MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan tidak cukup dilihat sebagai pergantian personal di Kabinet Merah Putih.
Menurut Amir, persoalan yang lebih penting adalah arah kebijakan fiskal dan hubungan antara kekuatan politik, pemodal, Danantara, pemerintah, serta Bank Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 memang mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara. Reuters melaporkan pergantian tersebut menjadi pergantian menteri keuangan ketiga Indonesia dalam waktu kurang dari dua tahun.
Amir menilai sejumlah kebijakan Purbaya selama menjabat menunjukkan adanya upaya menjaga agar beban tertentu tidak langsung dialihkan kepada APBN.
Salah satu contohnya adalah persoalan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Purbaya sebelumnya berulang kali menyatakan penyelesaian utang Whoosh harus semaksimal mungkin tidak membebani APBN. Pada Juli 2026, Purbaya mengatakan penggunaan dana APBN untuk membayar kewajiban Whoosh akan diminimalkan dan pemerintah dapat menggunakan instrumen di luar APBN, termasuk Special Mission Vehicle (SMV).
Bahkan pada Oktober 2025, Purbaya pernah menyatakan pembayaran utang Whoosh semestinya menjadi tanggung jawab Danantara karena lembaga tersebut menerima dividen dari BUMN. Ia menyebut Danantara menerima dividen sekitar Rp80 triliun hingga Rp90 triliun, sementara kebutuhan pembayaran tahunan Whoosh sekitar Rp2 triliun.
Menurut Amir, sikap tersebut memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang mengenai siapa yang harus menanggung beban finansial dari aset dan proyek BUMN.
“Kalau banyak kebijakan Purbaya tidak menguntungkan pihak pemodal, misalnya APBN menolak membiayai utang Whoosh, kemudian Purbaya meminta keuntungan Danantara diberikan kepada negara, tentu ini menjadi persoalan politik ekonomi yang harus dilihat lebih jauh,” ujar Amir.
Amir juga menyoroti tuntutan Purbaya agar Danantara tidak melempar persoalan Whoosh kepada pemerintah melalui APBN.
Menurut dia, pernyataan Purbaya bahwa Danantara memiliki sumber dana sendiri menunjukkan adanya upaya menempatkan pengelolaan aset negara secara lebih bertanggung jawab.
“Danantara punya keuntungan, punya dividen dari BUMN. Kalau ada keuntungan, negara juga harus mendapatkan manfaat. Jangan ketika untung untuk mereka, tetapi ketika ada beban kemudian kembali kepada negara,” katanya.
Amir kemudian mengaitkan pergantian Purbaya dengan persoalan konsolidasi kekuasaan di sekitar Presiden Prabowo.
Ia mempertanyakan apakah pergantian menteri tersebut benar-benar membawa perubahan sistem atau justru mempertahankan pola lama di Kementerian Keuangan.
“Sejak awal ada tuntutan agar Prabowo tidak menggunakan orang-orang lama. Tetapi sekarang kelihatannya Prabowo tetap menggunakan mereka. Ini bagian dari konsolidasi,” ujar Amir.
Suahasil Nazara sendiri bukan figur baru di Kementerian Keuangan. Reuters menyebut Suahasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan dan pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Ia juga dipandang sebagai teknokrat yang berpengalaman di kementerian tersebut.
Karena itu, menurut Amir, pergantian Purbaya perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas, bukan hanya persoalan pergantian pejabat.
“Yang harus diubah adalah sistemnya, bukan hanya mengganti orang. Kalau sistemnya tidak berubah, siapa pun yang menjadi Menteri Keuangan akan menghadapi persoalan yang sama,” katanya.
Amir mengingatkan Presiden Prabowo agar berhati-hati menentukan arah kebijakan ekonomi dan fiskal.
Menurut dia, Indonesia menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan, baik domestik maupun global. Kesalahan dalam menentukan strategi dapat membawa dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan politik nasional.
“Kalau strategi Prabowo keliru, Indonesia bisa bubar. Ini bukan menakut-nakuti. Kita harus melihat bagaimana struktur ekonomi dan politik bekerja,” kata Amir.
Ia mengaitkan pandangannya dengan buku Indonesia Paradoks, yang menurutnya menggambarkan berbagai kontradiksi dalam pengelolaan sumber daya dan kekuatan ekonomi Indonesia.
Amir juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor kehutanan.
Menurutnya, pemerintah harus membuka informasi secara lebih transparan mengenai pengelolaan hutan, termasuk berapa kewajiban perusahaan kepada negara.
“Pengawasan pengelolaan hutan sampai sekarang harus benar-benar dibuka. Perusahaan harus membayar berapa kepada negara? Itu harus jelas. Kalau tidak transparan, ini akan memengaruhi keuangan Indonesia,” ujarnya.
Fiskal dan Moneter Harus Seimbang
Amir juga mengingatkan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat berjalan sendiri tanpa memperhitungkan kebijakan moneter Bank Indonesia.
Menurut dia, kritik atau kebijakan Menteri Keuangan yang berhubungan dengan likuiditas, pembiayaan dan fiskal pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap ruang kerja bank sentral.
Karena itu, menurut Amir, hubungan antara pemerintah dan Bank Indonesia harus dijaga agar tetap seimbang.
“Pengelolaan keuangan negara bisa memengaruhi Bank Indonesia yang mengurusi moneter. Fiskal dan moneter harus seimbang. Jangan sampai satu kebijakan justru membuat kebijakan yang lain menjadi sulit,” katanya.
Pergantian Purbaya sendiri terjadi di tengah perhatian pasar terhadap kredibilitas fiskal dan arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Dalam perspektif geopolitik, Amir juga menyinggung posisi Indonesia dalam BRICS.
Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS dapat menjadi instrumen untuk memperluas pilihan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan keuangan global yang selama ini didominasi negara-negara Barat.
Namun, Amir mengingatkan bahwa secara praktik Indonesia belum sepenuhnya bebas dari sistem keuangan global.
“Prabowo tidak tergantung kepada kekuatan global karena Indonesia masuk BRICS. Tetapi kenyataannya kita masih berada dalam sistem yang juga berhubungan dengan IMF,” ujarnya.
Ia menyebut agenda BRICS mengenai penggunaan mata uang lokal dan pengurangan dominasi dolar atau de-dolarisasi merupakan salah satu perkembangan penting dalam geopolitik ekonomi dunia. Namun, proses tersebut tidak serta-merta membuat negara anggota terbebas dari tekanan lembaga keuangan internasional.
Pada April 2026, Purbaya memang menyatakan menolak tawaran pinjaman IMF dan Bank Dunia. Ia mengatakan Indonesia belum membutuhkan pinjaman tersebut karena memiliki cadangan sekitar US$25 miliar. Tawaran yang disiapkan kedua lembaga tersebut disebut berada pada kisaran US$20 miliar hingga US$30 miliar.
Bagi Amir, sikap Purbaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang perlu dicermati.
“BRICS itu membawa gagasan de-dolarisasi. Tetapi jangan menganggap kemudian IMF tidak bisa melakukan tekanan. Tekanan global tetap ada,” katanya.
Karena itu, Amir menilai persoalan utama setelah pencopotan Purbaya bukan siapa penggantinya, melainkan apakah pemerintahan Prabowo berani melakukan perubahan struktural dalam pengelolaan ekonomi negara.
“Harus diubah sistemnya, bukan hanya mengganti orang. Kalau hanya mengganti menteri, tetapi mekanisme dan kepentingan yang bekerja di belakang kebijakan tetap sama, persoalannya tidak akan selesai,” pungkas Amir.
