwa kunjungan luar negeri merupakan bagian dari tugas kepala negara untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, termasuk menarik investasi dan memperkuat kerja sama strategis dengan negara-negara mitra.
Di tengah polemik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa seluruh agenda luar negeri Presiden telah dirancang sesuai kepentingan nasional. Kunjungan ke berbagai negara Eropa disebut bukan sekadar perjalanan seremonial, melainkan bagian dari diplomasi ekonomi dan pertahanan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.
Meski demikian, kritik dari Guntur Romli menunjukkan bahwa setiap langkah diplomasi Presiden akan terus menjadi perhatian publik. Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah rangkaian lawatan ke Eropa tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, atau justru akan semakin memunculkan kritik mengenai efektivitas dan urgensi perjalanan luar negeri di tengah berbagai persoalan domestik yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
