MoneyTalk.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Dr. King Faisal Sulaiman menilai perombakan atau reshuffle kabinet menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut King Faisal, pemerintahan Prabowo-Gibran sejak awal berdiri di atas fondasi politik berupa koalisi besar (big tent coalition) yang merangkul hampir seluruh kekuatan politik di parlemen. Formasi tersebut dinilai berhasil memberikan basis dukungan politik yang relatif luas untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Namun, setelah pemerintahan berjalan, menurut dia, model koalisi yang sangat akomodatif mulai memperlihatkan sejumlah persoalan, terutama terkait efektivitas birokrasi, ego sektoral antarkementerian, hingga lambannya eksekusi sejumlah program prioritas pemerintah.
“Reshuffle kabinet bukan lagi sekadar opsi politik, melainkan kebutuhan mendesak,” kata King Faisal dalam pandangannya mengenai evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (27/8/2026).
Ia menjelaskan, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan saat ini harus diimbangi dengan kemampuan kabinet mengeksekusi program secara cepat dan tepat. Sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, hilirisasi, hingga penciptaan lapangan kerja membutuhkan koordinasi dan kepemimpinan yang kuat.
King Faisal menilai Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi berbasis kinerja atau merit-based evaluation terhadap seluruh jajaran kabinet.
Menurutnya, komposisi kabinet tidak boleh semata-mata dipertahankan demi menjaga keseimbangan politik koalisi. Kompetensi, rekam jejak, kemampuan manajerial, serta keberhasilan menjalankan program harus menjadi ukuran utama.
“Program strategis membutuhkan kecepatan eksekusi, ketepatan sasaran, dan inovasi manajerial tingkat tinggi,” ujarnya.
Ia menilai masih terdapat kementerian yang bekerja dengan pola birokrasi konvensional, lambat merespons perubahan situasi ekonomi maupun harga pangan, serta belum optimal dalam mengoordinasikan rantai pasok hingga ke daerah.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, kata King Faisal, Presiden Prabowo justru akan ikut menanggung konsekuensi politik atas kegagalan atau lambannya program pemerintah.
Menurut dia, mempertahankan menteri yang dinilai tidak mampu bekerja secara optimal hanya demi menjaga keharmonisan koalisi berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan.
Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah ego sektoral dalam birokrasi pemerintahan.
King Faisal mengatakan, program prioritas pemerintah pada dasarnya tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja. Dibutuhkan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis dan agenda swasembada pangan. Kedua program tersebut membutuhkan koordinasi berbagai kementerian dan lembaga, termasuk sektor pertanian, kesehatan, perdagangan, Badan Gizi Nasional, serta pemerintah daerah.
“Program seperti Makan Bergizi Gratis atau cetak sawah tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu kementerian. Butuh koordinasi ketat lintas kementerian dan pemerintah daerah,” katanya.
Karena itu, reshuffle menurut King Faisal harus diarahkan untuk menghadirkan figur yang memiliki orientasi pada hasil (output-driven), mampu bekerja lintas sektor, dan tidak membangun sekat birokrasi.
King Faisal juga menyoroti pentingnya menjaga pemerintahan dari potensi konflik kepentingan.
Menurutnya, di tengah sorotan publik terhadap hubungan antara kekuasaan, proyek strategis, dan kelompok modal, pemerintah harus memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki integritas dan mampu menjaga jarak dari kepentingan bisnis pribadi maupun kelompok tertentu.
Ia menilai reshuffle dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kredibilitas pemerintahan.
“Ketika posisi strategis di kabinet diisi figur yang bersih dari konflik kepentingan, persepsi publik tentang negara yang disandera oligarki dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Menurutnya, Presiden juga dapat menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan melakukan pergantian terhadap pembantu yang dianggap tidak mampu memenuhi standar kinerja atau berpotensi menimbulkan persoalan konflik kepentingan.
King Faisal menambahkan, keberhasilan pemerintahan pada akhirnya akan dinilai masyarakat dari kondisi kehidupan sehari-hari.
Masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, kata dia, tidak hanya melihat pidato atau agenda politik pemerintah, tetapi juga merasakan langsung stabilitas harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, efektivitas bantuan sosial, dan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, kebijakan kontroversial, lambannya respons terhadap persoalan ekonomi, maupun persoalan administrasi pemerintahan dapat berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat.
“Ketidakpuasan terhadap kinerja menteri pada akhirnya dapat terakumulasi menjadi erosi kepercayaan terhadap presiden,” katanya.
Ia menilai reshuffle yang dilakukan secara terukur justru dapat menjadi bentuk koreksi pemerintahan sekaligus menunjukkan bahwa Presiden Prabowo responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pada akhirnya, King Faisal melihat reshuffle bukan sebagai tanda kepanikan politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebaliknya, perombakan kabinet dapat dijadikan instrumen untuk melakukan penyegaran, mempercepat pelaksanaan program, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintahan.
Menurut dia, stabilitas politik melalui koalisi besar sudah relatif terbentuk. Tahap berikutnya adalah memastikan stabilitas tersebut menghasilkan kinerja pemerintahan yang nyata.
“Reshuffle kabinet bagi pemerintahan Prabowo bukanlah bentuk kepanikan politik, melainkan alat sterilisasi dan akselerasi,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar Presiden Prabowo berani beralih dari politik akomodasi menuju politik kinerja.
Dengan mengganti menteri yang dianggap tidak kompeten, gagal mengeksekusi program prioritas, atau memiliki persoalan konflik kepentingan, King Faisal menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki kinerja hingga akhir masa jabatan.
“Sudah saatnya politik akomodasi bergeser menjadi politik kinerja,” pungkasnya.
