MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis media sosial Ferry Koto melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ferry meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Menurut dia, program pemberian makanan bergizi kepada anak-anak memang memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara serampangan.
“Pak @prabowo kapan insaf bahwa program MBG yang tanpa kajian ini, yang sudah menghambur-hamburkan anggaran negara dan menyebabkan keracunan anak-anak Indonesia di berbagai tempat, perlu dihentikan untuk dievaluasi total,” kata Ferry Koto melalui pernyataannya di media sosial, Kamis (10/9/2026).
Ferry menyoroti dua persoalan utama, yakni besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah serta munculnya kasus gangguan kesehatan atau dugaan keracunan yang terjadi di sejumlah daerah setelah makanan program MBG dikonsumsi siswa.
Menurut Ferry, persoalan tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak hanya mengejar target jumlah penerima manfaat. Evaluasi, kata dia, perlu dilakukan terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, standar kebersihan, distribusi, hingga mekanisme pengawasan.
“Memberi makan anak memang baik, tapi tidak juga dengan serampangan,” tegasnya.
Ferry menilai tujuan meningkatkan gizi anak tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan. Jika makanan yang diberikan justru menimbulkan persoalan kesehatan, pemerintah harus segera mencari penyebab dan memastikan persoalan serupa tidak berulang.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi total sebelum program diperluas lebih jauh.
Kritik tersebut juga menyentuh aspek kebijakan publik. Menurut Ferry, program berskala nasional dengan anggaran sangat besar membutuhkan perencanaan, kajian, pengawasan dan mekanisme evaluasi yang kuat.
Bagi Ferry, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan atau berapa banyak anak yang menjadi penerima manfaat. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap kesehatan anak juga harus menjadi indikator utama.
Ia pun meminta Presiden Prabowo tidak ragu mengevaluasi program yang menjadi salah satu janji utama pemerintah tersebut apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai niat baik memberikan makanan bergizi kepada anak-anak justru menimbulkan persoalan baru karena pelaksanaannya tidak disiapkan secara matang,” ujar Ferry.
Program MBG sendiri merupakan kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo yang memiliki cakupan penerima sangat besar. Besarnya skala program membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait standar keamanan pangan dan kemampuan setiap daerah dalam menjalankan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Pemerintah perlu memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Setiap laporan mengenai anak mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG juga perlu ditelusuri secara transparan untuk mengetahui penyebab sebenarnya.
Dengan demikian, kritik Ferry Koto tersebut menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana program MBG seharusnya dijalankan: apakah terus diperluas dengan perbaikan bertahap, atau dilakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu sebelum cakupannya semakin besar.
