MoneyTalk.id, Jakarta -– Mahasiswa Muda Transparansi (MMT) menyoroti tajam beredarnya video viral yang diduga memperlihatkan aktivitas pengambilan sisa bahan bakar solar secara ilegal atau “kencing solar” dari truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. MMT menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar pelanggaran oknum semata, melainkan alarm keras adanya celah sistemik dalam tata kelola armada dan aset publik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Andi, perwakilan MMT, menyatakan bahwa dugaan penyimpangan ini tidak boleh hanya diselesaikan secara internal. Mengingat adanya potensi kerugian negara dan dugaan praktik yang terstruktur, MMT secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera melakukan penyidikan proaktif. Menurut Andi, APH tidak boleh menunggu bola dalam menyikapi temuan ini sebagai pintu masuk untuk membongkar jaringan atau pola penyimpangan yang mungkin terjadi. Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan aset daerah, pihak-pihak yang terlibat harus diproses hukum tanpa pandang bulu. Selain itu, Andi juga menyoroti klaim mantan sopir terkait adanya pembebanan biaya operasional ilegal kepada pengemudi yang perlu segera diverifikasi oleh pihak berwenang sebagai bagian dari materi penyidikan.
MMT menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan mencari “kambing hitam” di tingkat pelaksana. Pihaknya mendesak Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan audit tata kelola secara menyeluruh yang mencakup perbaikan sistem distribusi serta monitoring BBM agar tidak ada celah penyalahgunaan, pengetatan mekanisme kontrol kendaraan dinas di lapangan, audit transparan atas biaya pemeliharaan armada, serta pemberian perlindungan bagi whistleblower atau pegawai yang berani membongkar praktik penyimpangan di internal instansi.
MMT mengingatkan bahwa setiap liter bahan bakar dan biaya operasional truk dinas bersumber dari uang pajak masyarakat, sehingga akuntabilitas adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar. Kepercayaan publik menurut MMT hanya bisa dibangun melalui keterbukaan dan keberanian untuk membenahi sistem yang korup. Pemerintah diminta menunjukkan komitmen nyata terhadap tata kelola yang bersih dan akuntabel. MMT memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, baik melalui jalur audit internal maupun penegakan hukum.
